DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian; www.peraturan.go.id 2020, No.127 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325); www.peraturan.go.id 2020, No.127 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
2.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka peningkatan Kompetensi kerja dan pemberian pengakuan Kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3.Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Jenjang KKNI adalah tingkat pencapaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis Kompetensi.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia pertanian berbasis Kompetensi www.peraturan.go.id 2020, No.127 melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi Kompetensi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di sektor pertanian.

BAB II

BIDANG DAN JENJANG

Pasal 3

(1)KKNI sektor pertanian meliputi bidang:
1. a.Pertanian Tanaman;
2. b.Peternakan;
3. c.Teknologi Pertanian;
4. d.Kesehatan Hewan;
5. e.Perkarantinaan Pertanian;
6. f.Penyuluhan Pertanian; dan
7. g.Manajemen dan Agribisnis.
(2)KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan konsensus dari pemangku kepentingan.

Pasal 4

(1)Setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dilakukan penjenjangan.
(2)Penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria pelaksanaan pekerjaan, keterampilan dan pengetahuan, kemampuan memproses informasi, dan tanggung jawab, serta sikap dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Pasal 5

Setiap Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan.

Pasal 6

Bidang KKNI sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jenjang KKNI sektor pertanian www.peraturan.go.id 2020, No.127 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PENERAPAN

Pasal 7

Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterapkan pada:

a.lembaga pendidikan;
b.lembaga pelatihan;
c.lembaga sertifikasi;
d.instansi pemerintah pusat dan daerah;
e.badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
f.dunia usaha/dunia industri; dan
g.organisasi profesi.

Pasal 8

Penerapan Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf g digunakan untuk pengembangan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi, pengembangan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, uji kompetensi, dan pengembangan karier untuk pengakuan kesetaraan kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/ SM.200/5/2018 Tahun 2018 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 689) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.peraturan.go.id 2020, No.127

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2020 MENTERI PERTANIAN ttd SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325); www.peraturan.go.id 2020, No.127 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
2.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka peningkatan Kompetensi kerja dan pemberian pengakuan Kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3.Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Jenjang KKNI adalah tingkat pencapaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis Kompetensi.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia pertanian berbasis Kompetensi www.peraturan.go.id 2020, No.127 melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi Kompetensi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di sektor pertanian.

BAB II

BIDANG DAN JENJANG

Pasal 3

(1)KKNI sektor pertanian meliputi bidang:
1. a.Pertanian Tanaman;
2. b.Peternakan;
3. c.Teknologi Pertanian;
4. d.Kesehatan Hewan;
5. e.Perkarantinaan Pertanian;
6. f.Penyuluhan Pertanian; dan
7. g.Manajemen dan Agribisnis.
(2)KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan konsensus dari pemangku kepentingan.

Pasal 4

(1)Setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dilakukan penjenjangan.
(2)Penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria pelaksanaan pekerjaan, keterampilan dan pengetahuan, kemampuan memproses informasi, dan tanggung jawab, serta sikap dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Pasal 5

Setiap Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki kodefikasi, deskripsi, sikap kerja, peran kerja, kemungkinan jabatan, dan aturan pengemasan.

Pasal 6

BAB III

PENERAPAN

Pasal 7

Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterapkan pada:

a.lembaga pendidikan;
b.lembaga pelatihan;
c.lembaga sertifikasi;
d.instansi pemerintah pusat dan daerah;
e.badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
f.dunia usaha/dunia industri; dan
g.organisasi profesi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BIDANG DAN JENJANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENERAPAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BIDANG DAN JENJANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENERAPAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018 Tahun 2018