DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021

Nomor: 38
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian; sistemefektivitasmeningkatkanuntuka. bahwaMenimbang MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERTANIANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN MENTER! PERTANIAN Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Pegawai adalah aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. 2.Unit kerja mandiri adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian.
3. 3.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMENRISIKO LINGKUPKEMENTERIANPERTANIAN.

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); Menetapkan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi yang berdampak merugikan.
5.Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan perkembangannya.
6.Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas risiko, serta melakukan respon dan pengendalian atas risiko tersebut.
7.Pengelola Risiko adalah koordinator perencanaan/bidang perencanaan pada unit kerja Eselon I, unit kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis yang melakukan pengawasan secara terus menerus un tuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko berfungsi sebagaimana mes tin ya.
8.Unit Manajemen Risiko adalah Biro Perencanaan Kernenterian Pertanian yang bertugas melakukan pemantauan risiko pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian setiap saat, triwulan a tau sesuai kebutuhan/instruksi pimpinan.
9.Unit Pengawas Intern adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang berperan memastikan pelaksanaan manajernen risiko berjalan secara efektif dengan melakukan pengawasan intern berbasis risiko.
10.Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko.
11.Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko.
12.Budaya risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. serangkaian kegiatan untuk mengelola dan Risiko adalah dan terukur Manajemen terencana 4.

Pasal 4

(1)Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.komitmen pimpinan;
2. b.pengintegrasian manajemen insiden ke dalam manajemen risiko;
3. c.pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi;

Pasal 3

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.Budaya Risiko;
b.Struktur Manajemen Risiko;
c.sistem informasi Manajemen Risiko; dan
d.anggaran Manajemen Risiko.
a.infrastruktur Manajemen Risiko; dan
b.proses penerapan Manajemen Risiko.
1. 13.Struktur Manajemen Risiko adalah sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang manajemen risiko.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO Pasal 2 Ruang lingkup Manajemen Risiko terdiri atas:

Pasal 6

(1)Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan konsep manajemen tiga lini, terdiri atas:
(4)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sertifikat, piagam, dan/ a tau bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Hasil penilaian se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada Menteri, 1 ( satu) kali dalam 1 ( satu) tahun.
(3)Berdasarkan la poran hasil penilaian se bagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri memberikan

Pasal 5

( 1) Inspektorat J enderal melakukan penilaian terhadap pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

d.penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
e.tersedianya program pelatihan manajernen risiko untuk seluruh pegawai;
f.kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;
g.penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh organisasi dan/ atau pegawai; dan
h.ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

(2)Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 8

Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas:

a.memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
b.menentukan tingkat selera risiko yang tepat;

Pasal 7

Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.Menteri, untuk risiko level kementerian;
b.pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian, untuk risiko level unit kerja eselon I;
c.pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Kementerian Pertanian, untuk risiko level unit kerja eselon II; dan
d.pimpinan unit pelaksana teknis, untuk risiko level unit kerja mandiri.
a.lini pertama;
b.lini kedua; dan
c.lini ketiga.

(2)Manajemen Risiko lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.Pemilik Risiko; dan
2. b.Pengelola Risiko.
(3)Manajemen Risiko lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.
(4)Manajemen Risiko lini ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Intern.
(5)Hubungan antar lini struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4)tergambar dalam bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. tindakrencanapelaksanaanb. rnemantau pengendalian;

Pasal 10

(1)Biro Perencanaan menjalankan fungsi sebagai Unit Manajemen Risiko sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)Unit Manajernen Risiko sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) merniliki tugas:
1. a.memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian; risikomanajemen

Pasal 9

( 1) Pemilik Risiko se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjuk 1 (satu) orang pejabat sebagai Pengelola Risiko, sesuai dengan level unit kerjanya.

(2)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
2. b.mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
3. c.menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan kepada Pemilik Risiko. tindakrencana
5. c.dalam dan risiko ke menetapkan mengintegrasikan manajemen pencapaian kinerja dengan mendelegasikan pelaksanaan pengendalian; dan
6. d.menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko.

Pasal 11

(1)Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)Kementerian Pertanian menjalankan fungsi sebagai Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(2)Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses manajernen risiko telah memenuhi syarat dan kebutuhan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
2. b.melakukan evaluasi proses manajemen risiko;
3. c.melakukan evaluasi atas pelaporan risiko kunci;
4. d.melakukan reviu atas pengelolaan risiko kunci; dan
5. e.memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat.
(3)Dalam hal diperlukan, berdasarkan instruksi pimpman dan/ a tau permintaan mitra, Unit Pengawas Intern dapat memberikan:
1. a.fasilitasi identifikasi risiko, pemantauan dan evaluasi risiko; dan/ atau
2. b.saran kepada manajemen dalam melakukan respons risiko.
3. c.memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen risiko;
4. d.memberikan umpan balik berupa usulan/ rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
5. e.menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
6. f.memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
7. g.memvalidasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik Risiko. pengendalian; pemantauan atas proses manajemen implementasi rencana tindak administrasi risiko dan c. analisis risiko;
8. b.penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian; danrisikoidentifikasiprosesa. administrasi

Pasal 14

(1)Anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dialokasikan oleh Pemilik Risiko.
(2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian; sistemefektivitasmeningkatkanuntuka. bahwaMenimbang MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! PERTANIANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN MENTER! PERTANIAN Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Pegawai adalah aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. 2.Unit kerja mandiri adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian.
3. 3.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMENRISIKO LINGKUPKEMENTERIANPERTANIAN.

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); Menetapkan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi yang berdampak merugikan.
5.Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan perkembangannya.
6.Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas risiko, serta melakukan respon dan pengendalian atas risiko tersebut.
7.Pengelola Risiko adalah koordinator perencanaan/bidang perencanaan pada unit kerja Eselon I, unit kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis yang melakukan pengawasan secara terus menerus un tuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko berfungsi sebagaimana mes tin ya.
8.Unit Manajemen Risiko adalah Biro Perencanaan Kernenterian Pertanian yang bertugas melakukan pemantauan risiko pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian setiap saat, triwulan a tau sesuai kebutuhan/instruksi pimpinan.
9.Unit Pengawas Intern adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang berperan memastikan pelaksanaan manajernen risiko berjalan secara efektif dengan melakukan pengawasan intern berbasis risiko.
10.Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko.
11.Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko.
12.Budaya risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. serangkaian kegiatan untuk mengelola dan Risiko adalah dan terukur Manajemen terencana 4.

Pasal 4

(1)Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.komitmen pimpinan;
2. b.pengintegrasian manajemen insiden ke dalam manajemen risiko;
3. c.pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi;

Pasal 3

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.Budaya Risiko;
b.Struktur Manajemen Risiko;
c.sistem informasi Manajemen Risiko; dan
d.anggaran Manajemen Risiko.
a.infrastruktur Manajemen Risiko; dan
b.proses penerapan Manajemen Risiko.
1. 13.Struktur Manajemen Risiko adalah sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang manajemen risiko.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO Pasal 2 Ruang lingkup Manajemen Risiko terdiri atas:

Pasal 6

(1)Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan konsep manajemen tiga lini, terdiri atas:
(4)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sertifikat, piagam, dan/ a tau bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Hasil penilaian se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada Menteri, 1 ( satu) kali dalam 1 ( satu) tahun.
(3)Berdasarkan la poran hasil penilaian se bagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri memberikan

Pasal 5

( 1) Inspektorat J enderal melakukan penilaian terhadap pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

d.penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai risiko;
e.tersedianya program pelatihan manajernen risiko untuk seluruh pegawai;
f.kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;
g.penghargaan terhadap ketepatan pengambilan risiko oleh organisasi dan/ atau pegawai; dan
h.ketersediaan informasi risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

(2)Pembangunan Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 8

Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas:

a.memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
b.menentukan tingkat selera risiko yang tepat;

Pasal 7

Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.Menteri, untuk risiko level kementerian;
b.pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian, untuk risiko level unit kerja eselon I;
c.pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Kementerian Pertanian, untuk risiko level unit kerja eselon II; dan
d.pimpinan unit pelaksana teknis, untuk risiko level unit kerja mandiri.
a.lini pertama;
b.lini kedua; dan
c.lini ketiga.

(2)Manajemen Risiko lini pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.Pemilik Risiko; dan
2. b.Pengelola Risiko.
(3)Manajemen Risiko lini kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.
(4)Manajemen Risiko lini ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Pengawas Intern.
(5)Hubungan antar lini struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4)tergambar dalam bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. tindakrencanapelaksanaanb. rnemantau pengendalian;

Pasal 10

(1)Biro Perencanaan menjalankan fungsi sebagai Unit Manajemen Risiko sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)Unit Manajernen Risiko sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) merniliki tugas:
1. a.memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian; risikomanajemen

Pasal 9

( 1) Pemilik Risiko se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menunjuk 1 (satu) orang pejabat sebagai Pengelola Risiko, sesuai dengan level unit kerjanya.

(2)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
2. b.mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
3. c.menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan kepada Pemilik Risiko. tindakrencana
5. c.dalam dan risiko ke menetapkan mengintegrasikan manajemen pencapaian kinerja dengan mendelegasikan pelaksanaan pengendalian; dan
6. d.menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko.

Pasal 11

(1)Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)Kementerian Pertanian menjalankan fungsi sebagai Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(2)Unit Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses manajernen risiko telah memenuhi syarat dan kebutuhan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
2. b.melakukan evaluasi proses manajemen risiko;
3. c.melakukan evaluasi atas pelaporan risiko kunci;
4. d.melakukan reviu atas pengelolaan risiko kunci; dan
5. e.memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat.
(3)Dalam hal diperlukan, berdasarkan instruksi pimpman dan/ a tau permintaan mitra, Unit Pengawas Intern dapat memberikan:
1. a.fasilitasi identifikasi risiko, pemantauan dan evaluasi risiko; dan/ atau
2. b.saran kepada manajemen dalam melakukan respons risiko.
3. c.memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen risiko;
4. d.memberikan umpan balik berupa usulan/ rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
5. e.menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
6. f.memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
7. g.memvalidasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik Risiko. pengendalian; pemantauan atas proses manajemen implementasi rencana tindak administrasi risiko dan c. analisis risiko;
8. b.penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian; danrisikoidentifikasiprosesa. administrasi

Pasal 14

(1)Anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dialokasikan oleh Pemilik Risiko.
(2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: