DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023

Nomor: 39
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pelayanan maksimal, zoonosis prioritas dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah penyebaran zoonosis di wilayah kabupaten/kota, dilakukan respon cepat penanganan zoonosis prioritas oleh pemerintah kabupaten/kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAYANAN MINIMAL ZOONOSIS PRIORITAS DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
2.Pelayanan Minimal adalah pelayanan yang diberikan kepada warga negara untuk memenuhi kebutuhan minimal di wilayah atau kawasan rawan zoonosis.
3.Kasus adalah jumlah individu hewan yang terinfeksi oleh agen patogen, dengan atau tanpa tanda klinis.
4.Kejadian adalah satu atau lebih Kasus penyakit hewan dalam satu unit epidemiologi.
5.Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi.
6.Kawasan adalah pulau atau beberapa zona, kompartemen, unit konservasi, dan tempat terisolasi dengan batas-batas buatan dan/atau alami yang diberlakukan tindakan pengamanan untuk melindungi hewan dan lingkungan hidup dari penyakit hewan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
9.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
10.Dinas Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Pelayanan Minimal; dan
b.Zoonosis prioritas.

BAB II

PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menerapkan Pelayanan Minimal Zoonosis prioritas berdasarkan jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan:

a.pelayanan informasi rawan bencana;
b.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
c.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagai antisipasi ancaman Zoonosis prioritas.

Pasal 4

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari sub kegiatan:

a.penyusunan kajian risiko bencana; dan
b.komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana.

Pasal 5

(1)Sub kegiatan penyusunan kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat mengacu:
1. a.status situasi penyakit hewan; dan/atau
2. b.penilaian risiko bersama.
(2)Status situasi penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
(3)Penilaian risiko bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
1. a.pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota; dan
2. b.dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
(4)Penilaian risiko bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan balai konservasi sumber daya alam atau taman nasional Wilayah kerja setempat.

Pasal 6

(1)Sub kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat mengacu pada materi yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota.
(2)Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.agen etiologi;
2. b.penularan ke manusia;
3. c.pencegahan pada hewan;
4. d.pencegahan pada manusia;
5. e.pesan kunci; dan
6. f.target komunikasi informasi edukasi.
(3)Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk media elektronik, media cetak, dan/atau media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 7

Status situasi penyakit hewan dan/atau penilaian risiko bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala BPBD untuk dapat dijadikan bahan pelayanan informasi rawan bencana.

Pasal 8

(1)Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat sub kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
(2)Sub kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen:
1. a.penyediaan obat-obatan dan vaksin;
2. b.tata laksana/pengobatan dan vaksinasi;
3. c.penyediaan peralatan kesehatan;
4. d.penyediaan peralatan laboratorium; dan
5. e.penyediaan layanan biosekuriti.

Pasal 9

(1)Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat sub kegiatan respon cepat Kejadian luar biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas.
(2)Sub kegiatan respon cepat Kejadian luar biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen:
1. a.investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/ wabah Zoonosis prioritas; dan
2. b.tindakan cepat penanganan epidemi/wabah Zoonosis prioritas.

Pasal 10

Komponen sub kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan komponen sub kegiatan respon cepat Kejadian luar biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi:

a.standar barang dan/atau jasa;
b.standar sumber daya manusia; dan
c.petunjuk teknis pemenuhan standar.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…