DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum; produksi benih; sertifikasi benih; peredaran dan pengawasan benih; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan terkait dengan produksi, sertifikasi dan peredaran benih hortikultura serta untuk mendukung program pemerintah, perlu dilakukan penggantian pengaturan mengenai pembenihan hortikultura;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
5.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2.Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman Hortikultura.
3.Perbanyakan Benih Secara Generatif yang selanjutnya disebut Perbanyakan Generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan gamet jantan dengan gamet betina.
4.Perbanyakan Benih Secara Vegetatif untuk selanjutnya disebut sebagai Perbanyakan Vegetatif adalah perbanyakan tanaman tanpa melalui perkawinan.
5.Benih Penjenis yang selanjutnya disingkat BS adalah Benih generasi awal yang berasal dari Benih inti hasil perakitan varietas untuk perbanyakan yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas BS.
6.Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas BD.
7.Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan dari BD yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas BP.
8.Benih Sebar yang selanjutnya disingkat BR adalah keturunan dari BP, BD atau BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas BR.
9.Benih Bermutu adalah Benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi Benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
10.Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk perbanyakan Benih Bermutu.
11.Pohon Induk Tunggal yang selanjutnya disingkat PIT adalah satu pohon tanaman yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut.
12.Rumpun Induk Populasi yang selanjutnya disingkat RIP adalah satu populasi rumpun tanaman terpilih yang varietasnya telah terdaftar dan berfungsi sebagai sumber penghasil bahan perbanyakan lebih lanjut dari varietas tersebut.
13.Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan Benih Bermutu.
14.Produsen Benih adalah perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan usaha di bidang Produksi Benih.
15.Pengedar Benih adalah perseorangan atau badan usaha yang tidak melakukan produksi benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih.
16.Instansi Pengawas dan Sertifikasi adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi benih.
17.Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang produksi hortikultura.
18.Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disingkat PBT adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan Benih tanaman yang diduduki oleh aparatur sipil negara dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
19.Penjamin Mutu adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan Benih tanaman yang berada pada produsen yang menerapkan sistem manajemen mutu di dalam proses Produksi Benih.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
21.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas hortikultura dan hilirisasi hasil hortikultura.
22.Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Instansi Pengawas dan Sertifikasi atas telah terpenuhinya persyaratan perseorangan, badan usaha, dan/atau Instansi Pemerintah sebagai produsen dan/atau Pengedar Benih hortikultura.

BAB II

PRODUKSI BENIH

Pasal 2

Untuk menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan, dilakukan Produksi Benih.

Pasal 3

(1)Produksi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui Perbanyakan Generatif dan Perbanyakan Vegetatif.
(2)Perbanyakan Generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bersari bebas dan hibrida.
(3)Perbanyakan Vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara konvensional dan/atau kultur in vitro.

Pasal 4

(1)Hasil Perbanyakan Generatif bersari bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
1. a.BS;
2. b.BD;
3. c.BP; dan
4. d.BR.
(2)Hasil Perbanyakan Generatif Benih hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diklasifikasikan sebagai BR.

Pasal 5

(1)Perbanyakan Vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) antara lain:
1. a.entres;
2. b.tunas pucuk;
3. c.setek akar;
4. d.setek batang;
5. e.okulasi;
6. f.sambung pucuk;
7. g.susuan;
8. h.hasil cangkok;
9. i.pembelahan bonggol/batang;
10. j.anakan atau mahkota buah;
11. k.umbi;
12. l.biji apomiksis;
13. m.stolon;
14. n.sulur;
15. o.setek daun; dan
16. p.rimpang.
(2)Perbanyakan Vegetatif dengan cara konvensional dapat dilakukan dengan cara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikuti kemajuan teknologi.
(3)Perbanyakan Vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari:
1. a.pohon atau tanaman tahunan dan perdu;
2. b.tanaman terna; atau
3. c.tanaman semusim.
(4)Perbanyakan vegetatif secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

(1)Hasil Perbanyakan Vegetatif dari pohon atau tanaman tahunan dan perdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berupa:
1. a.PIT atau duplikatnya, diklasifikasikan sebagai BS;
2. b.pohon induk yang berasal dari perbanyakan PIT atau duplikatnya, diklasifikasikan sebagai BD;
3. c.pohon induk yang berasal dari perbanyakan BD atau kelas di atasnya, diklasifikasikan sebagai BP; dan
4. d.Benih hasil perbanyakan dari BP atau kelas Benih di atasnya, diklasifikasikan sebagai BR.
(2)Hasil Perbanyakan Vegetatif dari tanaman terna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa:
1. a.RIP atau duplikatnya diklasifikasikan sebagai BS;
2. b.rumpun induk yang berasal dari perbanyakan RIP atau duplikatnya, diklasifikasikan sebagai BD;
3. c.rumpun induk yang berasal dari perbanyakan BD atau kelas di atasnya, diklasifikasikan sebagai BP; dan
4. d.Benih hasil perbanyakan dari BP atau kelas Benih di atasnya, diklasifikasikan sebagai BR.
(3)Hasil Perbanyakan Vegetatif dari tanaman semusim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c berupa:
1. a.BS sebagai Benih generasi awal yang diproduksi dari Benih inti;
2. b.G0 merupakan hasil perbanyakan dari kelas BS, diklasifikasikan sebagai BD;
3. c.G1 merupakan hasil perbanyakan dari G0 atau kelas di atasnya diklasifikasikan sebagai BP; dan
4. d.G2 merupakan hasil perbanyakan dari G1 atau kelas di atasnya diklasifikasikan sebagai BR.

Pasal 7

(1)Klasifikasi hasil Perbanyakan Vegetatif dengan cara konvensional dari tanaman semusim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3), dikecualikan untuk komoditas kentang.
(2)Klasifikasi hasil Perbanyakan Vegetatif untuk komoditas kentang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.BS sebagai Benih generasi awal yang diproduksi dari Benih inti berupa planlet, setek dari planlet, dan umbi mikro;
2. b.G0 sebagai hasil perbanyakan dari kelas BS, diklasifikasikan sebagai BD;
3. c.G1 sebagai hasil perbanyakan dari G0 atau BS, diklasifikasikan sebagai BP;
4. d.G2 sebagai hasil perbanyakan dari G1, G0, atau BS, diklasifikasikan sebagai BR; dan
5. e.G3 sebagai hasil perbanyakan dari G2, diklasifikasikan sebagai BR1.
(3)Benih inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
1. a.terjamin kebenaran varietasnya berdasarkan deskripsi varietas; dan
2. b.terbebas dari patogen berdasarkan hasil uji laboratorium.

Pasal 8

(1)Hasil Perbanyakan Vegetatif yang dilakukan dengan cara kultur in vitro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diklasifikasikan sebagai BR.
(2)Hasil kultur in vitro sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus menggunakan eksplan yang berasal dari rumpun atau pohon induk yang teregistrasi pada Instansi Pengawas dan Sertifikasi atau Penjamin Mutu serta tidak melebihi subkultur sesuai dengan komoditasnya.

Pasal 9

(1)Dalam hal Benih Sumber tidak tersedia hasil Perbanyakan Vegetatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan kultur in vitro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Benih yang diklasifikasikan BR dapat digunakan sebagai Benih Sumber.
(2)Hasil Perbanyakan Vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai Benih Sumber dengan syarat:
1. a.sifat varietas tidak berbeda dengan deskripsi; dan
2. b.sifat kemurnian genetik dan kesehatan Benih terkendali.
(3)Benih Sumber tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena:
1. a.bencana alam;
2. b.serangan organisme pengganggu tumbuhan;
3. c.eksplorasi berlebihan; atau
4. d.hilang karena pencurian.
(4)Benih Sumber tidak tersedia dan penentuan klasifikasi kelas Benih Sumber dari kelas benih BR yang dijadikan Benih Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Instansi Pengawas dan Sertifikasi.

Pasal 10

(1)Benih dari tanaman yang bersari bebas atau diperbanyak dengan umbi atau rimpang dapat digunakan sebagai Benih Bermutu dengan cara pemurnian varietas.
(2)Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk:
1. a.mempertahankan kemurnian varietas Benih sesuai dengan kelasnya;
2. b.menghindari terjadinya akumulasi penyakit tular Benih; dan
3. c.menjaga ketersediaan Benih Bermutu.
(3)Teknis pelaksanaan pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jenis komoditas yang dapat diberlakukan pemurnian varietas ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…