DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019

Nomor: 39
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna impor Produk Hortikultura, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; 2019, No.845 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196); 2019, No.845
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 31/Permentan/KR.010/7/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 954);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 2019, No.845 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 398);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/KR.040/ 6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 788);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936); 2019, No.845 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2.Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3.Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
5.Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
7.Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum. 2019, No.845
8.Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
9.Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat- tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan Produk Hortikultura.
10.Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura.
11.Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.
12.Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan penerbitan RIPH;
b.tata cara penerbitan RIPH;
c.kewajiban Pelaku Usaha; dan
d.ketentuan sanksi.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

Pasal 3

(1)RIPH diterbitkan untuk Produk Hortikultura:
1. a.segar untuk konsumsi; dan 2019, No.845
2. b.segar untuk bahan baku industri.
(2)Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan oleh:
1. a.Pelaku Usaha;
2. b.lembaga sosial; atau
3. c.perwakilan negara asing/lembaga internasional.
(2)Pelaku Usaha, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Impor Produk Hortikultura setelah mendapat izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat RIPH dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3)RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin impor.

Pasal 5

(1)Pelaku Usaha, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional dapat mengajukan permohonan RIPH sewaktu-waktu.
(2)Permohonan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses pada hari kerja.
(3)Permohonan RIPH untuk tahun berikutnya dapat diajukan mulai bulan November tahun berjalan.

Pasal 6

(1)Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga, Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.
(2)Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus mendapat penugasan dari menteri yang 2019, No.845 menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara.
(3)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara dalam memberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas bidang perekonomian tingkat menteri.

Pasal 7

(1)Lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(2)Perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus berkedudukan di Indonesia.

Pasal 8

Impor Produk Hortikultura untuk:

a.keperluan pengujian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
b.contoh yang tidak untuk diperdagangkan; dan/atau
c.pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pelaku usaha yang melakukan impor Produk Hortikultura strategis wajib melakukan pengembangan komoditas hortikultura strategis di dalam negeri.
(2)Kewajiban pengembangan komoditas hortikultura strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis komoditas hortikultura strategis yang dimohonkan dalam RIPH.
(3)Pengembangan komoditas hortikultura strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 2019, No.845

Pasal 10

Untuk memperoleh RIPH, Pelaku Usaha, lembaga sosial, dan/atau perwakilan lembaga asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna impor Produk Hortikultura, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196); 2019, No.845
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 31/Permentan/KR.010/7/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 954);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 2019, No.845 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 398);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/KR.040/ 6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 788);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/ KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936); 2019, No.845 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2.Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3.Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
5.Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
7.Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum. 2019, No.845
8.Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
9.Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat- tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan Produk Hortikultura.
10.Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura.
11.Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.
12.Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan penerbitan RIPH;
b.tata cara penerbitan RIPH;
c.kewajiban Pelaku Usaha; dan
d.ketentuan sanksi.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

Pasal 3

(1)RIPH diterbitkan untuk Produk Hortikultura:
1. a.segar untuk konsumsi; dan 2019, No.845
2. b.segar untuk bahan baku industri.
(2)Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan oleh:
1. a.Pelaku Usaha;
2. b.lembaga sosial; atau
3. c.perwakilan negara asing/lembaga internasional.
(2)Pelaku Usaha, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Impor Produk Hortikultura setelah mendapat izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat RIPH dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3)RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin impor.

Pasal 5

(1)Pelaku Usaha, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional dapat mengajukan permohonan RIPH sewaktu-waktu.
(2)Permohonan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses pada hari kerja.
(3)Permohonan RIPH untuk tahun berikutnya dapat diajukan mulai bulan November tahun berjalan.

Pasal 6

(1)Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga, Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.
(2)Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus mendapat penugasan dari menteri yang 2019, No.845 menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara.
(3)Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara dalam memberikan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas bidang perekonomian tingkat menteri.

Pasal 7

(1)Lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(2)Perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus berkedudukan di Indonesia.

Pasal 8

Impor Produk Hortikultura untuk:

a.keperluan pengujian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
b.contoh yang tidak untuk diperdagangkan; dan/atau
c.pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pelaku usaha yang melakukan impor Produk Hortikultura strategis wajib melakukan pengembangan komoditas hortikultura strategis di dalam negeri.
(2)Kewajiban pengembangan komoditas hortikultura strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis komoditas hortikultura strategis yang dimohonkan dalam RIPH.
(3)Pengembangan komoditas hortikultura strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 2019, No.845