DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2020

Nomor: 37
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 November 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan budaya kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 20 / Permen tan/NomorPertanianMenteri

a.bahwa pengembangan budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian telah diatur dalam Peraturan Menimbang MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TE:NTANG PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA KERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN MENTER! PERTANIAN

Pasal 1

1.Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai- nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
2.Nilai Budaya Kerja Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Nilai adalah sifat dan/ atau kualitas penting atau berguna yang dimiliki dan diyakini ke benarannya, diharapkan dapat dilaksanakan dan dikembangkan oleh setiap pegawai dengan baik, sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab terhadap peningkatan produktivitas kerja. MEMUTUSKAN:
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); Menetapkan Pasal 3 Selain mengacu pada Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengembangan Budaya Kerja lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan internalisasi:

(2)Penjabaran Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri mi.
1. a.komitmen;
2. b.keteladanan;
3. c.prof esionalisme;
4. d.integritas; dan
5. e.disiplin.

BAB I

KETENTUANUMUM KEMENTERIANPERTANIAN.

Pasal 2

(1)Untuk pengembangan Budaya Kerja, Pegawai harus menerapkan perilaku yang mengacu pada Nilai:

3.Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut IPNBK adalah data dan informasi tentang tingkat kualitas penerapan Nilai pada suatu unit kerja yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi seluruh pegawai pada unit kerja tersebut terhadap Budaya Kerja di unit kerjanya.
4.Indikator Nilai Budaya Kerja adalah tolok ukur keberhasilan penerapan Nilai untuk mengetahui derajat kesehatan suatu unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
5.Pimpinan adalah kepala Unit Kerja Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan/ atau Eselon V lingkup Kementerian Pertanian.
6.Pegawai adalah seluruh Aparatur Sipil Negara Kernenterian Pertanian.

BAB II

NILAIBUDAYAKERJA

Pasal 9

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan menggunakan indikator dari setiap Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

Untuk mengukur kemajuan, perubahan, kemanfaatan, dan kesadaran penerapan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan evaluasi.

BAB III

PENGUKURANINDEKSPENERAPAN NILAIBUDAYA KERJA

Pasal 7

Pimpinan berperan sebagai panutan dalam penerapan Nilai, dan internalisasi makna bekerja, moto, serta semboyan.

Pasal 6

Semboyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu "pertanian maju, mandiri, modern".

Pasal 5

Moto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu "pertanian maju, petani sejahtera, bangsa berjaya".

Pasal 4

Makna bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu "mengabdi untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani".

a.makna bekerja;
b.moto; dan
c.semboyan.

(2)Indikator Nilai komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
1. a.menaati peraturan/kesepakatan;
2. b.melakukan internalisasi tujuan dan sasaran organisasi;
3. c.menyamakan persepsi dalam langkah kerja;
4. d.konsisten dan loyal terhadap pelaksanaan tugas; dan
5. e.menepati janji.
(3)lndikator Nilai keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
1. a.berperan aktif meningkatkan kinerja;
2. b.membangun keterbukaan dan komunikasi;
3. c.menghargai pendapat orang lain;
4. d.bersikap tegas dan berani; dan
5. e.bersikap peduli.
(4)lndikator Nilai profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugasnya;
2. b.melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi;
3. c.melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur;
4. d.menyelesaikan pekerjaan sesuai target kinerja; dan
5. e.melaksanakan pelayanan prima.
(5)Indikator Nilai integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
1. a.bersikap jujur;
2. b.bertanggungjawab;
3. c.bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku;
4. d.melaporkan penyimpangan; dan
5. e.menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(6)lndikator Nilai disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

Pasal 13

Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan ketentuan:

Pasal 12

(1)Tim Monev IPNBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan survei dan menyebarkan kuesioner kepada responden.
(2)Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan budaya kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 20 / Permen tan/NomorPertanianMenteri

a.bahwa pengembangan budaya kerja lingkup Kementerian Pertanian telah diatur dalam Peraturan Menimbang MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2020 TE:NTANG PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA KERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN MENTER! PERTANIAN

Pasal 1

1.Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai- nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.
2.Nilai Budaya Kerja Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Nilai adalah sifat dan/ atau kualitas penting atau berguna yang dimiliki dan diyakini ke benarannya, diharapkan dapat dilaksanakan dan dikembangkan oleh setiap pegawai dengan baik, sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab terhadap peningkatan produktivitas kerja. MEMUTUSKAN:
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); Menetapkan Pasal 3 Selain mengacu pada Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengembangan Budaya Kerja lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan internalisasi:

(2)Penjabaran Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri mi.
1. a.komitmen;
2. b.keteladanan;
3. c.prof esionalisme;
4. d.integritas; dan
5. e.disiplin.

BAB I

KETENTUANUMUM KEMENTERIANPERTANIAN.

Pasal 2

(1)Untuk pengembangan Budaya Kerja, Pegawai harus menerapkan perilaku yang mengacu pada Nilai:

3.Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut IPNBK adalah data dan informasi tentang tingkat kualitas penerapan Nilai pada suatu unit kerja yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi seluruh pegawai pada unit kerja tersebut terhadap Budaya Kerja di unit kerjanya.
4.Indikator Nilai Budaya Kerja adalah tolok ukur keberhasilan penerapan Nilai untuk mengetahui derajat kesehatan suatu unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
5.Pimpinan adalah kepala Unit Kerja Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan/ atau Eselon V lingkup Kementerian Pertanian.
6.Pegawai adalah seluruh Aparatur Sipil Negara Kernenterian Pertanian.

BAB II

NILAIBUDAYAKERJA

Pasal 9

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan menggunakan indikator dari setiap Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

Untuk mengukur kemajuan, perubahan, kemanfaatan, dan kesadaran penerapan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan evaluasi.

BAB III

PENGUKURANINDEKSPENERAPAN NILAIBUDAYA KERJA

Pasal 7

Pimpinan berperan sebagai panutan dalam penerapan Nilai, dan internalisasi makna bekerja, moto, serta semboyan.

Pasal 6

Semboyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu "pertanian maju, mandiri, modern".

Pasal 5

Moto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu "pertanian maju, petani sejahtera, bangsa berjaya".

Pasal 4

Makna bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu "mengabdi untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani".

a.makna bekerja;
b.moto; dan
c.semboyan.

(2)Indikator Nilai komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
1. a.menaati peraturan/kesepakatan;
2. b.melakukan internalisasi tujuan dan sasaran organisasi;
3. c.menyamakan persepsi dalam langkah kerja;
4. d.konsisten dan loyal terhadap pelaksanaan tugas; dan
5. e.menepati janji.
(3)lndikator Nilai keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
1. a.berperan aktif meningkatkan kinerja;
2. b.membangun keterbukaan dan komunikasi;
3. c.menghargai pendapat orang lain;
4. d.bersikap tegas dan berani; dan
5. e.bersikap peduli.
(4)lndikator Nilai profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugasnya;
2. b.melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi;
3. c.melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur;
4. d.menyelesaikan pekerjaan sesuai target kinerja; dan
5. e.melaksanakan pelayanan prima.
(5)Indikator Nilai integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
1. a.bersikap jujur;
2. b.bertanggungjawab;
3. c.bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku;
4. d.melaporkan penyimpangan; dan
5. e.menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(6)lndikator Nilai disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

Pasal 13

Pengisian kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan ketentuan:

Pasal 12

(1)Tim Monev IPNBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan survei dan menyebarkan kuesioner kepada responden.
(2)Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.