DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum; prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan indonesia terhadap usaha perkebunan kelapa sawit; syarat dan tata cara sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan indonesia terhadap usaha perkebunan kelapa sawit; pembinaan dan pengawasan; biaya sertifikasi dan fasilitasi pembiayaan untuk pekebun; sanksi administratif; insentif pekebun; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.
2.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
3.Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, industri hilir kelapa sawit, dan usaha bioenergi kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
5.Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
6.Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
7.Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut TBS adalah tandan buah segar kelapa sawit termasuk buah yang telah lepas dari tandan yang dihasilkan oleh Pekebun dengan kriteria kematangan tertentu dan sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam harus diterima pabrik pengolahan kelapa sawit.
8.Minyak Sawit Kasar atau Crude Palm Oil yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak daging buah yang merupakan hasil pengolahan TBS.
9.Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan/atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau produk turunan kelapa sawit, tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit, dan/atau rantai pasok dalam Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
10.Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut LS ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO dan menerbitkan sertifikat ISPO.
11.Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam prosentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh Pekebun.
12.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
14.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perkebunan.
15.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.

BAB II

PRINSIP DAN KRITERIA KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 2

(1)Pelaku usaha Perkebunan Kelapa Sawit wajib melakukan Sertifikasi ISPO.
(2)Pelaku usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perusahaan Perkebunan; dan
2. b.Pekebun.
(3)Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
1. a.kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan;
2. b.praktik perkebunan yang baik;
3. c.pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
4. d.tanggung jawab ketenagakerjaan;
5. e.tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
6. f.transparansi; dan
7. g.peningkatan usaha secara berkelanjutan.
(4)Sertifikasi ISPO kepada Pekebun sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
1. a.kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan;
2. b.praktik perkebunan yang baik;
3. c.pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
4. d.transparansi; dan
5. e.peningkatan usaha secara berkelanjutan.
(5)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)diuraikan dalam kriteria ISPO.

Pasal 3

(1)Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.izin lokasi atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.perolehan lahan;
3. c.hak atas tanah;
4. d.sengketa lahan dan sengketa lainnya terkait dengan usaha perkebunan;
5. e.tanah terlantar;
6. f.tumpang tindih lahan dengan usaha lainnya;
7. g.bentuk badan hukum;
8. h.izin lingkungan atau persetujuan lingkungan;
9. i.fasilitasi pembangunan kebun masyarakat; dan
10. j.izin usaha perkebunan atau perizinan berusaha.
(2)Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.perencanaan perkebunan;
2. b.pembukaan dan pengolahan lahan;
3. c.perbenihan;
4. d.penanaman pada lahan mineral dan/atau penanaman pada lahan gambut;
5. e.pemeliharaan tanaman;
6. f.pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
7. g.pemanenan;
8. h.pengangkutan TBS;
9. i.penerimaan TBS di unit pengolahan kelapa sawit; dan
10. j.pengolahan TBS.
(3)Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.pelaksanaan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan;
2. b.pengelolaan limbah;
3. c.gangguan dari sumber yang tidak bergerak;
4. d.pemanfaatan limbah;
5. e.pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3;
6. f.pengendalian kebakaran lahan dan bencana alam;
7. g.kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi;
8. h.konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity);
9. i.konservasi terhadap sumber dan kualitas air;
10. j.konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi;
11. k.inventarisasi dan mitigasi emisi gas rumah kaca; dan
12. l.perlindungan terhadap hutan alam dan lahan gambut.
(4)Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk tanggung jawab ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi:
1. a.keselamatan dan kesehatan kerja;
2. b.persyaratan administrasi terkait hubungan kerja;
3. c.peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja;
4. d.larangan pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan;
5. e.fasilitasi pembentukan serikat pekerja; dan
6. f.fasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.
(5)Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e meliputi:
1. a.tanggung jawab sosial kemasyarakatan;
2. b.pemberdayaan masyarakat hukum adat/penduduk asli; dan
3. c.pengembangan usaha lokal.
(6)Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f meliputi:
1. a.ketertelusuran sumber pemasok TBS;
2. b.perhitungan indeks K dan data dukung yang transparan;
3. c.penerapan penetapan harga TBS yang adil dan transparan;
4. d.keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan penanganan keluhan;
5. e.komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan suap; dan
6. f.penerapan sistem rantai pasok yang mampu telusur (traceability).
(7)Kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g meliputi:
1. a.pemantauan dan pembaruan masa berlaku dokumen; dan
2. b.program peningkatan usaha perkebunan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Kriteria ISPO Pekebun untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.legalitas lahan;
2. b.sengketa lahan dan sengketa lainnya terkait dengan usaha perkebunan;
3. c.pendaftaran usaha perkebunan; dan
4. d.izin lingkungan atau persetujuan lingkungan.
(2)Kriteria ISPO Pekebun untuk praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b meliputi:
1. a.organisasi kelembagaan Pekebun;
2. b.perencanaan perkebunan;
3. c.pembukaan dan pengolahan lahan;
4. d.perbenihan;
5. e.penanaman pada lahan mineral dan/atau penanaman pada lahan gambut;
6. f.pemeliharaan tanaman;
7. g.pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
8. h.pemanenan; dan
9. i.pengangkutan TBS.
(3)Kriteria ISPO Pekebun untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c meliputi:
1. a.pelaksanaan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan;
2. b.pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan; dan
3. c.pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity).
(4)Kriteria ISPO Pekebun untuk transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d meliputi:
1. a.ketertelusuran TBS;
2. b.informasi dan realisasi harga penjualan TBS; dan
3. c.penyediaan data dan informasi.
(5)Kriteria ISPO Pekebun untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e meliputi peningkatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan.

Pasal 5

(1)Pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO Perusahaan Perkebunan dan Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 diuraikan dalam indikator dan parameter.
(2)Indikator dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
(3)Perubahan indikator dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA TERHADAP USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 6

(1)Sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah operasional menghasilkan TBS dan/atau CPO.
(2)Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
2. b.usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
3. c.integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 7

Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh Perusahaan Perkebunan dan Pekebun kepada LS ISPO.

Pasal 8

Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:

a.perizinan berusaha perkebunan;
d.bukti hak atas tanah; dan
e.persetujuan lingkungan.

Pasal 9

(1)Selain harus memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Perkebunan harus memiliki paling sedikit 2 (dua) auditor internal yang memahami prinsip dan kriteria ISPO.
(2)Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip dan kriteria ISPO.
(3)Pemahaman prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
(4)Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

Pasal 10

(1)Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
1. f.tanda daftar usaha perkebunan; dan/atau
2. g.bukti kepemilikan hak atas tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau dasar penguasaan atas tanah.
(2)Pengajuan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pekebun secara kelompok.
(3)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelompok Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan sosial, sumber daya, kepentingan, dan bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
(4)Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) personel yang dapat menerapkan sistem kendali internal dan bertanggung jawab dalam penerapan prinsip dan kriteria ISPO.

Pasal 11

(1)Personel yang dapat menerapkan sistem kendali internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) harus memahami prinsip dan kriteria ISPO.
(2)Pemahaman prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
(3)Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO, lembaga konsultan ISPO, Dinas provinsi atau Dinas kabupaten/kota, perusahaan mitra, mitra pembangunan, atau lembaga swadaya masyarakat.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…