DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2021

Nomor: 40
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 2021, No.1440
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN PRODUSEN DATA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Walidata lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
2.Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah unit pada Kementerian Pertanian yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. 2021, No.1440
4.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
5.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
7.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
12.Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. 2021, No.1440
13.Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14.Portal Satu Data Pertanian adalah media bagi-pakai Data di Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Walidata dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta terhubung langsung dengan Portal Satu Data Indonesia untuk kepentingan penyebarluasan Data.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

WALIDATA

Pasal 2

Unit kerja di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi pertanian melaksanakan tugas sebagai Walidata.

Pasal 3

Walidata mempunyai tugas:

a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b.menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
c.membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

BAB III

PRODUSEN DATA

Pasal 4

Produsen Data meliputi seluruh unit kerja eselon II di Kementerian Pertanian. 2021, No.1440

Pasal 5

(1)Produsen Data mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. c.menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
(2)Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a disampaikan kepada Pembina Data dan Menteri melalui Walidata.
(3)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala unit kerja di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi pertanian.

Pasal 6

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:

a.memenuhi Standar Data;
b.dilengkapi dengan Metadata;
c.memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d.menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB IV

TATA KELOLA DATA

Pasal 7

(1)Tata kelola Data lingkup Kementerian Pertanian dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data.
(2)Tata kelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perencanaan Data;
2. b.pengumpulan Data; 2021, No.1440
3. c.pemeriksaan Data; dan
4. d.penyebarluasan Data.

Pasal 8

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)huruf a meliputi:
1. a.penyusunan usulan daftar Data pertanian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
2. b.penyusunan usulan daftar Data pertanian yang dijadikan Data Prioritas; dan
3. c.penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia di Kementerian Pertanian.

Pasal 9

Usulan daftar Data pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan usulan daftar Data pertanian yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disusun oleh Produsen Data untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama Walidata.

Pasal 10

(1)Usulan daftar Data pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi usulan daftar Data dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(2)Usulan daftar Data pertanian dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.informasi Produsen Data pertanian;
2. b.jadwal pemutakhiran Data pertanian; dan
3. c.usulan pembatasan akses Data pertanian.

Pasal 11

Daftar Data pertanian yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menjadi dasar penyelenggaraan 2021, No.1440 Satu Data Indonesia lingkup Kementerian Pertanian.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 2021, No.1440
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN PRODUSEN DATA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Walidata lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit pada Kementerian Pertanian yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
2.Produsen Data lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah unit pada Kementerian Pertanian yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. 2021, No.1440
4.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
5.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
7.Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
12.Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. 2021, No.1440
13.Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14.Portal Satu Data Pertanian adalah media bagi-pakai Data di Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Walidata dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta terhubung langsung dengan Portal Satu Data Indonesia untuk kepentingan penyebarluasan Data.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

WALIDATA

Pasal 2

Unit kerja di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi pertanian melaksanakan tugas sebagai Walidata.

Pasal 3

Walidata mempunyai tugas:

a.mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
b.menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
c.membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

BAB III

PRODUSEN DATA

Pasal 4

Produsen Data meliputi seluruh unit kerja eselon II di Kementerian Pertanian. 2021, No.1440

Pasal 5

(1)Produsen Data mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
2. b.menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. c.menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
(2)Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a disampaikan kepada Pembina Data dan Menteri melalui Walidata.
(3)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala unit kerja di Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi pertanian.

Pasal 6

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:

a.memenuhi Standar Data;
b.dilengkapi dengan Metadata;
c.memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d.menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB IV

TATA KELOLA DATA

Pasal 7

(1)Tata kelola Data lingkup Kementerian Pertanian dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data.
(2)Tata kelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.perencanaan Data;
2. b.pengumpulan Data; 2021, No.1440
3. c.pemeriksaan Data; dan
4. d.penyebarluasan Data.

Pasal 8

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2)huruf a meliputi:
1. a.penyusunan usulan daftar Data pertanian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
2. b.penyusunan usulan daftar Data pertanian yang dijadikan Data Prioritas; dan
3. c.penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia di Kementerian Pertanian.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Usulan daftar Data pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi usulan daftar Data dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(2)Usulan daftar Data pertanian dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.informasi Produsen Data pertanian;
2. b.jadwal pemutakhiran Data pertanian; dan
3. c.usulan pembatasan akses Data pertanian.

Pasal 11

Daftar Data pertanian yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menjadi dasar penyelenggaraan 2021, No.1440 Satu Data Indonesia lingkup Kementerian Pertanian.