DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 Tahun 2018

Nomor: 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar Cadangan Beras Pemerintah dapat dikelola baik jumlah maupun mutunya, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5590) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
2.Pengelolaan CBP adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kecukupan CBP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.
3.Pelepasan CBP adalah kegiatan melepas CBP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.pelepasan;
b.tata cara pelepasan;
c.monitoring, evaluasi, pelaporan; dan
d.pembiayaan.

BAB II

PELEPASAN

Pasal 3

(1)Pelepasan CBP dilakukan apabila CBP:
1. a.telah melampaui Batas Waktu Simpan paling sedikit 4 (empat) bulan; dan/atau
2. b.berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
(2)Batas Waktu Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai CBP disimpan di gudang yang dikuasai Perum BULOG.

Pasal 4

(1)CBP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b jika memenuhi kriteria paling sedikit derajat sosoh di bawah ambang batas minimum serta butir patah dan kadar air di atas ambang batas maksimum.
(2)Kriteria penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri.

Pasal 5

(1)Pelepasan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam rangka mempertahankan mutu beras CBP dengan tetap menjaga jumlah CBP yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Menteri dalam menetapkan jumlah CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Pelepasan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Perum BULOG berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 7

Pelepasan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

a.penjualan;
b.pengolahan;
c.penukaran; dan/atau
d.hibah.

Pasal 8

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

Pasal 9

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.

Pasal 10

Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk mendapatkan CBP dengan kualitas yang lebih baik.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar Cadangan Beras Pemerintah dapat dikelola baik jumlah maupun mutunya, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5590) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
2.Pengelolaan CBP adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kecukupan CBP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.
3.Pelepasan CBP adalah kegiatan melepas CBP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.pelepasan;
b.tata cara pelepasan;
c.monitoring, evaluasi, pelaporan; dan
d.pembiayaan.

BAB II

PELEPASAN

Pasal 3

(1)Pelepasan CBP dilakukan apabila CBP:
1. a.telah melampaui Batas Waktu Simpan paling sedikit 4 (empat) bulan; dan/atau
2. b.berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
(2)Batas Waktu Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai CBP disimpan di gudang yang dikuasai Perum BULOG.

Pasal 4

(1)CBP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b jika memenuhi kriteria paling sedikit derajat sosoh di bawah ambang batas minimum serta butir patah dan kadar air di atas ambang batas maksimum.
(2)Kriteria penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri.

Pasal 5

(1)Pelepasan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam rangka mempertahankan mutu beras CBP dengan tetap menjaga jumlah CBP yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Menteri dalam menetapkan jumlah CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Pelepasan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Perum BULOG berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 7

Pelepasan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

a.penjualan;
b.pengolahan;
c.penukaran; dan/atau
d.hibah.

Pasal 8

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

Pasal 9

Pasal 10

Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk mendapatkan CBP dengan kualitas yang lebih baik.