DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 Tahun 2017

Nomor: 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 September 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengendalikan ketersediaan daging ayam ras dan telur konsumsi sebagai barang kebutuhan pokok hasil peternakan, perlu mengatur penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan www.peraturan.go.id 2017, No.1230 Menteri Petanian tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang www.peraturan.go.id 2017, No.1230 Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
13.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
14.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2017, No.1230 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ayam Ras adalah ayam pedaging dan petelur yang merupakan hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu.
2.Telur Konsumsi adalah telur hasil budi daya ayam petelur FS.
3.Penyediaan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan www.peraturan.go.id 2017, No.1230 kebutuhan benih dan bibit, konsumsi Ayam Ras, serta Telur Konsumsi.
4.Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan benih dan bibit Ayam Ras, Ayam Ras potong (livebird), dan Telur Konsumsi.
5.Hatching Egg yang selanjutnya disebut Telur Tertunas adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk ditetaskan.
6.Day Old Chick yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam berumur sehari.
7.Great Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GGPS adalah DOC bibit buyut dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan GPS.
8.Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GPS adalah DOC bibit nenek dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan PS.
9.Parent Stock yang selanjutnya disingkat PS adalah DOC bibit induk dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan FS.
10.Final Stock yang selanjutnya disingkat FS adalah DOC bukan bibit yang dipelihara untuk menghasilkan daging atau telur.
11.Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih, bibit, bukan bibit, dan Telur Konsumsi.
12.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau Ayam Ras bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13.Pelaku Usaha Integrasi adalah pelaku usaha pembibitan GGPS, GPS, dan/atau PS serta melakukan budi daya FS.
14.Pelaku Usaha Mandiri adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang mempunyai PS dan/atau belum mempunyai PS tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya FS secara mandiri.
15.Koperasi adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkoperasian. www.peraturan.go.id 2017, No.1230
16.Peternak Ayam Ras FS yang selanjutnya disebut Peternak adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang tidak mempunyai GGPS, GPS, dan PS.
17.Pembibit GPS adalah pelaku usaha yang menghasilkan Telur Tertunas dan/atau DOC PS untuk kebutuhan Pembibit PS dan Pelaku Usaha Mandiri.
18.Pembibit PS adalah pelaku usaha yang menghasilkan DOC FS untuk kebutuhan Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha Mandiri serta melakukan atau tidak melakukan budi daya FS sebagai penghasil Ayam Ras potong (livebird) dan Telur Konsumsi.

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 2

(1)Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dilakukan melalui Produksi dalam negeri.
(2)Selain Penyediaan melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyediaan Ayam Ras dapat melalui Pemasukan dari luar negeri.
(3)Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dapat berupa benih dan bibit Ayam Ras dan Ayam Ras potong (livebird).

Pasal 3

(1)Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras melalui Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS.
(2)Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras melalui Pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk Telur Tertunas dan DOC. www.peraturan.go.id 2017, No.1230

Pasal 4

(1)Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan rencana Produksi nasional.
(2)Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan demand.
(3)Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

(1)Keseimbangan suplai dan demand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dan dianalisa oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
(2)Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Hasil perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan rencana Produksi nasional.
(2)Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi ketidakseimbangan suplai dan demand yang disebabkan wabah penyakit hewan dan/atau keadaan kahar (force majeur), penetapan rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 www.peraturan.go.id 2017, No.1230 dapat dilakukan perubahan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan Produksi PS dan/atau FS.

Pasal 8

Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a.Pelaku Usaha Integrasi;
b.Pembibit PS;
c.Pelaku Usaha Mandiri;
d.Koperasi; dan/atau
e.Peternak.

Pasal 9

Pelaku Usaha Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi GPS dan PS dilakukan untuk keperluan sendiri dan Pelaku Usaha Mandiri.

Pasal 10

Pelaku Usaha Integrasi, Pembibit PS, dan Pelaku Usaha Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c, dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi FS dilakukan untuk keperluan:

a.Sendiri;
b.Koperasi; dan
c.Peternak.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengendalikan ketersediaan daging ayam ras dan telur konsumsi sebagai barang kebutuhan pokok hasil peternakan, perlu mengatur penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang www.peraturan.go.id 2017, No.1230 Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
13.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
14.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2017, No.1230 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Ayam Ras adalah ayam pedaging dan petelur yang merupakan hasil persilangan dari beberapa bangsa ayam di dunia yang memiliki keunggulan tertentu.
2.Telur Konsumsi adalah telur hasil budi daya ayam petelur FS.
3.Penyediaan adalah serangkaian kegiatan pemenuhan www.peraturan.go.id 2017, No.1230 kebutuhan benih dan bibit, konsumsi Ayam Ras, serta Telur Konsumsi.
4.Peredaran adalah serangkaian kegiatan untuk memindahtangankan benih dan bibit Ayam Ras, Ayam Ras potong (livebird), dan Telur Konsumsi.
5.Hatching Egg yang selanjutnya disebut Telur Tertunas adalah telur hasil produksi GGPS, GPS, dan PS yang telah dibuahi untuk ditetaskan.
6.Day Old Chick yang selanjutnya disingkat DOC adalah anak ayam berumur sehari.
7.Great Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GGPS adalah DOC bibit buyut dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan GPS.
8.Grand Parent Stock yang selanjutnya disingkat GPS adalah DOC bibit nenek dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan PS.
9.Parent Stock yang selanjutnya disingkat PS adalah DOC bibit induk dengan spesifikasi tertentu untuk menghasilkan FS.
10.Final Stock yang selanjutnya disingkat FS adalah DOC bukan bibit yang dipelihara untuk menghasilkan daging atau telur.
11.Produksi adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih, bibit, bukan bibit, dan Telur Konsumsi.
12.Pemasukan adalah kegiatan memasukkan benih dan/atau Ayam Ras bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13.Pelaku Usaha Integrasi adalah pelaku usaha pembibitan GGPS, GPS, dan/atau PS serta melakukan budi daya FS.
14.Pelaku Usaha Mandiri adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang mempunyai PS dan/atau belum mempunyai PS tetapi sudah mampu melakukan usaha budi daya FS secara mandiri.
15.Koperasi adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkoperasian. www.peraturan.go.id 2017, No.1230
16.Peternak Ayam Ras FS yang selanjutnya disebut Peternak adalah pelaku usaha budi daya Ayam Ras yang tidak mempunyai GGPS, GPS, dan PS.
17.Pembibit GPS adalah pelaku usaha yang menghasilkan Telur Tertunas dan/atau DOC PS untuk kebutuhan Pembibit PS dan Pelaku Usaha Mandiri.
18.Pembibit PS adalah pelaku usaha yang menghasilkan DOC FS untuk kebutuhan Peternak, Koperasi, dan Pelaku Usaha Mandiri serta melakukan atau tidak melakukan budi daya FS sebagai penghasil Ayam Ras potong (livebird) dan Telur Konsumsi.

BAB II

PENYEDIAAN

Pasal 2

(1)Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi dilakukan melalui Produksi dalam negeri.
(2)Selain Penyediaan melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyediaan Ayam Ras dapat melalui Pemasukan dari luar negeri.
(3)Penyediaan Ayam Ras melalui Produksi dapat berupa benih dan bibit Ayam Ras dan Ayam Ras potong (livebird).

Pasal 3

(1)Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras melalui Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan klasifikasi GPS, PS, dan FS.
(2)Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras melalui Pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyediaan benih dan bibit Ayam Ras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk Telur Tertunas dan DOC. www.peraturan.go.id 2017, No.1230

Pasal 4

(1)Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan rencana Produksi nasional.
(2)Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keseimbangan suplai dan demand.
(3)Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

(1)Keseimbangan suplai dan demand sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dan dianalisa oleh Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
(2)Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Hasil perhitungan dan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan rencana Produksi nasional.
(2)Rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi ketidakseimbangan suplai dan demand yang disebabkan wabah penyakit hewan dan/atau keadaan kahar (force majeur), penetapan rencana Produksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 www.peraturan.go.id 2017, No.1230 dapat dilakukan perubahan.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan Produksi PS dan/atau FS.

Pasal 8

Penyediaan Ayam Ras dan Telur Konsumsi melalui Produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a.Pelaku Usaha Integrasi;
b.Pembibit PS;
c.Pelaku Usaha Mandiri;
d.Koperasi; dan/atau
e.Peternak.

Pasal 9

Pelaku Usaha Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam memproduksi Ayam Ras dengan klasifikasi GPS dan PS dilakukan untuk keperluan sendiri dan Pelaku Usaha Mandiri.

Pasal 10

a.Sendiri;
b.Koperasi; dan
c.Peternak.