DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.210/3/2014 Tahun 2014

Nomor: 40/Permentan/OT.210/3/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat keberhasilan penyelenggaraan hortikultura masyarakat dapat secara optimal berperan secara aktif dan partisipatif dalam pembangunan hortikultura;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 121 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hortikultura; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 2
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah hal-hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, tanaman obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, tanaman bahan obat nabati, dan/atau tanaman yang bernilai estetika.
2.Penyelenggaraan Hortikultura adalah kegiatan di bidang hortikultura yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya, pengembangan hortikultura, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi, pembiayaan, penjaminan dan penanaman modal, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan, kelembagaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.
3.Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
4.Masyarakat adalah setiap orang atau pelaku usaha Warga Negara Indonesia yang berkepentingan dan/atau peduli terhadap kemajuan dan pengembangan hortikultura.
5.Pelaku Usaha Hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6.Pengembangan Kawasan Hortikultura adalah penumbuhan dan pengembangan hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan. 3
7.Bantuan adalah bentuk peran serta masyarakat berupa dana, lahan, sarana, prasarana, dan/atau keahlian.
8.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan hortikultura.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hortikultura.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi peran serta dalam hal:

a.penyusunan perencanaan;
b.pengembangan kawasan;
c.penelitian;
d.pembiayaan;
e.pemberdayaan;
f.pengawasan;
g.pembentukan asosiasi pelaku usaha;
h.pengembangan sistem informasi;
i.pengembangan kelembagaan; dan/atau
j.pembentukan pedoman tata cara usaha hortikultura.

Pasal 4

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

a.pemberian usulan;
b.tanggapan;
c.pengajuan keberatan;
d.saran perbaikan; dan/atau
e.bantuan. 4

BAB II

PENYUSUNAN PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan hortikultura.
(2)Peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Hortikultura (MUSRENBANG) di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan Pusat secara berjenjang, programa penyuluhan pertanian, media massa, dan/atau rapat koordinasi.

BAB III

PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 6

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan kawasan hortikultura.
(2)Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan hortikultura nasional, kawasan hortikultura provinsi, dan kawasan hortikultura kabupaten/kota.
(3)Peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan.
(4)Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Masyarakat dapat memberikan usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk pengembangan kawasan hortikultura.
(2)Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura nasional disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi hortikultura.
(3)Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura provinsi disampaikan kepada gubernur melalui kepala dinas provinsi yang membidangi hortikultura. 5
(4)Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura kabupaten disampaikan kepada bupati/walikota melalui kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi hortikultura.

BAB IV

PENELITIAN

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penelitian hortikultura.
(2)Peran serta masyarakat dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyampaian informasi hasil penelitian/penemuan mandiri, pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan.
(3)Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat berupa pemberian informasi.
(2)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kebutuhan teknologi, penggunaan teknologi berbasis kearifan lokal, penerapan dan/atau penyebarluasan hasil penelitian.
(3)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lembaga penelitian milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.

Pasal 10

Penelitian hortikultura dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat keberhasilan penyelenggaraan hortikultura masyarakat dapat secara optimal berperan secara aktif dan partisipatif dalam pembangunan hortikultura;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 121 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170); 2
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN HORTIKULTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah hal-hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, tanaman obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, tanaman bahan obat nabati, dan/atau tanaman yang bernilai estetika.
2.Penyelenggaraan Hortikultura adalah kegiatan di bidang hortikultura yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya, pengembangan hortikultura, distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi, pembiayaan, penjaminan dan penanaman modal, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan, kelembagaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.
3.Usaha Hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
4.Masyarakat adalah setiap orang atau pelaku usaha Warga Negara Indonesia yang berkepentingan dan/atau peduli terhadap kemajuan dan pengembangan hortikultura.
5.Pelaku Usaha Hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6.Pengembangan Kawasan Hortikultura adalah penumbuhan dan pengembangan hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan. 3
7.Bantuan adalah bentuk peran serta masyarakat berupa dana, lahan, sarana, prasarana, dan/atau keahlian.
8.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan hortikultura.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hortikultura.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi peran serta dalam hal:

a.penyusunan perencanaan;
b.pengembangan kawasan;
c.penelitian;
d.pembiayaan;
e.pemberdayaan;
f.pengawasan;
g.pembentukan asosiasi pelaku usaha;
h.pengembangan sistem informasi;
i.pengembangan kelembagaan; dan/atau
j.pembentukan pedoman tata cara usaha hortikultura.

Pasal 4

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

a.pemberian usulan;
b.tanggapan;
c.pengajuan keberatan;
d.saran perbaikan; dan/atau
e.bantuan. 4

BAB II

PENYUSUNAN PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan hortikultura.
(2)Peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Hortikultura (MUSRENBANG) di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan Pusat secara berjenjang, programa penyuluhan pertanian, media massa, dan/atau rapat koordinasi.

BAB III

PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 6

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan kawasan hortikultura.
(2)Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan hortikultura nasional, kawasan hortikultura provinsi, dan kawasan hortikultura kabupaten/kota.
(3)Peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan.
(4)Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Masyarakat dapat memberikan usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk pengembangan kawasan hortikultura.
(2)Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura nasional disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi hortikultura.
(3)Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura provinsi disampaikan kepada gubernur melalui kepala dinas provinsi yang membidangi hortikultura. 5
(4)Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan dan/atau saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan kawasan hortikultura kabupaten disampaikan kepada bupati/walikota melalui kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi hortikultura.

BAB IV

PENELITIAN

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penelitian hortikultura.
(2)Peran serta masyarakat dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyampaian informasi hasil penelitian/penemuan mandiri, pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan.
(3)Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat berupa pemberian informasi.
(2)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kebutuhan teknologi, penggunaan teknologi berbasis kearifan lokal, penerapan dan/atau penyebarluasan hasil penelitian.
(3)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lembaga penelitian milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.

Pasal 10

Penelitian hortikultura dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2010