DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian; www.peraturan.go.id 2021, No. 213 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 215);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/ OT.010/8/2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 365); www.peraturan.go.id 2021, No. 473
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat adalah pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Kementerian Pertanian.
2.Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
3.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural di lingkungan Kementerian Pertanian yang berhalangan sementara.
4.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. Adalah Pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktutral yang berhalangan tetap.
5.Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk yang berwenang kepada Pejabat/Pelaksana untuk bertindak sebagai Plh. atau Plt. www.peraturan.go.id 2021, No. 213
6.Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai tersebut bekerja.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 2

(1)Penunjukan Plh. atau Plt. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan.
(2)Penunjukan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan sementara.
(3)Penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan tetap.

Pasal 3

Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal jabatan struktural masih terisi namun karena keadaan tertentu Pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan waktu paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 6 (enam) bulan. www.peraturan.go.id 2021, No. 473

Pasal 4

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain:

a.cuti sakit;
b.cuti tahunan;
c.cuti besar;
d.cuti bersalin;
e.cuti karena alasan penting; dan/atau
f.tugas kedinasan didalam maupun luar negeri.

Pasal 5

(1)Keadaan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam hal jabatan struktural tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan.
(2)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikarenakan Pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas keluar negeri dan penugasan lainnya dengan waktu melebihi 6 (enam) bulan, serta cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 6

Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditunjuk dari:

a.Pejabat yang satu tingkat diatas Pejabat definitif yang sedang berhalangan;
b.Pejabat yang satu tingkat dengan Pejabat definitif yang sedang berhalangan;
c.Pejabat yang satu tingkat dibawah Pejabat definitif yang sedang berhalangan;
d.pejabat fungsional yang jenjang jabatan dan tugasnya sesuai dengan jabatan definitif yang sedang berhalangan; atau
e.Pelaksana bawahan dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan. www.peraturan.go.id 2021, No. 213

Pasal 7

Penunjukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan:
1. 1.pimpinan tinggi; atau
2. 2.administrator;
b.pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan:
1. 1.administrator; atau
2. 2.pengawas; dan
c.pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. jabatan pengawas.

Pasal 8

(1)Penunjukan Plh. atau Plt. menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.
(2)Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 1 dan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plh. atau Plt. di lingkungan kantor pusat Kementerian Pertanian dilakukan dengan ketentuan:
1. a.penunjukan Plh. atau Plt. jabatan pimpinan tinggi madya ditandatangani oleh Menteri Pertanian;
2. b.penunjukan Plh. atau Plt. jabatan pimpinan tinggi pratama ditandatangani oleh pimpinan tinggi madya atasan Plh. atau Plt. atau Sekretaris Jenderal dalam hal pimpinan tinggi madya dimaksud berhalangan; dan
3. c.penunjukan Plh. atau Plt. jabatan administrator dan pengawas ditandatangani oleh pimpinan tinggi pratama atasan Plh. atau Plt. atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan atau Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam hal pimpinan tinggi pratama dimaksud berhalangan. www.peraturan.go.id 2021, No. 473
(2)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plh. atau Plt. di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan:
1. a.penunjukan Plh. atau Plt. jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan pada unit kerjanya;
2. b.penunjukan Plh. atau Plt. jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis administrator atau pengawas ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan pada unit kerjanya;
3. c.penunjukan Plh. atau Plt. administrator ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Plh. atau Plt. yang bersangkutan, atau Sekretaris Direktur Jenderal/Badan dari Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan dalam hal Pejabat atasan langsung dimaksud berhalangan;
4. d.penunjukan Plh. atau Plt. pengawas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Plh. atau Plt. yang bersangkutan, atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dari Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis dimaksud berhalangan; dan
5. e.penunjukan Plh. atau Plt. pada Unit Pelaksana Teknis eselon IV, jabatan eselon IV, jabatan eselon V atau Pelaksana ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 10

Penunjukan Plh. atau Plt. dari Pejabat yang setingkat atau Pejabat/Pelaksana bawahannya, penandatanganan naskah dinas oleh Pejabat yang setingkat atau Pejabat/Pelaksana bawahannya tetap menggunakan sebutan jabatan yang digantikan. www.peraturan.go.id 2021, No. 213

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7.Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 215);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/ OT.010/8/2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 365); www.peraturan.go.id 2021, No. 473
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat adalah pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Kementerian Pertanian.
2.Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
3.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural di lingkungan Kementerian Pertanian yang berhalangan sementara.
4.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. Adalah Pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktutral yang berhalangan tetap.
5.Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk yang berwenang kepada Pejabat/Pelaksana untuk bertindak sebagai Plh. atau Plt. www.peraturan.go.id 2021, No. 213
6.Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai tersebut bekerja.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 2

(1)Penunjukan Plh. atau Plt. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan.
(2)Penunjukan Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan sementara.
(3)Penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan tetap.

Pasal 3

Pasal 4

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain:

a.cuti sakit;
b.cuti tahunan;
c.cuti besar;
d.cuti bersalin;
e.cuti karena alasan penting; dan/atau
f.tugas kedinasan didalam maupun luar negeri.

Pasal 5

(1)Keadaan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam hal jabatan struktural tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan.
(2)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikarenakan Pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas keluar negeri dan penugasan lainnya dengan waktu melebihi 6 (enam) bulan, serta cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 6

Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditunjuk dari:

a.Pejabat yang satu tingkat diatas Pejabat definitif yang sedang berhalangan;
b.Pejabat yang satu tingkat dengan Pejabat definitif yang sedang berhalangan;
c.Pejabat yang satu tingkat dibawah Pejabat definitif yang sedang berhalangan;
d.pejabat fungsional yang jenjang jabatan dan tugasnya sesuai dengan jabatan definitif yang sedang berhalangan; atau
e.Pelaksana bawahan dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan. www.peraturan.go.id 2021, No. 213

Pasal 7

Penunjukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a.pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan:
1. 1.pimpinan tinggi; atau
2. 2.administrator;
b.pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan:
1. 1.administrator; atau
2. 2.pengawas; dan
c.pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. jabatan pengawas.

Pasal 8

(1)Penunjukan Plh. atau Plt. menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.
(2)Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 1 dan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plh. atau Plt. di lingkungan kantor pusat Kementerian Pertanian dilakukan dengan ketentuan:
1. a.penunjukan Plh. atau Plt. jabatan pimpinan tinggi madya ditandatangani oleh Menteri Pertanian;
2. b.penunjukan Plh. atau Plt. jabatan pimpinan tinggi pratama ditandatangani oleh pimpinan tinggi madya atasan Plh. atau Plt. atau Sekretaris Jenderal dalam hal pimpinan tinggi madya dimaksud berhalangan; dan
3. c.penunjukan Plh. atau Plt. jabatan administrator dan pengawas ditandatangani oleh pimpinan tinggi pratama atasan Plh. atau Plt. atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan atau Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam hal pimpinan tinggi pratama dimaksud berhalangan. www.peraturan.go.id 2021, No. 473
(2)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plh. atau Plt. di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan:
1. a.penunjukan Plh. atau Plt. jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan pada unit kerjanya;
2. b.penunjukan Plh. atau Plt. jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis administrator atau pengawas ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan pada unit kerjanya;
3. c.penunjukan Plh. atau Plt. administrator ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Plh. atau Plt. yang bersangkutan, atau Sekretaris Direktur Jenderal/Badan dari Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan dalam hal Pejabat atasan langsung dimaksud berhalangan;
4. d.penunjukan Plh. atau Plt. pengawas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Plh. atau Plt. yang bersangkutan, atau Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dari Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis dimaksud berhalangan; dan
5. e.penunjukan Plh. atau Plt. pada Unit Pelaksana Teknis eselon IV, jabatan eselon IV, jabatan eselon V atau Pelaksana ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.