DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023

Nomor: 33
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata kelola sistem berbasis elektronik kementerian, manajemen sistem elektronik berbasis elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi kementerian, pemantauan dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Pertanian, perlu mengatur mengenai tata kelola, manajemen, audit, penyelenggara, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Kementerian Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1520); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
6.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
10.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
11.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
14.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
15.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17.Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
18.Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
19.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
20.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarluaskan informasi.
21.Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar Informasi dan untuk menggunakan Informasi yang telah dipertukarkan.
22.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
24.Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian.
25.Biro Organisasi dan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Biro OK adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan fungsi tata laksana.
26.Biro Perencanaan adalah unit kerja di Kementerian yang mempunyai tugas perencanaan dan penganggaran.
27.Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Itjen adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pengawasan intern.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE lingkup Kementerian.
(2)Penerapan SPBE lingkup Kementerian meliputi aspek:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.manajemen;
3. c.audit teknologi informasi;
4. d.penyelenggara; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

(1)Untuk meningkatkan keterpaduan penerapan SPBE lingkup Kementerian sebegaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri membentuk Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
(2)Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN

Pasal 4

(1)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE Kementerian;
2. b.Peta Rencana SPBE Kementerian;
3. c.rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
4. d.Proses Bisnis Kementerian;
5. e.data dan informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE Kementerian;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE Kementerian; dan
9. i.Layanan SPBE Kementerian.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Kementerian.
(2)Arsitektur SPBE Kementerian memuat domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur:
1. a.Proses Bisnis;
2. b.data dan informasi;
3. c.Infrastruktur SPBE;
4. d.Aplikasi SPBE;
5. e.Keamanan SPBE; dan
6. f.Layanan SPBE.

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kementerian.
(2)Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
(3)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE Kementerian yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
4. d.perubahan rencana strategis Kementerian.
(4)Hasil reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun sebagai pedoman perencanaan kegiatan/program tahunan SPBE Kementerian.
(2)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, rencana strategis Kementerian dan Arsitektur SPBE Kementerian.
(3)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan pertahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
(3)Peta rencana SPBE sebagaimana dimakasud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

Dalam melaksanakan penyusunan Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2), Tim Koordinasi SPBE Kementerian dapat berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…