DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020

Nomor: 40
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 325

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran wwww.peraturan.go.id 2020, No.1647 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas wwww.peraturan.go.id 2020, No.1647 pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
d.pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
e.penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
f.koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
g.pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
i.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
j.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
k.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Pertanian terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
c.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
d.Direktorat Jenderal Hortikultura;
e.Direktorat Jenderal Perkebunan;
f.Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
i.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya wwww.peraturan.go.id 2020, No.1647 Manusia Pertanian;
j.Badan Ketahanan Pangan;
k.Badan Karantina Pertanian;
l.Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
m.Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
n.Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
o.Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
p.Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
q.Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
r.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
s.Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan
t.Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: wwww.peraturan.go.id 2020, No.1647

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c.Biro Hukum;
d.Biro Keuangan dan Barang Milik negara;
e.Biro Umum dan Pengadaan;
f.Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan
g.Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam wwww.peraturan.go.id 2020, No.1647 Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian;
b.penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian;
c.penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Isi peraturan

Teks325PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran wwww.peraturan.go.id 2020, No.1647 Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas wwww.peraturan.go.id 2020, No.1647 pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
d.pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
e.penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
f.koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
g.pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
i.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
j.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
k.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Pertanian terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
c.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
d.Direktorat Jenderal Hortikultura;
e.Direktorat Jenderal Perkebunan;
f.Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
i.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya wwww.peraturan.go.id 2020, No.1647 Manusia Pertanian;
j.Badan Ketahanan Pangan;
k.Badan Karantina Pertanian;
l.Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
m.Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
n.Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
o.Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
p.Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
q.Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
r.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
s.Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan
t.Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: wwww.peraturan.go.id 2020, No.1647

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c.Biro Hukum;
d.Biro Keuangan dan Barang Milik negara;
e.Biro Umum dan Pengadaan;
f.Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan
g.Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam wwww.peraturan.go.id 2020, No.1647 Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian;
b.penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian;
c.penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.