DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum; pengawasan; sanksi administratif; kompetensi dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor pertanian; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
4.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK DAN JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
2.Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
4.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
5.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6.Laporan Pelaku Usaha Sektor Pertanian yang selanjutnya disingkat LPUSP adalah laporan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada sektor pertanian.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8.Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan pertanian.
9.Eselon I Teknis Terkait adalah Unit Kerja Eselon I lingkup kementerian pertanian yang membidangi perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, dan sarana pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk dan jasa pada penyelenggaraan PBBR sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)PBBR sektor pertanian terdiri atas subsektor:
1. a.perkebunan;
2. b.tanaman pangan;
3. c.hortikultura;
4. d.peternakan dan kesehatan hewan; dan
5. e.sarana pertanian.
(2)PBBR sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PB; dan
2. b.PB UMKU.

Pasal 4

(1)PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan:
1. a.skala usaha; dan
2. b.tingkat risiko.
(2)Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.mikro;
2. b.kecil;
3. c.menengah; dan
4. d.besar.
(3)Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tinggi.
(4)Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan PB UMKU.
(5)Dalam hal pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diwajibkan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU dengan mengajukan permohonan PB UMKU.
(6)PB dan PB UMKU diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

BAB II

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Terhadap PB dan PBUMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan pengawasan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Menteri, untuk parameter kegiatan usaha lintas provinsi dan/atau penanaman modal asing;
2. b.gubernur, untuk parameter kegiatan usaha lintas kabupaten/kota;
3. c.bupati/wali kota, untuk kegiatan usaha di kabupaten/kota;
4. d.kepala administrator kawasan ekonomi khusus; dan/atau
5. e.kepala badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf a dalam pelaksanaan dilakukan oleh pengawas lingkup sektor pertanian.
(2)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.unsur Pusat PVTPP; dan
2. b.unsur Eselon I Teknis Terkait.
(3)Unsur Pusat PVTPP dan unsur Eselon I Teknis Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kompetensinya.
(4)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas berwenang:
1. a.melakukan pemeriksaan;
2. b.melakukan pemanggilan;
3. c.meminta keterangan;
4. d.membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
5. e.memasuki lokasi usaha;
6. f.memotret;
7. g.membuat rekaman audio visual;
8. h.mengambil sampel;
9. i.memeriksa lahan, bangunan/gedung, mesin dan peralatan, dan sarana prasarana pendukung;
10. j.memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
11. k.menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

a.pengawasan rutin; dan
b.pengawasan insidental.

Pasal 8

Pengawasan rutin sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:

a.pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
b.inspeksi lapangan rutin.

Pasal 9

(1)Pemeriksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem OSS dan terkoordinasi antarpemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator kawasan ekonomi khusus, dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sesuai dengan kewenangannya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU; dan
2. b.laporan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.
(4)Persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam:
1. a.Lampiran I peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi KBLI, ruang lingkup, skala usaha, perizinan berusaha, persyaratan dan kewajiban; dan/atau
2. b.Lampiran II peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, dan masa berlaku.
(5)Pemeriksaan laporan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission).

Pasal 10

Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh nomor induk berusaha.

Pasal 11

(1)Penyampaian laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha kecil setiap 6 (enam) bulan atau semester; dan
2. b.bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan.
(2)Penyampaian laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan periode pelaporan sebagai berikut:
1. a.laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
2. b.laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
(3)Penyampaian laporan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dan kewajiban PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan periode pelaporan sebagai berikut:
1. a.laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan April tahun yang bersangkutan;
2. b.laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
3. c.laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
4. d.laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…