DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/HK.140/8/2016 Tahun 2016

Nomor: 37/Permentan/HK.140/8/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong pelaku memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sarana Hortikultura Yang Belum Dapat Diproduksi di Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5799);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SARANA HORTIKULTURA YANG BELUM DAPAT DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sarana Hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha Hortikultura.
2.Pelaku Usaha Sarana Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perseorangan atau perusahaan yang melakukan usaha produksi Sarana Hortikultura.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk memperoleh fasilitas dan/atau insentif terhadap Sarana Hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, dengan tujuan untuk mendorong Pelaku Usaha memproduksi Sarana Hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Jenis Sarana Hortikultura;
b.Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif;
c.Pembinaan dan Pengawasan; dan
d.Sanksi.

BAB II

JENIS SARANA HORTIKULTURA

Pasal 4

Jenis Sarana Hortikultura yang dapat diberikan fasilitas dan/atau insentif meliputi:

a.benih bermutu dari varietas unggul;
b.pupuk bermutu dan ramah lingkungan;
c.zat pengatur tumbuh bermutu dan ramah lingkungan;
d.bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ramah lingkungan; dan
e.alat dan mesin yang menunjang pengembangan Hortikultura.

Pasal 5

Jenis Sarana Hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

(1)Pelaku Usaha yang akan memproduksi Sarana Hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan fasilitas dan/atau insentif.
(2)Fasilitas dan/atau Insentif sebagaimana dimakud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan, kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan pajak.
(3)Kemudahan Fasilitas dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada bupati/walikota, gubernur atau Menteri Pertanian sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk badan usaha dan perseorangan;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk badan usaha dan perseorangan;
3. c.Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, untuk badan usaha;
4. d.Keterangan Domisili, untuk badan usaha;
5. e.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), untuk perseorangan dan badan usaha.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling kurang:
1. a.aman dan ramah lingkungan;
2. b.memenuhi standar mutu;
3. c.diutamakan menggunakan komponen dalam negeri;
4. d.memilki formula, prototipe atau varietas unggul sesuai sarana hortikultura yang akan dikembangkan; dan
5. e.rencana pengembangan.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha yang akan memproduksi Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Hortikultura.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Jenis Sarana Hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan efektivitas direkomendasikan untuk memperoleh fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin dan/atau memberikan fasilitas dan/atau insentif sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong pelaku memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5799);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SARANA HORTIKULTURA YANG BELUM DAPAT DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sarana Hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha Hortikultura.
2.Pelaku Usaha Sarana Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perseorangan atau perusahaan yang melakukan usaha produksi Sarana Hortikultura.

Pasal 2

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Jenis Sarana Hortikultura;
b.Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif;
c.Pembinaan dan Pengawasan; dan
d.Sanksi.

BAB II

JENIS SARANA HORTIKULTURA

Pasal 4

Jenis Sarana Hortikultura yang dapat diberikan fasilitas dan/atau insentif meliputi:

a.benih bermutu dari varietas unggul;
b.pupuk bermutu dan ramah lingkungan;
c.zat pengatur tumbuh bermutu dan ramah lingkungan;
d.bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ramah lingkungan; dan
e.alat dan mesin yang menunjang pengembangan Hortikultura.

Pasal 5

Jenis Sarana Hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

(1)Pelaku Usaha yang akan memproduksi Sarana Hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan fasilitas dan/atau insentif.
(2)Fasilitas dan/atau Insentif sebagaimana dimakud pada ayat (1) berupa kemudahan perizinan, kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan pajak.
(3)Kemudahan Fasilitas dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada bupati/walikota, gubernur atau Menteri Pertanian sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(3)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk badan usaha dan perseorangan;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk badan usaha dan perseorangan;
3. c.Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, untuk badan usaha;
4. d.Keterangan Domisili, untuk badan usaha;
5. e.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), untuk perseorangan dan badan usaha.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling kurang:
1. a.aman dan ramah lingkungan;
2. b.memenuhi standar mutu;
3. c.diutamakan menggunakan komponen dalam negeri;
4. d.memilki formula, prototipe atau varietas unggul sesuai sarana hortikultura yang akan dikembangkan; dan
5. e.rencana pengembangan.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha yang akan memproduksi Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Hortikultura.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.