DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2020

Nomor: 39
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 lebih optimal dan efektif, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
12.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
14.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/ 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/ 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Kegiatan:

a.pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, dengan output berupa:
1. 1.kawasan kedelai;
2. 2.kawasan ubi kayu;
3. 3.kawasan kacang hijau;
4. 4.kawasan kacang tanah;
5. 5.kawasan ubi jalar; dan
6. 6.koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi;
b.pengelolaan produksi tanaman serealia, dengan output berupa:
1. 1.kawasan padi;
2. 2.kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi);
3. 3.kawasan jagung;
4. 4.kawasan serealia lainnya; dan
5. 5.koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi;
c.pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, dengan output berupa:
1. 1.fasilitas areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat;
2. 2.fasilitas areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat;
3. 3.fasilitas produsen benih padi;
4. 4.fasilitas produsen benih jagung;
5. 5.fasilitas areal sertifikasi benih; dan
6. 6.koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi;
d.penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), dengan output berupa:
1. 1.areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT;
2. 2.penerapan penanganan DPI; dan
3. 3.areal yang mendapatkan sarana prasarana pengendalian OPT;
e.pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan, dengan output berupa:
1. 1.fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan;
2. 2.fasilitas sarana pengolahan hasil tanaman pangan;
3. 3.fasilitas penerapan standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan; dan
4. 4.koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi; dan
f.dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan output berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.
1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas Kegiatan:

a.peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, dengan output berupa kawasan:
1. 1.aneka cabai;
2. 2.bawang merah;
3. 3.sayuran lainnya;
4. 4.tanaman obat;
5. 5.bawang putih; dan
6. 6.food estate berbasis hortikultura;
b.peningkatan produksi buah dan florikultura, dengan output berupa kawasan;
1. 1.jeruk;
2. 2.buah lainnya;
3. 3.mangga;
4. 4.manggis;
5. 5.pisang;
6. 6.florikultura; dan
7. 7.durian;
c.pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, dengan output berupa:
1. 1.sarana peningkatan nilai tambah hortikultura; dan
2. 2.prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura;
d.pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dengan output berupa:
1. 1.sarana prasarana benih hortikultura;
2. 2.benih umbi; dan
3. 3.benih batang;
e.pengembangan sistem perlindungan hortikultura dengan output berupa:
1. 1.area penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
2. 2.sarana klinik pengendalian hama terpadu (PHT);
f.peningkatan usaha, dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan ouput berupa layanan dukungan manajemen Eselon I:
1. 1.penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
2. 2.bantuan bahan pangan dan produk Hortikultura dalam rangka penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
3. 3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas Kegiatan:

a.padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek pengelolaan air irigasi pertanian, dengan output berupa:
1. 1.jaringan irigasi tersier (JITUT/JIDES);
2. 2.irigasi perpompaan;
3. 3.bangunan embung mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
4. 4.bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (bangunan dam parit/long storage mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan);
5. 5.irigasi perpipaan; dan
6. 6.pilot percontohan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendukung aspek air (normalisasi dan pengembangan irigasi pertanian);
b.padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek perluasan areal dan pengelolaan lahan, dengan output berupa:
1. 1.optimasi lahan rawa; dan
2. 2.pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian (pengembangan jalan usaha tani);
c.perluasan areal dan pengolahan lahan, dengan output berupa:
1. 1.perluasan areal; dan
2. 2.konservasi dan rehabilitasi;
d.pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, dengan output berupa alat dan mesin pertanian modern, meliputi:
1. 1.traktor roda 2;
2. 2.traktor roda 4 tanaman pangan;
3. 3.pompa air;
4. 4.rice transplanter;
5. 5.cultivator;
6. 6.excavator;
7. 7.hand sprayer;
8. 8.perbengkelan alat dan mesin pertanian lainnya; dan
9. 9.jenis alat dan mesin pertanian lainnya yang dibutuhkan;
e.fasilitasi pembiayaan pertanian, dengan output berupa pembayaran premi asuransi pertanian dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K);
f.padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek fasilitasi pupuk dan pestisida, dengan output berupa unit pengolah pupuk organik (UPPO); dan
g.padat karya produktif infrastruktur pertanian perdesaan melalui percepatan pengolahan lahan pertanian.
1. 4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas Kegiatan:

a.pemantapan sistem penyuluhan pertanian, dengan output berupa:
1. 1.kelembagaan petani yang dikembangkan;
2. 2.modernisasi irigasi stratregis dan rehabilitasi mendesak/strategic irrigation modernization and urgent rehabilitation project (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
3. 3.pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terpadu/integrated participatory development and management of irrigation program (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani;
b.pemantapan sistem pelatihan pertanian, dengan output berupa:
1. 1.penumbuhan dan penguatan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya (P4S); dan
2. 2.layanan dukungan manajemen satuan kerja (satker); dan
c.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dengan output berupa layanan sarana dan prasarana internal.
1. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas Kegiatan pendidikan pertanian, dengan output berupa:

a.penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
b.peningkatan kualitas pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan-pertanian pembangunan (SMK-PP);
c.pendampingan kebijakan strategis pembangunan pertanian di kawasan pertanian dan kawasan perbatasan; dan
d.kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian/youth entrepreneurship and employment support services (YESS) untuk peningkatan kapasitas petani. a.
1. 6.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:
1. a.berita acara serah terima (BAST), yang memuat:
  1. 1.jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
  2. 2.pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
  3. 3.pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
2. b.foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; dan
3. c.memasukkan pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian meliputi dokumen BAST, Surat Keputusan Penerima, rekening penerima, jenis barang, dan kuitansi pertanggungjawaban.
(2)Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2020), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
(3)Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
(4)PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

7.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang dengan Panitia/Pejabat Pemeriksa dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.
(2)Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi.
(3)Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak di tempat penyedia barang.
(4)Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan:
1. a.dicatat oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan
2. b.dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya PPK membuat dokumen Berita Acara penerimaan barang.
(5)Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang.
(6)Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.
(7)Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang wajib dimasukkan ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

8.Ketentuan Pasal 39 tetap, Tabel 2 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9.Ketentuan Pasal 40 tetap, Tabel 3 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10.Penjelasan alur seleksi CPCL tahun berjalan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERTANIAN ttd. SYAHRUL YASIN LIMPO Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4.Menteri Dalam Negeri;
5.Menteri Keuangan;
6.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8.Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10.Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11.Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020 NO. JENIS BENTUK

(1)(2) (3)

1.OUTPUT KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI DIREKTORAT JENDERAL/BADAN TABEL 2.
2.PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020 TABEL 3. MENTERI PERTANIAN ttd. SYAHRUL YASIN LIMPO TABEL2.OUTPUT KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI DIREKTORAT JENDERAL/BADAN No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
1.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 1. Kawasan Kedelai
2.Kawasan Kacang Tanah
3.Kawasan Kacang Hijau
4.Kawasan Ubi Kayu
5.Kawasan Ubi Jalar
6.Kawasan Padi
7.Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)
8.Kawasan Jagung
9.Kawasan Serealia Lainnya
10.Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat
11.Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat
12.Produsen Benih Padi
13.Produsen Benih Jagung
14.Areal yang difasilitasi untuk Penanganan OPT
15.Penerapan Penanganan DPI
16.Areal yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
17.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
18.Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
19.Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
20.Koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi
2.Direktorat Jenderal Hortikultura 1. Kawasan Aneka Cabai
2.Kawasan Bawang Merah
3.Kawasan Sayuran Lainnya
4.KawasanTanaman Obat
5.Kawasan Bawang Putih
6.Kawasan Jeruk
7.Kawasan Buah Lainnya
8.Kawasan Mangga
9.Kawasan Manggis
10.Kawasan Pisang
11.Kawasan Florikultura
12.Kawasan Durian
13.Sarana Prasarana Benih Hortikultura
14.Benih Umbi
15.Benih Batang No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
16.Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam
17.Sarana Klinik PHT
18.Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
19.Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
20.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
21.Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura
3.Direktorat Jenderal Perkebunan 1. Kawasan Kopi
2.Kawasan Kakao
3.Kawasan Karet
4.Kawasan Kelapa
5.Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar)
6.Area Tanaman Sagu
7.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Tanaman Tahunan dan Penyegar
8.Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar
9.Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
10.Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
11.Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
12.Perangkat Perlindungan Perkebunan
13.Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan
14.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
15.Layanan Dukungan Manajemen Satker
16.Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
17.Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan
18.Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh
19.Kawasan Tanaman Subtitusti Impor (Tebu)
20.Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah)
21.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah
22.Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah
23.Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan
24.Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
25.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
26.Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat
27.Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
28.Nursery
29.Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
30.Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan
31.Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan
32.Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
4.Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
1.Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak
2.Peningkatan Produksi Pakan Olahan dan Bahan Pakan
3.Peningkatan Mutu dan Keamanan Pakan
4.Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan
5.Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan
6.Optimalisasi Reproduksi
7.Benih Ternak Unggul
8.Bibit Ternak Unggul
9.Pengembangan Ternak Ruminansia Potong
10.Pengembangan Ternak Ruminansia Perah
11.Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak
12.Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan
13.Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk
14.Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan
15.Sarana Pemasaran Peternakan
16.Kelembagaan dan Usaha Peternakan No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
17.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
5.Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
1.Penyediaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier
2.Penyediaan dan PengembanganIrigasi Perpompaan
3.Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpipaan
4.Pembangunan Embung Pertanian
5.Penyediaan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
6.Perluasan Areal
7.Optimasi Lahan Rawa
8.Lahan Konservasi dan Rehabilitasi
9.Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen
10.Perbengkelan Alsintan
11.Fasilitasi Asuransi Pertanian
12.Fasilitasi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau
13.Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
14.Padat Karya Insfrastruktur Pertanian Perdesaan
6.Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
1.Taman Teknologi Pertanian (TTP)
2.Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi
7.Badan Ketahanan Pangan 1. Pengembangan Korporasi Usaha Tani
2.Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
3.Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga
4.Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi Pangan TABEL3.PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAHTAHUN ANGGARAN 2020 NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
1.Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
1.Kawasan Kedelai Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Peningkatan Produktivitas Kedelai Ha Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akandirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
2.KawasanKacang Tanah Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah Ha
3.KawasanKacang Hijau Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Peningkatan Produktivitas Kacang Hijau Ha
4.KawasanUbi Kayu Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
5.KawasanUbi Jalar Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Peningkatan ProduktivitasUbi Jalar Ha Pengembangan Budidaya Porang Ha Pengembangan budidaya talas Ha Pilot Project Porang Unit
2.Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
1.KawasanPadi Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Bantuan Budidaya Padi Lahan Kering, budidaya padi rawa, padi bebas residu, budidaya padi khusus, padi merauke, padi organik, Fasilitasi hewan ternak UPPO, perluasan areal Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 tanam baru (PATB), budidaya padi irigasi, Intensifikasi budidaya untuk pneingkatan produktivitas padi 2020, pengembangan food estate padi kab. Sumba Tengah dan Kabupaten Buru, peningkatan produksi melalui bantuan alsintan
2.Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) Poktan / Gapoktan / LMDH / Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Masyarakat /Lembaga Pemerintah / Lembaga Non Pengembangan Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemerintah, Petani Milenial
3.Kawasan Jagung Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Bantuan Budidaya Jagung, pengembangan food estate jagung kab. Sumba Tengah, bantuan benih jagung hibrida Ha
4.KawasanSerealia Lainnya Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pengembangan Budidaya Pangan Alternatif Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah
5.Koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Pengembangan food estate jagung kab. Sumba Tengah, Pengembangan budidaya jagung hibrida hasil optimalisasi kontrak Ha
3.Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
1.Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat Petani yang tergabung dalam poktan/ gapoktan/LMDH/KUB /Kelompok Masyarakat/Petani Milenial/Lembaga Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 2) Ha Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 3) Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Pilot Project Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani Ha Pengembangan petani produsen benih kedelai dan pangan alternatif berbasis korporasi petani Ha
2.Areal yang diberikan bantuan benih padi beersertifikat Petani yang tergabung dalam poktan/ gapoktan/LMDH/KUB /Kelompok Masyarakat/Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Bantuan Benih Padi Inbrida Ha Benih Padi Lahan Kering Ha Bantuan Benih Padi Hibrida Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 3.Produsen Benih Padi Poktan / Gapoktan / LMDH / Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Masyarakat /Lembaga Pemerintah / Lembaga Non Pemerintah, Petani Milenial Pemberdayaan Produsen Benih Padi Unit Pengembangan petani produsen benih tanaman pangan (P3BTP) padi inbrida dan hibrida Ha
4.Produsen Benih Jagung Poktan / Gapoktan / LMDH / Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Masyarakat /Lembaga Pemerintah / Lembaga Non Pemerintah, Petani Milenial Pengembangan petani produsen benih tanaman pangan (P3BTP) jagung hibrida, jagung komposit, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan sorgum Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemberdayaan produsen benih kedelai unit Demplot show window padi (major project) paket
5.Areal sertifikasi benih BPSBTPH Sarana dan prasarana Ha
6.Benih sumber padi Balai Benih Provinsi Sarana dan Prasarana Ha
7.Koordinasi, Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi BPSBTPH Mesin Printer QR Code, Tinta Printer, Kertas Label Unit
4.Penguatan Perlindungan Tanaman
1.Areal yang difasilitasi untuk Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Padi Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pangan dari Gangguan OPT dan DPI penanganan OPT Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Jagung Ha Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Kedelai/Kc. Hijau/Kc. Tanah Ha Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT PPHT Ubi Kayu Ha
2.Penerapan Penanganan DPI Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI (Pembuatan Sumur Pantek dan Pompa Air) Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI (Pembuatan Biopori) Ha Pengembangan Food Estate Kab. Sumba Tengah (Pembuatan sumur suntik panel surya) Paket
3.Areal yang mendapatkan sarana prasarana pengendalian OPT Kelompok Tani (Poktan), Gapoktan, Lembaga Masyarakat Kelompok Tani (Poktan), Gapoktan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Poktan Millenial, Sumur Suntik Unit Pompa air, drone Paket Sarana pengaliran/penampu ng air Paket PPAH Unit Rumah Burung Hantu Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Kelompok Masyarakat, Manajemen Kawasan Korporasi, Lembaga Pemerintah, dan/atau Lembaga Non Pemerintah Penagkaran burung hantu Paket Pestisida/insektisida, Herbisida Paket Biopestisida Paket Handsprayer Unit Bantuan Pestisida Ulat grayak Frugiperda Paket Bantuan Rodentisida pengasapan Paket Bantuan pestisida keong mas Paket Pembuatan sumur suntik panel surya dan sarana pendukung lainnya paket NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
5.Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1.Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Alat dan mesin pertanian pasca panen tanaman pangan Unit
2.Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Alat dan mesin pengolahan hasil tanaman pangan Unit
3.Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Sertifikasi Jaminan Mutu (Organik) Sertifikat /Register NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama
4.Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Petugas Informasi Pasar Perangkat Dukungan Komunikasi Unit Poktan/Gapoktan Bantuan Distribusi Beras/Jagung Ton
6.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Poktan, Gapoktan, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah Bantuan Pangan terdampak COVID-19 Paket BPP Kostratani/Penyuluh Sarana IT mendukung Kostratani Paket Poktan/gapoktan/lem baga pemerintah/lembaga non pemerintah Pengembangan food estatedi Sumba Tengah (traktor roda 2 dan 4) Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Poktan/gapoktan/lem baga pemerintah/lembaga non pemerintah Alat pencacah bahan pupuk organik (APPO) Paket Poktan/gapoktan/lem baga pemerintah/lembaga non pemerintah Agro Edu Wisata Lokasi Poktan/gapoktan/lem baga pemerintah/lembaga non pemerintah Bantuan benih jagung hibrida (umum 3) Ha
2.Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
1.PeningkatanPro duksi Sayuran dan Tanaman Obat
1.Kawasan Aneka Cabai Kelompok Tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/le mbaga pemerintah/ Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 lembaga non pemerintah,terdampak COVID-19
2.Kawasan Bawang Merah Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/le mbaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah Ha
3.Kawasan Sayuran Lainnya Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Sayuran Lainnya Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19
4.Kawasan Tanaman Obat Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah,terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Tanaman Obat Ha
5.Kawasan Bawang Putih Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19
6.Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura Ha
2.Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
1.Kawasan Jeruk Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Jeruk Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19
2.Kawasan Buah Lainnya Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Buah Lainnya Ha
3.Kawasan Mangga Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Mangga Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19
4.Kawasan Manggis Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Manggis Ha
5.Kawasan Pisang Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Pisang Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19
6.Kawasan Florikultura Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Florikultura M 2
7.Kawasan Durian Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Durian Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 non pemerintah, terdampak COVID-19
3.Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
1.Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura Unit
2.Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
4.Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
1.Sarana Prasarana Benih Hortikultura Kelompok tani/Gapoktan/Perseo rangan/Balai Benih Hortikultura/ lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Benih Hortikultura Unit
2.Benih Umbi Kelompok tani/Gapoktan/ Perseorangan/Balai Benih Hortikultura/Masyara kat/Dinas Pertanian/Pemerintah daerah Penyediaan Benih Umbi M 2
3.Benih Batang Kelompok tani/Gapoktan/ Perseorangan/Balai Penyediaan Benih Batang Batang NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Benih Hortikultura/Masyara kat/Dinas Pertanian/Pemerintah daerah/ lembaga pemerintah / lembaga non pemerintah
5.Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura
1.Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan/ Perseorangan/ Hortikultura/ Masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI Ha
2.Kelembagaan Perlindungan Hortikultura Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Fasilitasi Bantuan Sarpras Klinik PHT/PPAH Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Perlindungan/Perseora ngan/ Hortikultura/ Masyarakat/ lembaga pemerintah / lembaga non pemerintah
6.Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Petani, Buruh Tani, Penggarap, Masyarakat Perdesaan Terdampak COVID-19 Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi, dan pelaku Bidang Pertanian dan Bantuan produk hortikultura Kegiatan
3.Program Peningkatan Produksi Komoditas
1.Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar
1.Kawasan Kopi Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Perkebunan Berkelanjutan
2.Kawasan Kakao Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Kakao Ha
3.Kawasan Karet Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Karet Ha
4.Kawasan Kelapa Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa Ha
5.Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar) Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Area Komoditas Unggulan Daerah Tanaman Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Tahunan dan Penyegar
6.Area Tanaman Sagu Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Sagu Ha
7.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Tanaman Tahunan dan Penyegar Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan alat dan bahan pendukung lainnya Lokasi
2.Dukungan Perlindungan Perkebunan
1.Area Penanganan Organisme Pengganggu Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
2.Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Ha
3.Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan Desa NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
4.Perangkat Perlindungan Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Alat dan Bahan Pengendali Unit
3.Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
1.Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh Ha
2.Kawasan Tanaman Subtitusi Impor (Tebu) Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu Ha
3.Area Komoditas Unggulan Daerah Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Bantuan Pengembangan Tanaman Area Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 (Tanaman Semusim dan Rempah) Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Komoditas Unggulan Daerah Tanaman Semusim dan Rempah
4.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan alat dan bahan pendukung lainnya Lokasi
4.Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
1.Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
2.Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan Unit
3.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan alat dan bahan pendukung lainnya Lokasi
4.Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Kelapa Sawit Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat Pekebun NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
5.Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan
1.Nursery Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi dan/atau Lembaga Pemerintah Bantuan Pembangunan Nursery, Alat dan Bangunan Unit
2.Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi dan/atau Lembaga Pemerintah Bantuan alat dan/atau bahan pendukung pembangunan dan pemeliharaan kebun Ha
3.Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Bantuan Upah Kerja HOK NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi
4.Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan Batang
6.Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Modern
1.Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Benih Tanaman Perkebunan Batang
2.Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi Bantuan Sarana Paket Teknologi Modern Paket Teknologi NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
7.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja. Perseorangan dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemerintah daerah dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintah dan/atau koperasi Bantuan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis dan Bantuan Penanganan Dampak PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) Layanan
4.Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
1.Peningkatan Produksi Pakan Ternak
1.Hijauan Pakan Ternak Kelompok Ternak/UPTD Bibit/Benih HPT, Pengolahan Lahan, Bantuan Pupuk, Alsin Pakan Ha
2.Pakan Olahan dan Bahan Pakan Kelompok Ternak/Masyarakat Pengembangan Bahan Pakan/Pakan Ton NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
3.Mutu dan Keamanan Pakan Kelompok Ternak/Masyarakat Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah, Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Sampel
2.Pengendalian dan Penanggulanga n Penyakit
1.Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Masyarakat/Kelompok Ternak/UPTD (Puskeswan)
1.Pengendalian dan Penanggulangan Rabies Dosis
2.Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza Dosis
3.Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis Dosis
4.Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax Dosis NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
5.Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Lainnya Dosis
2.Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan OPD/UPTD/ (Puskeswan) Fasilitasi Pengambilan Sample dan Pengujian Penyakit Hewan Sampel
3.Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi
1.Optimalisasi Reproduksi Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD
1.Fasilitas Alat dan Bahan IB Paket

a.Obat-obatan dan vitamin Paket
b.Kontainer Unit
1. 2.Fasilitasi Semen Beku Dosis
2. 3.Pengadaan N2 Cair Liter NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
3. 4.Fasilitasi Operasional IB dan Kelahiran Ekor
4. 5.Fasilitasi Operasional PKb Ekor
5. 6.Fasilitasi Pelaporan Kelahiran Ekor
6. 7.Fasilitasi Operasional Rekorder Petugas
7. 8.Fasilitasi Pemberian Penghargaan Petugas
8. 2.Benih Ternak Unggul Kelompok Peternak/Gapoktan/ Fasilitasi Benih Ternak Unggul Embrio/ Dosis NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Lembaga Pemerintah/UPT/UPT D/Perseorangan
9. 3.Bibit Ternak Unggul Kelompok Peternak/Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/UPT/ UPTD/Perseorangan Fasilitasi Bibit Ternak Unggul Ekor
10. 4.Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD/ Lembaga Keagamaan
11. 1.Fasilitasi Pengembangan Sapi Lokal, Kerbau, Kambing dan Domba Ekor
12. 2.Fasilitasi Penambahan Indukan Impor Ekor
13. 5.Pengembangan Ternak Kelompok Peternak/Gapoktan/ Fasilitasi Pengembangan Sapi Ekor NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Ruminansia Perah Perseorangan/UPTD/ Kelembagaan Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah
14. 6.Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD/ Lembaga Keagamaan Fasilitasi Pengembangan Ternak Babi, Kelinci, Unggas dan Aneka Ternak Ekor
15. 4.Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan OPD/UPT/UPTD Lab/masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah
16. 1.Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia Unit
17. 2.Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Unggas Unit
18. 3.Sarana dan Prasarana Rumah Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Potong Hewan Babi
19. 4.Sarana Prasarana Pemotongan Hewan Qurban Unit
20. 5.Sarana dan Prasarana Penanganan Daging Unit
21. 6.Sarana dan Prasarana Laboratoriun Kesmavet Unit
22. 5.Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
23. 1.Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/Gapoktan /Perseorangan/
24. 1.Fasilitasi Pengolahan Pangan Unggas dan Aneka Ternak Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah
25. 2.Fasilitasi Pengolahan Susu Unit
26. 3.Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair Unit
27. 4.Fasilitasi Pengolahan Ikutan Hasil Ternak Unit
28. 5.Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan Unit
29. 6.Fasilitasi Sertifikasi dan Ijin Edar Pupuk Organik Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
30. 7.Fasilitasi Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak Unit
31. 8.Fasilitasi Rumah Kemasan Unit
32. 2.SaranaPemasara n Peternakan Kelompok Peternak/Gapoktan/ Pemerintah Daerah/Lembaga non Pemerintah
33. 1.Fasilitasi Pasar Ternak Unit
34. 2.Fasilitasi Unit Pemasaran Hasil Peternakan Unit
35. 3.Fasilitasi Sarana Tata Niaga Peternakan Unit
36. 3.Kelembagaan dan Usaha Peternakan
37. 1.Petugas/Petani/Pete rnak/Pemerintah Daerah
38. 1.Pendamping Usaha Peternakan Orang NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
39. 2.Pengembangan Informasi Pasar Unit
40. 2.Unit Manajemen Korporasi Meat Shop Kawasan Korporasi Peternakan Unit
41. 6.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Layanan DukunganManajem en dan Dukungan Teknis Lainnya Perseorangan dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemerintah daerah dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintah dan/atau koperasi Bantuan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis, Bantuan Penanganan Dampak PandemiCorona Virus Disease 2019(COVID- 19) Layanan
42. 5.Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
43. 1.Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
44. 1.Jaringan Irigasi Tertier Kelompok Tani/ Gapoktan/Kelompok P3A/Gabungan P3A
45. 1.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Sarana Pertanian
46. 2.Wilayah Jawa dan Bali Ha
47. 3.Wilayah Sumatera, Sulawesi dan NTB Ha
48. 4.Wilayah Kalimantan, Maluku dan NTT Ha
49. 5.Wilayah Papua Ha
50. 2.Irigasi Perpompaan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Kelompok P3A/Gabungan P3A
51. 1.Irigasi Perpompaan Unit
52. 2.Wilayah Barat meliputi Sumatera dan Jawa Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
53. 3.Wilayah Tengah meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB Unit
54. 4.Wilayah Timur meliputi NTT, Maluku dan Papua Unit
55. 3.Irigasi Perpipaan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelompok P3A Irigasi Perpipaan Unit
56. 4.Pembangunan Embung Kelompok Tani/Gapoktan Kelompok P3A Pembangunan Embung Pertanian Unit
57. 5.Bangunan Konservasi Air Kelompok Tani/ Kelompok P3A Bangunan Dam Parit/Long Storage Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 dan Antisipasi Anomali Iklim 2.Perluasan dan Pelindungan Lahan Pertanian
58. 1.Perluasan Areal Kelompok Tani Perluasan Areal - Wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali Ha - Wilayah: Maluku dan Papua Ha
59. 2.Optimalisasi Lahan Rawa Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A Optimasi Lahan Rawa Ha
60. 3.Lahan Konservasi dan Rehabilitasi Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A Konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 3.Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
61. 1.Alat dan Mesin Petanian Pra Panen Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA/Korp orasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat
62. 1.Bantuan Traktor Roda 2 Unit
63. 2.Bantuan Traktor Roda 4 Unit
64. 3.Bantuan Pompa Air Unit
65. 4.Bantuan Cultivator Unit
66. 5.Bantuan Excavator Unit
67. 6.Jenis Alsintan prapanen lainnya yang dibutuhkan Unit
68. 2.Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA/Korp orasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat Perbengkelan Alsintan Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 4.Fasilitasi Asuransi Pertanian
69. 1.Asuransi Usaha Tani Padi Petani/Kelompok Tani Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi Ha
70. 2.Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Peternak/Kelompok Peternak Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Ekor
71. 5.Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelompok P3A Pembangunan UPPO Unit
72. 6.Padat Karya Infrastruktur Pertanian Perdesaan Padat Karya Infrastruktur Pertanian Perdesaan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (JITUT/JIDES) Ha Irigasi Perpompaan Unit Irigasi Perpipaan Unit Embung Pertanian Unit Optimalisasi Lahan Rawa Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Unit Normalisasi dan Pengembangan Irigasi Pertanian Unit/Ha Percepatan Pengolahan Lahan Pertanian Unit/Ha Pengembangan Jalan Usaha Tani Unit/Ha
73. 6.Penciptaaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan
74. 1.Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi Pemerintah daerah, Masyarakat, Petani Bantuan pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, benih dan bibit pakan serta pupuk dan Model NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 sarana pendukung lainnya
75. 2.Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Taman Teknologi Pertanian (TTP) Pemerintah daerah, Masyarakat/Petani, akademisi Bantuan Peralatan, pembangunan gedung, benih dan bibit ternak Kabupaten
76. 3.Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Pemerintah daerah, Masyarakat/Petani, akademisi Bantuan Peralatan, pembangunan gedung, benih dan bibit ternak Kabupaten
77. 7.Program Peningkatan Penyuluhan
78. 1.Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
79. 1.Kelembagaan Petani yang Dikembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani/ Kelompok Usaha Bersama/ Korporasi Tani Bantuan Pemerintah Sarana Pembelajaran (Benih/Bibit, Saprodi, Paket NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 dan Pelatihan Pertanian Alat Pengolah hasil, dan bantuan lainnya) 2.Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani BPP/Kostratani Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi BPP Paket
80. 3.Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk
81. 1.BBI/Petani Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu Paket
82. 2.BPP / Kostrada Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi bagi BPP, Paket NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan Kapasitas Petani Kostrada dan Kostrawil
83. 2.Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
84. 1.Penumbuhan dan Penguatan P4S P4S Bantuan Sarana dan Prasarana P4S Paket/ Unit
85. 2.Layanan Dukungan Manajemen Satker BPP Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi BPP Paket
86. 3.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Layanan Sarana dan Prasarana Internal BPP Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi BPP Paket
87. 8.1. Siswa/Mahasiswa/ Beasiswa PWMP Paket NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pendidikan Pertanian Pendidikan Pertanian
88. 1.Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Alumni Bantuan Operasional PWMP
89. 2.Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada SMK-PP Siswa/Sekolah SMK- PP Bantuan Praktek Siswa Orang
90. 3.Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan BPP Bantuan Sarana IT BPP Paket
91. 4.Kewirausahaan dan BPP Sarana IT BPP Paket NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) Fasilitasi BPP Paket P4S Fasilitasi P4S Paket Mahasiswa/Siswa Beasiswa PWMP Paket
92. 9.Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
93. 1.Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Korporasi Usaha Tani Kelompok Fasilitasi Usahatani Kelompok Kelompok Gapoktan/Poktan/KU B Pertanian Keluarga Lokasi
94. 2.Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Gapoktan/Poktan/Kel ompok Bantuan Operasional PUPM Unit Fasilitasi Alat Unit Kelompok Lumbung/Poktan Lumbung Pangan Masyarakat Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
95. 3.Pengembangan Penganekaraga man Konsumsi dan Keamanan Pangan Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Kelompok Masyarakat Pemberdayaan Pekarangan Pangan Kelompok Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi Pangan Kelompok Masyarakat (UKM) Bantuan Operasional PIPL Unit

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 lebih optimal dan efektif, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
12.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
14.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/ 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/ 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Kegiatan:

a.pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, dengan output berupa:
1. 1.kawasan kedelai;
2. 2.kawasan ubi kayu;
3. 3.kawasan kacang hijau;
4. 4.kawasan kacang tanah;
5. 5.kawasan ubi jalar; dan
6. 6.koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi;
b.pengelolaan produksi tanaman serealia, dengan output berupa:
1. 1.kawasan padi;
2. 2.kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi);
3. 3.kawasan jagung;
4. 4.kawasan serealia lainnya; dan
5. 5.koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi;
c.pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, dengan output berupa:
1. 1.fasilitas areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat;
2. 2.fasilitas areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat;
3. 3.fasilitas produsen benih padi;
4. 4.fasilitas produsen benih jagung;
5. 5.fasilitas areal sertifikasi benih; dan
6. 6.koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi;
d.penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), dengan output berupa:
1. 1.areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT;
2. 2.penerapan penanganan DPI; dan
3. 3.areal yang mendapatkan sarana prasarana pengendalian OPT;
e.pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan, dengan output berupa:
1. 1.fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan;
2. 2.fasilitas sarana pengolahan hasil tanaman pangan;
3. 3.fasilitas penerapan standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan; dan
4. 4.koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi; dan
f.dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan output berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.
1. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas Kegiatan:

a.peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, dengan output berupa kawasan:
1. 1.aneka cabai;
2. 2.bawang merah;
3. 3.sayuran lainnya;
4. 4.tanaman obat;
5. 5.bawang putih; dan
6. 6.food estate berbasis hortikultura;
b.peningkatan produksi buah dan florikultura, dengan output berupa kawasan;
1. 1.jeruk;
2. 2.buah lainnya;
3. 3.mangga;
4. 4.manggis;
5. 5.pisang;
6. 6.florikultura; dan
7. 7.durian;
c.pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, dengan output berupa:
1. 1.sarana peningkatan nilai tambah hortikultura; dan
2. 2.prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura;
d.pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dengan output berupa:
1. 1.sarana prasarana benih hortikultura;
2. 2.benih umbi; dan
3. 3.benih batang;
e.pengembangan sistem perlindungan hortikultura dengan output berupa:
1. 1.area penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
2. 2.sarana klinik pengendalian hama terpadu (PHT);
f.peningkatan usaha, dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan ouput berupa layanan dukungan manajemen Eselon I:
1. 1.penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
2. 2.bantuan bahan pangan dan produk Hortikultura dalam rangka penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
3. 3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas Kegiatan:

a.padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek pengelolaan air irigasi pertanian, dengan output berupa:
1. 1.jaringan irigasi tersier (JITUT/JIDES);
2. 2.irigasi perpompaan;
3. 3.bangunan embung mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
4. 4.bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (bangunan dam parit/long storage mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan);
5. 5.irigasi perpipaan; dan
6. 6.pilot percontohan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendukung aspek air (normalisasi dan pengembangan irigasi pertanian);
b.padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek perluasan areal dan pengelolaan lahan, dengan output berupa:
1. 1.optimasi lahan rawa; dan
2. 2.pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian (pengembangan jalan usaha tani);
c.perluasan areal dan pengolahan lahan, dengan output berupa:
1. 1.perluasan areal; dan
2. 2.konservasi dan rehabilitasi;
d.pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, dengan output berupa alat dan mesin pertanian modern, meliputi:
1. 1.traktor roda 2;
2. 2.traktor roda 4 tanaman pangan;
3. 3.pompa air;
4. 4.rice transplanter;
5. 5.cultivator;
6. 6.excavator;
7. 7.hand sprayer;
8. 8.perbengkelan alat dan mesin pertanian lainnya; dan
9. 9.jenis alat dan mesin pertanian lainnya yang dibutuhkan;
e.fasilitasi pembiayaan pertanian, dengan output berupa pembayaran premi asuransi pertanian dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K);
f.padat karya infrastruktur pertanian perdesaan, mendukung aspek fasilitasi pupuk dan pestisida, dengan output berupa unit pengolah pupuk organik (UPPO); dan
g.padat karya produktif infrastruktur pertanian perdesaan melalui percepatan pengolahan lahan pertanian.
1. 4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas Kegiatan:

a.pemantapan sistem penyuluhan pertanian, dengan output berupa:
1. 1.kelembagaan petani yang dikembangkan;
2. 2.modernisasi irigasi stratregis dan rehabilitasi mendesak/strategic irrigation modernization and urgent rehabilitation project (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
3. 3.pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terpadu/integrated participatory development and management of irrigation program (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani;
b.pemantapan sistem pelatihan pertanian, dengan output berupa:
1. 1.penumbuhan dan penguatan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya (P4S); dan
2. 2.layanan dukungan manajemen satuan kerja (satker); dan
c.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dengan output berupa layanan sarana dan prasarana internal.
1. 5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas Kegiatan pendidikan pertanian, dengan output berupa:

a.penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
b.peningkatan kualitas pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan-pertanian pembangunan (SMK-PP);
c.pendampingan kebijakan strategis pembangunan pertanian di kawasan pertanian dan kawasan perbatasan; dan
d.kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian/youth entrepreneurship and employment support services (YESS) untuk peningkatan kapasitas petani. a.
1. 6.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:
1. a.berita acara serah terima (BAST), yang memuat:
  1. 1.jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
  2. 2.pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
  3. 3.pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
2. b.foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan; dan
3. c.memasukkan pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian meliputi dokumen BAST, Surat Keputusan Penerima, rekening penerima, jenis barang, dan kuitansi pertanggungjawaban.
(2)Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2020), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
(3)Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
(4)PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

7.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang dengan Panitia/Pejabat Pemeriksa dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.
(2)Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi.
(3)Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak di tempat penyedia barang.
(4)Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan:
1. a.dicatat oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan
2. b.dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya PPK membuat dokumen Berita Acara penerimaan barang.
(5)Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang.
(6)Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.
(7)Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang wajib dimasukkan ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

8.Ketentuan Pasal 39 tetap, Tabel 2 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9.Ketentuan Pasal 40 tetap, Tabel 3 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10.Penjelasan alur seleksi CPCL tahun berjalan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERTANIAN ttd. SYAHRUL YASIN LIMPO Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4.Menteri Dalam Negeri;
5.Menteri Keuangan;
6.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8.Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10.Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11.Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020 NO. JENIS BENTUK

(1)(2) (3)

1.OUTPUT KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI DIREKTORAT JENDERAL/BADAN TABEL 2.
2.PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020 TABEL 3. MENTERI PERTANIAN ttd. SYAHRUL YASIN LIMPO TABEL2.OUTPUT KEGIATAN BANTUAN LAINNYA SESUAI DIREKTORAT JENDERAL/BADAN No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
1.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 1. Kawasan Kedelai
2.Kawasan Kacang Tanah
3.Kawasan Kacang Hijau
4.Kawasan Ubi Kayu
5.Kawasan Ubi Jalar
6.Kawasan Padi
7.Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)
8.Kawasan Jagung
9.Kawasan Serealia Lainnya
10.Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat
11.Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat
12.Produsen Benih Padi
13.Produsen Benih Jagung
14.Areal yang difasilitasi untuk Penanganan OPT
15.Penerapan Penanganan DPI
16.Areal yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
17.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
18.Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
19.Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
20.Koordinasi, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi
2.Direktorat Jenderal Hortikultura 1. Kawasan Aneka Cabai
2.Kawasan Bawang Merah
3.Kawasan Sayuran Lainnya
4.KawasanTanaman Obat
5.Kawasan Bawang Putih
6.Kawasan Jeruk
7.Kawasan Buah Lainnya
8.Kawasan Mangga
9.Kawasan Manggis
10.Kawasan Pisang
11.Kawasan Florikultura
12.Kawasan Durian
13.Sarana Prasarana Benih Hortikultura
14.Benih Umbi
15.Benih Batang No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
16.Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam
17.Sarana Klinik PHT
18.Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
19.Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura
20.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
21.Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura
3.Direktorat Jenderal Perkebunan 1. Kawasan Kopi
2.Kawasan Kakao
3.Kawasan Karet
4.Kawasan Kelapa
5.Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar)
6.Area Tanaman Sagu
7.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Tanaman Tahunan dan Penyegar
8.Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar
9.Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
10.Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun
11.Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
12.Perangkat Perlindungan Perkebunan
13.Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan
14.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
15.Layanan Dukungan Manajemen Satker
16.Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
17.Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan
18.Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh
19.Kawasan Tanaman Subtitusti Impor (Tebu)
20.Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Semusim dan Rempah)
21.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah
22.Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah
23.Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan
24.Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
25.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
26.Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat
27.Peraturan/Norma/Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
28.Nursery
29.Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
30.Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan
31.Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan
32.Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan
4.Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
1.Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak
2.Peningkatan Produksi Pakan Olahan dan Bahan Pakan
3.Peningkatan Mutu dan Keamanan Pakan
4.Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan
5.Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan
6.Optimalisasi Reproduksi
7.Benih Ternak Unggul
8.Bibit Ternak Unggul
9.Pengembangan Ternak Ruminansia Potong
10.Pengembangan Ternak Ruminansia Perah
11.Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak
12.Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan
13.Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk
14.Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan
15.Sarana Pemasaran Peternakan
16.Kelembagaan dan Usaha Peternakan No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
17.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
5.Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
1.Penyediaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier
2.Penyediaan dan PengembanganIrigasi Perpompaan
3.Penyediaan dan Pengembangan Irigasi Perpipaan
4.Pembangunan Embung Pertanian
5.Penyediaan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
6.Perluasan Areal
7.Optimasi Lahan Rawa
8.Lahan Konservasi dan Rehabilitasi
9.Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen
10.Perbengkelan Alsintan
11.Fasilitasi Asuransi Pertanian
12.Fasilitasi Asuransi Ternak Sapi/Kerbau
13.Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)
14.Padat Karya Insfrastruktur Pertanian Perdesaan
6.Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
1.Taman Teknologi Pertanian (TTP)
2.Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi
7.Badan Ketahanan Pangan 1. Pengembangan Korporasi Usaha Tani
2.Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan No. Eselon I OutputKegiatan yang Ditetapkan 1 2 3
3.Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga
4.Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi Pangan TABEL3.PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAHTAHUN ANGGARAN 2020 NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
1.Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
1.Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
1.Kawasan Kedelai Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Peningkatan Produktivitas Kedelai Ha Harga Satuan dan Lokasi Prioritas akandirinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh Eselon-I
2.KawasanKacang Tanah Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah Ha
3.KawasanKacang Hijau Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Peningkatan Produktivitas Kacang Hijau Ha
4.KawasanUbi Kayu Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
5.KawasanUbi Jalar Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Peningkatan ProduktivitasUbi Jalar Ha Pengembangan Budidaya Porang Ha Pengembangan budidaya talas Ha Pilot Project Porang Unit
2.Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
1.KawasanPadi Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Bantuan Budidaya Padi Lahan Kering, budidaya padi rawa, padi bebas residu, budidaya padi khusus, padi merauke, padi organik, Fasilitasi hewan ternak UPPO, perluasan areal Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 tanam baru (PATB), budidaya padi irigasi, Intensifikasi budidaya untuk pneingkatan produktivitas padi 2020, pengembangan food estate padi kab. Sumba Tengah dan Kabupaten Buru, peningkatan produksi melalui bantuan alsintan
2.Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) Poktan / Gapoktan / LMDH / Kelompok Usaha Bersama/ Kelompok Masyarakat /Lembaga Pemerintah / Lembaga Non Pengembangan Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemerintah, Petani Milenial
3.Kawasan Jagung Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Bantuan Budidaya Jagung, pengembangan food estate jagung kab. Sumba Tengah, bantuan benih jagung hibrida Ha
4.KawasanSerealia Lainnya Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pengembangan Budidaya Pangan Alternatif Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah
5.Koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Poktan/Gapoktan/ LMDH/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Kelompok Masyarakat/Kelompok Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Pengembangan food estate jagung kab. Sumba Tengah, Pengembangan budidaya jagung hibrida hasil optimalisasi kontrak Ha
3.Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
1.Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat Petani yang tergabung dalam poktan/ gapoktan/LMDH/KUB /Kelompok Masyarakat/Petani Milenial/Lembaga Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 2) Ha Bantuan Benih Jagung Hibrida (Umum 3) Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Pilot Project Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani Ha Pengembangan petani produsen benih kedelai dan pangan alternatif berbasis korporasi petani Ha
2.Areal yang diberikan bantuan benih padi beersertifikat Petani yang tergabung dalam poktan/ gapoktan/LMDH/KUB /Kelompok Masyarakat/Petani Milenial/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah Bantuan Benih Padi Inbrida Ha Benih Padi Lahan Kering Ha Bantuan Benih Padi Hibrida Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 3.Produsen Benih Padi Poktan / Gapoktan / LMDH / Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Masyarakat /Lembaga Pemerintah / Lembaga Non Pemerintah, Petani Milenial Pemberdayaan Produsen Benih Padi Unit Pengembangan petani produsen benih tanaman pangan (P3BTP) padi inbrida dan hibrida Ha
4.Produsen Benih Jagung Poktan / Gapoktan / LMDH / Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Masyarakat /Lembaga Pemerintah / Lembaga Non Pemerintah, Petani Milenial Pengembangan petani produsen benih tanaman pangan (P3BTP) jagung hibrida, jagung komposit, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan sorgum Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemberdayaan produsen benih kedelai unit Demplot show window padi (major project) paket
5.Areal sertifikasi benih BPSBTPH Sarana dan prasarana Ha
6.Benih sumber padi Balai Benih Provinsi Sarana dan Prasarana Ha
7.Koordinasi, Bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi BPSBTPH Mesin Printer QR Code, Tinta Printer, Kertas Label Unit
4.Penguatan Perlindungan Tanaman
1.Areal yang difasilitasi untuk Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Padi Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pangan dari Gangguan OPT dan DPI penanganan OPT Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Jagung Ha Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Kedelai/Kc. Hijau/Kc. Tanah Ha Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT PPHT Ubi Kayu Ha
2.Penerapan Penanganan DPI Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI (Pembuatan Sumur Pantek dan Pompa Air) Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI (Pembuatan Biopori) Ha Pengembangan Food Estate Kab. Sumba Tengah (Pembuatan sumur suntik panel surya) Paket
3.Areal yang mendapatkan sarana prasarana pengendalian OPT Kelompok Tani (Poktan), Gapoktan, Lembaga Masyarakat Kelompok Tani (Poktan), Gapoktan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Poktan Millenial, Sumur Suntik Unit Pompa air, drone Paket Sarana pengaliran/penampu ng air Paket PPAH Unit Rumah Burung Hantu Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Kelompok Masyarakat, Manajemen Kawasan Korporasi, Lembaga Pemerintah, dan/atau Lembaga Non Pemerintah Penagkaran burung hantu Paket Pestisida/insektisida, Herbisida Paket Biopestisida Paket Handsprayer Unit Bantuan Pestisida Ulat grayak Frugiperda Paket Bantuan Rodentisida pengasapan Paket Bantuan pestisida keong mas Paket Pembuatan sumur suntik panel surya dan sarana pendukung lainnya paket NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
5.Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1.Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Alat dan mesin pertanian pasca panen tanaman pangan Unit
2.Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama Alat dan mesin pengolahan hasil tanaman pangan Unit
3.Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Poktan/Gapoktan/ LMDH/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Sertifikasi Jaminan Mutu (Organik) Sertifikat /Register NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama
4.Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Petugas Informasi Pasar Perangkat Dukungan Komunikasi Unit Poktan/Gapoktan Bantuan Distribusi Beras/Jagung Ton
6.Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Poktan, Gapoktan, Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah Bantuan Pangan terdampak COVID-19 Paket BPP Kostratani/Penyuluh Sarana IT mendukung Kostratani Paket Poktan/gapoktan/lem baga pemerintah/lembaga non pemerintah Pengembangan food estatedi Sumba Tengah (traktor roda 2 dan 4) Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Poktan/gapoktan/lem baga pemerintah/lembaga non pemerintah Alat pencacah bahan pupuk organik (APPO) Paket Poktan/gapoktan/lem baga pemerintah/lembaga non pemerintah Agro Edu Wisata Lokasi Poktan/gapoktan/lem baga pemerintah/lembaga non pemerintah Bantuan benih jagung hibrida (umum 3) Ha
2.Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
1.PeningkatanPro duksi Sayuran dan Tanaman Obat
1.Kawasan Aneka Cabai Kelompok Tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/le mbaga pemerintah/ Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Aneka Cabai Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 lembaga non pemerintah,terdampak COVID-19
2.Kawasan Bawang Merah Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/le mbaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Merah Ha
3.Kawasan Sayuran Lainnya Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Sayuran Lainnya Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19
4.Kawasan Tanaman Obat Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah,terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Tanaman Obat Ha
5.Kawasan Bawang Putih Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Bawang Putih Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19
6.Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Food Estate Berbasis Hortikultura Ha
2.Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
1.Kawasan Jeruk Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Jeruk Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19
2.Kawasan Buah Lainnya Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Buah Lainnya Ha
3.Kawasan Mangga Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Mangga Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19
4.Kawasan Manggis Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Manggis Ha
5.Kawasan Pisang Kelompok tani dan/Gapoktan/ Perseorangan/ Pemerintah daerah/masyarakat/ Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Pisang Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19
6.Kawasan Florikultura Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Florikultura M 2
7.Kawasan Durian Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/Pemerintah daerah/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Durian Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 non pemerintah, terdampak COVID-19
3.Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
1.Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura Unit
2.Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura Kelompok tani dan/Gapoktan/Perseor angan/masyarakat/ lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
4.Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
1.Sarana Prasarana Benih Hortikultura Kelompok tani/Gapoktan/Perseo rangan/Balai Benih Hortikultura/ lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah, terdampak COVID-19 Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Benih Hortikultura Unit
2.Benih Umbi Kelompok tani/Gapoktan/ Perseorangan/Balai Benih Hortikultura/Masyara kat/Dinas Pertanian/Pemerintah daerah Penyediaan Benih Umbi M 2
3.Benih Batang Kelompok tani/Gapoktan/ Perseorangan/Balai Penyediaan Benih Batang Batang NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Benih Hortikultura/Masyara kat/Dinas Pertanian/Pemerintah daerah/ lembaga pemerintah / lembaga non pemerintah
5.Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura
1.Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Perlindungan/ Perseorangan/ Hortikultura/ Masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI Ha
2.Kelembagaan Perlindungan Hortikultura Kelompok tani/Gapoktan/Balai Proteksi Fasilitasi Bantuan Sarpras Klinik PHT/PPAH Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Perlindungan/Perseora ngan/ Hortikultura/ Masyarakat/ lembaga pemerintah / lembaga non pemerintah
6.Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Petani, Buruh Tani, Penggarap, Masyarakat Perdesaan Terdampak COVID-19 Penghargaan Kelompok Tani Berprestasi, dan pelaku Bidang Pertanian dan Bantuan produk hortikultura Kegiatan
3.Program Peningkatan Produksi Komoditas
1.Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar
1.Kawasan Kopi Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Perkebunan Berkelanjutan
2.Kawasan Kakao Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Kakao Ha
3.Kawasan Karet Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Karet Ha
4.Kawasan Kelapa Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Masyarakat Lainnya, dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa Ha
5.Area Komoditas Unggulan Daerah (Tanaman Tahunan dan Penyegar) Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Area Komoditas Unggulan Daerah Tanaman Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Tahunan dan Penyegar
6.Area Tanaman Sagu Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Sagu Ha
7.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Tanaman Tahunan dan Penyegar Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan alat dan bahan pendukung lainnya Lokasi
2.Dukungan Perlindungan Perkebunan
1.Area Penanganan Organisme Pengganggu Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Bantuan Penanganan Organisme Pengganggu Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan
2.Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Ha
3.Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan Desa NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
4.Perangkat Perlindungan Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Alat dan Bahan Pengendali Unit
3.Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
1.Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh Ha
2.Kawasan Tanaman Subtitusi Impor (Tebu) Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu Ha
3.Area Komoditas Unggulan Daerah Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Bantuan Pengembangan Tanaman Area Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 (Tanaman Semusim dan Rempah) Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Komoditas Unggulan Daerah Tanaman Semusim dan Rempah
4.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Tanaman Semusim dan Rempah Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan alat dan bahan pendukung lainnya Lokasi
4.Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
1.Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tanaman Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
2.Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan Unit
3.Bimbingan Teknis, Monitoring, dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan alat dan bahan pendukung lainnya Lokasi
4.Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Kelapa Sawit Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Akselerasi Replanting dan Penerapan GAP Sawit Rakyat Pekebun NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
5.Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan
1.Nursery Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi dan/atau Lembaga Pemerintah Bantuan Pembangunan Nursery, Alat dan Bangunan Unit
2.Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi dan/atau Lembaga Pemerintah Bantuan alat dan/atau bahan pendukung pembangunan dan pemeliharaan kebun Ha
3.Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Bantuan Upah Kerja HOK NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi
4.Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan Batang
6.Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Modern
1.Produksi, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/atau koperasi Bantuan Benih Tanaman Perkebunan Batang
2.Modernisasi Proteksi Tanaman Perkebunan Kelompok Tani dan/ atau Gapoktan dan/atau Kelompok Masyarakat Lainnya dan/ atau koperasi Bantuan Sarana Paket Teknologi Modern Paket Teknologi NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
7.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja. Perseorangan dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemerintah daerah dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintah dan/atau koperasi Bantuan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis dan Bantuan Penanganan Dampak PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) Layanan
4.Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
1.Peningkatan Produksi Pakan Ternak
1.Hijauan Pakan Ternak Kelompok Ternak/UPTD Bibit/Benih HPT, Pengolahan Lahan, Bantuan Pupuk, Alsin Pakan Ha
2.Pakan Olahan dan Bahan Pakan Kelompok Ternak/Masyarakat Pengembangan Bahan Pakan/Pakan Ton NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
3.Mutu dan Keamanan Pakan Kelompok Ternak/Masyarakat Pelayanan Laboratorium Pakan Daerah, Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Sampel
2.Pengendalian dan Penanggulanga n Penyakit
1.Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Masyarakat/Kelompok Ternak/UPTD (Puskeswan)
1.Pengendalian dan Penanggulangan Rabies Dosis
2.Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza Dosis
3.Pengendalian dan Penanggulangan Brucellosis Dosis
4.Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax Dosis NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
5.Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Lainnya Dosis
2.Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan OPD/UPTD/ (Puskeswan) Fasilitasi Pengambilan Sample dan Pengujian Penyakit Hewan Sampel
3.Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi
1.Optimalisasi Reproduksi Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD
1.Fasilitas Alat dan Bahan IB Paket

a.Obat-obatan dan vitamin Paket
b.Kontainer Unit
1. 2.Fasilitasi Semen Beku Dosis
2. 3.Pengadaan N2 Cair Liter NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
3. 4.Fasilitasi Operasional IB dan Kelahiran Ekor
4. 5.Fasilitasi Operasional PKb Ekor
5. 6.Fasilitasi Pelaporan Kelahiran Ekor
6. 7.Fasilitasi Operasional Rekorder Petugas
7. 8.Fasilitasi Pemberian Penghargaan Petugas
8. 2.Benih Ternak Unggul Kelompok Peternak/Gapoktan/ Fasilitasi Benih Ternak Unggul Embrio/ Dosis NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Lembaga Pemerintah/UPT/UPT D/Perseorangan
9. 3.Bibit Ternak Unggul Kelompok Peternak/Gapoktan/ Lembaga Pemerintah/UPT/ UPTD/Perseorangan Fasilitasi Bibit Ternak Unggul Ekor
10. 4.Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD/ Lembaga Keagamaan
11. 1.Fasilitasi Pengembangan Sapi Lokal, Kerbau, Kambing dan Domba Ekor
12. 2.Fasilitasi Penambahan Indukan Impor Ekor
13. 5.Pengembangan Ternak Kelompok Peternak/Gapoktan/ Fasilitasi Pengembangan Sapi Ekor NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Ruminansia Perah Perseorangan/UPTD/ Kelembagaan Perah, Kerbau Perah dan Kambing Perah
14. 6.Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Kelompok Peternak/Gapoktan/ Perseorangan/UPTD/ Lembaga Keagamaan Fasilitasi Pengembangan Ternak Babi, Kelinci, Unggas dan Aneka Ternak Ekor
15. 4.Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) Sarana dan Prasarana Penjaminan Keamanan Produk Hewan OPD/UPT/UPTD Lab/masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah
16. 1.Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia Unit
17. 2.Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Unggas Unit
18. 3.Sarana dan Prasarana Rumah Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Potong Hewan Babi
19. 4.Sarana Prasarana Pemotongan Hewan Qurban Unit
20. 5.Sarana dan Prasarana Penanganan Daging Unit
21. 6.Sarana dan Prasarana Laboratoriun Kesmavet Unit
22. 5.Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
23. 1.Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/Gapoktan /Perseorangan/
24. 1.Fasilitasi Pengolahan Pangan Unggas dan Aneka Ternak Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah
25. 2.Fasilitasi Pengolahan Susu Unit
26. 3.Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair Unit
27. 4.Fasilitasi Pengolahan Ikutan Hasil Ternak Unit
28. 5.Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan Unit
29. 6.Fasilitasi Sertifikasi dan Ijin Edar Pupuk Organik Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
30. 7.Fasilitasi Sertifikasi Organik Produk Pangan Asal Ternak Unit
31. 8.Fasilitasi Rumah Kemasan Unit
32. 2.SaranaPemasara n Peternakan Kelompok Peternak/Gapoktan/ Pemerintah Daerah/Lembaga non Pemerintah
33. 1.Fasilitasi Pasar Ternak Unit
34. 2.Fasilitasi Unit Pemasaran Hasil Peternakan Unit
35. 3.Fasilitasi Sarana Tata Niaga Peternakan Unit
36. 3.Kelembagaan dan Usaha Peternakan
37. 1.Petugas/Petani/Pete rnak/Pemerintah Daerah
38. 1.Pendamping Usaha Peternakan Orang NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
39. 2.Pengembangan Informasi Pasar Unit
40. 2.Unit Manajemen Korporasi Meat Shop Kawasan Korporasi Peternakan Unit
41. 6.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Layanan DukunganManajem en dan Dukungan Teknis Lainnya Perseorangan dan/atau Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/atau Kelompok masyarakat lainnya dan/atau pemerintah daerah dan/atau masyarakat/lembaga non pemerintah dan/atau koperasi Bantuan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis, Bantuan Penanganan Dampak PandemiCorona Virus Disease 2019(COVID- 19) Layanan
42. 5.Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
43. 1.Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
44. 1.Jaringan Irigasi Tertier Kelompok Tani/ Gapoktan/Kelompok P3A/Gabungan P3A
45. 1.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Sarana Pertanian
46. 2.Wilayah Jawa dan Bali Ha
47. 3.Wilayah Sumatera, Sulawesi dan NTB Ha
48. 4.Wilayah Kalimantan, Maluku dan NTT Ha
49. 5.Wilayah Papua Ha
50. 2.Irigasi Perpompaan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Ternak/Kelompok P3A/Gabungan P3A
51. 1.Irigasi Perpompaan Unit
52. 2.Wilayah Barat meliputi Sumatera dan Jawa Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
53. 3.Wilayah Tengah meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB Unit
54. 4.Wilayah Timur meliputi NTT, Maluku dan Papua Unit
55. 3.Irigasi Perpipaan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelompok P3A Irigasi Perpipaan Unit
56. 4.Pembangunan Embung Kelompok Tani/Gapoktan Kelompok P3A Pembangunan Embung Pertanian Unit
57. 5.Bangunan Konservasi Air Kelompok Tani/ Kelompok P3A Bangunan Dam Parit/Long Storage Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 dan Antisipasi Anomali Iklim 2.Perluasan dan Pelindungan Lahan Pertanian
58. 1.Perluasan Areal Kelompok Tani Perluasan Areal - Wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali Ha - Wilayah: Maluku dan Papua Ha
59. 2.Optimalisasi Lahan Rawa Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A Optimasi Lahan Rawa Ha
60. 3.Lahan Konservasi dan Rehabilitasi Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A Konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 3.Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
61. 1.Alat dan Mesin Petanian Pra Panen Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA/Korp orasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat
62. 1.Bantuan Traktor Roda 2 Unit
63. 2.Bantuan Traktor Roda 4 Unit
64. 3.Bantuan Pompa Air Unit
65. 4.Bantuan Cultivator Unit
66. 5.Bantuan Excavator Unit
67. 6.Jenis Alsintan prapanen lainnya yang dibutuhkan Unit
68. 2.Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian Kelompok Tani/ Gapoktan/UPJA/Korp orasi Petani/Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Masyarakat Tani/Kelompok Masyarakat Perbengkelan Alsintan Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 4.Fasilitasi Asuransi Pertanian
69. 1.Asuransi Usaha Tani Padi Petani/Kelompok Tani Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi Ha
70. 2.Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Peternak/Kelompok Peternak Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Ekor
71. 5.Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelompok P3A Pembangunan UPPO Unit
72. 6.Padat Karya Infrastruktur Pertanian Perdesaan Padat Karya Infrastruktur Pertanian Perdesaan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/P3A/GP3A Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (JITUT/JIDES) Ha Irigasi Perpompaan Unit Irigasi Perpipaan Unit Embung Pertanian Unit Optimalisasi Lahan Rawa Ha NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Unit Normalisasi dan Pengembangan Irigasi Pertanian Unit/Ha Percepatan Pengolahan Lahan Pertanian Unit/Ha Pengembangan Jalan Usaha Tani Unit/Ha
73. 6.Penciptaaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan
74. 1.Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi Pemerintah daerah, Masyarakat, Petani Bantuan pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, benih dan bibit pakan serta pupuk dan Model NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 sarana pendukung lainnya
75. 2.Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Taman Teknologi Pertanian (TTP) Pemerintah daerah, Masyarakat/Petani, akademisi Bantuan Peralatan, pembangunan gedung, benih dan bibit ternak Kabupaten
76. 3.Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Pemerintah daerah, Masyarakat/Petani, akademisi Bantuan Peralatan, pembangunan gedung, benih dan bibit ternak Kabupaten
77. 7.Program Peningkatan Penyuluhan
78. 1.Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
79. 1.Kelembagaan Petani yang Dikembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani/ Kelompok Usaha Bersama/ Korporasi Tani Bantuan Pemerintah Sarana Pembelajaran (Benih/Bibit, Saprodi, Paket NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 dan Pelatihan Pertanian Alat Pengolah hasil, dan bantuan lainnya) 2.Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani BPP/Kostratani Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi BPP Paket
80. 3.Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk
81. 1.BBI/Petani Pengadaan Benih Padi Pokok/Label Ungu Paket
82. 2.BPP / Kostrada Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi bagi BPP, Paket NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan Kapasitas Petani Kostrada dan Kostrawil
83. 2.Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
84. 1.Penumbuhan dan Penguatan P4S P4S Bantuan Sarana dan Prasarana P4S Paket/ Unit
85. 2.Layanan Dukungan Manajemen Satker BPP Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi BPP Paket
86. 3.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Layanan Sarana dan Prasarana Internal BPP Bantuan Sarana Informasi dan Teknologi BPP Paket
87. 8.1. Siswa/Mahasiswa/ Beasiswa PWMP Paket NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Pendidikan Pertanian Pendidikan Pertanian
88. 1.Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Alumni Bantuan Operasional PWMP
89. 2.Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada SMK-PP Siswa/Sekolah SMK- PP Bantuan Praktek Siswa Orang
90. 3.Pendampingan Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kawasan Pertanian dan Kawasan Perbatasan BPP Bantuan Sarana IT BPP Paket
91. 4.Kewirausahaan dan BPP Sarana IT BPP Paket NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) Fasilitasi BPP Paket P4S Fasilitasi P4S Paket Mahasiswa/Siswa Beasiswa PWMP Paket
92. 9.Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
93. 1.Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Korporasi Usaha Tani Kelompok Fasilitasi Usahatani Kelompok Kelompok Gapoktan/Poktan/KU B Pertanian Keluarga Lokasi
94. 2.Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Gapoktan/Poktan/Kel ompok Bantuan Operasional PUPM Unit Fasilitasi Alat Unit Kelompok Lumbung/Poktan Lumbung Pangan Masyarakat Unit NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN PENERIMA MANFAAT NAMA BANTUAN PEMERINTAH SATUAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8
95. 3.Pengembangan Penganekaraga man Konsumsi dan Keamanan Pangan Pemantapan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Kelompok Masyarakat Pemberdayaan Pekarangan Pangan Kelompok Peningkatan Diversifikasi dan Kualitas Konsumsi Pangan Kelompok Masyarakat (UKM) Bantuan Operasional PIPL Unit