DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023

Nomor: 40
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang peningkatan produksi dan produktivitas, pengelolaan benih unggul tanaman perkebunan, Optimalisasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT dan dampak perubahan iklim, Hilirisasi dan peningkatan mutu produk perkebunan untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor, tugas Direktur Jenderal dan penugasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk peningkatan produksi dan produktivitas salah satunya dilakukan melalui peningkatan peran badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
c.bahwa peran badan usaha milik negara dan/atau anak perusahaan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
6.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, DAN DAYA SAING PRODUK TANAMAN PERKEBUNAN.

Pasal 1

(1)Untuk mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan pekebun, pemenuhan bahan baku industri dalam negeri, dan peningkatan devisa negara melalui ekspor, dilakukan dengan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan.
(2)Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan sasaran dan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan.

Pasal 2

Peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan melalui:

a.pengelolaan benih unggul tanaman perkebunan;
b.pelaksanaan budi daya, pascapanen, dan pengolahan tanaman perkebunan;
c.optimalisasi perlindungan tanaman perkebunan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim;
d.hilirisasi dan peningkatan mutu produk perkebunan untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor; dan
e.pelaksanaan birokrasi layanan pemerintah.

Pasal 3

Pengelolaan benih unggul tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.pembangunan kebun sumber benih;
b.penyediaan benih unggul dalam pembangunan perkebunan; dan
c.sertifikasi, pengawasan mutu, dan peredaran.

Pasal 4

Pelaksanaan budi daya, pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan sesuai dengan Pedoman Budi Daya yang Baik atau Good Agricultural Practices (GAP) dan Pedoman Pengolahan yang Baik atau Good Handling Practices (GHP).

Pasal 5

Optimalisasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT dan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.peningkatan penanganan OPT;
b.penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan; dan
c.pengembangan pertanian organik.

Pasal 6

Hilirisasi dan peningkatan mutu produk perkebunan untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

a.penyediaan sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan;
b.pelatihan kemampuan dan pengetahuan pekebun dalam hilirisasi produk perkebunan;
c.pembukaan akses pasar produk perkebunan; dan
d.promosi dan pemasaran produk perkebunan.

Pasal 7

Pelaksanaan birokrasi layanan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilaksanakan pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota meliputi:

a.pemanfaatan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dalam perizinan usaha perkebunan;
b.penyusunan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi Daya (STD-B); dan
c.pengawasan usaha perkebunan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Jenderal:

a.memberikan dukungan dalam pembangunan, pelepasan, dan peredaran benih unggul tanaman perkebunan;
b.melakukan pengawasan terhadap penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP);
c.menentukan standar minimum sarana dan prasarana pengendalian OPT, dampak perubahan iklim, dan pengembangan pertanian organik;
d.memberi dukungan dalam hilirisasi dan peningkatan mutu produk perkebunan untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor;
e.memberi dukungan dalam perizinan usaha perkebunan melalui Online Single Submission; dan
f.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur:

a.melakukan pengawasan terhadap penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP);
b.melakukan pengawasan terhadap pengendalian OPT, dampak perubahan iklim, dan pengembangan pertanian organik;
c.memberi dukungan dalam hilirisasi dan peningkatan mutu produk perkebunan untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor;
d.memberikan dukungan terkait perizinan usaha perkebunan melalui Online Single Submission dan STD-B; dan
e.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati/Wali Kota:

a.melakukan pengawasan terhadap penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP);
b.melakukan pengawasan terhadap pengendalian OPT, dampak perubahan iklim, dan pengembangan pertanian organik;
c.memberikan dukungan terkait perizinan usaha perkebunan melalui Online Single Submission dan STD-B;
d.pendampingan pada kegiatan pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan; dan
e.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan, sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…