DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 Tahun 2017

Nomor: 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebutuhan masyarakat/petani terhadap benih hortikultura bermutu, khususnya pada benih umbi lapis, sangat tinggi;
c.bahwa untuk memproduksi benih umbi lapis bermutu perlu memasukkan kriteria sertifikasi benih umbi lapis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi Benih, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Untuk memperoleh benih bermutu, produsen atau instansi pemerintah dalam memproduksi benih harus melalui sertifikasi.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen;
2. b.melalui sistem manajemen mutu;
3. c.terhadap produk benih; atau
4. d.penilaian proses produksi.
(3)Ketentuan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk umbi lapis bawang putih dapat dilakukan melalui pengawasan pasca panen.
(4)Ketentuan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberlakukan untuk perbanyakan benih florikultura dan jamur serta perbanyakan benih secara invitro.
(5)Untuk memperoleh benih bermutu dari benih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penilaian proses produksi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau instansi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi benih.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

2.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Benih hortikultura unggulan daerah yang diperbanyak secara vegetatif, tanaman tahunan yang diperbanyak secara generatif dan berkembang di masyarakat, tetapi varietasnya dalam proses pendaftaran dapat dilakukan sertifikasi dengan persyaratan:
1. a.proses pendaftaran varietas harus selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dokumen permohonan pendaftaran varietas disampaikan kepada instansi yang menyelenggarakan pendaftaran varietas tanaman hortikultura;
2. b.pemberian label dilakukan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih;
3. c.jumlah benih terbatas untuk pengembangan di kabupaten/kota setempat; dan
4. d.hasil perbanyakan benih memenuhi persyaratan teknis kelas benih sebar.
(2)Untuk pelaksanaan program pemerintah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku.
(3)Benih hortikultura unggulan daerah yang diperbanyak secara generatif dan berkembang di masyarakat, tetapi varietasnya dalam proses pendaftaran dapat dilakukan sertifikasi bersamaan dengan proses penerbitan tanda daftar dan pemasangan label dilakukan setelah varietas dimaksud memperoleh tanda daftar. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1471

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebutuhan masyarakat/petani terhadap benih hortikultura bermutu, khususnya pada benih umbi lapis, sangat tinggi;
c.bahwa untuk memproduksi benih umbi lapis bermutu perlu memasukkan kriteria sertifikasi benih umbi lapis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi Benih, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Untuk memperoleh benih bermutu, produsen atau instansi pemerintah dalam memproduksi benih harus melalui sertifikasi.
(2)Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen;
2. b.melalui sistem manajemen mutu;
3. c.terhadap produk benih; atau
4. d.penilaian proses produksi.
(3)Ketentuan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk umbi lapis bawang putih dapat dilakukan melalui pengawasan pasca panen.
(4)Ketentuan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberlakukan untuk perbanyakan benih florikultura dan jamur serta perbanyakan benih secara invitro.
(5)Untuk memperoleh benih bermutu dari benih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penilaian proses produksi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau instansi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sertifikasi benih.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

2.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Benih hortikultura unggulan daerah yang diperbanyak secara vegetatif, tanaman tahunan yang diperbanyak secara generatif dan berkembang di masyarakat, tetapi varietasnya dalam proses pendaftaran dapat dilakukan sertifikasi dengan persyaratan:
1. a.proses pendaftaran varietas harus selesai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dokumen permohonan pendaftaran varietas disampaikan kepada instansi yang menyelenggarakan pendaftaran varietas tanaman hortikultura;
2. b.pemberian label dilakukan oleh Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih;
3. c.jumlah benih terbatas untuk pengembangan di kabupaten/kota setempat; dan
4. d.hasil perbanyakan benih memenuhi persyaratan teknis kelas benih sebar.
(2)Untuk pelaksanaan program pemerintah, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku.
(3)Benih hortikultura unggulan daerah yang diperbanyak secara generatif dan berkembang di masyarakat, tetapi varietasnya dalam proses pendaftaran dapat dilakukan sertifikasi bersamaan dengan proses penerbitan tanda daftar dan pemasangan label dilakukan setelah varietas dimaksud memperoleh tanda daftar. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1471