DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025- 2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025- 2029 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA- RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2025 MENTERI PERTANIAN Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д... DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж … LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029 Pertumbuhan populasi dunia yang terus meningkat mendorong lonjakan kebutuhan pangan secara global. Lonjakan tersebut tercermin dari meningkatnya permintaan pangan pokok seperti beras, gandum, dan jagung serta produk pangan yang lebih sensitif terhadap pertumbuhan pendapatan terutama di negara-negara berkembang, seperti produk ternak dan minyak nabati. Permintaan terhadap komoditas-komoditas tersebut diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam beberapa dekade mendatang, seiring dengan peningkatan taraf hidup dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kondisi ini berpotensi semakin kompleks dengan adanya ketegangan geopolitik dan perang dagang yang menyebabkan guncangan signifikan terhadap rantai pasok global serta mendorong peningkatan harga berbagai komoditas pertanian. Hal ini berdampak pada menurunnya nilai dan volume perdagangan internasional, yang pada akhirnya berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Disrupsi ketersediaan pangan di pasar internasional diperkirakan akan semakin sering terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, seiring dengan peningkatan harga pupuk dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga pupuk dan BBM meningkatkan biaya usaha tani secara keseluruhan dan berpotensi menurunkan produktivitas sektor pertanian. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi, dapat menyebabkan kenaikan harga pangan sehingga mengancam ketahanan pangan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Saat ini, sejumlah negara telah mengalami kondisi rawan pangan (food insecurity) bahkan krisis pangan (food crisis), seperti Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Ethiopia, Yaman, dan beberapa negara di kawasan Jazirah Arab yang tengah dilanda konflik berkepanjangan. Perkembangan situasi pangan global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, menyebabkan Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif dan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional untuk menghindari dampak buruk dari potensi krisis pangan global. Namun demikian, sektor pertanian nasional masih menghadapi berbagai tantangan struktural, di antaranya peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk, tingginya laju alih fungsi lahan pertanian, penurunan produktivitas lahan, tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas strategis seperti gandum dan kedelai, serta rendahnya tingkat regenerasi petani. Ketahanan pangan nasional merupakan pilar strategis dalam menjaga kedaulatan serta keberlanjutan pembangunan negara. Pemenuhan kebutuhan pangan yang mencukupi, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat tidak hanya mencerminkan keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga berperan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Ketahanan pangan yang kokoh memperkuat posisi negara dalam menghadapi tekanan global, menjaga kestabilan harga, serta melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari risiko krisis. Dalam perspektif jangka panjang, ketahanan pangan adalah elemen mendasar untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan. Swasembada pangan sebagai salah satu indikator penting dalam mencapai ketahanan pangan menunjukkan kemampuan bangsa dalam memanfaatkan potensi domestik secara maksimal, mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membuka peluang kerja yang berkelanjutan. Mewujudkan swasembada pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional merupakan fondasi utama bagi kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan negara yang inklusif dan berdaulat. Pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, serta peningkatan daya saing produk pertanian. Pembangunan nasional yang di dalamnya termasuk pembangunan pertanian perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar memberikan dampak langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional sektor pertanian yang selaras Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagai rencana jangka menengah pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai wujud kesinambungan pembangunan, maka capaian pembangunan pertanian yang telah diraih pada periode sebelumnya menjadi pembelajaran dan fondasi untuk percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan pada periode selanjutnya. Permasalahan dan kendala yang menjadi tantangan merupakan dasar untuk menentukan langkah antisipatif dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 1.1. Kondisi Umum 1.1.1. Indikator Makro Sektor pertanian merupakan tulang punggung peradaban manusia yang tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan populasi dunia tetapi juga memengaruhi ekonomi, lingkungan, dan stabilitas global. Sektor pertanian di Indonesia bahkan mampu bertahan terhadap guncangan pandemi COVID-19 yang mengganggu hampir semua sektor ekonomi. Sektor pertanian telah terbukti menjadi penyangga ekonomi dan ketahanan pangan nasional ketika pandemi tersebut melanda Indonesia dan dunia, tercermin dari pertumbuhan ekonomi (year on year) sektor pertanian Indonesia yang secara konsisten positif selama delapan triwulan (dari triwulan I tahun 2020 hingga triwulan IV tahun 2021), sementara pada saat yang sama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) total tahun 2020 negatif. Secara spesifik, kinerja dan ketahanan relatif sektor pertanian dapat diamati pada beberapa indikator makro sektor pertanian lainnya, antara lain: Tenaga Kerja Pertanian, Nilai Tukar Petani, Neraca Perdagangan, Investasi Pertanian, dan Produksi Komoditas Pertanian Strategis, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

a.PDB Pertanian Indonesia 2020-2024 Gambar 1. 1 Kontribusi PDB Pertanian terhadap PDB Nasional 2020-2024 Pada tahun 2020-2024, PDB Sektor Pertanian menunjukkan tren positif. PDB pertanian arti luas berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 6,64% dan harga konstan naik 0,68%. Sedangkan pertanian arti sempit berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 9,05% dan harga konstan naik 0,9%. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020. Pada tahun 2020, PDB sektor pertanian tumbuh positif 1,77% di saat yang sama PDB nasional tumbuh negatif -2,07%.
b.Tenaga Kerja Pertanian Indonesia 2020-2024 Gambar 1. 2 Kontribusi Tenaga Kerja Pertanian terhadap Tenaga Kerja Nasional, 2020- 2024 Sektor pertanian merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Selama 5 tahun terakhir (2020- 2024), pangsa tenaga kerja pertanian terhadap total angkatan kerja berkontribusi lebih dari 25% dari total angkatan kerja, dengan nilai rata- rata 27,43%. Nilai rata-rata share ini setara dengan 39,72 juta pekerja dari total 144,77 juta jiwa angkatan kerja di Indonesia. Peningkatan tenaga kerja sektor pertanian secara signifikan terjadi pada tahun 2022, salah satunya merupakan akibat dari pemulihan pasca pandemi COVID-
1. 19.Sebagian besar tenaga kerja non-pertanian yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau belum bisa kembali ke pekerjaan sebelumnya, kemudian beralih kepada sektor pertanian. Selain itu, banyaknya program pemerintah khususnya Kementerian Pertanian yang memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, alsintan, bahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, termasuk pelatihan untuk petani muda, menyebabkan banyak masyarakat tertarik untuk berusaha di sektor pertanian.
c.Nilai Tukar Petani Indonesia 2020-2024 Gambar 1. 3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), 2020-2024 Selama periode 2020-2024, nilai NTP terus tumbuh mencapai 119,62 pada tahun 2024 dari angka 101,65 pada tahun 2020. Kenaikan yang cukup signifikan ini merupakan kontribusi dari kenaikan Indeks yang diterima petani (It), dari 107,46 pada tahun 2020 menjadi 144,49 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga jual komoditas 27.78% 27.74% 28.22% 26.71% 26.79% 2020 2021 2022 2023 2024 oleh petani relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran modal untuk produksi pertanian.
d.Neraca Perdagangan Pertanian Indonesia 2020-2024 Gambar 1. 4 Perkembangan Neraca Ekspor-Impor Pertanian, 2020-2024 Sejak tahun 2020-2024, secara kumulatif neraca perdagangan pertanian (segar dan olahan) menunjukkan surplus. Surplus tersebut, sebagian besar disumbang dari subsektor perkebunan dengan rata-rata kontribusi sebesar 92%, khususnya komoditas kelapa sawit, kakao, karet, kelapa dan kopi. Penurunan nilai ekspor pada tahun 2022-2024 terjadi karena adanya penurunan ekspor kelapa sawit, karet dan kelapa. Tekanan European Union Deforestation Regulation (EUDR) mengakibatkan harga global melemah, tentunya memengaruhi nilai ekspor kelapa sawit. Sementara ekspor karet yang menurun terjadi karena melemahnya industri otomotif global pasca pandemi COVID-19.
e.Investasi Pertanian Indonesia 2020-2024 Gambar 1. 5 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Pertanian, 2020-2024 Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pertanian selama 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata kontribusi investasi PMA pertanian terhadap PMA nasional sebesar 3,61%, sementara kontribusi investasi PMDN pertanian terhadap PMDN nasional sebesar 6,66%. Adapun total investasi pertanian (PMA+PMDN) selama 2020-2024 sebesar Rp 306,45 triliun. Kontribusi investasi terbesar pada sektor perkebunan, baik dari PMA maupun PMDN. Oleh karena itu, perlu dorongan investasi pada 3 (tiga) subsektor lainnya yaitu tanaman pangan, hortikultura serta peternakan, sehingga mampu meningkatkan kinerja produksi maupun hilirisasi pada tiga subsektor tersebut. 1.1.2. Produksi Komoditas Pertanian Strategis Subsektor Tanaman Pangan Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 591.1 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, komoditas tanaman pangan yang ditetapkan sebagai komoditas strategis oleh Kementerian Pertanian antara lain padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar. Gambar 1. 6 Perkembangan Produksi 5 (Lima) Komoditas Strategis Tanaman Pangan, 2020-2024 Produksi padi di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari serangan hama dan penyakit, kondisi iklim, penurunan luas baku sawah, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi pertanian. Pada tahun 2023-2024, Indonesia menghadapi fenomena iklim El Nino yang menyebabkan musim kering berkepanjangan di sejumlah daerah. Kondisi ini menyebabkan penurunan produksi padi di beberapa wilayah. Luas lahan baku sawah selama periode 2020-2024 mengalami penurunan sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian. Pada tahun 2019 luas lahan baku sawah tercatat sebesar 7.463.948 hektar (Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019), menurun sebesar 79.607 ha (1,07%) menjadi 7.384.341 hektar pada tahun 2024 (Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024). Demikian juga dengan luas panen padi kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun dengan persentase penurunan rata-rata 1,46%. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan produksi padi periode 2020-2024. Produksi jagung di Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sebagai salah satu komoditas pangan strategis, jagung memegang peran penting, khususnya sebagai bahan baku pakan ternak dan konsumsi rumah tangga di beberapa daerah. Secara rata- rata, produksi jagung selama 5 tahun terakhir berkisar di atas angka 14,5 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 4,7%. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga pembelian pemerintah, sehingga meningkatkan minat petani menanam jagung. Produksi kedelai di Indonesia masih jauh di bawah kebutuhan nasional yang berkisar di angka 2,7 juta ton per tahun. Produksi kedelai relatif fluktuatif di kisaran 200-350 ribu ton. Adapun rata-rata produksi selama 2020-2024 54.6554.4254.7553.9853.14 12.9313.41 16.53 14.7715.140.310.220.260.350.22 16.2715.7314.95 16.76 15.181.601.421.511.431.39 2020 2021 2022 2023 2024 Padi Jagung Kedelai Ubi Kayu Ubi Jalar berkisar pada volume produksi 270 ribu ton per tahun. Artinya produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 10% dari kebutuhan nasional. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipenuhi sebagian besar dari impor. Produksi ubi kayu dan ubi jalar di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Produksi ubi kayu dalam 5 tahun terakhir menunjukkan rata-rata di kisaran 15,78 juta ton per tahun, sementara angka kebutuhan dalam negeri rata-rata berkisar 12,5 juta ton. Artinya produksi ubi kayu dalam negeri sudah cukup memenuhi kebutuhan ubi kayu dalam negeri, bahkan cenderung surplus dan menjadi potensi ekspor. Sementara produksi ubi jalar selama 2020-2024 rata-rata mengalami penurunan sebesar 3,4% per tahun, dimana pada tahun 2020 produksi ubi jalar sebesar 1,6 juta ton, menurun menjadi 1,39 juta ton pada tahun 2024. Selain beberapa komoditas strategis subsektor tanaman pangan yang telah diuraikan di atas, Kementerian Pertanian akan mengembangkan komoditas lain seperti gandum dan sorghum sebagai bahan makanan pokok alternatif, sekaligus untuk substitusi impor. Subsektor Hortikultura Gambar 1. 7 Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Hortikultura Produksi bawang merah mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024, rata-rata peningkatan produksi sebesar 3,63% per tahun. Total produksi tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar 2,09 juta ton. Indikasi kenaikan produksi dapat dilihat dari meningkatnya luas panen pada kurun waktu tersebut dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,33% per tahun. Produksi bawang putih tahun 2020 sebesar 0,08 juta ton, yang terus menurun sampai tahun 2024 dengan produksinya 0,04 juta. Kondisi saat ini, kebutuhan bawang putih sebagian besar dipenuhi dari impor. Kendala budidaya bawang putih di dalam negeri disebabkan oleh minimnya akses petani untuk mendapatkan bibit unggul, disamping itu budidaya komoditas bawang putih dominan ditentukan oleh kondisi geografis suatu wilayah, sehingga tidak mudah dikembangkan secara meluas di wilayah Indonesia. Ke depan, dalam mengurangi impor komoditas bawang putih, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi komoditas ini. Produksi cabai rawit dan cabai besar. Produksi cabai rawit sepanjang 2020- 2024 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan cenderung positif sebesar 1,18%. Produksi cabai besar pada tahun 2020 sebesar 1,26 juta ton, sedangkan tahun 2024 produksinya turun sebesar 0,38 juta ton, dengan rata-rata penurunan produksi sepanjang 2020-2024 sebesar 21,48%. Produksi cabai dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, lahan, air, 1.82 2.001.981.99 2.09 1.51 1.39 1.541.51 1.56 1.26 0.500.46 0.400.38 0.080.050.030.040.04 2020 2021 2022 2023 2024 Bawang Merah Cabai Rawit Cabe Besar/TW/Teropong Bawang Putih bibit, pupuk, dan pestisida. Fluktuasi harga komoditas cabai yang sangat dinamis dan tingkat produktivitas yang tidak stabil secara langsung berkontribusi pada inflasi. Gambar 1. 8 Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Hortikultura (Tanaman Buah, 2020-2024) Produksi tanaman buah. Pisang, mangga dan nanas merupakan 3 (tiga) komoditas hortikultura dalam kelompok tanaman buah yang mempunyai capaian produksi tertinggi. Produksi pisang mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 sebesar 18,38% atau setara dengan peningkatan 1,50 juta ton. Untuk komoditas mangga dan nanas, perkembangan produksinya relatif fluktuatif, namun jika dilihat secara rata-rata perkembangannya tumbuh positif. Rata-rata peningkatan produksi mangga sebesar 3,31% dan nanas sebesar 3,28%. Kedua komoditas ini mengalami produksi tertinggi pada tahun 2022 masing-masing sebesar 3,31 juta ton dan 3,20 juta ton. Ketiga komoditas di atas merupakan komoditas ekspor. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan lebih dari 100% untuk ekspor mangga, sementara untuk manggis meningkat 42% dari tahun 2022. Selain itu, komoditas buah yang memiliki potensi besar adalah durian, seperti terlihat dari data produksi tahun 2023 mengalami peningkatan sampai 152%. Komoditas hortikultura potensi ekspor selanjutnya adalah florikultura terutama krisan, mawar dan anggrek. Adapun pasar ekspor yang potensial untuk florikultura di antaranya Jepang (penggemar anggrek, bonsai dan bunga potong), Belanda (sebagai hub florikultura dunia, sehingga terbuka untuk bunga tropis), Amerika Serikat sebagai pasar besar untuk anggrek dan tanaman daun serta Singapura yang merupakan pasar regional yang dekat dan mudah dijangkau. 8.18 8.74 9.259.34 9.69 2.902.84 3.313.303.27 2.45 2.89 3.203.16 2.70 2020 2021 2022 2023 2024 Juta ton Pisang Mangga Nanas Subsektor Perkebunan Gambar 1. 9 Perkembangan Produksi Kelapa Sawit 2020-2024 (juta ton) Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan sektor perkebunan. Produksi kelapa sawit cenderung meningkat pada kurun waktu 2020-2024. Rata-rata peningkatan produksi sebesar 14,81%, dengan luas areal saat ini sekitar 16,8 juta ha. Upaya peremajaan kelapa sawit terus dioptimalkan guna mendukung peningkatan ekspor dan juga pengembangan produk turunan dalam bentuk biodiesel atau industri hilir mendukung pertanian berkelanjutan dan swasembada energi. Gambar 1. 10 Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan 2020-2024 Produksi kelapa cenderung stabil dalam kurun waktu 2020-2024. Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan bibit kelapa dalam skala besar untuk dikembangkan di areal lahan sub optimal dalam rangka menjaga stabilitas produksi. Sebaran produksi kelapa berdasarkan pulau untuk kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut: Sumatera (4.723.232 ton), Jawa (2.893.738 ton), Sulawesi (3.445.0554 ton), Kalimantan (641.260 ton), Bali dan Nusa Tenggara (908.104 ton), Maluku (1.547.611 ton) serta Papua (156.615 ton). Produksi Karet tiap tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan puncaknya pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan anjloknya harga karet dunia yang mengakibatkan turunnya minat petani untuk menanam karet. Upaya pemerintah dalam mengatasi turunnya harga tersebut yaitu melakukan intervensi dalam bentuk menyerap hasil panen karet mentah dari petani dengan harga normal. Produksi Kopi tiap tahun berfluktuasi dari tahun 2020-2024, namun menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman serta rendahnya 2.84 2.86 2.87 2.89 2.82 3.30 3.04 2.72 2.65 2.26 0.75 0.08 0.77 0.76 0.810.73 0.72 0.65 0.64 0.63 2.13 2.35 2.41 2.27 2.47 - 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 2020 2021 2022 2023 2024 Juta ton Kelapa Karet Kopi Kakao Tebu 45.74 45.12 46.82 46.99 52.52 2020 2021 2022 2023 2024 Juta ton Tahun peremajaan tanaman kopi yang sudah tua. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi kopi, peremajaan, ekstensifikasi dan intensifikasi. Produksi Kakao. Berdasarkan data International Cocoa Organization pada tahun 2022/2023, Indonesia merupakan produsen kakao peringkat ke tujuh dunia. Pada tahun 2022-2024, produksi kakao Indonesia terus mengalami penurunan karena menurunnya luas areal tanaman menghasilkan, menurunnya produktivitas kakao karena kurangnya pemeliharaan tanaman dan serangan hama dan penyakit, serta terjadinya konversi perkebunan kako menjadi usaha pertanian lain dan non pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi kakao, peremajaan, dan rehabilitasi lahan. Produksi Tebu merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia, terutama sebagai bahan utama pembuatan gula. Peningkatan produksi terjadi dari tahun 2020-2022 dan kemudian mengalami penurunan di tahun
1. 2023.Program bongkar ratoon dan perluasan tanaman tebu merupakan upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tebu serta mencukupi kebutuhan gula dalam negeri. Disamping itu, Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kementerian BUMN dan swasta melakukan revitalisasi pabrik gula di beberapa lokasi sentra produksi tebu. Komoditas perkebunan yang diarahkan untuk mencukupi kebutuhan ekspor diantaranya adalah kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, dan karet. Sub Sektor Peternakan *) angka sementara Gambar 1. 11 Perkembangan Populasi Komoditas Strategis Peternakan, 2020 - 2024 Populasi sapi potong tertinggi selama periode 2020-2024 terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 17,98 juta ekor. Pada tahun 2023, terjadi penurunan populasi sapi potong yang disebabkan oleh terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang terutama pada ternak ruminansia. Sebagai upaya mengendalikan penyebaran PMK tersebut, pemerintah telah melakukan vaksinasi secara masif pada seluruh ternak sapi potong yang tersebar di wilayah Indonesia. Pada tahun 2024, mulai terjadi penurunan kasus dengan terbentuknya kekebalan pada ternak pasca vaksinasi, sehingga secara perlahan kembali meningkatkan pertumbuhan populasi sapi potong di Indonesia. Peningkatan populasi ini juga didukung dengan kegiatan perbaikan manajemen pemeliharaan ternak, kualitas pakan, pemberian obat dan vitamin, optimalisasi reproduksi serta mendorong peternak untuk terus melakukan pengendalian penyakit hewan menular melalui vaksinasi secara teratur. 17.49 17.98 17.60 10.83 11.75 0.57 0.58 0.51 0.46 0.49 1.15 1.14 1.09 0.45 0.56 18.69 18.90 18.56 14.37 15.71 17.52 15.64 14.06 4.36 9.22 - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 2020 2021 2022 2023 2024*) Populasi (Juta ekor) Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kambing Domba Populasi sapi perah yang paling banyak dikembangkan di Indonesia adalah jenis sapi Friesian Holstein (FH) yang dikenal memiliki produksi susu yang tinggi dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Tahun 2021 menjadi puncak populasi sapi perah tertinggi yaitu sekitar 582.169 ekor, kemudian pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan populasi. Hal ini disebabkan sapi perah merupakan salah satu jenis ternak yang rentan terhadap PMK. Terjadinya wabah PMK tidak hanya menurunkan populasi, tetapi juga menurunkan produktivitas sapi perah. Sebagaimana komoditas sapi potong, pada tahun 2024 komoditas sapi perah juga mulai mengalami peningkatan populasi karena adanya kekebalan pada ternak pasca vaksinasi serta didukung dengan kegiatan perbaikan kualitas pakan, pemberian obat dan vitamin, optimalisasi reproduksi, serta adanya penambahan indukan sapi perah melalui impor, sehingga secara perlahan pertumbuhan populasi sapi perah mulai mengalami peningkatan. Populasi kerbau pada tahun 2020-2022 berada di atas 1,1 juta ekor, kemudian menurun pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena semakin menurunnya minat petani dan peternak rakyat untuk memelihara kerbau. Selama ini, sebagian besar ternak kerbau tenaganya digunakan untuk membajak sawah, namun dengan kemajuan teknologi, saat ini pembajakan sawah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pertanian. Dari sisi teknis budidaya, ternak kerbau ini memiliki keunikan tersendiri, yakni tingkat reproduksi kerbau yang rendah (tingkat kebuntingan sekitar 45%- 55%, tingkat kelahiran sekitar 45%-50%, dan birahi sulit dideteksi), serta sistem manajemen yang belum optimal karena perkawinan kerbau sebagian besar terjadi secara alami dan tidak ada pengaturan pemanfaatan pejantan sehingga kemungkinan terjadinya inbreeding cukup besar. Populasi kambing merupakan ternak yang umum diusahakan di Indonesia, terutama wilayah Pulau Jawa. Populasi kambing pada tahun 2021 sekitar 18,69 juta ekor. Pada tahun 2022-2023, populasi kambing terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pemotongan kambing terutama untuk kebutuhan kurban, sebagaimana data pemotongan ternak pada tahun 2022 sebanyak 756.099 ekor dan pada tahun 2023 jumlah pemotongan meningkat menjadi 819.118 ekor, tanpa diimbangi dengan laju penambahan populasi ternak kambing. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan populasi kambing, hal ini disebabkan adanya dukungan program pemberdayaan peternak dan bantuan bibit kambing. Populasi babi merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia karena berperan sebagai sumber protein hewani, penyumbang pendapatan ekonomi bagi peternak, dan memiliki nilai budaya yang signifikan di beberapa daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur. Masih merebaknya penyakit African Swine Fever (ASF) di Indonesia sejak tahun 2019 menyebabkan kematian babi di sejumlah wilayah yang berdampak pada penurunan populasi babi di Indonesia. Populasi babi tahun 2020 sebanyak 7,62 juta ekor dan tahun 2024 sebanyak 4,12 juta ekor atau menurun sebesar 46,02% dengan rata-rata penurunan populasi sebesar 12,25% per tahun. Saat ini kondisi peternakan babi di Indonesia sedang masa pemulihan pasca ASF dengan perbaikan sistem peternakan babi di Indonesia antara lain melalui aturan ketat pada lalu lintas ternak, penguatan biosekuriti di peternakan babi, manajemen pemeliharaan melalui penerapan Good Farming Practices (GFP) maupun Good Breeding Practices (GBP), revitalisasi pusat pembibitan babi nasional BPTU-HPT Siborong-borong, pengembangan pembibitan babi melalui peran perusahaan swasta serta perbaikan mutu genetik babi melalui importasi bibit dan semen beku babi. Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging. Ayam ras petelur merupakan ayam ras yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya dan ayam ras pedaging (broiler) merupakan ayam yang mempunyai kemampuan produksi daging sangat cepat sehingga saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Ayam broiler berproduksi pada umur sekitar 4 – 5 minggu dengan bobot badan antara 1,2 – 1,9 kg/ekor dan ayam petelur berproduksi pada umur 19 minggu. *) angka sementara Gambar 1. 12 Populasi Ayam 2020-2024 (Juta ekor) Ayam ras petelur dan ayam ras pedaging populasinya mengalami peningkatan dari tahun 2020 – 2024. Populasi ayam ras petelur paling tinggi tahun 2024 sekitar 414,76 juta ekor, sedangkan populasi ayam ras pedaging paling tinggi tahun 2023 sekitar 3.189,38 juta ekor. Populasi ayam ras petelur dan ayam ras pedaging pada tahun 2021 dan 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 dimana terjadinya gangguan pada rantai pasok (supply chain), turunnya permintaan pasar, over produksi dan harga menurun, kesulitan modal dan biaya pakan naik, ditambah lagi dengan adanya keterbatasan tenaga kerja karena pembatasan sosial. Secara umum, pada tahun 2023, populasi beberapa komoditas peternakan mengalami penurunan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya wabah PMK. *) angka sementara Gambar 1. 13 Perkembangan Produksi Daging 2020-2024 (ribu ton) Produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba dan babi selama periode 2020 hingga 2024 cenderung stabil dan tidak mengalami dinamika yang terlalu signifikan dan peningkatan produksi terjadi pada daging sapi tahun 2020-2024. Produksi daging sapi tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan produksi terendah terjadi pada tahun 2020. Meningkatnya produksi dan produktivitas sapi tersebut antara lain melalui optimasi pemberian pakan berkualitas (termasuk kombinasi hijauan dan konsentrat) serta pengendalian terhadap penyakit hewan menular. Total produksi daging kerbau, kambing, dan domba tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan total produksi terendah terjadi pada tahun 2021. Penurunan produksi daging kerbau, kambing, dan domba tersebut umumnya disebabkan selain turunnya populasi ternak akibat dari penyakit PMK, juga terjadi penurunan permintaan terhadap daging akibat adanya pendemi COVID-19. Pada tahun 2020-2024, rata-rata produksi daging babi mengalami fluktuasi. Produksi daging babi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan produksi terendah terjadi pada tahun 2022. Penurunan daging babi disebabkan merebaknya wabah ASF di sentra produksi daging babi di Indonesia. *) angka sementara Gambar 1. 14 Perkembangan Produksi Telur Ayam Ras Petelur dan Daging Ayam Ras Pedaging 2020-2024 (ribu ton) Produksi telur ayam ras petelur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 5,14 juta ton, kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,39% menjadi 5,16 juta ton pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang lebih signifikan sebesar 8,21% hingga mencapai 5,58 juta ton. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, dengan produksi naik sebesar 9,62% menjadi 6,12 juta ton. Untuk tahun 2024, produksi diproyeksikan meningkat lagi sebesar 3,71% menjadi 6,34 juta ton. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi telur ayam ras petelur meningkat sekitar 23,36%, yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan tingginya permintaan terhadap komoditas telur di Indonesia seiring dengan pertumbuhan penduduk. Produksi daging ayam ras pedaging secara umum menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 3,22 juta ton, kemudian turun sekitar 0,9% menjadi 3,19 juta ton pada tahun
2. 2021.Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan turunnya permintaan daging ayam akibat pembatasan 5.14 5.16 5.58 6.12 6.34 3.22 3.19 3.67 3.72 3.84 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 2020 2021 2022 2023 2024*) Telur Ayam Ras Petelur Daging Ayam ras pedaging aktivitas masyarakat serta terganggunya rantai pasok. Mulai tahun 2022, produksi kembali meningkat seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, naik sebesar 15% menjadi 3,67 juta ton. Kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 1,4% menjadi 3,72 juta ton, dan diproyeksikan kembali meningkat 3,2% pada tahun 2024, mencapai 3,84 juta ton. *) angka sementara Gambar 1. 15 Perkembangan Produksi Susu 2020-2024 (ribu ton) Produksi Susu. Selain menghasilkan produksi daging, ternak ruminansia juga memproduksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein asal ternak, sebagai bahan makanan penambah nutrisi. Pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia saat ini sebagian besar masih mengandalkan impor. Produksi susu pada kurun waktu 2020-2023 mengalami penurunan dan penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2022 di mana produksi turun menjadi 824.273 ton, atau berkurang sekitar 12,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi susu 4,48%, menjadi 787.374 ton. Meski demikian, pada tahun 2024, produksi meningkat sebesar 2,66%, mencapai 808.353 ton. Fluktuasi produksi susu disebabkan oleh penurunan populasi sapi perah, penurunan populasi sapi betina produktif, penurunan produktivitas dengan adanya wabah PMK, cuaca ekstrem serta rendahnya harga jual susu di tingkat peternak. 1.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 Selama periode 2020-2024, Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Keberhasilan pencapaian sasaran dievaluasi dengan membandingkan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan, kendala maupun permasalahan dalam mencapai target kinerja. Hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi berikutnya. Hasil evaluasi kinerja sasaran strategis periode 2020 – 2024 menunjukkan bahwa secara umum target indikator kinerja dapat dicapai dengan baik (capaian di atas 80%). Keberhasilan pencapaian tersebut didorong oleh berbagai faktor penentu baik yang berasal dari lingkungan internal, diantaranya peningkatan kualitas SDM aparatur, efektivitas pelaksanaan anggaran, perbaikan regulasi, ketepatan sasaran program, maupun yang berasal dari lingkungan eksternal seperti keberpihakan kebijakan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian, dukungan lintas sektor maupun penguatan kerjasama dalam dan luar negeri. Namun demikian, masih terdapat berbagai sasaran strategis yang belum dapat dicapai secara optimal karena adanya berbagai dinamika lingkungan strategis yang memengaruhi kinerja Kementerian Pertanian 2020 – 2024. Beberapa dinamika lingkungan strategis tersebut diantaranya dinamika pada lingkungan internal seperti kebijakan automatic adjustment yang diterapkan pada pertengahan periode, perubahan struktur organisasi yang mengurangi cakupan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Pertanian, serta dinamika lingkungan eksternal seperti dampak perubahan iklim ekstrem kekeringan (El Niño) dan ekstrem basah (La Niña), serangan hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, pandemi COVID, serta disrupsi terhadap distribusi komoditas pangan strategis akibat ketegangan geopolitik global. Kementerian Pertanian melakukan penyesuaian terhadap dokumen rencana strategis pada tahun 2020 dan 2021, yang berdampak pada perubahan sebagian indikator kinerja. Penjelasan terhadap urgensi penyesuaian tersebut sebagai berikut:
a.Penyesuaian pada Renstra tahun 2020 karena terjadinya pandemi COVID yang melanda dunia menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran, dan kebijakan penting lainnya.
b.Penyesuaian pada Renstra tahun 2021 akibat adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan direktif Presiden, menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target. Penyesuaian tersebut menyebabkan adanya penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang secara rinci tahun penggunaan indikator kinerja pada sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 1.1 Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Kementerian Pertanian 2020-2024 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PERIODE 1 Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1 Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri 2020 – 2024 2 Peningkatan akses pangan 2021 3 Peningkatan konsumsi pangan berkualitas 2021 – 2022 4 Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan 2020 – 2024 5 Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani 2020 – 2024 6 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis 2020 – 2024 7 Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan keamanan hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan 2021 – 2023 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PERIODE 8 Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan 2021 – 2023 9 Tingkat pemenuhan prasarana pertanian 2021 - 2024 10 Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian 2021 - 2024 2 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian 11 Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian 2020 - 2024 12 Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional 2021 - 2024 3 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian 13 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan 2021 - 2022 14 Persentase petani yang menerapkan teknologi 2020 - 2024 4 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional 15 Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya 2020 - 2024 16 Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 2021 - 2024 5 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel 17 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 2020 - 2024 18 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2020 - 2023 Sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 Revisi II, diolah Analisis ketercapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian periode 2020- 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran Strategis 1: Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas Sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas” bertujuan untuk menjamin penyediaan pangan baik jumlah dan mutu, didukung dengan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Secara umum target sasaran ini rata-rata dapat dicapai melalui pencapaian target produksi komoditas pangan strategis, penyediaan pangan segar yang memenuhi keamanan pangan, penanganan serangan OPT dan DPI, pengendalian wilayah dari penyakit hewan menular strategis, serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian. Sasaran strategis ini diukur melalui 10 IKSS, namun, terdapat 2 (dua) indikator yang berkaitan dengan ketahanan pangan yaitu IKSS2 “Peningkatan akses pangan,” dan IKSS3 “Peningkatan konsumsi pangan berkualitas” yang tidak lagi diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2023 serta 2 (dua) indikator terkait perkarantinaan yaitu IKSS 7 “Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan keamanan hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan” dan IKSS 8 “Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan” yang tidak diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2024 karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian, sehingga dalam analisis capaian tidak menyertakan analisis keempat indikator kinerja tersebut. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja dilakukan terhadap 6 (enam) IKSS sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, sebagian besar rata-rata capaian indikator kinerja periode 2020-2024 berada di atas 100%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Secara rata-rata, pada periode 2020-2024 capaian kinerja IKSS yang tertinggi adalah “Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri” yang mencapai 128,01%. Keberhasilan indikator ini didukung oleh peningkatan produksi komoditas pangan strategis meliputi peningkatan komoditas tanaman pangan terutama jagung, peningkatan komoditas hortikultura terutama bawang merah dan peningkatan sebagian besar komoditas peternakan (daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam, dan telur). Peningkatan produksi ini didorong oleh berbagai faktor diantaranya penyediaan benih dan bibit unggul, penerapan budidaya yang baik, upaya antisipasi perubahan iklim dan pengendalian serangan OPT serta penyakit tanaman dan hewan. Capaian kinerja IKSS yang terendah adalah “Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis”. Namun demikian, capaian indikator ini sebesar 100,04% yang berarti mampu mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengancam dan menghambat pencapaian target, yaitu masih terdapat wilayah kabupaten/kota yang belum dapat dikendalikan terhadap 128.01 105.63 119.49 100.04 101.28 106.45 0 20 40 60 80 100 120 140 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular strategis Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian Rata-Rata Capaian Kinerja 2020-2024 (%) Indikator KInerja SS 1 Gambar 1. 16 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Persentase wilayah yang masih rendah pengendaliannya terutama untuk PMK yang mewabah sejak tahun 2022, Lumpy Skin Disease (LSD), Septicaemia epizootica dan rabies. Untuk itu, masih diperlukan strategi dan upaya yang lebih baik guna memperluas wilayah yang dapat dikategorikan terkendali untuk penyakit-penyakit tersebut. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian Sasaran strategis “Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian” bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian dengan mendorong penanganan pascapanen yang baik serta pengolahan dan pemasaran hasil komoditas pertanian. Penanganan pascapanen yang baik dapat mengurangi kehilangan hasil, sedangkan pengolahan dan pemasaran komoditas pertanian ditujukan untuk penyediaan kebutuhan dalam dan luar negeri. Penyediaan sarana prasarana pasacapanen dan pengolahan serta perluasan jaringan pemasaran dapat mendukung keberhasilan sasaran ini. Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS 11 “Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian” dan IKSS 12 yaitu “Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional”. Rata- rata capaian kedua indikator tersebut pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, kedua IKSS pada sasaran strategis “Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian” mencapai di atas 100%. Hal ini berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Capaian kinerja IKSS tertinggi adalah pada indikator kinerja “Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional” dengan rata-rata capaian 350,97%. Komoditas pertanian yang mengalami peningkatan nilai ekspor cukup signifikan adalah komoditas ubi kayu, kacang hijau, jahe, jamur, durian, bawang merah, cengkeh dan sagu. Selain itu komoditas lain yang cukup konsisten mengalami peningkatan ekspor adalah mangga, nanas, manggis, 105.87 350.97 0 100 200 300 400 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional Rata-Rata Capaian Kinerja 2020-2024 (%) Indiaktor KInerja SS 2 Gambar 1. 17 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian krisan, bawang merah, cabai, lada, kopi, kakao, nilam, hasil ternak, dan produk hewan non pangan. Capaian indikator kinerja “Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian” juga menunjukkan pencapaian rata-rata di atas 100% dengan rata-rata capaian 105,87% yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah termanfaatkannya sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang diberikan pemerintah kepada petani. Sarana tersebut digunakan petani untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi komoditas pertaniannya. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian” ditujukan untuk memastikan bahwa petani mampu mengakses, memahami, dan mengimplementasikan teknologi pertanian yang telah dihasilkan dalam kegiatan usaha tani mereka. Pemanfaatan inovasi teknologi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan efisiensi dan keunggulan kompetitif, tetapi juga untuk memastikan bahwa teknologi tersebut benar- benar dapat diterapkan oleh petani di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis untuk menjembatani hasil-hasil riset dan inovasi pertanian dengan kebutuhan serta kapasitas petani, sehingga teknologi yang tersedia dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan petani. Sasaran strategis ini memiliki 2 IKSS yaitu IKSS 13 “Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan” dan IKSS 14 “Persentase petani yang menerapkan teknologi”. IKSS 13 tidak lagi diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2023 karena adanya kebijakan sentralisasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan oleh institusi lain. Pembahasan capaian ini hanya menganalisis IKSS14. Hasil analisis terhadap indikator tersebut pada periode 2020-2024 sebagaimana uraian berikut. Gambar 1. 18 Perkembangan Capaian IKSS Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Berdasarkan gambar di atas, capaian IKSS Persentase petani yang menerapkan teknologi periode 2020-2024 selalu mencapai lebih dari 100% dengan rata-rata capaian sepanjang 2020-2024 sebesar 100,42%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Keberhasilan indikator ditandai dengan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta adopsi inovasi dan teknologi pertanian sehingga terjadi peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya dalam berusaha tani. Peningkatan kapasitas petani ini didukung melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan penyuluhan pertanian yang meliputi penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB), pengelolaan OPT, mekanisasi pertanian, pengelolaan panen dan pasca panen serta kegiatan Sekolah Lapang (SL) pertanian organik. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional” bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, sekaligus mendorong perbaikan mutu kelembagaan pertanian. Salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, adalah penyediaan SDM pertanian yang kompeten, mengingat sektor ini kini harus bersaing dengan berbagai sektor lain dalam penggunaan tenaga kerja, lahan dan faktor produksi lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pertanian sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan sektor pertanian yang semakin kompleks. Di sisi lain, kelembagaan petani juga memegang peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang paling mendasar. Penguatan kelembagaan petani perlu terus didorong agar institusi tersebut memiliki kapasitas yang memadai dalam mengakses faktor-faktor produksi serta berbagai sumber daya pendukung usaha tani lainnya. Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS15 “Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya” dan IKSS16 “Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya”. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis ini dilakukan terhadap kedua IKSS tersebut sebagai berikut. Berdasarkan data sebagaimana tersaji pada gambar di atas, rata-rata capaian indikator kinerja kedua IKSS pada periode 2020-2024 adalah lebih dari 100%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Capaian kinerja IKSS yang tertinggi adalah pada indikator kinerja “Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya” yang mencapai rata-rata 116,76%. Keberhasilan pencapaian indikator ini 116.76 101.55 90 95 100 105 110 115 120 Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya Rata-Rata Capaian Kinerja 2020-2024 (%) Indikator KInerja SS 4 Gambar 1. 19 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional didukung oleh berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas petani melalui masifnya kegiatan pelatihan petani, penentuan metode dan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan petani, peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan widyaiswara, penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung pelatihan, dan metode pelatihan yang melibatkan interaksi aktif peserta pelatihan. Di sisi lain, indikator “Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya” secara rata-rata capaian kinerjanya pada periode 2020-2024 sebesar 101,55% atau melebihi target yang ditetapkan. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya merupakan poktan/gapoktan yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel Sasaran strategis “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel” bertujuan utuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif serta birokrasi yang profesional dan transparan. Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia telah menjadi agenda utama sejak akhir 1990-an, dengan tujuan utama meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sejalan dengan perkembangan zaman, reformasi ini terus mengalami penyempurnaan melalui berbagai kebijakan strategis, seperti Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta Road Map Reformasi Birokrasi 2020-
1. 2024.Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, penataan anggaran juga harus dilakukan dengan akuntabel, yang berarti pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS17 “Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian” dan IKSS18 “Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian”. Kedua indikator ini selama periode 2020- 2024 mengalami dinamika yang cukup mendasar, yaitu: 1) perubahan metode perhitungan nilai reformasi birokrasi sejak tahun 2023; dan 2) indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung berdasarkan kategori pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2024 indikator ini diganti menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hasil analisis capaian kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) IKSS sebagai berikut. Rata-rata capaian IKSS “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel” pada periode 2020-2024 sebesar 100,01% atau sangat berhasil. Namun demikian capaian ini lebih didominasi oleh capaian IKSS “Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian” yang rata-rata capaiannya sebesar 101,83%, sedangkan rata-rata capaian Nilai RB sebesar 98,37%. Keberhasilan capaian indikator kinerja NKA Kementerian Pertanian didukung oleh berbagai upaya strategis meliputi pencapaian sasaran strategis, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, melakukan reviu DIPA untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker/K/L, konsolidasi dan koordinasi internal Kementan dan eksternal (Bappenas dan Kementerian Keuangan), percepatan pencairan anggaran, melakukan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun, optimalisasi belanja kontraktual dengan menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) di awal tahun dan memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa ditangani dan didaftarkan paling lambat pertengahan semester, serta penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai dan pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Di sisi lain, Nilai RB Kementerian Pertanian menjadi satu-satunya indikator yang nilai rata-rata kinerjanya tidak mencapai 100% atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan diantaranya adalah karena adanya perubahan metode perhitungan Nilai RB. Perubahan metode ini berdampak cukup signifikan karena semula menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), kemudian berubah menggunakan hasil perhitungan indikator pada dimensi RB General dan RB Tematik. Hal ini dilakukan karena RB harus dapat mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan RB berdampak. 98.37 101.83 96 97 98 99 100 101 102 103 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian Rata-Rata Capaian Kinerja 2020-2024 (%) Indikator KInerja SS 5 Gambar 1. 20 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementan Tahun 2020-2024 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-Rata Capaian Kinerja 2020- 2024 1 Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri % 116,74 133,70 175,82 110 103,76 128,01 2 Peningkatan Akses Pangan % - 18,84 n/a*) - - - 3 Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas % - 240,97 231,28 - - - 4 Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan % 106,88 106,30 107,05 107,28 100,64 105,63 5 Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani % 120,78 126,23 120,01 127,80 102,61 119,49 6 Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular strategis % 100,25 100,30 99,42 100,09 100,15 100,04 7 Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran Yang ditetapkan % - 100,00 100,00 100,00 - - 8 Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan % 146,34 133,93 232,56 227,27 - - 9 Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian % 106,29 99,16 102,06 100,82 98,05 101,28 10 Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian % 109,58 106,25 108,38 105,85 102,18 106,45 2 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian 11 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian % - 107,69 107,70 106,03 102,06 105,87 12 Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional % 281,71 165,76 74,92 996,00 236,45 350,97 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-Rata Capaian Kinerja 2020- 2024 3 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian 13 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan % 117,03 165,16 162,03 - - - 14 Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi % 100,27 100,28 101,04 100,26 100,27 100,42 4 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional 15 Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya % 150,64 106,56 113,60 104,68 108,33 116,76 16 Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya % - 104,37 101,25 100,29 100,27 101,55 5 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel 17 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai 99,30 98,18 97,47 96,87 100,05 98,37 18 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian Nilai 101,76 102,36 103,34 101,68 100,01 101,83 1.1.4. Aspirasi Masyarakat Aspirasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan Renstra K/L tahun 2025-2029. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Aspirasi Masyarakat, dapat diperoleh melalui: • Media Cetak • Media Elektronik • Forum konsultansi publik; dan/atau • Metode penjaringan aspirasi lainnya yang akuntabel Beberapa aspirasi masyarakat yang didapat dari berbagai media terkait pembangunan pertanian adalah:
2. 1.Harga dan ketersediaan input sarana produksi pertanian (pupuk dan pestisida) yang lebih terjangkau Petani berharap agar harga input sarana produksi dapat diturunkan sehingga lebih terjangkau. Harga input sarana produksi yang tinggi dapat menjadi beban bagi petani dan memengaruhi biaya produksi mereka. Selain harga yang terjangkau, petani juga mengharapkan ketersediaan input sarana produksi yang lebih terjamin, sehingga pasokan dapat mencukupi kebutuhan petani dan tidak terjadi kelangkaan yang dapat menghambat aktivitas pertanian.
3. 2.Kepastian kepemilikan lahan pertanian Para petani sangat membutuhkan kepastian hukum terkait lahan pertanian yang mereka garap. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dan mendorong investasi jangka panjang dalam sektor pertanian.
4. 3.Penguatan kelembagaan petani Penguatan kelembagaan petani seperti Poktan/Gapoktan dan KEP diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dalam negosiasi harga dan akses ke pasar.
5. 4.Jaminan akses pasar dan stabilitas harga komoditas pertanian Akses pasar yang adil dan inklusi adalah fondasi vital bagi kesejahteraan petani dalam ekonomi pertanian. Stabilitas harga komoditas pertanian memberikan dampak pada peningkatan animo petani untuk berusaha tani. Kedua hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
6. 5.Adopsi teknologi pertanian modern Adopsi teknologi adalah proses dimana petani atau pelaku usaha pertanian mengadopsi dan menggunakan teknologi baru dalam kegiatan pertanian mereka. Adopsi teknologi dapat berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian.
7. 6.Kemudahan akses petani untuk mendapatkan bantuan pemerintah Petani menginginkan kemudahan dalam mendapatkan akses bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana untuk peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian. 1.1.5. Isu Aktual 1.1.5.1. Sumber Daya Manusia Pertanian Pembangunan sektor pertanian tidak hanya bertumpu pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memperkuat kapasitas SDM pertanian sebagai tulang punggung transformasi sektor pertanian Indonesia. Petani, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap inovatif agar mampu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan ketahanan pangan. Pengembangan SDM menjadi kunci dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Sampai saat ini sektor pertanian merupakan penyedia lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Pada tahun 2024, sektor pertanian luas menyerap tenaga kerja sebanyak 40,76 juta orang atau 28 persen dari total orang yang bekerja. Dari yang bekerja pada sektor pertanian tersebut, jika dikelompokkan berdasarkan kelompok umur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tenaga kerja di sektor pertanian menyerupai pola piramida terbalik, dimana kelompok umur tua semakin besar, dan kelompok umur muda relatif sedikit. Gambar 1. 21 Klasifikasi petani berdasarkan kelompok umur Terdapatnya perubahan struktural demografi ketenagakerjaan pada sektor pertanian mengarah pada fenomena aging farmer. Aging farmer didefinisikan sebagai penuaan petani, dimana tenaga kerja sektor pertanian didominasi oleh masyarakat berusia 40-60 tahun (UGM, 2022). Aging farmer sebenarnya tidak akan menjadi urgensi yang serius ketika peningkatan usia petani juga diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian. Sayangnya, fenomena peningkatan aging farmer dan regenerasi petani berbanding terbalik. Situasi ini akan menyebabkan kekosongan tenaga kerja petani, sehingga akan berpengaruh terhadap produksi pertanian. Oleh karena itu, tantangan yang sesungguhnya dibalik aging farmer adalah tingkat regenerasi petani yang masih rendah. Salah satu fokus utama pengembangan SDM pertanian adalah peningkatan kompetensi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Kementerian Pertanian akan memperluas akses pelatihan teknis bagi petani dan generasi muda, termasuk penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), smart farming, dan pengelolaan agribisnis. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi akan diperkuat untuk memastikan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, tercipta tenaga kerja pertanian yang terampil, adaptif, dan siap bersaing di era digital. Selain aspek teknis, penguatan kapasitas SDM juga mencakup pembangunan mental kewirausahaan (entrepreneurship) di kalangan petani dan pelaku usaha pertanian. Program pendampingan dan inkubasi bisnis akan digalakkan untuk mendorong terciptanya usaha pertanian yang bernilai tambah tinggi. Petani tidak hanya diposisikan sebagai produsen, tetapi juga sebagai pengusaha yang mampu mengelola rantai pasok, pemasaran, dan inovasi produk. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi di perdesaan. Dalam rangka memperkuat ekosistem penyuluhan pertanian, Kementerian Pertanian akan merevitalisasi peran penyuluh sebagai agen perubahan di lapangan. Penyuluh pertanian akan dibekali dengan metode penyuluhan modern, termasuk pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan edukasi. Sinergi antara penyuluh, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lokal akan ditingkatkan guna mempercepat diseminasi inovasi pertanian. Dengan demikian, transfer pengetahuan dan teknologi dapat berjalan lebih efektif, mendorong produktivitas dan efisiensi usaha tani. Melalui pengembangan SDM pertanian yang holistik, Kementerian Pertanian berupaya menciptakan generasi petani yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan pertanian Indonesia yang berkelanjutan dan berorientasi global. Pada akhirnya, peningkatan kualitas SDM tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor pertanian, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen kuat dan strategi yang terukur, periode 2025– 2029 diharapkan menjadi titik lompatan bagi kemandirian dan kemajuan pertanian Indonesia. 1.1.5.2. Penerapan Teknologi Pertanian modern menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian Indonesia. Transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern telah diakselerasi melalui tiga pilar utama: mekanisasi, digitalisasi, dan smart farming. Saat ini pertanian Indonesia berada pada level teknologi agriculture 2.0 menuju teknologi agriculture 3.0. Agriculture 3.0 yang dikenal juga sebagai pertanian presisi, merupakan era pertanian yang memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan praktik pertanian. Teknologi pertanian pada tahun 2029 diharapkan sudah menjadi teknologi pertanian 4.0. Smart farming telah diimplementasikan untuk mengoptimalkan penggunaan input pertanian seperti air, pupuk, dan pestisida. Teknologi precision farming telah diterapkan untuk memastikan dosis pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan tanaman, sehingga mengurangi limbah dan biaya produksi. Selain itu, sistem irigasi cerdas berbasis IoT telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, terutama di daerah rawan kekeringan. 1.1.5.3. Infrastruktur Pendukung Pertanian Ketersediaan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang memengaruhi produksi, sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Prasarana tersebut meliputi: (1) pengairan lahan pertanian; (2) ketersediaan lahan pertanian; serta (3) pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian, pengairan lahan pertanian meliputi:
a.Rehabilitasi jaringan irigasi.
b.Pengembangan sumber air yang terdiri irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan.
c.Bangunan konservasi air. Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau sesuai untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ketersediaan lahan pertanian dilakukan melalui kegiatan optimasi lahan dan lahan pertanian pangan produktif. Kegiatan optimasi lahan dilakukan pada lahan rawa dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa yang potensial mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa untuk meningkatkan ketersediaan lahan pertanian. Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan bertujuan untuk mempermudah petani dalam memperoleh modal guna menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha pertanian. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tani padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar dan pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen atau kematian ternak. 1.1.5.4. Sarana Produksi Pertanian Sarana yang dimaksud meliputi benih/bibit, pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin (alsintan) pertanian. Benih/bibit unggul dan bermutu yang ditandai dengan sertifikasi harus mempunyai keunggulan dari sisi varietas, ketahanan terhadap hama, serta mempunyai kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Optimasi distribusi pupuk untuk meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen dan optimasi distribusi pestisida diharapkan berkontribusi kepada luas panen. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk yang dimaksud adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Sementara itu, pemanfaatan alsintan yang tepat guna diharapkan dapat membantu petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional. Alsintan yang dimaksud meliputi alsintan pra-panen dan pasca panen subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 1.1.5.5. Pengarusutamaan Gender di Sektor Pertanian Selama periode 2020-2024 Kementerian Pertanian telah melakukan beragam strategi agar pembangunan pertanian dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan. Kementan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender (PUG) mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengawasan/audit. Kegiatan di Kementerian Pertanian yang berbasis gender di antaranya kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian, serta Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS). YESS terus memperjuangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di dunia pertanian. Melalui konsep Gender Equality and Social Inclusion (GESI), program ini memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Salah satu capaiannya adalah dari target penerima manfaat YESS tahun 2023 sebanyak 66.990 orang, penerima manfaat kategori GESI untuk perempuan mencapai 26.274 orang. Kementerian Pertanian selama periode 2020-2024 telah meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebanyak 2 (dua) kali. Anugerah penghargaan level tertinggi yaitu level Mentor untuk APE 2020 dan anugerah penghargaan level Utama untuk APE 2023. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Kementan dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan kementerian, yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan pertanian. 1.1.5.6. Praktik Pertanian Berkelanjutan Praktik pertanian berkelanjutan memprioritaskan keseimbangan antara produksi pangan, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi petani, agar dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju zero waste (tidak ada yang disia- siakan). Praktik pertanian berkelanjutan di Kementerian Pertanian di antaranya Desa Organik, Pengendalian Hama Terpadu, Irigasi Hemat Air, Rotasi Tanaman, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan Climate Smart Agriculture (CSA). Pertanian berkelanjutan di Indonesia menjadi strategi penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus melestarikan sumber daya alam. Sebagai negara agraris dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan seperti degradasi lahan, penurunan kesuburan tanah, dan perubahan iklim. Praktik pertanian berkelanjutan mencakup pendekatan agroekologi, penggunaan pupuk organik, integrasi tanaman–ternak, serta diversifikasi tanaman yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Implementasi praktik pertanian berkelanjutan memerlukan sinergi antara inovasi teknologi, kearifan lokal dan dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani. Peranan pemerintah dan swasta sangat penting untuk mendukung dan menciptakan ekosistem pertanian berkelanjutan, seperti dukungan dalam pendanaan, penyiapan teknologi, proses hilirisasi produk pertanian ramah lingkungan, dan pendekatan teknologi Internet of Things (IoT) dapat mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi input sarana produksi budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 1.2 Potensi dan Permasalahan 1.2.1. Potensi Berdasarkan uraian pada sub bab 1.1, maka terdapat beberapa potensi yang meliputi kekuatan yang dimiliki Kementerian Pertanian serta peluang yang dapat dimanfaatkan Kementerian Pertanian dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. Kekuatan Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. 1.Program swasembada pangan di RPJMN 2025–2029. Komitmen Presiden dalam RPJMN 2025–2029 untuk mempercepat swasembada pangan menjadi motor utama penggerak Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan produksi, mengurangi impor, menjaga stabilitas harga, serta membuka lapangan kerja. Swasembada pangan menjadi kunci memperkuat kedaulatan pangan. Program ini mencakup intensifikasi, ekstensifikasi, modernisasi, pemanfaatan benih unggul, smart farming, dan peningkatan indeks panen. Sinergi lintas kementerian, optimalisasi KUR, serta dampak sosial bagi sekitar 40 juta pekerja sektor pertanian akan memperkuat ekonomi desa dan regenerasi petani. Di tengah krisis pangan global, upaya mewujudkan ini jadi tonggak transformasi pertanian menuju kemandirian, modernitas, dan daya saing nasional.
2. 2.Keragaman sumber daya di Indonesia. Pembangunan pertanian di Indonesia didukung dengan keragaman sumber daya, meliputi luas lahan pertanian sekitar 45 juta hektar, lahan sawah sekitar 7,38 juta hektar, beragam komoditas unggulan, serta plasma nutfah lokal yang strategis. Didukung jaringan kelembagaan yang luas (sekitar 5.700 BPP, 38.000 penyuluh) dan 40,6 juta tenaga kerja, Kementerian Pertanian berharap mampu mendorong inovasi, meningkatkan kapasitas petani, dan mengoptimalkan potensi lokal melalui pendekatan pembangunan berbasis wilayah. Selain itu, peluang ekspor senilai USD 7,44 miliar dari sawit, karet, kopi, kakao, dan komoditas unggulan lain memperkuat daya saing global. Dengan kolaborasi lintas sektor, Kementerian Pertanian berperan penting dalam transformasi pertanian menuju kemandirian, ketahanan, dan kesejahteraan rakyat.
3. 3.Akses kelembagaan organisasi Kementerian Pertanian memiliki jaringan yang tersebar di seluruh provinsi.
4. 4.Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai tahap produksi pertanian, mulai dari penyiapan benih hingga pemanenan dan pengolahan. Perempuan berpotensi dalam mengembangkan inovasi pertanian seperti pertanian organik dan diversifikasi produk pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sedangkan peluang yang dimiliki Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:
5. 1.Proyeksi FAO terkait pertumbuhan demografi dan pendapatan per kapita dunia hingga tahun 2050 memberikan beberapa peluang bagi Kementerian Pertanian, meliputi:
a.Potensi pasar ekspor Indonesia semakin terbuka seiring dengan proyeksi FAO bahwa permintaan pangan global akan meningkat 60% pada 2050. Banyak negara berkembang akan semakin bergantung pada impor pangan, sementara negara maju mengalami penurunan kapasitas produksi akibat urbanisasi dan perubahan lahan. Indonesia, dengan keanekaragaman hayati dan tren global terhadap produk sehat dan organik, memiliki peluang besar untuk mengembangkan rantai nilai dari produk pangan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah.
b.Proyeksi penurunan luas lahan pertanian subur di negara maju menyebabkan penurunan produksi pertanian pada negara tersebut. Sedangkan proyeksi pertumbuhan populasi penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan dalam negeri. Sehingga hal ini menjadi peluang pasar ekspor baru bagi komoditas pangan dan pertanian untuk beberapa komoditas utama dan strategis.
c.Jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang semakin berkurang di wilayah perdesaan pada beberapa negara berkembang menjadi peluang tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga ahli pertanian, untuk bekerja di luar negeri. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan kolaborasi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten melalui pendidikan vokasi, sertifikasi keterampilan modern, dan peningkatan kualitas penyuluhan.
d.Proyeksi peningkatan populasi akan meningkatkan demand terhadap produk pangan dan pertanian, sedangkan ketersediaan akan semakin menurun seiring berkurangnya lahan pertanian di dunia. Hal ini selain menimbulkan potensi ekspor juga berpeluang meningkatkan nilai tambah, daya saing dan harga produk ekspor pertanian Indonesia di luar negeri.
1. 2.Tren pertumbuhan usaha pertanian global berpotensi meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia. Hal ini menimbulkan peluang bagi SDM petani di Indonesia, yaitu:
a.Peluang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dalam mengembangkan usaha pertanian dari hulu ke hilir.
b.Peluang peningkatan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM pertanian nasional.
1. 3.Kemajuan teknologi digital juga menimbulkan peluang bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian Indonesia, yaitu:
a.Penerapan teknologi digital sebagai salah satu metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan SDM Pertanian.
b.Kementerian Pertanian dapat memenuhi kebutuhan sertifikasi SDM pertanian nasional melalui berbagai kerjasama berbasis pemanfatan teknologi digital.
1. 4.Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk plasma nutfah yang melimpah (mega biodiversity). Keanekaragaman hayati (biodiversity) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sejak lama telah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun. Indonesia memiliki koleksi sumber daya genetik tanaman pangan, khususnya padi sebanyak 6.330 aksesi yang tersimpan di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi dan sebanyak 3.442 aksesi di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Beberapa padi kultivar Landraces japonica dari Indonesia, yang memiliki karakter malai besar, daun besar, sistem perakaran kuat, batang tebal, dan sedikit unproductive tillers telah digunakan dalam program pemuliaan internasional.
2. 5.Selain itu, koleksi sumber daya genetik tanaman yang terdiri atas tanaman pangan lainnya, hortikultura, perkebunan, dan tanaman pakan ternak tersebar di UK/UPT di bawah Kementerian Pertanian yang berkedudukan di seluruh Indonesia, meliputi 13.481 aksesi tanaman pangan lainnya, 23.077 aksesi tanaman hortikultura, 8.541 aksesi tanaman perkebunan, dan 117 aksesi tanaman pakan ternak. Sebanyak 10.785 aksesi tanaman tersimpan dalam Bank Gen Pertanian
3. 6.Visi, Misi, dan Program Kerja Presiden pada Rancangan RPJMN tahun 2025- 2029 memberikan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu peluang:
a.Swasembada pangan menjadi salah satu fokus strategis nasional dalam mewujudkan kemandirian pangan. Oleh karena itu, seluruh K/L terkait akan terlibat bahu membahu dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden. Kementerian Pertanian otomatis akan terbantu dan mendapat banyak dukungan dari seluruh K/L terkait.
b.Pembangunan pertanian berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).
c.Modernisasi pertanian melalui penerapan Agriculture 3.0 akan membuat pertanian nasional semakin produktif dan mandiri.
d.Penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dalam meningkatkan produksi pangan asal pertanian untuk komoditas pangan prioritas (padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu dan sukun) serta komoditas pangan bergizi (misal beras, sayur dan buah, susu, karkas, dan lain- lain).
e.Sentralisasi penyuluh pertanian di bawah Kementerian Pertanian.
f.Penyuluhan pemanfaatan varietas tanaman dan benih unggul hasil penelitian.
g.Penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih melalui kerja sama dan kolaborasi dengan swasta, perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.
h.Diklat di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih.
i.Penyuluhan mengenai pengelolaan dan pengembangan usaha tani.
j.Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM pengembangan usaha tani (pengembangan akses pasar dan akses informasi).
k.Penyuluhan mengenai rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
l.Pengembangan kompetensi SDM pertanian dalam memangkas rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
m.Penyuluhan dan pengembangan kompetensi SDM pertanian dalam pemanfaatan teknologi digital and smart farming berbasis kearifan lokal dalam budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian.
n.Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang didukung melalui pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan pada kegiatan-kegiatan strategis Kementerian Pertanian.
1. 7.Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal tersebut memungkinkan mereka mengadopsi teknologi baru dan mengelola usaha pertanian dengan lebih efektif. Memberikan akses yang lebih adil kepada perempuan dan pihak yang termarjinalkan terhadap sumber daya seperti lahan, modal dan teknologi akan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan pertanian.
2. 8.Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan. Alih status penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke pusat adalah langkah strategis yang memperkuat peran Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian nasional. Perubahan ini memungkinkan koordinasi dan standarisasi penyuluhan, memperluas akses penyuluh ke pelatihan, sertifikasi, dan teknologi, serta meningkatkan kualitas pendampingan petani dalam menghadapi tantangan iklim, pasar, dan produksi. Didukung Inpres Nomor 3 tahun 2025, penyuluh kini berperan vital dalam percepatan swasembada pangan, adopsi inovasi, dan modernisasi pertanian. Harmonisasi kelembagaan dan pembiayaan juga membuka peluang peningkatan kapasitas, sarana kerja, dan kesejahteraan penyuluh. Dalam jangka panjang, alih status ini memperkuat sistem penyuluhan profesional. 1.2.2. Permasalahan Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang meliputi kelemahan yang dimiliki Kementerian Pertanian serta tantangan yang perlu dijawab Kementerian Pertanian dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. Kelemahan Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:
3. 1.Kurangnya jenis Jabatan Fungsional Teknis (JFT) Kementerian Pertanian dalam mengakomodir struktur organisasi baru.
4. 2.Beberapa area abu-abu (grey area) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti pelestarian varietas tanaman berkelanjutan dan perlindungan tanaman menggunakan pestisida, masih menjadi kegiatan lintas unit eselon I, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaannya.
5. 3.Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian. Meskipun sudah ada banyak tenaga kerja yang terlibat, jumlah dan kualitas SDM pertanian yang ada saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan baru dalam sektor pertanian yang semakin kompleks, seperti pengembangan teknologi pertanian modern, perubahan iklim, dan kebutuhan global terhadap pangan organik. Kementerian Pertanian memerlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang lebih besar dan serius, terutama dalam bidang teknologi pertanian dan analisis data.
6. 4.Koordinasi yang terkadang kurang efektif antar unit kerja. Kementerian Pertanian terdiri dari banyak unit kerja yang masing-masing memiliki fungsi yang sangat spesifik. Kadang kala, koordinasi antar unit kerja yang berbeda masih kurang berjalan efektif, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tugas atau pengambilan keputusan yang kurang sinkron. Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan atau program yang bersifat lintas sektor.
7. 5.Keberagaman program yang belum terintegrasi dengan baik. Kementerian Pertanian memiliki beragam program yang diimplementasikan di lapangan, namun masih ada tantangan dalam memastikan bahwa program-program ini terintegrasi dengan baik dan tidak berjalan secara silo. Program- program yang tidak saling terhubung bisa mengurangi dampaknya, padahal sektor pertanian membutuhkan pendekatan yang lebih holistik untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti ketahanan pangan dan perubahan iklim.
8. 6.Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang terstruktur pada program- program pembangunan pertanian. Meskipun banyak program pembangunan pertanian yang diluncurkan, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa program tersebut dievaluasi secara rutin dan hasilnya bisa diukur. Tanpa evaluasi yang efektif, sulit bagi Kementerian Pertanian untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi sektor pertanian.
9. 7.Tantangan dalam mengelola anggaran yang terbatas dengan prioritas yang beragam. Mengingat anggaran yang terbatas dan banyaknya program yang perlu didanai, Kementerian Pertanian sering kali menghadapi tantangan dalam memprioritaskan program-program yang akan memberikan dampak maksimal. Ini bisa mengarah pada ketidakseimbangan dalam alokasi dana dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Penyempurnaan dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya menjadi penting untuk menghindari ini.
10. 8.Stereotipe gender membatasi perempuan dan pihak termarjinalkan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian dan menghambat akses mereka ke sumber daya (modal, lahan dan teknologi) dan peluang. Sedangkan tantangan yang perlu dijawab Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:
11. 1.Proyeksi FAO terkait pertumbuhan demografi dan pendapatan per kapita dunia hingga tahun 2050 memberikan beberapa tantangan bagi Kementerian Pertanian, meliputi:
a.Peningkatan demand pangan nasional membutuhkan peningkatan produksi komoditas pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan import terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan utama dan prioritas dalam negeri seperti padi, jagung, kedelai, daging, susu, telur, bawang, cabai, tebu, dan lain-lain.
b.Peningkatan kebutuhan produksi pertanian akan meningkatkan kebutuhan lahan pertanian. Alih fungsi lahan masih menjadi masalah serius dalam pengelolaan lahan pertanian. Selain itu, tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan masih menjadi masalah nasional yang diharapkan dapat diselesaikan melalui reformasi agraria berkelanjutan.
c.Peningkatan kebutuhan produksi pertanian juga akan meningkatkan kebutuhan pengairan lahan pertanian. Ketersediaan sumber daya air pertanian yang semakin berkurang membutuhkan upaya khusus agar lahan pertanian mendapatkan air yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai produksi yang ditargetkan. Data Kementerian PUPR menunjukkan sekitar 52% jaringan irigasi teknis di Indonesia dalam kondisi rusak ringan sampai berat, sehingga mengurangi efisiensi pengairan. Dengan perubahan iklim, ketersediaan air semakin tidak menentu, sehingga diperlukan peningkatan efisiensi penggunaan air dan pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih baik.
d.Perubahan iklim ekstrem menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi target luas panen dalam mencapai produksi pertanian yang diharapkan. Peramalan iklim yang akurat serta upaya lain diperlukan dalam menciptakan tanaman yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim ekstrem tersebut. Badan Meteorologi Dunia (WMO) melaporkan bahwa suhu global terus meningkat, dan Indonesia diprediksi mengalami peningkatan suhu rata-rata 0,8–1,4°C pada 2050. Dampaknya mencakup perubahan pola hujan, peningkatan kejadian kekeringan, banjir, serangan hama, dan penyakit tanaman yang makin sulit diprediksi. Ini menuntut pengembangan varietas tahan iklim ekstrem dan sistem peringatan dini yang lebih canggih.
e.Potensi penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di wilayah perdesaan.
1. 2.Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dan berpotensi menghambat pembangunan pertanian pada Renstra Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:
a.IKSS 6 “Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis” tidak tercapai sesuai target yang ditentukan pada tahun 2022 dan tahun 2023, walaupun masih dalam batas toleransi 5%. Pada tahun 2022 capaian kinerja IKSS 6 sebesar 99,42% dimana target yang ditetapkan sebesar 80,5% sedangkan realisasi kinerja sebesar 80,03%. Target tahun 2022 ini sama dengan target tahun 2021, dimana kinerja tahun 2021 tercapai sesuai target. Sedangkan tahun 2023 pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 99,47%, dimana target yang ditetapkan sebesar 81% dan hanya tercapai 80,57%. Berdasarkan realisasi kinerja terhadap target tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja IKSS 6 tahun 2022 dan tahun 2023 cenderung stagnan, sehingga perlu ada peningkatan kinerja pada Renstra periode berikutnya.
b.IKSS 17 “Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian”, tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2020 hingga tahun
1. 2023.Target tahun 2021 sebesar 79,76% dan tercapai sebesar 79,05%. Target tahun 2021 sebesar 80,71% dan tercapai sebesar 79,4%. Target tahun 2022 sebesar 81,46% dan tercapai sebesar 79,4%. Sedangkan target tahun 2023 sebesar 82,21% hanya tercapai sebesar 79,64%. Realisasi kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian” tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak mencapai 80%, cenderung stagnan antara 79,05% hingga 79,64%. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian dan Kementerian Pertanian perlu merumuskan terobosan kreatif agar target RB dapat tercapai melebihi 80%.
c.Penyuluh pertanian menjadi tanggung jawab Pemda, namun belum semua Pemda memiliki perhatian bahkan menganggap pertanian bukan prioritas. Hal ini menyebabkan produksi pertanian di beberapa wilayah tidak optimal dikarenakan pengembangan SDM pertanian, khususnya pengembangan penyuluh di daerah tidak merata. Ketimpangan kesejahteraan penyuluh antar daerah juga berpotensi terjadi di masa yang akan datang, dimana tidak semua daerah memiliki perhatian yang sama terhadap pembangunan pertanian di wilayahnya.
d.Ketersediaan peralatan dan infrastruktur penyuluhan di Balai Penyuluhan belum optimal, sehingga proses pengembangan dan adopsi teknologi pertanian menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung penyuluhan.
e.Adanya keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan lain dalam pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani. Selain itu, KEP belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lain karena keterbatasan akses sumber informasi, teknologi dan pasar. Hal ini menyebabkan pengembangan usaha tani nasional menjadi terhambat dan cenderung stagnan.
1. 3.Sumber Daya Alam Terbatas Luas baku sawah Indonesia berkurang dari sekitar 8,1 juta ha (2013) menjadi 7,4 juta ha (2021). Konversi lahan sawah irigasi juga menjadi masalah karena luas lahan sawah terus berkurang, meskipun ada pencetakan sawah baru. Penurunan kualitas tanah akibat erosi, degradasi, dan penggunaan pupuk kimia yang tidak berimbang juga menurunkan produktivitas jangka panjang. Perlu upaya intensifikasi berkelanjutan dan penggunaan teknologi konservasi tanah.
2. 4.Rantai Distribusi Panjang Distribusi produk pertanian di Indonesia melibatkan hingga 5–7 rantai perantara dari petani ke konsumen akhir, yang sering kali menyebabkan harga melambung 2–3 kali lipat di tingkat konsumen. Hal ini merugikan petani, rantai pasok panjang dan tidak efisien menyebabkan hilang nilai tambah hasil panen dan mengurangi daya saing produk lokal.
3. 5.Kehilangan Hasil Panen FAO memperkirakan kehilangan hasil panen di Indonesia mencapai 20– 30% untuk komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan, serta sekitar 10–20% untuk beras. Penyebabnya antara lain infrastruktur pascapanen yang minim, kurangnya fasilitas penyimpanan dingin, dan lemahnya akses pasar.
4. 6.Penetrasi Produk Impor Volume impor pangan Indonesia pada 2023 mencapai lebih dari USD 22 miliar, dengan kontribusi besar dari komoditas seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan daging. Produk-produk impor yang sering kali lebih murah dan stabil pasokan dapat menurunkan daya saing produk lokal dan membuat petani sulit bersaing.
5. 7.Kerusakan Lingkungan Deforestasi di Indonesia, menurut Global Forest Watch, mencapai 1,1 juta hektar pada 2021, sebagian besar untuk ekspansi perkebunan. Praktik pertanian intensif juga menyebabkan degradasi lahan, penurunan biodiversitas, dan polusi air, dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas, yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian.
6. 8.Masalah Manajemen Sebagian besar petani kecil kurang memiliki kemampuan manajerial, baik dalam pencatatan keuangan, pengelolaan usaha, maupun pemasaran. Survei Kementan (2022) menunjukkan hanya sekitar 20% kelompok tani aktif memiliki rencana usaha yang jelas. Kondisi ini bisa mengurangi efisiensi dan produksi.
7. 9.Produktivitas Rendah Produktivitas padi di Indonesia rata-rata 5,2 ton/ha, lebih rendah dibandingkan Vietnam (5,9 ton/ha) dan Tiongkok (6,9 ton/ha). Produktivitas kedelai nasional sekitar 1,5 ton/ha, jauh di bawah potensi hasil optimal yang bisa mencapai 2,5–3 ton/ha. Rendahnya produktivitas ini menjadi hambatan besar dalam meningkatkan daya saing.
8. 10.Usaha Tani Skala Kecil Sekitar 93% petani Indonesia menggarap lahan kurang dari 0,5 ha (BPS, 2021), yang membatasi kemampuan mereka untuk mengakses teknologi modern, permodalan, pengetahuan dan pemasaran yang lebih luas. Usaha tani skala kecil rentan terhadap guncangan pasar dan perubahan iklim, yang selanjutnya memengaruhi produktivitas dan daya saing produk yang dihasilkan.
9. 11.Adopsi teknologi dan informasi Tingkat adopsi teknologi modern oleh petani masih rendah, baik dari sisi pemahaman maupun penguasaan, sehingga mayoritas petani masih mengandalkan cara-cara tradisional dan berskala rumah tangga. Teknologi seperti irigasi presisi, drone pemantau lahan, aplikasi cuaca, dan alat pengolahan pasca panen terbukti mampu meningkatkan produktivitas hingga 20–30%. Rendahnya literasi digital, kurangnya pelatihan, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital di perdesaan menjadi hambatan utama dalam mempercepat transformasi menuju pertanian modern dan korporasi petani. Kecepatan beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru dan perubahan dinamika pasar global, terutama terkait dengan keberlanjutan dan ketahanan pangan sangat diperlukan. Lambatnya adopsi teknologi baru atau kesulitan dalam melakukan perubahan kebijakan yang sesuai dengan perubahan pasar dapat menghambat daya saing produk pertanian Indonesia.
10. 12.Kelembagaan petani Sebagian besar petani di Indonesia masih bekerja secara individual tanpa tergabung dalam kelembagaan seperti koperasi, gapoktan, atau badan usaha milik petani yang kuat. Padahal, kelembagaan berperan penting dalam konsolidasi usaha, penguatan posisi tawar, akses modal, serta efisiensi distribusi input dan hasil panen. Saat ini, kelembagaan petani yang efektif masih terbatas, sehingga banyak potensi kolektif yang tidak tergarap maksimal dan petani sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
11. 13.Penurunan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Jumlah petani di Indonesia terus menurun, terutama di kalangan generasi muda. Data Sakernas BPS menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, proporsi tenaga kerja muda di sektor pertanian turun lebih dari 30%. Salah satu penyebab utamanya adalah persepsi atau mindset terhadap pekerjaan tani yang dianggap kurang menjanjikan, penuh risiko, dan tidak bergengsi. Urbanisasi juga memperparah kondisi ini, dengan banyak pemuda desa memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor lain yang dinilai lebih stabil dan berpendapatan lebih baik. Hal ini menimbulkan ancaman regenerasi petani dan berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi pertanian nasional.
12. 14.Keterbatasan peralatan dan infrastruktur penyuluhan Ketersediaan peralatan dan infrastruktur di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) masih jauh dari optimal. Banyak BPP yang kekurangan sarana seperti alat peraga, perangkat teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga proses penyampaian materi penyuluhan dan adopsi teknologi pertanian tidak berjalan maksimal. Keterbatasan ini berdampak langsung pada rendahnya pemahaman dan penerapan teknologi oleh petani di lapangan.
13. 15.Keterbatasan kapasitas kelembagaan ekonomi petani (KEP) Masih terdapat keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan dalam membentuk serta mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). KEP juga sering kali belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena minimnya akses terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan, dan jejaring usaha. Kondisi ini menyebabkan pengembangan usaha tani nasional berjalan lambat, kurang terkoordinasi, dan sulit tumbuh menjadi usaha yang berdaya saing tinggi. "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" Visi ini memiliki makna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah: "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Secara detail, makna Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini dapat diuraikan sebagai berikut: • Pertanian Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. • Pertanian Maju Pertanian maju bermakna bahwa pertanian Indonesia akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian. • Pertanian Berkelanjutan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 Bab I, Pasal 1, angka 1 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktik pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan. • Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:
14. 1.Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
15. 2.Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
16. 3.Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
17. 4.Kesehatan rakyat (one health) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan. 2.2. Misi Kementerian Pertanian Presiden periode 2025-2029 memiliki 8 (delapan) Misi atau yang dikenal dengan istilah "Asta Cita" dalam mewujudkan Visi Indonesia tahun 2025-
18. 2029.Asta Cita Presiden periode 2025-2029 adalah:
19. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
20. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
21. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
22. 4.Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
23. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
24. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
25. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
26. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden. Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut adalah:
27. 1.Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kesejahteraan petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.
28. 2.Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas nasional, maupun prioritas Kementerian Pertanian.
29. 3.Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu: o Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian. o Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani. o Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT).
30. 4.Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia Misi ini menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat memengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah Monkeypox (Mpox), Rabies, Antraks, Flu Burung dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisasi dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.
31. 5.Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementerian Pertanian dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. 2.3. Tujuan Kementerian Pertanian Visi dan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 akan menjadi arah strategis (strategic direction) pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan strategis atau destination statement merupakan penjabaran visi dengan mempertimbangkan misi Kementerian Pertanian. Sehingga, Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi Kementerian Pertanian. Tujuan dipetakan berdasarkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2029. Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:
32. 1.Tujuan 1: Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tujuan ini merupakan peran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan kesejahteraan petani diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu: • IT.1: Indeks Kesejahteraan Petani
33. 2.Tujuan 2: Terwujudnya Kemandirian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas Tujuan 2 ini adalah terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas, dimana sebagian besar produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Penerapan sistem budidaya pertanian berkelanjutan memastikan produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek, namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan pangan di masa yang akan datang, khususnya dalam mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan akan melanda dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional ekonomi sirkular dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tujuan ini memiliki 4 (empat) Indikator Tujuan (IT), yaitu: • IT.2: Indeks swasembada pangan prioritas • IT.3: Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan • IT.4: Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian • IT.5: Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian
34. 3.Tujuan 3: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian bagi Rakyat Tujuan 3 adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat. Komoditas pertanian yang dihasilkan harus bernilai tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian tersebut dan meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai pertanian, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu: • IT.6 : Persentase peningkatan pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energi • IT.7: Pertumbuhan PDB tanaman Perkebunan • IT.8: Pertumbuhan PDB tanaman Hortikultura
35. 4.Tujuan 4: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dari Akibat dan Dampak Penyakit Hewan serta Penyakit Bawaan Pangan Tujuan 4 adalah meningkatnya kesehatan masyarakat dari akibat dan dampak penyakit hewan serta penyakit bawaan pangan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak kepada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti Rabies, Monkeypox, Antraks, Flu Burung, dan lain sebagainya, memengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Untuk itu maka dibutuhkan penerapan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan, mencegah dampak penyakit hewan kepada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT) 9. Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner.
36. 5.Tujuan 5: Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel dan Profesional. Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) merupakan upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat makro, meso maupun mikro. Tujuan 5 Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional, merupakan upaya reformasi birokrasi tingkat mikro (K/L) dalam membentuk birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT)10. Persentase Peningkatan Nilai RB Kementerian Pertanian. 2.4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian merupakan standar kinerja Kementerian Pertanian di tingkat Kementerian dalam mewujudkan pembangunan nasional. SS Kementerian Pertanian dibentuk berdasarkan Tujuan Kementerian Pertanian serta outcome akhir (final outcome) yang ingin dicapai Kementerian Pertanian. SS Kementerian Pertanian sejatinya merupakan Critical Success Factor (CSF) atas outcome akhir (final outcome) yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional terkait dengan pertanian. Outcome akhir (final outcome) beserta CSF nya dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 2. 1 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 1 Indikator Kinerja (IK): • IK.1.1.a. : Nilai Tukar Usaha Tani (NTUP) • IK.1.1.b : Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Final Outcome 1 FO 1. “Meningkatnya Kesejahteraan Petani” Indikator Kinerja (IK): • IK.1. : Indeks Kesejahteraan Petani Intermediate Outcome (Int.0) 1.1 “Meningkatnya Pendapatan Petani” Outcome akhir (final outcome) 1 (FO.1) adalah meningkatnya kesejahteraan petani, dengan indikator kinerja IK.1 Indeks Kesejahteraan Petani. CSF dalam mewujudkan FO.1 ini adalah Intermediate Outcome (Int.O) 1.1, yaitu Meningkatnya pendapatan petani, dengan 2 (dua) indikator kinerja, meliputi: • Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.a: Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). • Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.b: Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kesejahteraan petani merupakan salah satu hasil akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian, dimana langkah kritis keberhasilan yang perlu diwujudkan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan petani adalah dengan meningkatnya pendapatan petani. Hal ini karena salah satu faktor yang menunjang kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan. Selanjutnya outcome akhir (final outcome) 2 (FO.2) dapat digambarkan berikut ini. Gambar 2. 2 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 2 Outcome akhir kedua (FO.2) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya kemandirian pangan asal pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 2 adalah IK.2.a: Indeks swasembada pangan prioritas, IK 2.b: Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan IK 2.c: Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian, IK 2.d: Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian. CSF dari FO.2 ini, yaitu: • Intermediate Outcome (Int.O) 2.1: Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas Kemandirian pangan merupakan kemampuan bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dari produksi dalam negeri. Oleh karena itu, terdapat hal kritis dalam mewujudkan kemandirian pangan, yaitu terwujudnya swasembada pangan. Swasembada pangan mengukur sebagian besar kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari produksi pangan dalam negeri. Selanjutnya outcome akhir (final outcome) 3 (FO.3) dapat digambarkan berikut ini. Final Outcome 2 FO 2. “Terwujudnya Kemandirian Pangan asal Pertanian” Indikator Kinerja (IK): IK.2.a: Indeks swasembada pangan prioritas IK 2.b: Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan IK 2.c: Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian IK 2.d: Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian Intermediate Outcome (Int.0) 2.1 Terwujudnya Swasembada Pangan Asal Pertanian Berkelanjutan Indikator Kinerja (IK): IK2.2 : Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas Gambar 2. 3 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 3 Outcome akhir ketiga (FO.3) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap PDB Indonesia, dengan Indikator Kinerja (IK) 3 Persentase kontribusi ekspor produk pangan asal pertanian terhadap PDB. Kinerja dan indikator kinerja ini mengukur seberapa besar kontribusi ekspor produk pangan dan pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). CSF dari FO.3 ini terdiri dari 2 (dua) CSF, yaitu: • Intermediate Outcome (Int.O) 3.1 Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 3.1 market share produk ekspor pertanian. • Intermediate Outcome (Int.O) 3.2 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, dengan Indikator Kinerja (IK) 3.2 Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan. Kontribusi ekspor produk pangan asal pertanian dapat meningkat melalui 2 (dua) langkah kritis keberhasilan, yaitu peningkatan pangsa pasar dan hilirisasi (termasuk kualitas) produk pangan asal pertanian. Ketersediaan produk pertanian unggulan berkualitas hasil hilirisasi akan dapat meningkatkan nilai tambah dan berpotensi meningkatkan daya saing. Sehingga, dengan ketersediaan akses pasar yang potensial, maka volume ekspor akan dapat meningkat sehingga meningkatkan kontribusi ekspor sektor pertanian. Selanjutnya outcome akhir (final outcome) 4 (FO.4) dapat digambarkan berikut ini. Gambar 2. 4 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 4 Outcome akhir keempat (FO.4) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya ketahanan energi nasional, dengan Indikator Kinerja (IK) 4 adalah Indeks ketahanan energi nasional. FO.4 sebenarnya merupakan outcome akhir dari sektor energi, khususnya terkait dengan ketersediaan energi non fosil dalam menjawab tantangan Final Outcome 4 FO.4. Terwujudnya ketahanan energi nasional” Indikator Kinerja (IK): IK..4 : Indeks Ketahanan Energi Nasional Intermediate Outcome (Int.O) 4.1 Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku Bio Energi dari Sektor Pertanian Indikator Kinerja (IK): IK.4.1 : Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi Final Outcome 3 FO 3. “Terwujudnya kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap PDB Indonesia” Indikator Kinerja (IK): IK.3.1: persentase peningkatan pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energi IK 3.2: Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan IK 3.3: Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura Intermediate Outcome (Int.0) 3.1 “Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian” Indikator Kinerja (IK): IK.3.1: Market share produk ekspor pertanian Intermediate Outcome (Int.0) 3.2 “Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan” Indikator Kinerja (IK): IK.3.2: Indeks Hilirisasi komoditas pertanian Unggulan krisis energi ke depan. Namun, bahan baku yang dibutuhkan dalam mewujudkan kedaulatan energi tersebut berasal dari komoditas pertanian, yaitu kelapa sawit untuk bahan baku Bio Diesel dan Bio Avtur, serta beberapa komoditas pertanian lainnya, sebagai bahan baku Bio-Ethanol. Sehingga, CSF dari FO.4 ini adalah Intermediate Outcome (Int.O) 4.1 Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 4.1 Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi. Selanjutnya outcome akhir (final outcome) 5 (FO.5) dapat digambarkan berikut ini. Gambar 2. 5 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 5 Outcome akhir kelima (FO.5) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Meningkatnya kesehatan masyarakat Indonesia, dengan Indikator Kinerja (IK) 5.1 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner yang melekat pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) akan terus berupaya dalam meningkatkan kesehatan hewan dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit hewan yang berdampak terhadap manusia. Selain itu, Kementerian Pertanian juga berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dari dampak penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat untuk semua (one health). Intermediate Outcome (Int.O) yang merupakan CSF dari FO.5 ini adalah Int.O 5.1 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia, dengan Indikator Kinerja (IK) 5.1 Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia. Selanjutnya outcome akhir (final outcome) 6 (FO.6) dapat digambarkan berikut ini. Gambar 2. 6 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 6 Outcome akhir keenam (FO.6) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) 6 Persentase Peningkatan Nilai RB Kementerian Pertanian. Seperti telah diuraikan sebelumnya, RB merupakan upaya seluruh Final Outcome 5 FO.5 Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Indonesia Indikator Kinerja (IK): • IK..5 : Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner Intermediate Outcome (Int.O) 5.1 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia Indikator Kinerja (IK): • IK.5.1 : Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia Final Outcome 6 FO 6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional Indikator Kinerja (IK): • IK..6 : Persentase Peningkatan Nilai RB Kementerian Pertanian Intermediate Outcome 6.1 CSF 6.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi Indikator Kinerja (IK): • IK.6.: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) yang dilakukan serempak setiap tahun. Untuk itu, maka langkah kritis dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) adalah terwujudnya RB Kementerian Pertanian sesuai target yang dicanangkan. CSF untuk FO.6 ini adalah Int.O.6.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi dengan Indikator Kinerja (IK) 6.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan CSF pada masing-masing FO.1, FO.2, FO.3, FO.4, FO.5 dan FO.6 yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diterjemahkan Intermediate Outcome (Int.O) beserta indikator kinerjanya menjadi SS dan IKSS yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini. Tabel 2. 1 Penerjemahan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS.1 Meningkatnya pendapatan petani IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan SS.2 Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas SS.3 Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian IKSS 3.1 Market share produk ekspor pertanian SS.4 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan IKSS 4.1 Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan SS.5 Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian IKSS 5.1 Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi SS.6 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia IKSS 6.1 Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia SS.7 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi IKSS 7.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini kemudian diturunkan (cascading) menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hingga Output yang menjadi dasar dalam penentuan Kriteria Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). Cascading kinerja ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Detail pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi dokumen perencanaan untuk SP, IKP, SK, IKK dan Output disajikan dalam Lampiran 5. 2.4.1.1. Manajemen Risiko Pembangunan Pertanian Untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2025–2029, Kementerian Pertanian menerapkan pendekatan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui pendekatan ini, potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan penyusunan langkah mitigasi yang tepat dan terukur. Pada periode 2025-2029, penerapan manajemen risiko difokuskan pada program-program prioritas Kementerian Pertanian yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN, seperti: Program Swasembada Pangan, Peningkatan Produksi Daging dan Susu Sapi, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), dan Hilirisasi. Selain pemetaan risiko pada Proyek Strategis Nasional (PSN), dilakukan pula identifikasi risiko secara menyeluruh berdasarkan sasaran strategis kementerian yang telah ditetapkan. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target-target PSN maupun sasaran strategis kementerian. Manajemen risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi, analisis, perlakuan (mitigasi), serta pemantauan yang terintegrasi dalam siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hasil identifikasi risiko berdasarkan sasaran strategis menunjukkan enam kelompok risiko utama yang perlu menjadi perhatian pada periode 2025–2029, sebagai berikut: • Risiko Produksi dan Ketahanan Pangan Perubahan iklim, kekeringan, banjir, serta serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan menular strategis berpotensi menurunkan produksi dan mengganggu stabilitas pasokan pangan. Perlakuan (mitigasi) dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas surveilans dan laboratorium veteriner, pengembangan varietas tahan cekaman iklim, serta penerapan teknologi budidaya adaptif dan ramah lingkungan. • Risiko Ketersediaan dan Akses Input Produksi Fluktuasi harga pupuk, benih, dan pestisida di pasar global serta ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan margin usaha tani. Distribusi input yang belum merata juga berisiko menunda masa tanam. Mitigasi ditempuh melalui penguatan sistem distribusi berbasis digital, pengembangan industri input dalam negeri, dan koordinasi kebijakan subsidi serta bantuan sarana produksi dengan kementerian terkait. • Risiko Kelembagaan, SDM, dan Kapasitas Daerah Keterbatasan kompetensi SDM pertanian dan kelembagaan petani masih menjadi kendala dalam implementasi program. Kapasitas penyuluh di beberapa daerah belum merata, sementara kelembagaan petani belum sepenuhnya berorientasi bisnis. Mitigasi dilakukan melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, penguatan kelembagaan ekonomi petani, serta pemanfaatan sistem informasi dan monitoring digital untuk percepatan transfer pengetahuan. • Risiko Infrastruktur dan Pembiayaan Pertanian Sebagian infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan sarana pascapanen masih terbatas. Walaupun alokasi anggaran Kementerian Pertanian menunjukkan tren peningkatan, kebutuhan pengembangan infrastruktur di lapangan tetap tinggi. Mitigasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan alsintan, serta perluasan kerja sama pembiayaan dan kemitraan swasta. • Risiko Pasar dan Nilai Tambah Produk Pertanian Fluktuasi harga komoditas dan keterbatasan kapasitas hilirisasi menurunkan daya saing dan pendapatan petani. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya integrasi rantai pasok dan keterbatasan diversifikasi produk olahan. Mitigasi diarahkan pada penguatan sistem informasi pasar, pengembangan kemitraan petani dan industri, peningkatan kapasitas pengolahan dan pascapanen, serta pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) berorientasi nilai tambah dan ekspor. • Risiko Tata Kelola, Kepatuhan, dan Pengelolaan Aset Risiko pada aspek tata kelola mencakup potensi ketidaktepatan sasaran bantuan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan, serta kelemahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Risiko ini berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas program. Mitigasi dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan audit berbasis risiko, digitalisasi pemantauan bantuan, serta peningkatan tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset pertanian. Melalui penerapan manajemen risiko yang adaptif dan terintegrasi dalam sistem perencanaan serta penganggaran, Kementerian Pertanian berkomitmen memperkuat ketahanan sektor pertanian terhadap berbagai tantangan internal maupun eksternal. Pendekatan ini memastikan setiap risiko dikelola secara proaktif, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, akuntabel, serta mendukung terwujudnya sistem pertanian nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pemetaan risiko dalam rangka pencapaian target-target PSN dan sasaran strategis kementerian dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4. Berdasarkan Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan (Asta Cita). Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, atau dikenal dengan istilah Trisula Pembangunan. Trisula pembangunan tersebut akan terwujud jika didukung oleh pondasi pembangunan berupa stabilitas, hukum, pemerintah digital dan reformasi birokrasi. Kementerian Pertanian mendukung Prioritas Nasional (PN) 2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru); PN 3 (Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi); PN 4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas); PN 5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri); PN 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan); PN 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan); dan PN 8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur). Dari PN tersebut, Kementerian Pertanian berkontribusi secara langsung terhadap pelaksanaan PN 2, PN 3 dan PN 5. Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 2 terkait dengan pencapaian Swasembada Pangan maupun berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi dalam mewujudkan Swasembada Energi. Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 3 melalui pelaksanaan brigade pangan yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru di bidang budidaya pertanian. Sedangkan kontribusi Kementerian Pertanian dalam PN 5 adalah melalui hilirisasi komoditas pertanian. Prioritas Nasional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional yaitu Program Hasil Terbaik Cepat (quick wins) sebagai berikut. Gambar 3. 1 Program Terbaik Cepat terkait Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian berkontribusi terhadap Program Hasil Terbaik Cepat nomor 1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima). Kontribusi untuk Program Hasil Terbaik Cepat nomor 1 (satu) melalui produksi pangan asal pertanian. Kontribusi untuk Program Hasil Terbaik Cepat nomor 3 (tiga) melalui peningkatan produktivitas. Kontribusi terhadap jaminan kesejahteraan sosial melalui kredit usaha untuk mendukung dalam menghilangkan kemiskinan absolut. Detail masing-masing kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.1 Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
37. 1.Produksi pangan asal pertanian bergizi
38. 2.Produksi Susu Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
39. 3.Swasembada Pangan Padi, Jagung, Kedelai, Singkong, dan Tebu
40. 4.Peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan Padi, Jagung, Kedelai, Singkong, Tebu, dan Sagu Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
41. 5.Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 (lima) kontribusi Kementerian Pertanian untuk Program Hasil Terbaik Cepat. Berikutnya yaitu program prioritas dengan orientasi jangka menengah. Terdapat sebanyak 17 Program Prioritas Presiden, sebanyak 3 (tiga) diantaranya terkait dengan pertanian sebagai berikut. Gambar 3. 2 Program Prioritas Presiden terkait Pertanian Berdasarkan gambar di atas, Kementerian Pertanian berkontribusi untuk mewujudkan swasembada pangan, energi dan air; menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani; serta pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya. Pemetaan kontribusi Kementerian Pertanian terhadap ketiga program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 2 Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Prioritas PROGRAM PRIORITAS KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
42. 1.Swasembada Pangan
43. 2.KSPP: Padi, Jagung, Hortikultura
44. 3.Tambahan luas panen tanaman pangan minimal 4 Juta ha tercapai tahun 2029 Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
45. 4.Menjamin ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih dan pestisida kepada Petani → Meningkatkan produksi dan produktivitas Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota Inovatif-Karakteristik- Mandiri lainnya
46. 5.Program Kredit Usaha Tani: Peternakan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat. Berdasarkan tabel di atas, berhasil dipetakan sebanyak 5 (lima) kontribusi Kementerian Pertanian terhadap program prioritas nasional. Masing-masing program prioritas tersebut dijabarkan menjadi program kerja. Berdasarkan hasil analisis, berikut program kerja terkait swasembada pangan. ▪ Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN ▪ Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru ▪ Menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN holding pangan ID FOOD, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen ▪ Menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani ▪ Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian ▪ Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian ▪ Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian. Berdasarkan Rancangan RPJMN tahun 2025-2029, sasaran dan intervensi program swasembada pangan dalam Kerangka Prioritas Nasional 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah) Gambar 3. 3 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Pangan Berdasarkan kerangka di atas, dapat dilihat bahwa prioritas nasional swasembada pangan dilakukan dalam mewujudkan beberapa sasaran, yaitu: - Meningkatkan ketahanan pangan Kontribusi Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memastikan swasembada pangan dapat terwujud. Ketersediaan komoditas pangan strategis diprioritaskan berdasarkan konsumsi masyarakat, sehingga dapat memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi dari produksi dalam negeri. - Memastikan kecukupan konsumsi pangan nasional Ketersediaan pangan yang diupayakan sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia akan memastikan kecukupan pangan nasional, sehingga akan menurunkan angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Selain itu, kandungan gizi yang tersedia dalam setiap komoditas pangan juga menjadi perhatian sehingga masyarakat dapat mengonsumsi pangan bergizi yang beraneka ragam. - Meningkatkan produksi pangan Kementerian Pertanian akan berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan produksi pangan, khususnya komoditas pangan strategis nasional. Peningkatan produksi dilakukan baik dengan meningkatkan produktivitas dan potensi produksi, luas panen, memastikan tanaman yang tahan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, khususnya iklim ekstrim, ternak yang tahan terhadap penyakit hewan hingga memastikan optimalnya indeks pertanaman serta ketersediaan benih/bibit, pupuk, pestisida, lahan, air maupun prasarana dan sarana pertanian lainnya. - Mengurangi impor pangan Upaya Kementerian Pertanian dalam memastikan kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri terpenuhi melalui produksi dalam negeri secara otomatis akan dapat mengurangi impor. Kualitas pangan yang dihasilkan menjadi tantangan untuk memastikan komoditas pertanian yang dihasilkan bermutu dan aman untuk dikonsumsi. - Meningkatkan kesejahteraan petani Kesejahteraan petani menjadi salah satu highlight nasional dan salah satu fokus Presiden di bidang pertanian. Seluruh upaya yang dilakukan dan telah dijelaskan sebelumnya tentunya akan memengaruhi kesejahteraan petani, terutama peningkatan nilai tukar petani. Sedangkan kerangka program prioritas swasembada energi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah) Gambar 3. 4 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi Kementerian Pertanian hanya berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi berupa bahan baku Bio-Avtur, Bio-Diesel maupun Bio-Ethanol dalam mewujudkan swasembada energi. Kerangka ini secara detail akan dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan sasaran dan intervensi Hilirisasi dan Industrialisasi dalam Kerangka Prioritas Nasional 5 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah) Gambar 3. 5 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi Berdasarkan kerangka di atas, dapat dilihat bahwa prioritas nasional Hilirisasi dan Industrialisasi dilakukan dalam mewujudkan sasaran utama Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan. Kontribusi Kementerian Pertanian dalam bentuk intervensi pengembangan hilirisasi kelapa sawit dan pengembangan hilirisasi kelapa. Dalam rangka mendukung agenda hilirisasi nasional sebagaimana diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kementerian Pertanian menempatkan hilirisasi komoditas pertanian sebagai salah satu prioritas strategis pembangunan sektor pertanian lima tahun ke depan. Hilirisasi di sektor pertanian tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk primer, tetapi juga sebagai langkah transformasi struktural menuju pertanian yang modern, berbasis industri, dan berdaya saing global. Kebijakan hilirisasi nasional menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan, penguatan keterkaitan antar sektor (on farm–off farm), serta peningkatan ekspor berbasis produk olahan. Menyikapi arah kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian akan mendorong hilirisasi secara lebih terstruktur dan terfokus pada komoditas strategis yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang kuat, baik di dalam maupun luar negeri. Komoditas prioritas dalam kebijakan hilirisasi Kementerian Pertanian 2025–2029 meliputi: ayam, kelapa dalam, jambu mete, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, lada, ubi kayu, bawang putih, kapas, kacang tanah dan kacang hijau. Penyediaan cold chain juga dirancang sebagai bagian dari upaya hilirisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menjaga kualitas produk pertanian selama proses transportasi, penyimpanan dan distribusi. Selain itu, RPJMN juga mencantumkan Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional yang merupakan implementasi dari program hasil terbaik cepat mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah) Gambar 3. 6 Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional Baik sasaran, indikator maupun indikasi highlight intervensi sesuai kewenangan Kementerian Pertanian telah dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan dalam pohon kinerja pada Bab II maupun kerangka kinerja dan pendanaan pada BAB IV. Selain itu, indikasi lokasi prioritas juga telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan Kementerian Pertanian berdasarkan prioritas. Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan beberapa indikasi highlight intervensi pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya. RPJMN tahun 2025-2029 juga memuat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat digambarkan sebagai berikut: Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah) Gambar 3. 7 Proyek Strategis Nasional (PSN) lingkup Pangan dan Pertanian Berdasarkan gambar tersebut, PSN dalam RPJMN 2025-2029 lingkup pangan dan pertanian adalah: - Pengembangan lumbung pangan - Peningkatan produksi daging sapi dan susu sapi - Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong dalam PSN Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu Selain PSN yang sudah tercantum di dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Pertanian juga akan mengusulkan PSN lainnya dalam rangka mendukung peningkatan produksi untuk pencapaian swasembada pangan dan hilirisasi produk pertanian. RPJMN Tahun 2025-2029 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh non state actors. (i) Gender dan Inklusi Sosial Berdasarkan RPJMN 2025-2029, upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan lnklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Strategi PUG dan lnklusi sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh dari semua Prioritas Nasional (PN) maupun non-PN untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, yang didahului dengan proses: (a) analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender strategis di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe) menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan data lainnya yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif; (b) analisis faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender di ranah keluarga, masyarakat, dan pemerintah; dan (c) penyusunan rencana aksi/intervensi beserta identifikasi institusi yang relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut. Selanjutnya dalam rangka memastikan konvergensi upaya pencapaian target kesetaraan gender disusun strategi nasional/rencana aksi/dokumen kebijakan strategis lainnya di tingkat pusat dan daerah. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi Gender dan Inklusi Sosial yaitu: (a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK); (b) Indeks Perlindungan Anak (IPA); (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP); (d) Indeks Ketimpangan Gender (IKG); (e) Indeks Pembangunan Gender; (f) Mobilitas Penduduk Lanjut Usia; (g) Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas. Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian;

(2)berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan (tagging) anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan Kementerian Pertanian lainnya, seperti penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian, dukungan peningkatan kapasitas dan bantuan alat dan bahan bagi perempuan petani. (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam RPJMN 2025-2029 disebutkan bahwa, pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (a) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (b) mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam RPJMN dan RPJMD; (c) penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah, dan penguatan kolaborasi multi-pihak; (d) pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (e) inklusi sosial dan keberlanjutan. Semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan. Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam pencapaian banyak tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, pelestarian lingkungan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, arah kebijakan pertanian difokuskan pada pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Arah kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan bertujuan menciptakan pertanian yang produktif, inklusif, tangguh, dan ramah lingkungan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs. Pendekatan ini memerlukan sinergi antara kebijakan nasional, peran masyarakat, teknologi, dan keberpihakan terhadap petani kecil. Arah kebijakan pembangunan pertanian yang mendukung SDGs antara lain: (a) Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui peningkatkan produksi pangan pokok secara berkelanjutan; diversifikasi pangan lokal dan pengembangan pertanian berbasis komoditas unggulan; serta penguatan cadangan pangan dan distribusi yang merata. (b) Pengentasan Kemiskinan Petani melalui peningkatan akses petani terhadap modal, pasar, teknologi, dan informasi; mendorong pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri; serta perlindungan harga dan jaminan usaha tani. (c) Pertanian Ramah Lingkungan dan Tanggap Iklim melalui penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan (ramah lingkungan, hemat air, minim pestisida); restorasi lahan pertanian kritis dan konservasi sumber daya genetik lokal; serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui praktik pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture). (d) Penguatan Kelembagaan Petani dan Kemitraan melalui pembentukan dan penguatan kelompok tani, koperasi, dan kelembagaan ekonomi petani; kolaborasi antara petani, pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi; serta digitalisasi pertanian melalui sistem informasi pertanian modern. (e) Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Produksi melalui perbaikan irigasi, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan hasil panen; serta akses sarana produksi yang berkualitas dan terjangkau (benih, pupuk, alat mesin pertanian). (f) Peningkatan Kualitas SDM Pertanian melalui pelatihan, penyuluhan, dan transfer teknologi kepada petani; regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda dalam sektor pertanian (petani milenial); dan inovasi berbasis riset dan teknologi lokal. (iii) Transformasi Digital Pengarusutamaan transformasi digital dalam RPJMN 2025-2029 dilakukan melalui (a) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (b) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan pemanfaatan riset, pengembangan serta inovasi; (d) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan superapps); serta literasi digital secara luas; (e) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (f) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (g) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Transformasi digital di sektor pertanian adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pengurangan risiko gagal panen, kemudahan akses informasi dan pasar, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan keterlibatan generasi muda dan keberlanjutan dalam kegiatan pertanian. Teknologi dalam transformasi digital pertanian antara lain penggunaan teknologi digital; Internet of Things (IoT); drone dan citra satelit; Artificial Intelligence (AI); aplikasi mobile dan platform digital; big data dan sistem pertanian presisi dalam budidaya dan pengolahan hasil pertanian. Hal ini merupakan bagian penting dari strategi modernisasi pertanian untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama dalam hal ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. (iv) Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim Perubahan iklim sudah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. Hal ini ditandai oleh suhu udara yang semakin panas, kejadian iklim ekstrem yang semakin sering, musim hujan dengan durasi semakin pendek dan musim kemarau yang semakin panjang di berbagai daerah. Awal musim hujan dan kemarau juga makin sulit diprediksi. Kenaikan muka air laut memengaruhi produktivitas lahan dekat akibat kenaikan salinitas tanah. Semua gejala perubahan iklim tersebut memengaruhi berbagai sektor, khususnya pertanian yang paling rentan dan mudah terpengaruh oleh cuaca ekstrem, yang berdampak pula terhadap ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan sangat fundamental bagi kemajuan pembangunan nasional karena berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup warga negara. Perwujudan ketahanan pangan pada tingkat makro (nasional dan global) ke depan akan semakin sulit karena permintaan pangan akan terus tumbuh sejalan dengan pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, dan dinamika lingkungan strategis. Sementara pertumbuhan produksi atau pasokan pangan akan semakin sulit pula karena menghadapi ancaman dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya penguatan ketahanan pangan semakin penting mengingat krisis pangan dapat terjadi kapan saja di tengah kondisi perubahan iklim global yang berpotensi mengancam kehidupan. Solusi inovatif untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan pangan nasional dan upaya yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga dalam jangka menengah dan panjang. Untuk itu, pembangunan pertanian berketahanan iklim dan rendah karbon menjadi salah satu prioritas dalam penanganan dampak negatif perubahan iklim dan pada waktu bersamaan diharapkan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi manfaat tambahan (co-benefit) dari berbagai aksi adaptasi. Pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim sektor pertanian dapat diintegrasikan dengan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan lingkungan. RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk menjadi koordinator terhadap Program Prioritas (PP) dan mengampu serta berkontribusi terhadap Kegiatan Prioritas (KP) seperti diuraikan pada Lampiran III Perpres nomor 12 tahun 2025. Namun terdapat satu indikator dimana Kementerian Pertanian tidak lagi menjadi pengampunya, yaitu indikator KP 05.01.05 Produksi bahan baku (Crude Palm Oil/CPO dan Crude Palm Kernel Oil/CPKO). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana produksi CPO dan CPKO sudah tidak menjadi tusi Kementerian Pertanian. Tusi Kementerian Pertanian hanya sampai Tandan Buah Segar (TBS). Kontribusi tersebut diuraikan pada tabel berikut ini. Tabel 3.3. Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap PP dan KP sesuai Lampiran III RPJMN NO PN/PP / KP KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN Program Prioritas (PP) 10: Swasembada Pangan 1 PP 02.10 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) SS.1, IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) 2 PP 02.10 Indeks Kesejahteraan Petani (%) IT 1 Indeks Kesejahteraan Petani (%) Kegiatan Prioritas (KP) 01: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Kalimantan Tengah 3 KP 02.10.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah (ton) IKP 2.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah (ton) 4 KP 02.10.1 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah (Ha) IKK 3.1 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah (Ha) NO PN/PP / KP KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN Kegiatan Prioritas (KP) 02: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Sumatera Utara 5 KP 02.10.2 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara (ton) IKP 4.1 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara (ton) 6 KP 02.10.2 Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara (Ha) IKK 2.1 Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara (Ha) Kegiatan Prioritas (KP) 03: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Sumatera Selatan 7 KP 02.10.3 Peningkatan Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan (Ton) IKP 2.2 Peningkatan Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan (Ton) 8 KP 02.10.3 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan (Ha) IKK 3.2 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan (Ha) Kegiatan Prioritas (KP) 04: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur 9 KP 02.10.4 Peningkatan Produksi Beras KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton) IKP 2.3 Peningkatan Produksi Beras KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton) 10 KP 02.10.4 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha) IKK 3.3 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha) 11 KP 02.10.4 Peningkatan Produksi Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton) IKP 2.4. Peningkatan Produksi Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton) 12 KP 02.10.4 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha) IKK 3.4 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha) Kegiatan Prioritas (KP) 05: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Papua 13 KP 02.10.5 Peningkatan Produksi Jagung KSPP Papua (Ton) IKP 2.5. Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua (Ton) 14 KP 02.10.5 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Papua (Ha) IKK 3.5 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Papua (Ha) Kegiatan Prioritas (KP) 06: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Papua Selatan 15 KP 02.10.6 Peningkatan Produksi Beras KSPP Papua Selatan (Ton) IKP 2.6 Peningkatan Produksi Beras KSPP Papua Selatan (Ton) 16 KP 02.10.6 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan (Ha) IKK 3.6 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan (Ha) Kegiatan Prioritas (KP) 07: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan lainnya 17 KP 02.10.7 Lahan baku sawah yang dicetak (ribu Ha) IKK 1.2 Lahan baku sawah yang dicetak (ribu Ha) 18 KP 02.10.7 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman (ribu Ha) IKK 1.1 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman (ribu Ha) Kegiatan Prioritas (KP) 10: Pengembangan Pangan Hewani 19 KP 02.10.10 Produksi Daging (juta ton) IKP 5.1 Produksi Daging (juta ton) 20 KP 02.10.10 Produksi Telur (juta ton) IKP 5.2 Produksi telur (juta ton) 21 KP 02.10.10 Produksi Susu (ribu ton) IKP 5.3 Produksi susu (ribu ton) NO PN/PP / KP KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN Kegiatan Prioritas (KP) 11: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati 22 KP 02.10.11 Produksi Padi (juta ton) IKP 1.1 Produksi Padi (juta ton) 23 KP 02.10.11 Produksi Jagung (juta ton) IKP 1.2 Produksi Jagung (juta ton) 24 KP 02.10.11 Produksi Aneka Kacang (ribu ton) IKP 1.3 Produksi Aneka Kacang (ribu ton) 25 KP 02.10.11 Produksi Sorghum (ribu ton) IKP 1.4 Produksi Sorghum (ribu ton) 26 KP 02.10.11 Produksi Ubi jalar (ton) IKP 1.5 Produksi Ubi jalar (ton) 27 KP 02.10.11 Produksi Kedelai (ton) IKP 1.6 Produksi Kedelai (ton) Kegiatan Prioritas (KP) 13: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan keamanan Pangan 28 KP 02.10.13 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu (%) IKK1.1 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu (%) 29 KP 02.10.13 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan (%) IKP 7.1 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan (%) Kegiatan Prioritas (KP) 14: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan 30 KP 02.10.14 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi (komoditas) IKK 1.1 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi (komoditas) Kegiatan Prioritas (KP) 16: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Regenerasi Sumber Daya Manusia, Riset, Inovasi, Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan yang Adaptif dan Inklusif 31 KP 02.10.16 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi (lembaga) IKK2 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi (lembaga) 32 KP 02.10.16 Persentase petani muda terhadap jumlah petani (%) IKK 2.1 Persentase petani muda terhadap jumlah petani (%) Kegiatan Prioritas (KP) 17: Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah 33 KP 02.10.11 Produksi buah dan sayur (juta ton) IKP.3.1 Produksi buah dan sayur (juta ton) 34 KP 02.10.17 Produksi Tanaman obat (ton) IKP 3.2 Produksi Tanaman obat (ton) 35 KP 02.10.17 Produksi Florikultura (ribu tangkai) IKP 3.3 Produksi Florikultura (ribu tangkai) 36 KP 02.10.17 Produksi Vanili (ton) IKP 9.7 Produksi Vanili (ton) 37 KP 02.10.17 Produksi Lada (ton) IKP 9.4 Produksi Lada (ton) 38 KP 02.10.17 Produksi Pala (ton) IKP 9.5 Produksi Pala (ton) 39 KP 02.10.17 Produksi Cengkeh (ton) IKP 9.6 Produksi Cengkeh (ton) 40 KP 02.10.17 Produksi Kopi (ton) IKP 9.8 Produksi Kopi (ton) 41 KP 02.10.17 Produksi Tebu (ton) IKP 9.9 Produksi Tebu (ton) 42 KP 02.10.17 Produksi Karet (ton) IKP 9.10 Produksi Karet (ton) 43 KP 02.10.17 Produksi Kakao (ton) IKP 9.11 Produksi Kakao (ton) 44 KP 02.10.17 Produksi Teh (ton) IKP 9.12 Produksi Teh (ton) NO PN/PP / KP KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN 45 KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan (%) IT.7 Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan (%) 46 KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura (%) IT.8 Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura (%) KP 18: Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan 47 KP 02.10.18 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan (Indeks) IT.3 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan (Indeks) 48 KP 02.10.18 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan (%) IKK 4.1 Proporsi Lahan Pertanian yang termasuk kriteria lahan produktif dan berkelanjutan (%) 49 KP 02.10.18 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%) IKK 4.2 Presentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%) 50 KP 02.10.18 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian (%) IT.4 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian (%) 51 KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (varietas dan/atau galur) IKK 3 Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (varietas dan/atau galur) 52 KP 02.10.18 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (aksesi) IKK 1.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (aksesi) PP 15: Ekosistem Ekonomi Sirkular KP 02: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan 53 KP 02.15.02 Persentase penurunan susut pangan (%) IKK 3.1 Persentase penurunan susut pangan (%) PN 05: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri PP 01: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor KP 05: Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit 54 KP 05.01.05 Produksi Kelapa sawit (ton) IKP 9.1 Produksi Kelapa Sawit (ton) 55 KP 05.01.05 Produksi bahan baku (CPO dan CPKO) (ton) Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, Produksi CPO dan CPKO sudah tidak menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pertanian KP 06: Pengembangan Hilirisasi Kelapa 56 KP 05.01.06 Produktivitas kelapa (ton/hektar) IKSK 1.2 Produktivitas kelapa (ton/hektar) 57 KP 05.01.06 Produksi kelapa (ton) IKP 9.2 Produksi Kelapa (ton) KP 08: Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong 58 KP 05.01.08 Produksi Sagu (ton) IKP 9.3 Produksi Sagu (ton) 59 KP 05.01.08 Produktivitas Sagu (ton/hektar) IKK 1.3 Produktivitas Sagu (ton/hektar) 60 KP 05.01.08 Produksi Ubi Kayu (ton) IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu (ton) 61 KP 05.01.08 Produktivitas Ubi Kayu (ton/hektar) IKK 1.1 Produktivitas Ubi Kayu (ton/hektar) PP 14: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan NO PN/PP / KP KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN KP 01: Penguatan Surveilans, Pengendalian KLB/wabah dan Penanganan Bencana 62 KP 04.14.01 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan (kab/kota) IKK 2.2 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan (kab/kota) PP 03: Pembangunan Berketahanan Iklim KP 03: Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim 63 KP 08.03.03 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian (%) IT.5 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian (%) 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian Dalam periode 2025–2029, Kementerian Pertanian menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, swasembada pangan ditempatkan sebagai prioritas strategis guna memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Blueprint Swasembada Pangan 2024–2029 menjadi dokumen pengarah yang konkret dalam mendukung pencapaian target swasembada, dengan fokus pada peningkatan produksi komoditas utama melalui pendekatan sistematis yang mencakup intervensi hulu dan hilir. Kementerian Pertanian akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui cetak sawah/perluasan areal tanam, peningkatan IP/optimasi lahan, penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, modernisasi alat mesin pertanian, dan peningkatan produksi susu dan daging nasional (P2SDN). Proyek strategis nasional seperti pencetakan sawah dan revitalisasi bendungan akan menjadi bagian integral dari upaya ini, yang juga sekaligus mendukung target nasional dalam mengurangi ketergantungan pada impor pangan pokok. Dalam mendukung agenda hilirisasi nasional sebagaimana dicanangkan pemerintah, peningkatan nilai tambah produk pertanian juga menjadi sasaran penting. Hilirisasi tidak hanya dipandang sebagai strategi peningkatan pendapatan petani dan kontribusi ekspor, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam arti luas. Produk-produk strategis seperti kopi, kelapa, kakao, kelapa sawit, dan ubi kayu akan didorong untuk memasuki rantai pasok industri melalui penguatan kapasitas pascapanen, fasilitasi investasi, serta integrasi dengan pelaku usaha dan UMKM. Hal ini sejalan dengan target RPJMN dalam pengembangan agroindustri berbasis wilayah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan protein hewani dan pangan bergizi, strategi peningkatan produksi susu dan daging menjadi bagian integral dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong didorong melalui program pembibitan dan investasi peternakan yang ramah iklim dengan mendorong pihak swasta untuk berinvestasi pada subsektor peternakan. Pada saat yang sama, Kementerian Pertanian juga menjalankan strategi ketahanan pangan berbasis komunitas melalui optimalisasi pekarangan sebagai sumber pangan bergizi, mendukung pengurangan angka stunting dan peningkatan ketahanan pangan keluarga sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN. Selain itu, guna mendukung transisi energi nasional dan mengurangi tekanan pada ekspor bahan mentah, program mandiri energi berbasis biodiesel akan diakselerasi dengan target peningkatan produksi CPO dan implementasi campuran B-50 menuju B-100. Upaya ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah di dalam negeri dan menstabilkan harga komoditas sawit secara global, yang sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama minyak nabati dunia. Dengan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi, Kementerian Pertanian menargetkan tercapainya swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025–2029, yang tidak hanya mendukung ketahanan nasional tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi rakyat. Gambar 3. 8 Blueprint Swasembada Pangan 2024-2029 Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025-2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 terkait dengan pertanian. Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) yang akan diterjemahkan sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan pilar yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut. Gambar 3. 9 Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 Berdasarkan rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029, atap atau tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” yang diterjemahkan menjadi Visi Kementerian Pertanian 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut, Kementerian Pertanian perlu mencapai kelima tujuan antara sebagai berikut:

1.Kemandirian pangan asal pertanian Kemandirian berarti 2 (dua) hal yaitu mengurangi ketergantungan impor dan kemampuan menyediakan kebutuhan pangan mandiri. Melepaskan ketergantungan impor dalam berbagai sektor merupakan isu strategis yang dibahas dan diupayakan, termasuk sektor pertanian. Kondisi geopolitik global yang memanas menyebabkan terganggunya rantai pasok dan perdagangan global serta berpotensi meningkatkan risiko fluktuasi harga pangan. Tantangan yang perlu dijawab untuk menurunkan risiko tersebut adalah bagaimana Indonesia secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional agar kemandirian dapat terwujud.
2.Pertumbuhan volume usaha pertanian Kesejahteraan petani bergantung pada 2 (dua) hal yaitu pendapatan dan pengeluaran petani. Pertumbuhan volume usaha petani berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan petani dimana volume usaha pertanian yang meningkat berkorelasi positif dengan pendapatan pertani.
3.Bahan baku bio energi Isu terkait bahan baku bio energi adalah bagaimana sektor pertanian dapat berkontribusi dalam ketahanan energi melalui penyediaan sumber energi alternatif. Beberapa komoditas pertanian seperti komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura berkontribusi terhadap penyediaan bahan baku tersebut. Tersedianya bahan baku bio energi asal pertanian diharapkan dapat berkontribusi untuk membantu transisi penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan di tingkat nasional.
4.Nilai tambah dan daya saing produk pertanian Hilirisasi merupakan upaya transformatif yang giat dilaksanakan di tingkat nasional. Indonesia tidak lagi diharapkan menjual bahan baku namun menjual produk yang jadi dan siap dikonsumsi masyarakat, termasuk produk pertanian. Proses pengolahan bahan baku pada rantai pasok hulu menjadi produk yang siap konsumsi pada rantai pasok hilir akan meningkatkan nilai ekonomis produk pertanian. Pengolahan yang tepat adalah proses penting untuk mendekat ke pasar (close to market), namun efisiensi rantai pasok adalah isu strategis berbeda. Rantai pasok yang efisien dari petani menuju ke pengguna akhir (end customer) akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan petani karena proses distribusi yang berkurang dan kontrol terhadap harga jual yang meningkat. Peningkatan daya saing produk pertanian menitikberatkan pada persaingan terhadap produk pertanian sejenis dari negara lain. Penerimaan negara tujuan ekspor terhadap produk pertanian nasional dibanding produk pertanian negara lain merupakan tolok ukur daya saing. Standar mutu yang ketat dan pemenuhan standar teknis lainnya yang diprasyaratkan perlu menjadi perhatian dalam penyiapan dan pemilihan produk serta negara tujuan ekspor.
5.Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Agar dapat mewujudkannya, maka harus dilakukan upaya kesehatan, yaitu segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari wabah atau penyakit menular melalui kegiatan kewaspadaan wabah, penanggulangan wabah, dan pasca-wabah. Salah satu penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah adalah penyakit yang dapat menular dari manusia ke manusia dan/atau dari hewan ke manusia. Keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada solidnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Poin tujuan antara di atas dapat terlaksana jika koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga berjalan dengan efektif dan efisien. Dari sudut pandang Kementerian Pertanian, untuk dapat mewujudkan tujuan antara tersebut, maka pilar penyokong harus berdiri tegak. Berikut penjelasan mengenai pilar-pilar tersebut.
1.Pilar 1: Prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi Pilar 1 (satu) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Prasarana dan sarana pertanian meliputi lahan pertanian, air untuk pertanian, pupuk dan pestisida untuk pertanian, serta alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan pra panen dan pasca panen. Peran Kementerian Pertanian dalam menyediakan, mendistribusikan serta menjamin kualitas prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi. Orientasi berbasis kebutuhan produksi berarti setiap proses penyediaan harus tepat dan akurat sesuai kebutuhan komoditas pertanian strategis nasional. Pendistribusian berarti ketepatan waktu dan ketepatan penyaluran prasarana dan sarana pertanian berdasarkan jenis komoditas dan sebaran wilayah tanam maupun panen nasional. Penjaminan kualitas yaitu memastikan bahwa prasarana dan sarana pertanian telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku.
2.Pilar 2: Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan Pilar 2 (dua) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Modern dalam produksi dan produktivitas adalah perubahan paradigma penyelenggaraan pertanian dalam menggunakan sumber daya sebagai input (baik hayati dan non hayati) yang tepat sesuai kebutuhan. Dalam metode pertanian saat ini, sering disebut dengan pertanian presisi, yaitu metode pertanian yang menghasilkan output maksimal dengan input yang minimal serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Hal tersebut mustahil terwujud tanpa pemanfaatan teknologi pertanian termutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan. Tantangan yang terjadi adalah bagaimana Kementerian Pertanian dapat mengidentifikasi teknologi yang tepat sesuai karakteristik petani nasional, meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya teknologi pertanian tersebut, dan memastikan petani dapat beradaptasi dan mampu menggunakan teknologi tersebut.
3.Pilar 3: Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) menuju Lumbung Pangan Nasional Pilar 3 (tiga) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Untuk mewujudkan kemandirian pangan maka kebutuhan masyarakat wajib terpenuhi melalui produksi dalam negeri. Orientasi produksi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini namun juga antisipasi kebutuhan pangan di masa mendatang. Pemerintah Indonesia meluncurkan program KSPP yaitu sentra produksi terintegrasi pangan untuk mendorong terciptanya lumbung pangan nasional. Ketersediaan lumbung pangan nasional diharapkan dapat menghindari masyarakat dari kerawanan pangan yang disebabkan baik faktor dalam negeri maupun faktor global.
4.Pilar 4: Pemanfaatan teknologi pertanian modern Pilar 4 (empat) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Perkembangan penyelenggaraan pertanian global yang telah memasuki era agriculture 4.0 didorong oleh perkembangan teknologi. Peran kecerdasan buatan, berbagai sensor yang dapat membantu pengambilan keputusan. Teknologi pertanian tersebut perlu didorong pemanfaatannya dalam penyelenggaraan pertanian berkelanjutan nasional. Kementerian Pertanian tidak hanya mengambil peran dalam penyediaan teknologi pertanian dalam bentuk prasarana dan sarana pertanian, namun juga mendorong penggunaan teknologi tersebut oleh para petani. Pemanfaatan teknologi pertanian modern tentunya akan berdampak terhadap budi daya pertanian dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian, sehingga akan meningkatkan ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri.
5.Pilar 5: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani Pilar 5 (lima) berkontribusi terhadap pertumbuhan volume usaha pertanian. Pertumbuhan volume usaha tani dipengaruhi oleh 2 (dua) hal yaitu SDM pertanian dan produk pertanian. Profesi petani bukan pilihan mayoritas generasi muda sehingga di masa mendatang, ancaman kurangnya kuantitas petani berpotensi terjadi. Tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak masif karena kebutuhan produk komoditas pertanian yang berbanding lurus dengan peningkatan populasi global maupun nasional, membutuhkan lebih banyak modal, termasuk modal manusia. Faktor berikutnya yaitu kualitas usaha tani yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan petani. Penyuluh pertanian memainkan peran strategis untuk meningkatkan keduanya dengan memberikan informasi, edukasi dan mendorong meningkatnya peningkatan serta adopsi teknologi dan metode pertanian mutakhir.
6.Pilar 6: Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian Pilar 6 (enam) berkontribusi terhadap pertumbuhan volume usaha pertanian. Perlindungan usaha merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu petani menghadapi kesulitan dalam penyelenggaraan usaha tani. Perlindungan dilakukan dengan memberikan asuransi tani yang dapat mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun gangguan OPT. Akses pembiayaan sendiri merupakan stimulus yang diberikan kepada petani untuk pengembangan usaha pertanian. Kementerian Pertanian berkontribusi untuk menyediakan akses perlindungan dan pembiayaan serta mendorong pemanfaatan keduanya oleh petani atau usaha tani.
7.Pilar 7: Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional Pilar 7 (tujuh) berkontribusi terhadap nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Hilirisasi komoditas meningkatkan nilai ekonomis komoditas pertanian strategis melalui sistem pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien. Kementerian Pertanian mendorong para petani untuk tidak lagi menjual bahan baku maupun produk setengah jadi, namun menjual produk yang siap konsumsi. Dengan menghasilkan produk yang siap konsumsi, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani maupun usaha tani
8.Pilar 8: Sistem kesehatan hewan nasional Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Siskeswanas merupakan salah satu upaya kesehatan melalui Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit hewan melalui edukasi dan pengendalian penyakit menular. Fungsi edukasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman masyarakat mengenai jenis penyakit hewan yang dapat menular kepada masyarakat. Pelaksanaan edukasi mengisi kekosongan yang selama ini terjadi dikarenakan ketiadaan fungsi dari penyelenggara negara, dalam hal ini Kementerian/Lembaga. Pengendalian penyakit hewan, khususnya penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner. Delapan pilar di atas dapat berdiri tegak jika didukung oleh fondasi yang kuat. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis, terdapat 4 (empat) fondasi yang akan dijelaskan sebagai berikut.
1.Sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian yang produktif Ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku pertanian berkelanjutan merupakan aset berharga yang perlu dimiliki. Kelembagaan pertanian dapat berkembang jika SDM pertanian tersedia dan kompeten. Kementerian Pertanian memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM Pertanian serta memfasilitasi pembentukan kelembagaan pertanian.
2.Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian Implementasi RB Kementerian Pertanian adalah untuk mewujudkan tata kelola yang berkualitas yang dapat mendorong tercapainya pembangunan sektor pertanian. Implementasi RB nasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RB General dan RB Tematik. Kementerian Pertanian tidak hanya berkontribusi melaksanakan RB General namun juga RB Tematik untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret dari pembangunan sektor pertanian.
3.Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian Standardisasi produk dan praktik pertanian merupakan penyeragaman spesifikasi berdasarkan standar baku yang telah ditetapkan melalui regulasi. Standar baku tersebut memuat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi produk pertanian serta panduan untuk melaksanakan setiap tahapan dalam praktik pertanian nasional. Penyeragaman dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas produk pertanian maupun menjaga konsistensi implementasi praktik pertanian. Sertifikasi merepresentasikan jaminan tertulis terkait produk maupun praktik pertanian yang menyatakan keduanya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kementerian Pertanian berkontribusi untuk menjamin ketersediaan standar produk dan standar praktik pertanian berkelanjutan serta melakukan sertifikasi terhadap produk dan praktik pertanian berkelanjutan.
4.Tata kelola pertanian berkelanjutan (Good Agricultural Pracitices, Good Handling Practices, Good Farming Practices, dll) Tata kelola pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan pertanian modern yang berupaya menjamin akses generasi mendatang terhadap komoditas pertanian serta peningkatan kualitas, mutu dan keamanan komoditas pertanian. Dengan persaingan global yang semakin ketat, ketiganya merupakan trilogi yang harus dimiliki secara bersamaan untuk menciptakan daya saing produk pertanian. Kementerian Pertanian berkewajiban untuk menciptakan instrumen, memberikan edukasi kepada petani maupun kelompok tani mengenai sistem pertanian berkelanjutan, hingga mendorong implementasi pertanian berkelanjutan. Berdasarkan rumah strategi di atas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029. Terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi koridor implementasi 13 strategi jangka menengah Kementerian Pertanian. Implementasi strategi yang baik diharapkan dapat mewujudkan visi “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia” di akhir periode perencanaan jangka menengah.
1.Arah Kebijakan 1 “Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi: • Strategi 1: Meningkatkan akses pembiayaan petani serta perlindungan usaha pertanian. • Strategi 2: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (human capital) pertanian berbasis kompetensi. • Strategi 3: Meningkatnya kualitas dan pangsa pasar produk pertanian nasional. • Strategi 4: Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif.
2.Arah Kebijakan 2 “Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi: • Strategi 5: Swasembada pangan untuk komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. • Strategi 6: Menerapkan tata Kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. • Strategi 7: Membangun Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memastikan cadangan pangan nasional dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mengantisipasi krisis pangan dunia berdasarkan produksi dalam negeri. • Strategi 8: Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian. • Strategi 9: Pemanfaatan teknologi pertanian modern.
3.Arah Kebijakan 3 “Memastikan ketersediaan bahan baku bio energi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 10 “Memenuhi kebutuhan bahan baku bio energi yang berasal dari komoditas hasil pertanian”.
4.Arah Kebijakan 4 “Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 11 “Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional.”
5.Arah Kebijakan 5 “Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari penyakit hewan menular.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 12 “Penerapan sistem kesehatan hewan nasional.”
6.Arah Kebijakan 6 “Tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional.” Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 13 “Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan good government governance.” 3.3. Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi merupakan alat strategis untuk mengarahkan dan mengatur pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan bernegara dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Penyusunannya dilakukan secara strategis dan terukur dengan mempertimbangkan efektivitas regulasi yang ada. Fungsi penyusunan kerangka regulasi adalah sebagai berikut:

a.Memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
b.Memberikan gambaran umum tentang regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
c.Menjelaskan peran Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
d.Menjadi dasar penyusunan matriks kerangka regulasi yang memuat arah dan kebutuhan regulasi secara terperinci. Adapun tujuan dari penyusunan kerangka regulasi adalah sebagai berikut:
a.Mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
b.Memenuhi kebutuhan regulasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri/Lembaga
c.Mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN
d.Menyelesaikan permasalahan penting, mendesak, dan berdampak besar pada pencapaian pembangunan nasional Penyusunan kerangka regulasi dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a.Sejalan dengan Kebijakan Nasional: selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.
b.Berlandaskan Konstitusi: berbasis pada UUD Tahun 1945, RPJPN Tahun 2025-2045, dan RPJMN 2025-2029.
c.Memfasilitasi dan Mengatur Masyarakat dan Penyelenggara Negara: mendukung peran masyarakat dan penyelenggara negara dalam mewujudkan pembangunan nasional.
d.Berdasarkan Analisis dan Evaluasi Regulasi: mempertimbangkan efektivitas regulasi yang ada, dengan:
1. 1.Tidak perlu regulasi baru jika regulasi lama sudah efektif.
2. 2.Membentuk/mengubah regulasi jika regulasi lama belum efektif/optimal.
e.Analisis Biaya dan Manfaat: melibatkan analisis dampak, biaya, dan manfaat regulasi (CBA) bagi semua pemangku kepentingan. I. Regulasi dibuat jika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, atau II. Jika regulasi tersebut adalah satu-satunya solusi untuk mencapai tujuan.
f.Asas Pembentukan dan Materi Peraturan Perundang-undangan: memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
g.Format Narasi dan Matriks: disajikan dalam bentuk narasi yang jelas dan dituangkan dalam matriks kerangka regulasi. Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, maka dibutuhkan penguatan regulasi yang terdiri dari:
1. 1.Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K).
2. 2.Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Sub-urusan Penyuluhan).
3. 3.Revisi UU No.18/2009 jo UU No.41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. 4.Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).
5. 5.Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao.
6. 6.Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa.
7. 7.RUU Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. 8.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi.
9. 9.Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/ /2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
10. 10.Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/ /2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. 11.Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/ /2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Penjelasan lebih rinci terkait kerangka regulasi dituangkan dalam matriks kerangka regulasi yang disajikan dalam Lampiran 3. 3.4. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan merupakan landasan fundamental bagi organisasi untuk mencapai sasaran strategisnya. Dengan merancang dan menerapkan kerangka kelembagaan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk didalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, sasaran strategis, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Terdapat beberapa elemen kunci dari kerangka kelembagaan, seperti:
a.Fungsi dan Struktur Organisasi: menetapkan tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar unit organisasi untuk memastikan kelancaran operasi dan pencapaian tujuan.
b.Tata Laksana Antar Unit Organisasi: merumuskan proses dan prosedur kerja yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar unit.
c.Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Menentukan kebutuhan SDM, baik kualitas maupun kuantitas, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal. Adapun penyusunan Kerangka Kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah berikut:
a.Sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan visi Presiden: mempertimbangkan visi dan agenda pembangunan jangka panjang RPJPN, prioritas pembangunan RPJMN, dan visi - misi Presiden.
b.Berlandaskan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan: memperhatikan kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
c.Berbasis Prinsip Organisasi yang Efektif, Efisien, dan Transparan: membangun organisasi yang mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja dengan mempertimbangkan: I. Pencapaian visi dan misi Kementerian/Lembaga. II. Struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya. III. Ketersediaan anggaran Kementerian/Lembaga.
d.Melalui Proses Evaluasi: melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya. Penyusunan kerangka kelembagaan Kementerian Pertanian untuk periode Renstra 2025-2029 dilakukan melalui proses evaluasi terhadap SOTK Kementerian Pertanian saat ini. Proses evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait SOTK saat ini dalam mendukung capaian visi-misi Kementerian untuk periode berikutnya. Permasalahan terkait SOTK tersebut kemudian disusun desain kriteria organisasi yang dibutuhkan untuk pencapaian visi-misi Kementerian Pertanian Periode Renstra 2025-2029. Berikut adalah kerangka kelembagaan Kementerian Pertanian untuk periode Renstra 2025-2029: Tabel 3.4 Kerangka Kelembagaan Kementerian Pertanian Periode Renstra 2025-2029 No Permasalahan SOTK Desain Kriteria Organisasi yang Dibutuhkan 1 Belum ada unit kerja khusus dalam melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon I di bawah Menteri yang melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan 2 Belum ada unit kerja khusus yang menangani pemuliaan benih tanaman (benih berkelanjutan) 3 Penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan secara desentralisasi di Direktorat PPH Ditjen Tanaman Pangan, Direktorat PPH Ditjen Hortikultura, dan Direktorat PPH Ditjen Perkebunan Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon II di bawah 1 (satu) unit kerja eselon I yang menangani penjaminan mutu dan keamanan pangan secara terpusat (sentralisasi) 4 2 Direktorat pada Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, serta Perkebunan didesain berdasarkan kelompok komoditas pertanian, sehingga berpotensi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya jika komoditas yang menjadi kewenangan Direktorat tersebut tidak menjadi prioritas Kementerian Pertanian di tahun berjalan Unit kerja setingkat eselon II di keempat Ditjen Komoditas sebaiknya didesain berdasarkan proses: (1) Perbenihan/ pembibitan (2) Penanaman, (3) penerapan praktik budidaya pertanian modern dan berkelanjutan, (4) perlindungan tanaman dan hewan, (5) panen komoditas pertanian 5 Tugas dan Fungsi penyuluhan merupakan salah satu tugas dan fungsi di BPPSDMP, sedangkan kewenangan penyuluhan di daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah Dibutuhkan unit kerja yang setingkat UKE 1 yang menangani penyuluhan dan pembinaan penyuluh nasional (corporate university) 6 Belum ada unit kerja yang khusus yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi secara umum Butuh unit kerja setingkat eselon I yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi 7 Adanya tumpang tindih dalam pengembangan SDM pertanian Biro OSDMA akan menangani pengembangan SDM ASN Pertanian (internal dan eksternal Kementerian Pertanian) BPPSDMP akan menangani pengembangan SDM pertanian eksternal 8 Ada UPT di satu UKE 1 yang memiliki tusi lintas UKE 1 (BP MPT, BB PPMB TPH, BB POPT) Revitalisasi UPT berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki No Permasalahan SOTK Desain Kriteria Organisasi yang Dibutuhkan 9 Belum ada unit kerja khusus yang menangani adopsi teknologi digital farming menuju pertanian maju dan modern Butuh Unit Kerja setingkat Eselon 1 yang menangani adopsi teknologi digital farming menuju pertanian maju dan modern 10 Belum ada unit kerja yang menangani penyediaan prasarana/infrastruktur pertanian, seperti: green house Butuh Unit Kerja setingkat Eselon II yang menangani penyediaan prasarana/infrastruktur pertanian, seperti: green house 11 Penyediaan pupuk dan pestisida dilakukan juga oleh unit teknis Butuh Unit Kerja setingkat Eselon II yang menangani penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida secara terpusat 13 Pelaksanaan fungsi sebenarnya dari Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner yang diperuntukkan hanya untuk hewan ternak → belum ada otoritas veteriner khusus setingkat UKE 1 Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I sebagai Otoritas Veteriner Nasional Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I yang menangani budi daya peternakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil intermediate outcome level 1 dari suatu rencana strategi K/L dan merupakan representasi dari telah tercapainya suatu Sasaran Strategis (SS). Sedangkan untuk Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian intermediate outcome level 2 dari suatu program. IKP kemudian diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK) yaitu indikator keberhasilan pencapaian output dari suatu kegiatan. Tabel 4.1 memperlihatkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis serta Target tahun 2025 – 2029 terkait 7 (tujuh) sasaran program teknis maupun 1 (satu) sasaran program dukungan manajemen. Tabel 4. 1 Tabel Sasaran, Indikator, dan Target Kementerian Pertanian Tahun 2025 – 2029 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) TARGET 2025 2026 2027 2028 2029 SS 1: Meningkatnya pendapatan petani IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) 123,64 125,02 126,42 127,84 129,27 IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) 3,5 3,8 4 3,6 3,3 SS 2: Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas (%) 66 68 68 70 72 SS 3: Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian IKSS 3.1: Market share produk ekspor pertanian (%) 2,65 2,7 2,75 2,8 2,85 SS 4: Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan IKSS 4.1: Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan (Indeks) 0,23 0,41 0,66 0,84 1 SS 5: Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian IKSS 5.1: Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi (%) 90 92 92 93 95 SS 6: Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia IKSS 6.1: Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia (%) 2,7 2,7 2,7 2,7 1,7 SS 7: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi IKSS 7.1: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 86,98 88,17 89,77 90,67 91,28 4.2. Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian Pertanian. Pemenuhan kebutuhan pendanaan berasal dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan sumber dana lainnya. Berikut ini beberapa kerangka pendanaan yang biasa digunakan antara lain:
1. 1.Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK terdiri dari:
a.DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
b.DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
c.hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
1. 2.Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi pendanaan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembiayaan melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Pertanian untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan sumber dana SBSN yang berbasis syariah.
2. 3.Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Sumber pendanaan lain untuk pembangunan pertanian adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Pendanaan melalui pinjaman luar negeri difokuskan pada kegiatan pembangunan yang dapat memberikan nilai tambah utamanya, yaitu (1) pengembangan dan penguatan sumber daya manusia; (2) transformasi ekonomi dan percepatan investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing; (3) peningkatan ekspor, yang meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial; (4) penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), ketahanan air dan pangan (water and food security); (5) mendukung kegiatan riset, inovasi dan pengembangan teknologi. Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian Pertanian dan disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam Kementerian Pertanian. Dengan demikian target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan pada lampiran 1. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pembangunan pertanian dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra dilakukan melalui manajemen risiko pembangunan pertanian, kajian kelayakan, serta sistem data, informasi, dan teknologi terintegrasi. Evaluasi pelaksanaan renstra dilaksanakan pada tahun ke-3 pelaksanaan Renstra dan pada tahun ke-5 pelaksanaan renstra. MENTERI PERTANIAN ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pertanian Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kementerian Pertanian 31.894.9 09,14 40.145.000 ,00 60.193.79 3,59 60.656.7 75,57 62.016.7 90,90 SS 1 Meningkatnya pendapatan petani IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Nilai 122,27 123,64 125,02 126,42 127,84 129,27 IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan % 3,40 3,50 3,80 4,00 3,60 3,30 SS 2 Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas % Indikator baru 68,09 68,09 68,09 70,21 72,34 SS 3 Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian IKSS 3.1 Market share produk ekspor pertanian % Indikator baru 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 SS 4 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan IKSS 4.1 Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan Indeks Indikator baru 0,23 0,41 0,66 0,84 1,00 SS 5 Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian IKSS 5.1 Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi % Indikator baru 90 92 92 93 95 SS 6 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSS 6.1 Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia % Indikator baru 2,70 2,70 2,70 2,70 1,70 SS 7 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi IKSS 7.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai 85,11 86,98 88,17 89,77 90,67 91,28 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 3.400.09 3,78 8.958.848, 75 10.064.23 0,80 10.657.7 20,97 11.283.5 29,29 SP.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi General Kementerian Pertanian Sekretariat Jenderal IKP1.1 Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Pertanian Nilai 78,47 80,12 81,01 82,31 82,91 83,22 SP.2 Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal IKP 2.1 Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian Nilai 2,85 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 SP.3 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Tanaman Pangan yang baik, transparan dan akuntabel Eselon I Teknis IKP 3.1 Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Tanaman Pangan Indeks Indikator baru 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 SP.4 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Hortikultura yang baik, transparan dan akuntabel Eselon I Teknis IKP 4.1 Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Hortikultura Indeks Indikator baru 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 SP.5 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel Ditjen Perkebunan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKP 5.1 Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan Indeks Indikator baru 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 SP.6 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel Eselon I Teknis IKP 6.1 Indeks tata kelola birokrasi Ditjen PKH Indeks Indikator baru 0,89 0,89 0,89 0,90 0,90 SP.7 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel Direktorat Jenderal PSP IKP 7.1 Indeks tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal PSP Indeks 0,815 0,870 0,873 0,875 0,878 0,880 SP.8 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel IKP 8.1 Indeks tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal LIP Indeks Indikator baru 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85 SP.9 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel Eselon I Teknis IKP 9.1 Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Indeks Indikator baru 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 SP.10 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel Eselon I Teknis IKP 10.1 Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP Indeks Indikator baru 0,7798 0,7800 0,7802 0,7804 0,7806 018.WA - Program Dukungan Manajemen 1.286.55 7,41 3.763.351, 14 3.876.251, 68 3.992.53 9,23 4.112.31 5,41 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1746 Penyelenggaraan Hukum Bidang Pertanian 4.451,03 4.542,23 4.678,50 4.818,85 4.963,42 SK 1 Meningkatnya kualitas legislasi, kebijakan dan advokasi hukum yang optimal Pusat Biro Hukum IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum Indeks 99,40 99,40 99,45 99,50 99,55 99,60 IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Indeks 66,08 68 68 70 70 72 IKK 1.3 Indeks Kualitas Advokasi Hukum Indeks Indikator Baru 85,00 85,50 86,00 86,50 87,00 018.WA.01.1746.AAA Undang-Undang 018.WA.01.1746.AAA.11 1 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan RUU Ro baru 1 1 1 1 199,00 204,97 211,12 217,45 018.WA.01.1746.AAA.11 2 tentang Penyuluhan Bidang Pertanian RUU Ro baru 1 1 1 1 200,56 206,57 212,77 219,15 018.WA.01.1746.AAG Peraturan Menteri - - - 018.WA.01.1746.AAG.11 1 Peraturan Menteri mengenai sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura Peraturan Menteri Ro baru 4 4 4 4 618,81 637,37 656,49 676,19 018.WA.01.1746.AAG.11 2 Peraturan Menteri mengenai sektor Peternakan, Kesehatan Hewan, Perakitan dan Modernisasi Pertanian Peraturan Menteri Ro baru 5 5 5 5 808,28 832,52 857,50 883,23 018.WA.01.1746.AAG.11 3 Peraturan Menteri mengenai sektor Lahan, Irigasi dan Prasarana Sarana Pertanian Peraturan Menteri Ro baru 4 4 4 4 623,53 642,24 661,50 681,35 018.WA.01.1746.AAG.11 4 Peraturan Menteri mengenai sektor Kesekretariatan, Pengawasan Intern, Penyuluhan dan Pengembangan SDM Peraturan Menteri Ro baru 6 6 6 6 620,72 639,34 658,52 678,28 018.WA.01.1746.BCB Perkara Hukum Lembaga Ro baru - - - 018.WA.01.1746.BCB.95 7 Penanganan Perkara Litigasi Perkara Layanan 9 16 16 16 16 649,09 834,64 859,68 885,47 912,03 SK 2 Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan hukum Pusat Biro Hukum IKK 2.1 Indeks kepuasan unit eselon I terhadap layanan hukum Skala Likert 3,34 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 018.WA.01.1746.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.01.1746.EBA.Z0 1 957 Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 1 3.801,94 636,70 655,80 675,48 695,74 1747 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian 4.681,88 7.004,36 SK.1 Terwujudnya Layanan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian yang Prima Pusat Biro Kerja Sama luar Negeri IKK 1.1 Persentase Progres Capaian Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian % 86 86 86 IKK 1.2 Tingkat Kepuasan Layanan Biro Kerja Sama Luar Negeri Pertanian Skala Likert 3,23 3,23 3,24 018.WA.01.1747.AEC Kerja Sama 018.WA.01.1747.AEC.10 1 Kerjasama Luar Negeri Bidang Pertanian Kesepakat an 14 12 11 4.681,88 7.004,36 1747 Fasilitasi Kerja Sama Bidang Pertanian 7.214,49 7.430,93 7.653,85 SK.1 Terwujudnya Layanan Kerja Sama Bidang Pertanian yang Prima Pusat Biro Kerja Sama Pertanian IKK 1.1 Persentase Progres Capaian Kesepakatan Kerja Sama Bidang Pertanian % Indikator baru 90 90 90 IKK 1.2 Tingkat Kepuasan Layanan Biro Kerja Sama Pertanian Skala Likert Indikator baru 3,24 3,25 3,25 018.WA.01.1747.AEC Kerja Sama Indikator baru 018.WA.01.1747.AEC.10 2 Kerja Sama Bidang Pertanian Kesepakat an RO Baru 11 12 12 4.681,88 7.004,36 7.214,49 7.430,93 7.653,85 1749 Pengelolaan Organisasi dan SDM 8.265,59 8.784,38 9.047,91 9.319,35 9.598,93 SK 1 Terwujudnya Struktur Organisasi yang agile dan tepat ukuran serta terwujudnya sistem kerja baru di Lingkungan Kementerian Pertanian Pusat OSDMA IKK 1.1 Persentase penyederhanaan struktur organisasi % 100 100 100 100 100 100 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 1.2 Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi Nilai 5 5 5 5 5 5 018.WA.01.1749.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.01.1749.EBA.Z0 8 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 1 1 1 1 886,88 730,50 752,42 774,99 798,24 SK 2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kementerian Pertanian dan penerapan sistem nilai BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Pertanian Pusat OSDMA IKK 2.1 Indeks BerAKHLAK Kementerian Pertanian % 68,91 80,00 80,05 81,00 81,5 82,00 IKK 2.2 Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Nilai 4,69 4,70 4,70 4,70 4,71 4,75 IKK 2.3 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai 90,50 90,50 90,50 91,00 91,50 92,00 018.WA.01.1749.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.01.1749.EBD.Z3 1 Layanan Reformasi Kinerja Layanan 1 1 1 1 1 1 1.134,46 592,20 609,97 628,26 647,11 SK 3 Meningkatnya implementasi sistem merit di lingkungan Kementerian Pertanian Pusat OSDMA IKK 3.1 Indeks sistem merit Nilai 273,50 287,00 292,00 297,00 302,00 308,00 018.WA.01.1749.EBC EBC Layanan Manajemen SDM Internal 018.WA.01.1749.EBC.Z1 1 954 Layanan Manajemen SDM Layanan/O rang 14.807,0 0 14.807 ,00 42.841, 00 42.841 ,00 42.841 ,00 42.841 ,00 6.244,25 7.461,68 7.685,53 7.916,09 8.153,58 1753 Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 21.182,8 8 25.229,30 25.986,18 26.765,7 6 27.568,7 4 SK 1 Meningkatnya kualitas layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Pusat PPVTPP IKK 1.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Skala Likert (1-4) 3,50 3,55 3,58 3,61 3,64 3,67 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 1.2 Tingkat Kepuasan Unit Kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Skala Likert (1-4) 3,50 3,55 3,58 3,61 3,64 3,67 018.WA.01.1753.ADC Sertifikasi Produk 018.WA.01.1753.ADC.11 1 Sertifikat Hak Pelindungan Varietas Tanaman Pertanian produk 83,00 100 70 80 80 80 1.380,20 983,84 1.013,35 1.043,75 1.075,07 018.WA.01.1753.ADC.11 2 Sertifikat Pendaftaran Varietas Tanaman Pertanian produk 225,00 300 160 170 180 180 1.383,00 485,40 499,96 514,96 530,41 018.WA.01.1753.AEA Koordinasi 8 6 6 6 6 - - - 018.WA.01.1753.AEA.00 1 Koordinasi Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian kegiatan 3,00 4 5.652,84 - - - 018.WA.01.1753.AEA.11 1 Koordinasi Pelindungan Varietas dan Perizinan Pertanian kegiatan 3,00 3 3 3 3 8.322,50 8.572,18 8.829,34 9.094,22 018.WA.01.1753.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - - 018.WA.01.1753.EBB.95 1 Layanan Sarana Internal Unit/Paket 37 37 7 7 7 7 750,13 200,00 206,00 212,18 218,55 018.WA.01.1753.EBB.97 1 Layanan Prasarana Internal Unit/Paket 2 2 2 - - - - - 018.WA.01.1753.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.01.1753.EBA.99 4 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 1 11.426,7 1 12.334,56 12.704,59 13.085,7 3 13.478,3 0 018.WA.01.1753.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 018.WA.01.1753.FAB.11 1 Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi 10 11 3 3 3 3 590,00 455,00 468,65 482,71 497,19 018.WA.01.1753.EBD layanan Menajemen Kinerja Internal - - 018.WA.01.1753.EBD.Z2 4 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Rekomend asi 12 - 12 12 12 12 - 2.448,00 2.521,44 2.597,08 2.675,00 4576 Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum 5,00 5,00 5,00 1.171.17 4,71 3.656.310, 75 3.766.000, 07 3.878.98 0,07 3.995.34 9,48 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 1 Terwujudnya Tata kelola Perencanaan yang baik Pusat Biro Perencanaan IKK 1.1 Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan % 79,02 79,22 79,42 79,62 79,82 80,02 IKK 1.2 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan Biro Perencanaan Skala Likert 3,28 3,30 3,33 3,36 3,38 3,41 018.WA.01.4576.AEA.11 1 Koordinasi Kebijakan, Keuangan dan Umum Kegiatan Ro baru 8 72 72 72 72 7.236,76 37.141,31 38.255,55 39.403,2 1 40.585,3 1 018.WA.01.4576.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal layanan 13 12 12 12 12 11.712,4 9 7.389,81 7.611,51 7.839,85 8.075,05 018.WA.01.4576.EBD.Z2 3 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen/ Layanan 103 1 1 1 1 1 6.962,78 810,00 834,30 859,33 885,11 018.WA.01.4576.EBD.Z2 4 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 18 34 34 34 34 34 4.749,72 6.579,81 6.777,21 6.980,52 7.189,94 SK 2 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan akuntabel Pusat Biro Keuangan dan BMN IKK 2.1 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian Opini 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 20.449,0 0 21.694,00 22.345,0 0 23.015,0 0 IKK 2.2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Nilai 89,82 89,84 89,86 89,88 89,90 89,92 103,00 109,00 112,00 116,00 IKK 2.3 Indeks kepuasan unit eselon I terhadap layanan Keuangan dan BMN Skala Likert (1-4) 3,41 3,42 3,44 3,46 3,48 3,50 915,00 3.340.556, 00 3.342.55 6,00 3.345.55 6,00 018.WA.01.4576.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan 1 1 1 1 1 1.021.37 2,86 3.454.094, 25 3.557.717, 07 3.664.44 8,59 3.774.38 2,04 018.WA.01.4576.EBA.99 4 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 1 1.021.37 2,86 3.454.094, 25 3.557.717, 07 3.664.44 8,59 3.774.38 2,04 018.WA.01.4576.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 57 56 1 1 1 8.141,52 508,00 523,24 538,94 555,11 018.WA.01.4576.EBD.Z2 6 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen/ Layanan 55 57 56 1 1 1 8.141,52 508,00 523,24 538,94 555,11 SK 3 Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset/BMN Kementerian Pertanian Pusat Biro Keuangan dan BMN Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 3.1 Indeks Pengelolaan Aset Indeks 3,38 3,40 3,42 3,45 3,47 3,50 018.WA.01.4576.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan 1 1 1 1 1 457,40 478,55 492,91 507,69 522,92 018.WA.01.4576.EBA.Z0 7 Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 1 457,40 478,55 492,91 507,69 522,92 SK 4 Terwujudnya digitalisasi arsip Kementerian Pertanian Pusat - - - Biro Umum dan Pengadaan IKK 4.1 Tingkat digitalisasi Arsip Nilai 96,97 97,00 97,25 97,50 97,75 98,00 - - - 018.WA.01.4576.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Layanan 1 1 1 1 1 7.768,17 110,23 113,54 116,94 120,45 018.WA.01.4576.EBD.Z3 3 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan 1 1 1 1 1 1 7.768,17 110,23 113,54 116,94 120,45 SK 5 Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertanian Pusat Biro Umum dan Pengadaan IKK 5.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan Indeks 69,41 69,50 70,00 71,00 72,00 73,00 018.WA.01.4576.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.121 1.773 4.285 1.811 1.816 1.888 28.961,1 9 12.502,09 12.877,15 13.263,4 7 13.661,3 7 018.WA.01.4576.EBB.95 1 Layanan Sarana Internal unit 265 1.431 1.074 1.418 1.422 1.428 23.617,2 0 7.685,59 7.916,16 8.153,64 8.398,25 018.WA.01.4576.EBB.97 1 Layanan Prasarana Internal M2 856 342 3.211 393 394 460 5.343,99 4.816,50 4.961,00 5.109,82 5.263,12 SK 6 Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan Umum dan Pengadaan Pusat Biro Umum dan Pengadaan IKK 6.1 Indeks kepuasan unit eselon I terhadap layanan Umum dan Pengadaan Skala Likert 3,25 3,11 3,13 3,15 3,17 3,19 018.WA.01.4576.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 80.899,8 2 136.024,51 140.105,2 4 144.308, 40 148.637, 65 018.WA.01.4576.EBA.96 2 Layanan Umum Layanan 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 80.899,8 2 136.024,51 140.105,2 4 144.308, 40 148.637, 65 SK 7 Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor PSEKP Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 7.1 Rasio Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan % 95 95 95 95 95 95 IKK 7.2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian Skala Likert (1-4) N/A (Indikato r baru) 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 018.WA.01.4576.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 16 16 18 19 20 2.547,25 3.600,00 3.708,00 3.819,24 3.933,82 018.WA.01.4576.ABR.11 1 Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian Rekomend asi 16,00 16 16 18 19 20 2.547,25 3.600,00 3.708,00 3.819,24 3.933,82 018.WA.01.4576.AEF Sosialisasi dan Diseminasi Orang 13.840 11.155 11.155 11.155 11.155 2.077,25 4.462,00 4.595,86 4.733,74 4.875,75 018.WA.01.4576.AEF.I01 layanan sosialisasi Orang Ro baru 13.840 11.155 11.155 11.155 11.155 2.077,25 4.462,00 4.595,86 4.733,74 4.875,75 4577 Pengelolaan Data, Informasi, Kehumasan, dan Perpustakaan Pertanian 76.801,3 2 61.480,13 63.324,53 65.224,2 7 67.181,0 0 SK 1 Terwujudnya SPBE Kementerian Pertanian dalam mendukung tranformasi pemerintahan digital Pusat IKK 1.1 Indeks SPBE Kementerian Pertanian indeks 4,00 4,26 IKK 1.2 Indeks pemerintah digital indeks Indikator Baru 1,80 1,90 2,00 2,10 IKK 1.3 Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE (%) % Indikator Baru 3 4 5 5 5 IKK 1.4 Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral indeks Indikator Baru 3,28 3,36 3,43 3,51 3,59 IKK 1.5 Indeks kepuasan pengguna layanan pusat data dan sistem informasi pertanian indeks 3,33 3,54 3,56 3,57 3,59 3,61 018.WA.01.4577.AEA.11 1 Koordinasi Data dan Informasi 1 1 1 1 1 127,70 502,73 517,81 533,35 549,35 018.WA.01.4577.AEA.11 1.051 Pelaksanaan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kegiatan 1 1 1 1 1 1 127,70 502,73 517,81 533,35 549,35 018.WA.01.4577.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal layanan 1 1 1 1 1 33.956,3 9 30.682,85 31.603,34 32.551,4 4 33.527,9 8 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.01.4577.EBA.96 3 Layanan Data dan Informasi layanan 1 1 1 1 1 1 8.066,65 8.904,84 9.171,99 9.447,15 9.730,56 018.WA.01.4577.EBA.99 4 Layanan Perkantoran layanan 1 1 1 1 1 1 25.889,7 4 21.778,01 22.431,35 23.104,2 9 23.797,4 2 018.WA.01.4577.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 144 8 10 10 10 1.771,26 200,00 206,00 212,18 218,55 018.WA.01.4577.EBB.95 1 951 - Layanan Sarana Internal Unit 169 20 8 10 10 10 1.671,26 200,00 206,00 212,18 218,55 018.WA.01.4577.EBB.97 1 971 - Layanan Prasarana Internal M2 Ro baru 124 - - - - 100,00 - 018.WA.01.4577.FAB FAB - Sistem Informasi Pemerintahan 17 7 10 10 10 28.523,9 9 4.957,00 5.105,71 5.258,88 5.416,65 018.WA.01.4577.FAB.97 1 001 - Sistem Informasi Pertanian Sistem Informasi Ro baru 17 7 10 10 10 28.523,9 9 4.957,08 5.105,79 5.258,96 5.416,73 SK 2 Meningkatnya citra positif Kementerian Pertanian Pusat IKK 2.1 Indeks citra positif Kementerian Pertanian indeks 3,63 3,63 3,64 3,65 3,66 3,67 - - - Biro Humas dan Informasi Publik 018.WA.01.4577.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 1 1 1 1 4.597,76 8.125,70 8.369,47 8.620,56 8.879,17 018.WA.01.4577.EBA.Z0 2 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 1 4.597,76 8.125,71 8.369,48 8.620,56 8.879,18 BAA.111 Layanan Publik Kepada Masyarakat 1 BAA. Pelayanan Publik Kepada Masyarakat layanan 1 1 67,91 BAB. Pelayanan Publik Kepada Lembaga 1 BAB.111 Layanan Publik Kepada Lembaga layanan 1 1 22,43 SK 3 Meningkatnya kepuasan Sakeholder terhadap Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Pusat IKK 3.1 Indeks kepuasan Stakeholder terhadap layanan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Skala Likert 3,02 3,10 3,12 3,14 3,16 3,18 - - - 018.WA.01.4577.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 1 1 1 1 7.733,90 17.011,85 17.522,20 18.047,8 7 18.589,3 1 018.WA.01.4577.EBA.95 9 Layanan Protokoler layanan 1 1 1 1 1 1 7.733,90 17.011,85 17.522,20 18.047,8 7 18.589,3 1 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 4578 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian 83.764,0 0 79.376,04 80.169,80 80.971,5 0 81.781,2 2 SK 1 Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I/II/III/IV Pusat 33.080,4 9 36.725,23 37.092,48 37.463,4 0 37.838,0 4 Inspektorat I/II/III/IV IKK 1.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I/II/III/IV % 90 90 90,5 91 91,5 92 33.080,4 9 36.725,23 37.092,48 37.463,4 0 37.838,0 4 4578.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 8.941,57 9.030,98 9.121,29 9.212,51 4578.EBD.U10 Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat I Laporan 50 26 30 30 30 30 2.205,51 2.633,90 2.660,24 2.686,84 2.713,71 4578.EBD.U11 Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan lingkup mitra Inspektorat I Laporan 24 108 56 56 56 56 9.439,20 4.871,16 4.919,87 4.969,07 5.018,76 4578.EBD.U12 Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat I Laporan 2 4 6 6 6 6 998,81 1.436,51 1.450,87 1.465,38 1.480,04 4578.EBD.U16 Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat II Laporan 50 26 30 30 30 30 2.205,51 2.576,90 2.602,67 2.628,70 2.654,98 4578.EBD.U17 Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan lingkup mitra Inspektorat II Laporan 24 70 56 56 56 56 6.118,00 4.871,16 4.919,87 4.969,07 5.018,76 4578.EBD.U18 Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat II Laporan 2 4 6 6 6 6 998,81 1.333,91 1.347,25 1.360,72 1.374,33 4578.EBD.U22 Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat III Laporan 51 23 31 31 31 31 1.877,87 2.706,16 2.733,22 2.760,55 2.788,15 4578.EBD.U23 Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan lingkup mitra Inspektorat III Laporan 24 10 60 60 60 60 874,00 5.097,76 5.148,74 5.200,22 5.252,23 4578.EBD.U24 Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat III Laporan 3 5 8 8 8 8 788,46 1.335,58 1.348,93 1.362,42 1.376,05 4578.EBD.U28 Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat IV Laporan 51 26 31 31 31 31 2.205,51 2.763,16 2.790,79 2.818,69 2.846,88 4578.EBD.U29 Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan lingkup mitra Inspektorat IV Laporan 24 50 60 60 60 60 4.370,00 5.097,76 5.148,74 5.200,22 5.252,23 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 4578.EBD.U30 Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat IV Laporan 4 4 10 10 10 10 998,81 2.001,28 2.021,29 2.041,51 2.061,92 SK 2 Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I/II/III/IV 4.005,56 3.172,31 3.204,03 3.236,07 3.268,43 Inspektorat I/II/III/IV IKK 2.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I/II/III/IV % 85 80 80,5 81 81,5 82 4.005,56 3.172,31 3.204,03 3.236,07 3.268,43 4578.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 4578.EBD.U13 Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat I Laporan 12 36 16 16 16 16 1.394,80 693,65 700,59 707,59 714,67 4578.EBD.U19 Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat II Laporan 12 24 16 16 16 16 929,87 605,11 611,16 617,27 623,45 4578.EBD.U25 Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat III Laporan 18 19 24 24 24 24 751,02 542,34 547,76 553,24 558,77 4578.EBD.U31 Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat IV Laporan 21 24 31 31 31 31 929,87 1.331,21 1.344,52 1.357,97 1.371,55 SK 3 Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat I, II, III, IV, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV 41.488,6 7 29.100,00 29.391,00 29.684,9 1 29.981,7 6 IKK 3.1 Indeks kepuasan pegawai Inspektorat I, II, III, IV, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV. Skala Likert 3,25 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 4578.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 41.488,6 7 4578.EBD.015 Layanan Audit Internal Inspektorat I Laporan 12 11 20.617,7 4 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 4578.EBD.021 Layanan Audit Internal Inspektorat II Laporan 12 11 19.270,9 3 4578.EBD.027 Layanan Audit Internal Inspektorat III Laporan 12 1 800,00 4578.EBD.033 Layanan Auditn Internal Inspektorat IV Laporan 12 12 800,00 4578.AEA Koordinasi 29.100,00 29.391,00 29.684,9 1 29.981,7 6 4578.AEA.015 Koordinasi Pengawasan Internal Inspektorat I Kegiatan RO Baru 22 22 22 22 8.100,00 8.181,00 8.262,81 8.345,44 4578.AEA.021 Koordinasi Pengawasan Internal Inspektorat II Kegiatan RO Baru 22 22 22 22 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 4578.AEA.027 Koordinasi Pengawasan Internal Inspektorat III Kegiatan RO Baru 22 22 22 22 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 4578.AEA.033 Koordinasi Pengawasan Internal Inspektorat IV Kegiatan RO Baru 22 22 22 22 7.000,00 7.070,00 7.140,70 7.212,11 SK 4 Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu 4.089,28 4.044,00 4.084,44 4.125,29 4.166,54 Inspektorat Investigasi IKK 4.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu % 75 78 79 80 81 82 4.089,28 4.044,00 4.084,44 4.125,29 4.166,54 4578.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 4578.EBD.U34 Laporan Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu Laporan 60 50 50 50 50 50 4.089,28 4.044,00 4.084,44 4.125,29 4.166,54 SK 5 Terbangunnya Zona Integritas lingkup Kementerian Pertanian 1.100,00 6.334,50 6.397,85 6.461,83 6.526,44 Inspektorat Investigasi IKK 2.1 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI lingkup Kementerian Pertanian Nilai 0,75 0,75 1 1 2 2 IKK 2.2 Indeks kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi. Skala Likert 3,25 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 4578.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 4578.EBD.035 Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi Laporan 12,00 1,00 1.100,00 4578.AEA Koordinasi 4578.AEA.035 Koordinasi Pengawasan Internal Inspektorat Investigasi Laporan/ Kegiatan RO Baru 18 18 18 18 6.334,50 6.397,85 6.461,83 6.526,44 1760 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal 44.472,5 1 50.338,45 50.310,20 49.178,5 0 50.761,7 8 SK 1 Ditindaklanjutinya hasil temuan BPK 873,04 2.077,95 2.119,93 2.161,82 2.204,70 Sekretariat Inspektorat Jenderal IKK 1.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal % 85 85 86 87 88 89 873,04 2.077,95 2.119,93 2.161,82 2.204,70 Sekretariat Inspektorat Jenderal 1760.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1760.EBA.962 Layanan Umum Layanan 24 1 1 1 1 1 873,04 2.077,95 2.119,93 2.161,82 2.204,70 SK 2 Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas intern 2.852,56 3.672,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00 Sekretariat Inspektorat Jenderal IKK 2.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal % 90 90 90,5 91 91,5 92 2.852,56 3.672,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00 Sekretariat Inspektorat Jenderal 1760.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1760.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen/ Rekomend asi 46 25 18 18 18 18 2.852,56 3.672,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00 SK 3 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian 2.760,10 2.049,83 2.080,67 2.112,12 2.144,21 Sekretariat Inspektorat Jenderal IKK 3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal Nilai 95,07 95,07 95,12 95,17 95,22 95,27 2.760,10 2.049,83 2.080,67 2.112,12 2.144,21 Sekretariat Inspektorat Jenderal 1760.AEA Koordinasi 1760.AEA.952 Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran Kegiatan RO Baru 6,00 6,00 6,00 6,00 1.541,83 1.572,67 1.604,12 1.636,21 1760.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1760.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 23 5 2.010,10 - - - - 1760.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan Layanan 1 1 1 1 1 1 750,00 508,00 508,00 508,00 508,00 SK 4 Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian 3.600,00 3.511,44 2.910,60 3.205,56 3.213,88 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 4.1 Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian Nilai 3,00 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3.600,00 3.511,44 2.910,60 3.205,56 3.213,88 Sekretariat Inspektorat Jenderal
3. 1760.Kerja sama 1760.AEC.001 Kerja Sama Pengawasan Kesepakat an RO Baru 1 2 2 2 2 399,84 408,00 416,16 424,48 1760.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1760.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan RO Baru 1 1 1 1 1 198,32 781,20 781,20 781,20 781,20 1760.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1760.EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM Orang RO Baru 58 291 292 293 294 161,97 814,80 851,20 851,20 851,20 1760.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Orang RO Baru 480 240 120 180 180 3.000,00 1.318,20 672,80 959,60 959,60 1760.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1760.EBD.Z31 Layanan Reformasi Kinerja Layanan RO Baru 1 1 1 1 1 239,71 197,40 197,40 197,40 197,40 SK 5 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDItjen/Setba/SetItjen 34.386,8 1 39.027,23 39.527,00 38.027,0 0 39.527,0 0 Sekretariat Inspektorat Jenderal IKK 5.1 Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal Skala Likert 3,25 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 34.386,8 1 39.027,23 41.027,23 38.027,2 3 39.527,2 3 Sekretariat Inspektorat Jenderal 1760.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 1760.CAN.036 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengawasan Unit 1 1 1 1 - - 4.775,10 4.500,00 4.500,00 - - 1760.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1760.EBA.Z01 Layanan Hukum Layanan 12 1 1 1 1 1 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1760.EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 12 1 1 1 1 1 458,00 458,00 458,00 458,00 458,00 1760.EBA.Z06 Layanan BMN Layanan 12 1 1 1 1 1 139,00 480,00 480,00 480,00 480,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1760.EBA.994 Layanan Perkantoran Layanan 24 1 1 1 1 1 28.089,8 1 30.569,03 32.069,03 33.569,0 3 35.069,0 3 1760.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1760.EBB.951 Layanan Sarana Internal Unit 2 2 297 297 297 297 724,90 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1760.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1760.EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan 1 1 1 1 120,20 120,20 120,20 120,20 1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan 128.107, 02 106.811,27 144.407,4 5 149.080, 74 154.793, 21 Setdirjen TP SK 1 Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal 10.668,7 9 1.958,00 11.722,30 11.870,6 2 12.026,3 5 IKK 1.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TP % 90 90 91 92 93 94,00 1.912,78 1.450,00 2.966,30 3.114,61 3.270,34 018.WA.1766.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.1766.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Rekomend asi 54 44 8 44 44 44,00 1.912,78 1.450,00 2.966,30 3.114,61 3.270,34 IKK 1.2 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TP % 85 85 86 87 88 89,00 8.756,01 508,00 8.756,01 8.756,01 8.756,01 018.WA.1766.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.1766.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan Layanan 68 84 1 84 84 84,00 8.756,01 508,00 8.756,01 8.756,01 8.756,01 SK 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian 14.826,1 8 13.331,65 21.816,33 22.721,9 2 23.672,7 2 IKK 2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TP Nilai 87,25 87,70 88,15 88,60 89,05 89,50 14.826,1 8 13.331,65 21.816,33 22.721,9 2 23.672,7 2 018.WA.1766.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.1766.EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 67 35 17 17 17 17,00 10.900,4 1 - 18.112,11 19.017,7 0 19.968,5 0 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.1766.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.1766.EBA.962 Layanan Umum Layanan 2 3 1 3 3 3,00 3.925,77 13.331,65 3.704,22 3.704,22 3.704,22 SK 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 349,97 458,00 458,00 458,00 458,00 IKK 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen TP Likert 3,60 3,60 3,65 3,68 3,70 3,72 349,97 458,00 458,00 458,00 458,00 018.WA.1766.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.1766.EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 349,97 458,00 458,00 458,00 458,00 SK 4 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal 102.262, 09 91.063,62 110.410,8 1 114.030, 20 118.636, 14 IKK 4.1 Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen TP Likert 3,28 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 102.262, 09 91.063,62 110.410,8 1 114.030, 20 118.636, 14 018.WA.1766.ACD Perizinan Lembaga 018.WA.1766.ACD.001 Perizinan Lembaga Bidang Tanaman Pangan Badan Usaha RO Baru 3 4 4 5 5,00 449,69 750,00 750,00 750,00 750,00 018.WA.1766.AEC Kerja Sama 018.WA.1766.AEC.001 Pengelolaan Layanan Kerja Sama Kesepakat an 15 2 5 4 4 4,00 500 2.674 750 750 750 018.WA.1766.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.1766.EBA.Z06 Layanan BMN Layanan 4 1 1 1 1 1,00 143 480 480 480 480 018.WA.1766.EBA.Z01 Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 1,00 588,61 648,80 750,00 750,00 750,00 018.WA.1766.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 1 1 1 1,00 178,40 135,41 178,40 178,40 178,40 018.WA.1766.EBA.963 Layanan Data dan Informasi Layanan RO Baru 34 1 1 1 1,00 11.681,7 3 800,00 11.681,73 11.681,7 3 11.681,7 3 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.1766.EBA.994 Layanan Perkantoran Layanan 3 5 3 5 5 5,00 78.561,2 3 83.180,21 83.180,21 86.533,6 5 90.860,3 3 018.WA.1766.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 018.WA.1766.EBB.951 Layanan Sarana Internal Unit 329 125 3 128 128 128,00 5.921,41 185,23 5.921,41 5.921,41 5.921,41 018.WA.1766.EBB.971 Layanan Prasarana Internal Unit 14 17 3 17 17 17,00 3.059,31 214,77 3.372,88 3.541,53 3.718,60 018.WA.1766.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 018.WA.1766.EBC.Z13 Layanan Manajemen SDM Orang RO Baru 562 642 562 562 562,00 1.158,36 1.075,00 1.946,19 2.043,50 2.145,67 018.WA.1766.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.1766.EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Layanan RO Baru 1 1 1 1 1,00 20,07 120,20 600,00 600,00 600,00 018.WA.1766.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 018.WA.1766.FAB.001 Sistem Informasi Tanaman Pangan Sistem Informasi RO Baru - 1 1 1 1 - 800 800 800 800 1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 57.810,3 5 75.204,48 67.486,00 70.486,0 0 73.286,0 0 Setditjen Hortikultura SK.1 Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal Setditjen Hortikultura IKK 1.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura % 92,82 92,83 92,84 92,85 92,86 92,87 Setditjen Hortikultura 018.WA.1774.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.1774.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 10 15 38 38 38 38 IKK 1.2 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura % - 87 87 88 88 89 Setditjen Hortikultura Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.1774.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.1774.EBA.Z06 Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 1 SK.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian Setditjen Hortikultura IKK 2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura Nilai 92,40 92,50 92,60 92,70 92,80 92,90 Setditjen Hortikultura 018.WA.1774.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.1774.EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 85 20 20 20 20 20 018.WA.1774.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 70 20 20 20 20 20 SK.3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura Setditjen Hortikultura IKK 3.1 indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura skala likert 3,45 3,57 3,58 3,59 3,60 3,61 SetDitjen Hortikultura 018.WA.1774.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.WA.1774.ABR.010 Layanan Rekomendasi Hortikultura Rekomend asi Kebijakan 1 10 10 10 10 10 018.WA.1774.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.1774.EBA.Z01 Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 018.WA.1774.EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 1 018.WA.1774.EBA.963 Layanan Data dan Informasi Layanan 35 1 1 1 1 1 SK 4 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura Setditjen Hortikultura IKK 4.1 - Indeks Kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDItjen Hortikultura skala likert 3,13 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 Setditjen Hortikultura 018.WA.1774.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.1774.EBA.962 Layanan Umum Layanan 1 1 1 1 1 1 018.WA.1774.EBA.994 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 1 018.WA.1774.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 018.WA.1774.EBB.951 Layanan Sarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 1 018.WA.1774.EBB.971 Layanan Prasarana Internal Layanan 1 1 1 1 1 1 018.WA.1774.AEA Koordinasi 018.WA.1774.AEA.021 Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Kegiatan - 15 15 20 20 20 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 108.999, 40 127.716,38 128.216,3 8 128.216, 38 128.216, 38 Ditjen Perkebunan SK 1 Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan IKK 1.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan % - 85 85 88 88 90 IKK 1.2 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan % - 90 90 90 90 90 1780.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1780.EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 2 7 22 22 22 22 1780.EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat Dokumen 4 5 26 26 26 26 1780.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1780.EBA.Z06 - Layanan BMN Layanan 1 1 1 1 1 1 1780.EBA.Z07 - Layanan BMN UPT Pusat Layanan 4 4 4 4 4 4 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan IKK 2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan Nilai 89,70 88,00 88,50 89,00 89,50 90,00 1780.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1780.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 89,00 11,00 - - - - 1780.EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 1 9 1 1 1 1 1780.EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan UPT Pusat Dokumen 4 4 4 4 4 4 SK 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan IKK 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan Skala Likert (1-4) Indikator Baru 3 3 3 3 3 IKK 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Skala Likert (1-4) 3 3 3 3 3 3 IKK 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon Skala Likert (1-4) 3 3 3 3 3 3 IKK 3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Skala Likert (1-4) 3 3 3 3 3 3 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak Skala Likert (1-4) 3 3 3 3 3 3 1780.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1780.EBA.Z01 Layanan Hukum Layanan 2 2 3 3 3 3 1780.EBA.Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 1 1780.EBA.963 Layanan Data dan Informasi Layanan 1 1 1 1 1 1 SK 4 Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat DItjen Perkebunan Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan IKK 4.1 Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan Skala Likert (1-4) 3 3 3 3 3 3 1780.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1780.EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 1 1 1 1 1780.EBA.994 Layanan perkantoran Layanan 5 5 5 5 5 5 1780.EBA.962 Layanan Umum Layanan 5 5 5 5 5 5 1780.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1780.EBD.Z33 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Dokumen 1 1 1 1 1 1 1780.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 1780.EBC.Z13 Layanan Manajemen SDM Orang 840 759 991 991 991 991 1780.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1780.EBB.951 Layanan Sarana Internal Unit 3 1 2 2 2 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1780.EBB.952 Layanan Prasarana Internal Unit 2 - - 1 1 1 1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Satuan Baseline 486.232, 71 560.150,54 651.619,8 2 696.115, 69 704.729, 66 Sekretariat Ditjen PKH SK 1 Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal 2.129,83 3.262,41 3.563,37 3.564,18 3.764,21 IKK 1.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH % 94,15 94,15 94,25 94,35 94,45 94,50 IKK 1.2 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH % 85 85 86 86 87 87 018.06.WA.1787.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.06.WA.1787.EBD.Z2 4 Layanan Pemantauan dan Evaluasi dokumen 126 11 15 15 15 15 2.129,83 2.927,74 2.969,48 2.969,48 2.969,48 018.06.WA.1787.EBD.Z2 5 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Daerah dokumen RO baru - 56 56 56 56 334,67 593,89 594,71 794,73 SK 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian 13.704,8 5 1.859,00 2.643,22 4.365,28 5.575,22 IKK 2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH Nilai 90,67 90,70 90,75 90,80 90,85 90,90 018.06.WA.1787.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.06.WA.1787.EBD Z26 Layanan Manajemen Keuangan Layanan 239 1 1 1 1 1 7.078,71 400,00 450,00 460,00 470,00 018.06.WA.1787.EBD Z27 Layanan Manajemen Keuangan Kantor Daerah/Provinsi Layanan RO baru - 61 61 61 61 - 1.159,00 1.564,33 2.876,39 3.876,33 018.06.WA.1787.EBD 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 396 13 - - - - 6.138,64 018.06.WA.1787.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.06.WA.1787.EBA 956 Layanan BMN Layanan 131 240 - - - - 487,50 018.06.WA.1787.EBA Z06 Layanan BMN Layanan RO baru 1 1 1 1 1 - 300,00 628,89 1.028,89 1.228,89 SK 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen/Badan di lingkungan Kementerian Pertanian 450.699, 73 545.355,29 627.961,3 8 666.734, 38 671.828, 38 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 3.24 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen PKH Skala likert 4 4 4 4 4 4 018.06.WA.1787.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.06.WA.1787.EBA 957 Layanan Hukum Layanan 1 1 - - - - 3.060,49 018.06.WA.1787.EBA Z01 Layanan Hukum Layanan RO baru - - 1 1 1 - - - - - 018.06.WA.1787.EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 5 1 - - - - 133,21 018.06.WA.1787.EBA Z02 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan RO baru - 1 1 1 1 276,16 471,86 321,86 521,86 018.06.WA.1787.EBA 963 Layanan Data dan Informasi Layanan 37 39 39 39 39 39 3.239,50 3.340,09 3.647,35 6.757,35 6.875,35 018.06.WA.1787.EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 23 1 - - - - 950,00 018.06.WA.1787.EBA Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan RO baru - - - - - - - - - - 018.06.WA.1787.EBA 969 Layanan Bantuan Hukum Layanan 1 6 - - - - 150,42 - - - - 018.06.WA.1787.EBA 994 Layanan Perkantoran Layanan 47 45 1 1 1 1 443.166, 12 541.739,04 623.842,1 7 659.655, 17 664.431, 17 SK 4 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PKH 19.698,3 0 9.673,85 17.451,85 21.451,8 5 23.561,8 5 IKK 4.1 Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PKH Skala likert 3,28 3,28 3,30 3,35 3,40 3.45 018.06.WA.1787.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.06.WA.1787.EBA 962 Layanan Umum Layanan 2 28 1 1 1 1 15.921,7 6 8.673,85 13.405,29 14.405,2 9 15.515,2 9 018.06.WA.1787.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 018.06.WA.1787.EBB 951 Layanan Sarana Internal Unit 14 1 3 6 6 6 1.500,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 018.06.WA.1787.EBC Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal 018.06.WA.1787.EBC 954 Layanan Manajemen SDM Orang RO baru 1.823 2.276,55 018.06.WA.1787.EBC Z13 Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Orang RO baru - 125 3.040 3.133 3.236 500,00 2.546,56 5.546,56 6.546,56 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.1797 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 138.382 70.737 183.344 186.834 190.484 Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian SK 1 Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian IKK 1.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian % 95,5 95,5 96 96 96,5 97 IKK 1.2 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian % 91,6 91,6 92 92 92,5 93 018.WA.1797.EBD Layanan manajemen kinerja internal 018.WA.1797.EBD.Z24 Layanan pemantauan dan evaluasi Dokumen 0 0 48 49 50 52 0 6.230 7.865 7.905 8.040 018.WA.1797.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Layanan 13 23 0 0 0 0 6.493 0 0 0 0 SK 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian IKK 2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nilai 85,8 86 87 88 89 90 018.WA.1797.EBA Layanan dukungan manajemen internal 018.WA.1797.EBA.994 Layanan perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 1 41.306 41.792 48.379 48.979 49.228 018.WA.1797.EBD Layanan manajemen kinerja internal 018.WA.1797.EBD.Z26 Layanan manajemen keuangan Dokumen 0 0 15 15 16 16 0 8.978 49.376 49.576 50.434 018.WA.1797.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan Layanan 94 30 0 0 0 0 49.251 0 0 0 0 018.WA.1797.EBD.Z27 Layanan manajemen keuangan daerah Dokumen RO Baru 0 73 75 77 79 0 5.598 6.581 6.981 7.028 SK 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal PSP di lingkungan Kementerian Pertanian Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 3.1 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Skala Likert (1-4) 3,29 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 018.WA.1797.FAB Sistem informasi pemerintahan 018.WA.1797.FAB.001 Sistem informasi prasarana dan sarana pertanian Layanan 5 1 1 1 1 1 500 300 580 680 705 SK 4 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PSP Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian IKK 4.1 Tingkat kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Skala Likert (1-4) 3,34 3,34 3,4 3,4 3,4 3,5 018.WA.1797.EBA Layanan dukungan manajemen internal 018.WA.1797.EBA.Z01 Layanan hukum Layanan 0 7 1 1 1 0 193 3.520 3.920 4.058 018.WA.1797.EBA.957 Layanan hukum Layanan 2 1 0 0 0 0 800 0 0 0 0 018.WA.1797.EBA.Z02 Layanan hubungan masyarakat dan informasi Layanan 0 6 6 6 6 0 458 4.026 4.126 4.295 018.WA.1797.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1 6 0 0 0 0 979 0 0 0 0 018.WA.1797.EBA.Z08 Layanan organisasi dan tata kelola internal Layanan 0 1 1 1 1 0 699 7.186 7.386 7.625 018.WA.1797.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1 1 0 0 0 0 3.497 0 0 0 0 018.WA.1797.EBA.962 Layanan umum Layanan 2 2 2 2 2 2 22.046 4.791 30.353 31.353 32.324 018.WA.1797.EBA.963 Layanan data dan informasi Layanan 2 2 2 2 2 2 2.997 817 6.346 6.446 6.963 018.WA.1797.EBA.Z06 Layanan BMN Layanan RO Baru 0 1 1 1 1 0 480 766 866 951 018.WA.1797.EBB Layanan sarana dan prasarana internal 018.WA.1797.EBB.951 Layanan sarana internal Unit 7 7 7 7 7 7 1.000 400 2.000 2.150 2.323 018.WA.1797.EBD Layanan manajemen kinerja internal 018.WA.1797.EBD.Z23 Layanan perencanaan dan penganggaran Dokumen 0 0 0 13 13 13 0 0 16.366 16.466 16.513 018.WA.1797.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan 14 13 0 0 0 0 9.514 0 0 0 0 7924 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen LIP Layanan 1 26.590,5 0 53.368,28 49.093,00 53.330,9 5 53.328,0 0 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 1 Ditindaklanjutinya hasil temuan Auditor Internal dan Eksternal 4.407,21 14.940,40 14.780,15 19.663,0 9 19.660,1 4 IKK 1.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen LIP % 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 1.069,78 3.940,40 3.780,15 3.663,09 3.660,14 018.WA .03.7924.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA .03.7924.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 722,27 2.640,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 018.WA .03.7924.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA .03.7924.EBA.963 Layanan Data dan Informasi Layanan 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 347,51 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 018.WA .03.7924.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 018.WA .03.7924.FAB.999 Sistem Informasi Lahan dan Irigasi Pertanian Sistem Informasi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 100,40 180,15 63,09 60,14 IKK 1.2 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen LIP % 85,00 85,50 86,00 86,50 87,00 3.337,44 11.000,00 11.000,00 16.000,0 0 16.000,0 0 018.WA .03.7924.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA .03.7924.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 3.337,44 11.000,00 11.000,00 16.000,0 0 16.000,0 0 SK 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen LIP 3.334,30 3.315,00 3.315,00 2.670,00 2.670,00 IKK 2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen LIP Nilai 85,00 85,00 85,50 85,50 86,00 3.334,30 3.315,00 3.315,00 2.670,00 2.670,00 018.WA .03.7924.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA .03.7924.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3.334,30 3.315,00 3.315,00 2.670,00 2.670,00 018.WA .03.7924.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 - - 16.000,00 - 16.000,0 0 SK 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen LIP 296,00 458,00 458,00 458,00 458,00 IKK 3.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen LIP Skala Likert 3,00 3,20 3,30 3,40 3,50 296,00 458,00 458,00 458,00 458,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA .03.7924.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA .03.7924.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 296,00 458,00 458,00 458,00 458,00 SK 4 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen LIP 18.552,9 9 34.654,88 30.539,86 30.539,8 6 30.539,8 6 IKK 4.1 Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen LIP Skala Likert 3,20 3,30 3,30 3,40 3,40 3,50 18.552,9 9 34.654,88 30.539,86 30.539,8 6 30.539,8 6 018.WA .03.7924.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA .03.7924.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 536,02 874,25 874,25 874,25 874,25 018.WA .03.7924.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 018.WA .03.7924.EBB.951 Layanan Sarana Internal Unit 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 7.323,67 1.600,00 420,00 420,00 420,00 018.WA .03.7924.EBB.9xx Layanan Prasarana Internal m2 - - - - - - - - - - 018.WA .03.7924.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA .03.7924.EBA.962 Layanan Hukum Layanan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 200,00 192,50 192,50 192,50 192,50 018.WA .03.7924.EBA.957 Layanan Umum Layanan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3.832,94 8.298,64 5.363,62 5.363,62 5.363,62 018.WA .03.7924.EBA.994 Layanan Perkantoran Layanan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6.660,35 23.689,49 23.689,49 23.689,4 9 23.689,4 9 6918 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Pusat 735.488, 64 760.935,21 966.779,6 4 1.015.11 9,37 1.065.87 7,29 SK 1 Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal SetDitjen/ SetBadan/ SetItjen Biro/Pusat dibawah koordinasi Setjen Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 1.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian % 85,00 95,00 95,50 96,00 96,50 97,00 4.313,44 6.502,11 16.377,00 17.196,0 0 18.056,0 0 BRMP IKK 1.2 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian % 85,00 95,00 95,50 96,00 96,50 97,00 BRMP 018.WA.09.6918.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.09.6918.EBD.95 3 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 27,00 64,00 - - - - 4.313,44 - - - - 018.WA.09.6918.EBD.Z2 4 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon I) Dokumen 27,00 - 14,00 14,00 14,00 14,00 - 2.777,55 2.777,55 2.777,55 2.777,55 018.WA.09.6918.EBD.Z2 5 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah) Dokumen 27,00 - 63,00 63,00 63,00 63,00 - 3.724,56 13.599,45 14.418,4 5 15.278,4 5 SK 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian SetDitjen/SetBadan/Set Itjen/Biro/ Pusat dibawah koordinasi Setjen IKK 2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nilai 88,92 91,00 91,50 92,00 92,50 93,00 5.977,25 508,00 9.087,00 9.541,00 10.018,0 0 BRMP 018.WA.09.6918.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.09.6918.EBD.95 2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Dokumen 25,00 5,00 - - - - 4.427,25 - - - - 018.WA.09.6918.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.09.6918.EBD.95 5 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 1,00 1,00 - - - - 1.550,00 - - - - 018.WA.09.6918.EBD.Z2 6 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 508,00 9.087,00 9.541,00 10.018,0 0 SK 3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Badan SetDitjen/ SetBadan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perakitan dan Modernisasi Pertanian IKK 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nilai 3,60 3,60 3,65 3,69 3,74 3,78 94.793,5 1 25.450,47 31.174,48 32.734,0 5 34.371,3 5 BRMP 018.WA.09.6918.AEA Koordinasi 018.WA.09.6918.AEA.00 1 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Kegiatan 63,00 63,00 - - - - 75.042,9 8 - - - - 018.WA.09.6918.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.09.6918.EBA.95 8 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 4,00 64,00 - - - - 2.135,95 - - - - 018.WA.09.6918.EBA.Z0 2 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon I) Layanan 4,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 458,00 458,00 458,00 458,00 018.WA.09.6918.EBA.Z0 3 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah) Layanan 4,00 - 63,00 63,00 63,00 63,00 - 1.165,60 6.156,00 6.487,00 6.834,00 018.WA.09.6918.EBA.96 3 Layanan Data dan Informasi Layanan 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 998,36 1.039,00 1.091,48 1.146,05 1.203,35 018.WA.09.6918.AEC Kerja sama 018.WA.09.6918.AEC.50 2 Layanan Kerjasama Kegiatan 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 16.616,2 2 22.787,87 23.469,00 24.643,0 0 25.876,0 0 SK 4 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian SetDitjen/ SetBadan/ SetItjen IKK 4.1 Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP Nilai Indikator Baru 3,26 3,28 3,30 3,32 3,34 630.404, 43 728.474,63 910.141,1 7 955.648, 33 1.003.43 1,94 BRMP 018.WA.09.6918.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.09.6918.EBA.95 6 Layanan BMN Layanan 15,00 64,00 - - - - 1.110,00 - - - - Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.09.6918.EBA.Z0 6 Layanan BMN (Eselon I) Layanan 15,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 480,00 480,00 480,00 480,00 018.WA.09.6918.EBA.Z0 7 Layanan BMN (Eselon II ke bawah) Layanan 15,00 - 64,00 64,00 64,00 64,00 - 628,00 744,00 805,00 869,00 018.WA.09.6918.EBA.95 7 Layanan Hukum Layanan 1,00 1,00 - - - - 321,49 - - - - 018.WA.09.6918.EBA.96 0 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1,00 1,00 - - - - 310,50 - - - - 018.WA.09.6918.EBA.96 2 Layanan Umum Layanan 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 16.477,7 5 61.513,07 60.199,17 63.208,3 3 66.368,9 4 018.WA.09.6918.EBA.99 4 Layanan Perkantoran Layanan 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 605.980, 63 657.735,02 755.129,0 0 792.885, 00 832.530, 00 018.WA.09.6918.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 018.WA.09.6918.EBB.95 1 Layanan Sarana Internal Unit 64,00 - 212,00 223,00 234,00 246,00 - 3.540,18 29.390,00 30.860,0 0 32.403,0 0 018.WA.09.6918.EBB.97 1 Layanan Prasarana Internal Unit 64,00 - - 64,00 64,00 64,00 - - 50.101,00 52.606,0 0 55.237,0 0 018.WA.09.6918.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 018.WA.09.6918.EBC.Z1 2 Layanan Manajemen SDM Orang 721,00 3.501, 00 4.632,0 0 4.863, 60 5.106, 78 5.362, 12 3.100,00 1.803,59 10.791,00 11.331,0 0 11.897,0 0 018.WA.09.6918.EBC.99 6 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Orang 57,00 26,00 490,00 515,00 541,00 568,00 2.500,00 2.577,37 2.756,00 2.894,00 3.039,00 018.WA.09.6918.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.09.6918.EBD.Z3 1 Layanan Reformasi Kinerja Layanan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 429,06 197,40 551,00 579,00 608,00 018.WA.09.6918.EBD.97 4 Penyelenggaraan Kearsipan Layanan RO Baru 1,00 - - - - 175,00 - - - - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 303.688, 924 3.310.859, 797 3.866.553, 010 4.235.84 8,511 4.667.95 6,018 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 1 Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas intern Pusat 1.912,54 - - - - Sekretariat Badan PPSDMP IKK 1.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP % 90 90,00 90,40 90,60 90,80 91,00 018.WA.1813.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.1813.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokumen 21 15 - - - - 1.912,54 - - - - SK 2 Ditindaklanjutinya hasil temuan BPK Pusat 2.223,77 - - - - Sekretariat Badan PPSDMP IKK 2.1 Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP % 85,00 87,00 87,40 87,60 87,80 88,00 018.WA.1813.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.1813.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan Dokumen 3 22 - - - - 2.223,77 - - - - SK 3 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BPPSDMP Pusat 10.144,2 2 8.542,04 9.396,01 10.335,5 1 11.369,4 0 Sekretariat Badan PPSDMP IKK 3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan PPSDMP % 94,09 90,00 90,25 90,50 90,75 91,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.1813.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 018.WA.1813.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan 7 10 - - - - 10.144,2 2 - - - - 018.WA.1813.EBD.Z35 Layanan Manajemen Kinerja Layanan Ro baru - 10 10 10 10 - 8.542,04 9.396,01 10.335,5 1 11.369,4 0 SK 4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik Badan PPSDMP Pusat 877,00 1.458,00 4.604,00 4.964,00 5.341,00 Sekretariat Badan PPSDMP IKK 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan PPSDMP Skala Likert (1-4) Indikator baru 3,60 3,61 3,62 3,63 3,64 018.WA.1813.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 018.WA.1813.BAA.003 Layanan Publik BPPSDMP Kepada Masyarakat Layanan Ro baru - - 1 1 1 - - 1.500,00 1.600,00 1.700,00 018.WA.1813.BAB Pelayanan Publik kepada Lembaga 018.WA.1813.BAB.002 Layanan Publik BPPSDMP Kepada Lembaga Layanan Ro baru - - 1 1 1 - - 1.500,00 1.600,00 1.700,00 018.WA.1813.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.1813.EBA.957 Layanan Hukum Layanan 1 1 1 1 1 1 725,00 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.1813.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Layanan 6 1 1 1 1 1 152,00 458,00 504,00 554,00 610,00 SK 5 Meningkatnya kepuasan unit eselon II dan UPT BPPSDMP terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan PPSDMP Pusat 282.588, 45 3.297.202, 76 3.830.538, 00 4.190.69 2,00 4.615.92 3,62 Sekretariat Badan PPSDMP IKK 5.1 Indeks kepuasan unit eselon II dan UPT BPPSDMP terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan PPSDMP Skala Likert (1-4) Indikator baru 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 018.WA.1813.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.1813.EBA.962 Layanan umum Layanan 2 2 2 4 4 4 3.678,00 3.236,00 3.228,00 3.601,00 3.732,00 018.WA.1813.EBA.994 Layanan perkantoran Layanan 22 25 25 25 25 25 259.580, 00 3.274.276, 76 3.797.205, 00 4.153.87 5,00 4.574.91 4,62 018.WA.1813.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 018.WA.1813.EBB.951 Layanan Sarana Internal Unit 3 127 2 3 3 3 2.621,06 300,00 2.330,00 3.363,00 4.399,00 018.WA.1813.EBB.952 Layanan Prasarana Internal Unit Ro baru 1 3 3 3 3 1.049,90 432,00 3.475,00 4.523,00 5.575,00 018.WA.1813.EBC Layanan Manajemen SDM Internal Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.1813.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Orang 325 1.275 170 170 170 170 15.659,4 9 13.000,00 15.800,00 16.030,0 0 17.803,0 0 018.WA.1813.AEA Koordinasi 018.WA.1813.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kegiatan Ro baru - 1 1 1 1 - 5.958,00 8.500,00 9.300,00 9.500,00 SK 6 Terlaksananya Rencana Aksi RB oleh Badan PPSDMP Pusat 748,74 1.000,00 2.100,00 2.210,00 2.331,00 Sekretariat Badan PPSDMP IKK 6.1 Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB terhadap total Rencana Aksi RB sesuai kewenangan Badan PPSDMP % Indikator baru 100 100 100 100 100 018.WA.1813.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 018.WA.1813.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Layanan 1,00 1 1 1 1 1 748,74 1.000,00 2.100,00 2.210,00 2.331,00 SK 7 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian UPT 4.005,20 1.771,00 12.648,00 17.759,0 0 19.470,0 0 Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian IKK 7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian Skala Likert (1-4) Indikator baru 3,56 3,58 3,60 3,62 3,66 018.WA.1813.AEA Koordinasi 018.WA.1813.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kegiatan Ro baru 1 - 1 1 1 266,20 - 2.250,00 3.250,00 4.000,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.WA.1813.AEC Kerja Sama 018.WA.1813.AEC.001 Kerja sama di bidang perpustakaan dan literasi pertanian Kegiatan Ro baru - - 1 1 1 - - 2.360,00 3.866,00 4.112,00 018.WA.1813.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 018.WA.1813.BAA.001 Layanan Publik BB Pustaka Kepada Masyarakat Orang Ro baru 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00 0 3.539,00 1.606,00 5.606,00 6.693,00 7.138,00 018.WA.1813.BAB Pelayanan Publik kepada lembaga 018.WA.1813.BAB.001 Layanan Publik BB Pustaka Kepada Lembaga Layanan Ro baru 6 5 5 5 5 200,00 165,00 2.432,00 3.950,00 4.220,00 SK 8 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian UPT Indikator baru 1.189,00 886,00 7.267,00 9.888,00 13.521,0 0 Museum Tanah dan Pertanian IKK 8.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian Skala Likert (1-4) Indikator baru 3,56 3,58 3,60 3,62 3,66 IKK 8.2 Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan museum tanah yang dikelola Orang Indikator baru 12.200 10.000 25.000 27.000 30.000 018.WA.1813.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat 018.WA.1813.BAA.002 Layanan Publik Museum Tanah dan Pertanian Kepada Masyarakat Orang Ro baru 12.600 12.700 12.800 12.900 13.000 989,00 886,00 2.275,00 3.072,00 4.579,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 8.3 Jumlah koleksi museum yang dikelola Unit Indikator Baru 1 2 2 2 3 IKK 8.4 Jumlah koleksi museum yang dilindungi Unit Indikator Baru 3 5 5 5 5 018.WA.1813.AEA Koordinasi 018.WA.1813.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kegiatan Ro baru 1 - 1 1 1 200,00 - 2.482,00 3.700,00 4.620,00 018.WA.1813.AEC Kerja Sama 018.WA.1813.AEC.002 Kerja sama di bidang museum tanah dan pertanian Kegiatan Ro baru - - 1 1 1 - - 2.510,00 3.116,00 4.322,00 PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS 23.344.0 29,58 23.814.710 ,21 41.940.15 4,08 42.934.7 01,11 43.988.9 22,61 SP.1 Terpenuhinya Produksi Komoditas Tanaman Pangan dalam negeri Ditjen TP (Akabi dan Serealia) IKP 1.1 Produksi Padi Juta Ton 53,98 54,45 54,85 55,27 55,68 56,05 IKP 1.2 Produksi Jagung Juta Ton 19,56 21,48 22,51 23,58 24,71 25,89 IKP 1.3 Produksi Aneka Kacang Ribu Ton 516,11 540,28 552,84 565,70 578,86 592,32 IKP 1.4 Produksi Sorghum Ribu Ton 17,34 18,21 18,40 18,58 18,77 18,95 IKP 1.5 Produksi Ubi jalar Ton 1.430.34 1,00 1.517. 449 1.562.9 72 1.609. 861 1.658. 157 1.707. 902 IKP 1.6 Produksi Kedelai Ton 349.099, 00 370.35 9 381.47 0 392.91 4 404.70 1 416.84 2 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu Ribu Ton 16.764.2 27,00 17.270 ,93 17.529, 99 17.792 ,94 18.059 ,83 18.330 ,73 SP. 2 Meningkatnya produksi komoditas TP prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian Ditjen TP (Serealia) IKP 2.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah Ton Indikator Baru 196.98 4 844.36 2 1.332. 808 1.821. 255 2.309. 701 IKP 2.2 Peningkatan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan Ton Indikator Baru 65.724 443.78 4 1.375. 883 2.307. 982 3.240. 081 IKP 2.3 Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur Ton Indikator Baru 33.624 71.324 126.88 9 182.45 4 238.02 0 IKP 2.4 Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur Ton Indikator Baru 49.100 60.687 81.260 117.17 7 181.03 8 IKP 2.5 Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua Ton Indikator Baru 1.310 3.847 6.535 9.382 12.393 IKP 2.6 Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan Ton Indikator Baru - 964.00 0 2.121. 000 3.168. 000 3.719. 000 SP.3 Terpenuhinya produksi hortikultura dalam negeri IKP 3.1 Produksi Buah dan Sayur Juta Ton 28,52 30,66 31,85 33,04 34,25 35,47 IKP 3.2 Produksi Tanaman obat Ton 495.767, 00 529.52 3,45 532.17 1,06 534.83 1,92 537.50 6,08 540.19 3,61 IKP 3.3 Produksi Florikultura Ribu Tangkai 667.755, 00 597.62 2,50 597.45 9,16 597.29 5,82 597.13 2,48 596.96 9,14 SP.4 Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian Ditjen Hortikultura IKP 4.1 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara ton 481,00 25.840 33.440 41.040 48.640 56.240 SP.5 Terpenuhinya produksi komoditas peternakan Ditjen PKH IKP 5.1 Produksi Daging Juta Ton 4,81 4,97 5,12 5,28 5,44 5,60 IKP 5.2 Produksi Telur Juta ton 6,67 7,44 7,75 8,08 8,43 8,79 IKP 5.3 Produksi Susu ribu ton 808,35 866,29 893,96 922,45 939,55 943,64 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP.6 Terjaminnya keamanan komoditas peternakan Ditjen PKH IKP 6.1 Indeks Keamanan komoditas peternakan indeks 0,488 0,613 0,634 0,656 0,678 0,695 SP 7 Terkendalinya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan Ditjen PKH IKP7.1 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan % 80,00 80,00 80,30 80,60 85,00 90,00 SP 8 Terkendalinya wilayah dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia Ditjen PKH IKP 8.1 Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia % 40,50 41,00 41,50 42,00 42,50 43,00 SP 9 Terkendalinya risiko usaha pertanian Direktorat Jenderal PSP IKP 9.1 Persentase pengendalian risiko usaha pertanian % Indikator Baru 5,50 5,67 6,08 6,49 6,90 SP 10 Menurunnya susut pangan Direktorat Jenderal PSP IKP 10.1 Persentase penurunan susut pangan % Indikator Baru 3 3 3 3 3 SP 11 Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan kebutuhan produksi Direktorat Jenderal PSP IKP 11.1 Indeks pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian terhadap kebutuhan produksi Indeks (0- 10) Indikator Baru 9,1 9,14 9,2 9,24 9,3 SP 12 Meningkatnya pemanfaatan PSP dalam mendukung lumbung pangan Direktorat Jenderal PSP IKP 12.1 Indeks pemanfaatan PSP yang mendukung lumbung pangan Indeks (0- 10) Indikator Baru 9,1 9,14 9,2 9,24 9,3 SP 13 Meningkatnya indeks pertanaman untuk komoditas pertanian prioritas dalam mendukung tercapainya swasembada pangan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKP 13.1 Rata-rata indeks pertanaman untuk komoditas pertanian prioritas Nilai Indikator Baru 1,36 1,44 1,52 1,60 1,68 - - - - - Ditjen LIP SP. 14 Meningkatnya pemenuhan lahan dan air berdasarkan kebutuhan produksi pertanian Ditjen LIP IKP 14.1 Persentase pemenuhan lahan dan air terhadap kebutuhan produksi % Indikator Baru 50 55 60 65 70 - - - - - Ditjen LIP SP. 15 Meningkatnya ketersediaan lumbung pangan Ditjen LIP IKP 15.1 Persentase peningkatan ketersediaan lumbung pangan terhadap kebutuhan produksi KSPP % Indikator Baru 37 37 37 38 38 - - - - - SP 16 Terwujudnya pelestarian sumber daya genetik pertanian BRMP IKP 16.1 Indeks pelestarian sumber daya genetik pertanian Nilai Indikator Baru 4 4 4 4 4 SP 17 Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian BRMP IKP 17.1 Persentase pelaku usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%) % Indikator Baru 8,77 15,62 17,81 27,95 30,00 1761 Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan 9.463,53 125.300,31 181.350,3 1 251.176, 56 321.887, 81 SK 1 Terpenuhinya produktivitas komoditas aneka kacang dan umbi prioritas 3.293,38 7.569,33 3.499,50 3.499,50 3.499,50 Dit Akabi IKK.1.1 Produktivitas Ubi Kayu Ton/ha 27,11 27,81 28,25 28,69 29,12 29,56 3.293,38 7.569,33 3.499,50 3.499,50 3.499,50 018.HA.1761.AEA Koordinasi Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.1761.AEA.619 Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Aneka Kacang dan Umbi Kegiatan 1,00 11,00 43,00 43,00 43,00 43,00 3.193,55 7.170,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 018.HA.1761.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 018.HA.1761.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Aneka Kacang dan Umbi NSPK RO Baru 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 99,83 399,33 299,50 299,50 299,50 SK 2 Terpenuhinya luas panen komoditas aneka kacang dan umbi prioritas 6.170,15 117.730,98 177.850,8 1 247.677, 06 318.388, 31 Dit Akabi IKK 2.1 Luas Panen Kedelai Hektar 137.049 228.92 8 234.89 1 241.31 4 248.46 1 255.99 0 153,95 78.416,80 111.350,0 0 121.350, 00 121.350, 00 IKK 2.2 Luas Panen Ubi Kayu Hektar 565.593 588.71 9 592.23 5 595.77 1 599.32 9 602.90 7 - 4.766,90 40.075,00 73.325,0 0 110.075, 00 IKK 2.3 Luas Panen Ubi Jalar Hektar 63.712 66.484 67.069 67.659 68.254 68.855 - 10.909,72 10.150,81 29.785,8 1 47.550,8 1 IKK 2.4 Luas Panen Aneka Kacang Hektar 346.381 403.23 4 409.50 0 415.86 5 422.33 1 428.90 0 - 10.041,74 10.150,00 17.091,2 5 33.287,5 0 IKK 2.5 Luas Panen Talas Beneng Hektar 474 574 - - - - 1.437,00 - - - - 018.HA.1761.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.1761.RAI.611 Kawasan Kedelai Hektar RO Baru 115 75.000 95.000 105.00 0 105.00 0 153,95 78.416,80 111.350,0 0 121.350, 00 121.350, 00 018.HA.1761.RAI.613 Kawasan Ubi Jalar Hektar RO Baru - 2.778 2.778 8.028 12.778 - 10.909,72 10.150,81 29.785,8 1 47.550,8 1 018.HA.1761.RAI.612 Kawasan Ubi Kayu Hektar RO Baru - 1.429 11.429 20.929 31.429 - 11.952,00 40.075,00 73.325,0 0 110.075, 00 018.HA.1761.RAI.614 Kawasan Kacang Tanah Hektar RO Baru - 1.302 1.302 2.802 6.302 - 4.766,90 5.075,00 10.835,0 0 24.275,0 0 018.HA.1761.RAI.615 Kawasan Kacang Hijau Hektar RO Baru - 6.349 6.349 7.849 11.349 - 5.274,84 5.075,00 6.256,25 9.012,50 018.HA.1761.RAI.616 Kawasan Aneka Umbi Lainya Hektar RO Baru - - 500 500 500 - - 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.1761.CAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.1761.CAI.620 Kawasan Talas Beneng Hektar RO Baru 100 - - - - 1.437,00 - - - - 018.HA.1761.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 018.HA.1761.QDD.001 Pekarangan Ubi Jalar Klp. Masyaraka t RO Baru 1.500 1.736 1.736 1.736 1.736 4.579,20 6.410,72 5.075,00 5.075,00 5.075,00 1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan 2.145.09 7,04 2.587.082, 93 2.556.882, 73 2.802.12 9,10 2.750.54 4,22 SK 1 Terwujudnya komoditas serealia yang terfortifikasi 21.000,0 0 43.355,86 43.355,86 43.355,8 6 43.355,8 6 Dit Serealia IKK 1.1 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi komoditas 1 1 1 1 1 1 21.000,0 0 43.355,86 43.355,86 43.355,8 6 43.355,8 6 018.HA.1762.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.1762.RAI.625 Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) Hektar 200.000 50.000 100.00 0 100.00 0 100.00 0 100.00 0 21.000,0 0 43.260,00 43.260,00 43.260,0 0 43.260,0 0 018.HA.1762.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 018.HA.1762.AFA.629 Peraturan/Norma/Pedoman Padi Kaya Gizi (Biofotifikasi) NSPK 1 - 1 1 1 1 - 95,86 95,86 95,86 95,86 SK 2 Terpenuhinya luas panen komoditas serealia prioritas 2.124.05 6,27 2.543.436, 51 2.327.751, 22 2.532.46 4,01 2.436.10 0,95 Dit Serealia IKK 2.1 Luas Panen Padi Hektar 10.046.1 36 10.270 .117 10.289. 066 10.377 .700 10.474 .611 10.555 .687 867.713, 13 1.587.856, 00 1.410.523, 68 1.518.85 6,00 1.449.85 6,00 IKK 2.2 Luas Panen Jagung Hektar 2.548.65 4 2.644. 228 2.743.3 87 2.846. 264 2.952. 999 3.063. 736 640.002, 76 909.000,00 827.100,0 0 922.878, 18 894.676, 29 IKK 2.3 Luas Panen Sorgum Hektar 6.936 7.049 7.162 7.274 7.387 7.500 102,50 1.262,50 2.387,50 3.012,50 3.762,50 018.HA.1762.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.1762.RAI.621 Kawasan Padi Hektar 862.290 1.550. 000 2.600.0 00 2.177. 780 2.435. 714 2.271. 428 867.713, 13 1.587.856, 00 1.410.523, 68 1.518.85 6,00 1.449.85 6,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.1762.RAI.622 Kawasan Jagung Hektar 255.600 300.00 0 1.000.0 00 909.00 0 1.015. 420 984.08 4 640.002, 76 909.000,00 827.100,0 0 922.878, 18 894.676, 29 018.HA.1762.RAI.626 Kawasan Sorgum Hektar RO Baru 500 5.000 9.500 12.000 15.000 102,50 1.262,50 2.387,50 3.012,50 3.762,50 018.HA.1762.RAI.628 Kawasan Gandum Hektar RO Baru - 1.500 1.500 1.500 1.500 - 32.190,49 75.000,00 75.000,0 0 75.000,0 0 018.HA.1762.RAI.627 Kawasan Padi (QW) Hektar RO Baru 1.076. 000 - - - - 601.572, 00 - - - - 018.HA.1762.AEA Koordinasi 018.HA.1762.AEA.624 Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan Kegiatan 42 93 60 60 60 60 14.665,8 8 13.127,52 12.740,04 12.717,3 3 12.806,1 6 SK 3 Tercapainya luas panen komoditas serealia prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian 40,77 290,57 185.775,6 6 226.309, 24 271.087, 42 IKK 3.1 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah Hektar Indikator Baru 146.80 6 590.87 2 941.63 7 1.292. 402 1.643. 167 - - 17.499,68 26.303,1 3 36.100,0 0 IKK 3.2 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan Hektar Indikator Baru 28.568 309.17 9 1.072. 532 1.835. 886 2.599. 240 - - 25.690,78 40.552,2 9 57.104,7 0 IKK 3.3 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur Hektar Indikator Baru 10.930 38.435 86.660 134.88 6 183.11 1 - - 1.897,04 2.903,03 4.022,91 IKK 3.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur Hektar Indikator Baru 9.048 10.857 14.114 19.760 29.640 - - 119.678,0 3 124.277, 28 129.076, 54 IKK 3.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua Hektar Indikator Baru 189 539 889 1.239 1.589 - - 2.144,19 2.448,10 2.750,16 IKK 3.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan Hektar Indikator Baru - 665.00 0 1.330. 000 1.900. 000 1.900. 000 - - 18.575,36 29.534,8 3 41.742,5 6 018.HA.1762.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.1762.RAI.629 Kawasan Padi KSPP Kalimantan Tengah Hektar RO Baru 152.06 8 539.56 5 927.06 3 1.314. 561 1.702. 058 - - 17.499,68 26.303,1 3 36.100,0 0 018.HA.1762.RAI.630 Kawasan Padi KSPP Sumatera Selatan Hektar RO Baru 29.592 695.29 3 1.360. 994 2.026. 696 2.692. 397 - - 25.690,78 40.552,2 9 57.104,7 0 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.1762.RAI.631 Kawasan Padi KSPP Nusa Tenggara Timur Hektar RO Baru 11.322 55.910 100.49 8 145.08 6 189.67 4 - - 1.897,04 2.903,03 4.022,91 018.HA.1762.RAI.632 Kawasan jagung KSPP Nusa Tenggara Timur Hektar RO Baru 122.08 8 127.42 1 132.75 3 138.08 6 143.41 8 - - 119.678,0 3 124.277, 28 129.076, 54 018.HA.1762.RAI.633 Kawasan jagung KSPP Papua Hektar RO Baru 1.222 1.688 2.382 2.720 3.056 - - 2.144,19 2.448,10 2.750,16 018.HA.1762.RAI.634 Kawasan Padi KSPP Papua Selatan Hektar RO Baru - 492.02 4 984.04 8 1.476. 072 1.968. 096 - - 18.575,36 29.534,8 3 41.742,5 6 018.HA.1762.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 018.HA.1762.AFA.627 Peraturan/Norma/Pedoman Padi NSPK 1 1 1 1 1 1 18,99 96,86 96,86 96,86 96,86 018.HA.1762.AFA.628 Peraturan/Norma/Pedoman Jagung NSPK 1 1 1 1 1 1 21,79 96,86 96,86 96,86 96,86 018.HA.1762.AFA.630 Peraturan/Norma/Pedoman Serealia Lain NSPK 1 - 1 1 1 1 - 96,86 96,86 96,86 96,86 4579 Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan 29.910,9 7 37.905,98 33.997,04 33.997,0 4 33.997,0 4 SK 1 Tersedianya benih TP berdasarkan kebutuhan produksi TP 27.910,9 7 35.365,98 31.457,04 31.457,0 4 31.457,0 4 Dit Perbenihan TP IKK 1.1 Persentase ketersediaan benih TP terhadap kebutuhan produksi TP % 80,81 84,59 85,71 86,82 87,94 89,05 7.249,94 10.823,27 9.254,10 9.254,10 9.254,10 018.HA.4579.PDC Sertifikasi Produk 018.HA.4579.PDC.001 Sertifikasi benih padi Produk 31.658 30.000 18.800 18.800 18.800 18.800 7.249,94 7.763,27 6.194,10 6.194,10 6.194,10 018.HA.4579.PDC.002 Sertifikasi benih Jagung Produk 10.187 - 1.000 1.000 1.000 1.000 - 400,00 400,00 400,00 400,00 018.HA.4579.PDC.003 Sertifikasi benih kedelai Produk RO Baru - 5.000 5.000 5.000 5.000 - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 018.HA.4579.PDC.004 Sertifikasi benih aneka umbi Produk RO Baru - 500 500 500 500 - 200,00 200,00 200,00 200,00 018.HA.4579.PDC.005 Sertifikasi benih aneka kacang Produk RO Baru - 1.000 1.000 1.000 1.000 - 400,00 400,00 400,00 400,00 018.HA.4579.PDC.006 Sertifikasi benih serealia lainnya Produk RO Baru - 200 200 200 200 - 60,00 60,00 60,00 60,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 1.2 Persentase Wilayah mandiri benih insitu terhadap total Wilayah tanaman pangan % 10,53 13,16 15,79 18,42 21,05 23,68 6.667,50 12.420,88 10.330,00 10.330,0 0 10.330,0 0 018.HA.4579.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.4579.RAG.011 Pengembangan Produsen Benih Tanaman Pangan unit RO Baru 95 162 162 162 162 6.667,50 12.420,88 10.330,00 10.330,0 0 10.330,0 0 018.HA.4579.QKB Pemantauan produk 018.HA.4579.QKB.001 Peredaran Benih Tanaman Pangan yang diawasi Laporan 32 1.890 5.500 5.500 5.500 5.500 11.509,8 4 9.750,13 9.750,13 9.750,13 9.750,13 018.HA.4579.AEA Koordinasi 018.HA.4579.AEA.001 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan kegiatan 35 11 12 12 12 12 2.163,05 1.974,64 1.725,75 1.725,75 1.725,75 018.HA.4579.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 018.HA.4579.AFA.001 Peraturan/Norma/Pedoman Sistem Perbenihan Tanaman Pangan NSPK 4 4 4 4 4 4 320,65 397,06 397,06 397,06 397,06 SK 2 Terwujudnya metode Pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura 2.000,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 BB PPMB TPH IKK 2.1 Persentase metode pengujian mutu benih TP dan hortikultura yang diterapkan % 50 50 55 60 65 70 2.000,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 018.HA.4579.SDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa 018.HA.4579.SDB.004 Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih Purwarupa 6 5 5 5 5 5 2.000,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 4580 Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan 26.867,5 2 50.514,20 50.000,00 50.000,0 0 50.000,0 0 SK 1 Terlindunginya komoditas pertanian tanaman pangan dari OPT dan dampak perubahan iklim 21.498,9 2 44.500,00 44.500,00 44.500,0 0 44.500,0 0 Dit Perlindungan TP Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 1.1 Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI % 87,95 88,19 88,44 88,68 88,93 89,18 21.498,9 2 44.500,00 44.500,00 44.500,0 0 44.500,0 0 018.HA.4580.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.4580.RAI.001 Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan Hektar 50.000 7.787 12.000 12.000 12.000 12.000 17.256,5 2 32.878,70 33.878,70 33.878,7 0 33.878,7 0 018.HA.4580.RAI.002 Areal Penanganan DPI Hektar 25.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.200,00 3.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 018.HA.4580.AEA Koordinasi 018.HA.4580.AEA.001 Koordinasi Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan kegiatan 14 18 53 53 53 53 2.848,69 8.223,88 8.223,88 8.223,88 8.223,88 018.HA.4580.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 018.HA.4580.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan NSPK 1 2 4 4 4 4 193,71 387,42 387,42 387,42 387,42 SK 2 Terwujudnya Layanan pengujian mutu produk tanaman 2.368,60 3.014,20 2.500,00 2.500,00 2.500,00 BPMPT IKK 2.1 Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman Layanan 3 3 3 3 3 3 2.368,60 3.014,20 2.500,00 2.500,00 2.500,00 018.HA.4580.QJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.HA.4580.QJA.001 Layanan Pengujian Mutu Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Pupuk dan Pestisida Produk 2.200 1.900 2.300 2.300 2.300 2.300 2.368,60 3.014,20 2.500,00 2.500,00 2.500,00 SK 3 Meningkatnya pemanfaatan informasi hasil peramalan OPT 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 BB Peramalan OPT (TP) IKK 3.1 Persentase informasi hasil peramalan OPT yang dimanfaatkan % 32 32 56 74 88 100 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 018.HA.4580.BMA Data dan Informasi Publik 018.HA.4580.BMA.001 Informasi Peramalan OPT Layanan 10 8 8 8 8 8 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.4580.SDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa 018.HA.4580.SDB.001 Model Pertanian Modern Purwarupa 1 1 1 1 1 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 500,00 55.400,00 86.730,00 98.730,0 0 121.230, 00 SK 1 Terpenuhinya luas panen komoditas buah dan florikultura prioritas 500,00 55.400,00 86.730,00 98.730,0 0 121.230, 00 Dit Buah dan Florikultura IKK 1.1 Rata-rata luas panen komoditas buah prioritas Ha 77.349 80.104 80.793 81.097 81.846 82.683 IKK 1.2 Rata-rata luas panen florikultura prioritas m2 2.907.14 3 2.936. 214 2.965.5 76 2.995. 233 3.025. 185 3.055. 437 018.HA.5886.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.5886.RAI.012 Kawasan Durian Ha 300 - 4.510 5.500 6.000 7.000 018.HA.5886.RAI.013 Kawasan Mangga Ha 428 - 200 200 300 1.000 018.HA.5886.RAI.014 Kawasan Kelengkeng Ha 300 - - 100 300 500 018.HA.5886.RAI.015 Kawasan Alpukat Ha 330 - - 100 300 1.000 018.HA.5886.RAI.016 Kawasan Manggis Ha 240 - - 100 300 500 018.HA.5886.RAI.017 Kawasan Buah Terna Ha - - - 100 100 100 018.HA.5886.RAI.018 Kawasan Buah Merambat Ha - - 1 50 50 100 018.HA.5886.RAI.020 Kawasan Buah Perdu Ha - - 200 200 200 200 018.HA.5886.RAI.019 Kawasan Florikultura m2 - - - 72.400 72.400 72.400 018.HA.5886.AEA Koordinasi 018.HA.5886.AEA.021 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Buah dan Florikultura Kegiatan 20 38 - 38 38 38 1773 Pelindungan Hortikultura 954,00 14.360,00 45.132,00 50.110,0 0 68.110,0 0 SK 1 Terlindunginya komoditas pertanian hortikultura dari OPT dan dampak perubahan iklim 954,00 14.360,00 45.132,00 50.110,0 0 68.110,0 0 Dit Pelindungan Hortikultura Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 1.1 Persentase area/ wilayah hortikultura yang terkendali terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terserang OPT % 99,69 99,70 99,71 99.72 99.73 99.74 018.HA.1773.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura Ha 2.500 40 3.000 4.417 6.500 12.000 018.HA.1773.RAI.014 Sarana Perlindungan Hortikultura unit 50 - 56 100 100 200 018.HA.1773.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 018.HA.1773.QDD.010 Kelompok Tani terlatih PHT Kelompok masyaraka t - - - 80 80 100 IKK 1.2 Persentase area/ wilayah hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terkena DPI % 93,05 93,06 93,07 93,08 93,09 93,10 018.HA.1773.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.1773.RAI.013 Area penanganan DPI Hortikultura Ha 200 - 32 140 140 200 018.HA.1773.AEA Koordinasi 018.HA.1773.AEA.013 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pelindungan Hortikultura kegiatan 24 38 - 38 38 38 4581 Perbenihan Hortikultura 18.167,3 7 92.445,00 256.050,0 0 343.600, 00 396.600, 00 SK 1 Tersedianya benih hortikultura berdasarkan kebutuhan produksi hortikultura 18.167,3 7 92.445,00 256.050,0 0 343.600, 00 396.600, 00 Dit Perbenihan Hortikultura IKK 1.1 Persentase ketersediaan benih hortikultura terhadap kebutuhan produksi hortikultura % - 39,80 40,10 40,42 40,76 41,10 018.HA.4581.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.4581.RAI.010 Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura Ha 218 460 1.000 2.000 2.700 2.800 018.HA.4581.RAI.011 Benih Sebar Batang Hortikultura batang - - 482.00 0 1.100. 000 1.100. 000 1.200. 000 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.4581.PDC Sertifikasi Produk 018.HA.4581.PDC.021 Sertifikat Tanda Daftar Varietas Hortikultura produk - - 33 35 35 38 018.HA.4581.QKB Pemantauan produk 018.HA.4581.QKB.011 Peredaran benih hortikultura yang diawasi laporan - - 100 100 100 200 018.HA.4581.AEA Koordinasi 018.HA.4581.AEA.020 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perbenihan Hortikultura Kegiatan 24 38 - 38 38 38 1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat 185.550, 30 73.709,00 427.200,0 0 459.200, 00 497.200, 00 SK 1 Terpenuhinya luas panen komoditas sayuran dan tanaman obat prioritas 185.550, 30 73.709,00 377.200,0 0 384.200, 00 397.200, 00 Dit Sayuran dan Tanaman Obat IKK 1.1 Rata-rata luas panen komoditas sayuran prioritas Ha 90.592 93.383 94.142 94.901 95.627 96.377 IKK 1.2 Rata-rata luas panen komoditas tanaman obat prioritas Ha 7.021 7.031 7.056 7.091 7.126 7.162 018.HA.1771.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.1771.RAI.010 Kawasan Bawang Merah Ha 6.210 - 250 6.800 6.800 7.000 018.HA.1771.RAI.011 Kawasan Aneka Cabai Ha 3.000 40 3.000 4.200 4.200 4.500 018.HA.1771.RAI.012 Kawasan Bawang Putih Ha 76 20 300 1.000 1.000 2.000 018.HA.1771.RAI.013 Kawasan Tanaman Obat Ha 100 - - 100 100 1.000 018.HA.1771.RAI.XXX Kawasan Sayuran Umbi Ha - - - 100 100 100 018.HA.1771.RAI.xxx Kawasan Sayuran Buah Ha - - - 100 100 100 018.HA.1771.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 018.HA.1771.QDD.011 Pekarangan Hortikultura Kelompok Masyaraka t - 13.500 700 13.500 13.500 20.000 018.HA.1771.AEA Koordinasi 018.HA.1771.AEA.020 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Sayuran dan Tanaman Obat Kegiatan 24 38 - 38 38 38 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.EC.1771.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.1771.RBK.xxx Prasarana Budidaya Sayuran Unit - - - - 10,00 25,00 SK 2 Tercapainya luas panen komoditas hortikultura prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian - - 50.000,00 75.000,0 0 100.000, 00 Dit Sayuran dan Tanaman Obat IKK 2.1 Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara Ha 16.02 1.700 2.200 2.700 3.200 3.700 018.HA.1771.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.HA.1771.RAI.XXX Kawasan Hortikultura KSPP Ha - - - 2.000 2.000 2.250 1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak Baseline 5.929,21 14.620,34 1.043.739, 60 1.048.86 0,88 1.072.14 3,72 Direktorat Pakan SK.1 Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak yang bermutu dan aman untuk produksi daging, telur dan susu 1.294,71 3.047,34 835.189,6 0 844.255, 88 822.283, 72 IKK1.1 Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi daging Pusat % 93,45 93,94 94,29 94,64 95,01 95,34 1.294,71 3.047,34 373.900,0 0 400.340, 00 359.118, 51 IKK1.2 Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi telur Pusat % 100 100 100 100 100 100 - - 2.600,00 2.600,00 2.600,00 IKK1.3 Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi susu Pusat % 85,26 85,43 86,60 87,90 88,50 89,94 - - 446.372,9 9 427.995, 88 445.415, 00 IKK1.4 Persentase pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan terhadap total pakan ternak untuk produksi daging, telur dan susu Pusat % 86.21 100 100 100 100 100 - - 12.316,61 13.320,0 0 15.150,2 1 018.06.HA.1783.QEG Bantuan Peralatan/Sarana - - 708.472,9 9 753.599, 68 713.718, 51 018.06.HA.1783.QEG.00 1 Bantuan Hijauan Pakan Ternak Ha RO baru - - 760 800 975 - - 690.972,9 9 745.059, 68 703.043, 51 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.06.HA.1783.QEG.00 2 Bantuan pakan olahan/bahan pakan Ton RO baru - - 2.500 1.220 2.525 - - 17.500,00 8.540,00 10.675,0 0 018.06.HA.1783.RAG Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan - - 88.900,00 55.000,0 0 60.250,0 0 018.06.HA.1783.RAG.00 3 Hijauan Pakan Ternak unit RO baru - - 15 15 10 - - 43.900,00 27.500,0 0 29.900,0 0 018.06.HA.1783.RAG.00 4 Pakan Olahan dan Bahan Pakan unit RO baru - - 15 10 10 - - 42.500,00 25.000,0 0 27.500,0 0 018.06.HA.1783.RAG.00 5 Sarana penjaminan mutu dan keamanan pakan Unit RO baru - - 5 5 5 - - 2.500,00 2.500,00 2.850,00 018.06.HA.1783.AEA Koordinasi 1.119,01 2.647,34 13.940,00 14.770,0 0 15.600,0 0 018.06.HA.1783.AEA.00 1 Koordinasi pakan kegiatan 1 5 3 4 4 4 1.119,01 2.647,34 2.400,00 2.400,00 2.400,00 018.06.HA.1783.AEA.00 2 Koordinasi penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan kegiatan RO baru - 2 21 21 21 - - 11.540,00 12.370,0 0 13.200,0 0 018.06.HA.1783.AFA Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria 175,70 400,00 1.727,00 1.900,00 2.100,00 018.06.HA.1783.AFA.00 1 NSPK pakan NSPK 4 4 - - - - 175,70 - - - - 018.06.HA.1783.AFA.00 2 NSPK bidang pakan/bahan pakan NSPK RO baru - 4 6 6 6 - 400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 018.06.HA.1783.AFA.00 3 NSPK penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan NSPK RO baru - - 10 10 10 - - 227,00 400,00 600,00 018.06.HA.1783.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat - - 21.900,00 18.736,2 0 30.365,0 0 018.06.HA.1783.QDC.00 1 Fasilitasi dan pembinaan produsen pakan/bahan pakan produsen RO baru - - 125 125 145 - - 18.900,00 15.736,2 0 26.915,0 0 018.06.HA.1783.QDC.00 2 Fasilitasi dan pembinaan penjaminan mutu dan keamanan pakan Produsen RO baru - - 20 20 20 - - 3.000,00 3.000,00 3.450,00 018.06.HA.1783.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan - - 249,61 250,00 250,21 018.06.HA.1783.ABR.00 2 Kebijakan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan Rekomend asi RO baru - - 1 1 1 - - 249,61 250,00 250,21 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK.2 Terpenuhinya bahan pakan sumber energi dalam negeri berdasarkan kebutuhan bahan pakan untuk produksi Daging dan Telur - - 1.550,00 1.605,00 1.860,00 IKK.2.1 Persentase bahan pakan sumber energi dalam negeri terhadap total bahan pakan untuk produksi Daging dan Telur % 72 73 75 76 78 79 - - 1.550,00 1.605,00 1.860,00 018.06.HA.1783.AEA Koordinasi - - 500,00 500,00 700,00 018.06.HA.1783.AEA.00 3 Koordinasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri Kegiatan RO baru - - 10 10 10 - - 500,00 500,00 700,00 018.06.HA.1783.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan - - 500,00 500,00 500,00 018.06.HA.1783.ABR.00 1 Kebijakan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan Rekomend asi Kebijakan RO baru - - 2 2 2 - - 500,00 500,00 500,00 018.06.HA.1783.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah - - 550,00 605,00 660,00 018.06.HA.1783.FBA.00 1 Fasilitasi dan pembinaan Pemda dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri Daerah (Prov/Kab/ Kota) RO baru - - 11 11 11 - - 550,00 605,00 660,00 SK.3 Terpenuhinya mutu dan Keamanan Pakan Ternak 4.634,50 3.563,00 30.000,00 33.000,0 0 34.000,0 0 BPMSP Bekasi IKK.3.1 Persentase pengujian mutu dan keamanan pakan ternak yang dapat diselesaikan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian % 75 78 81 84 87 90 4.634,50 3.563,00 30.000,00 33.000,0 0 34.000,0 0 018.06.HA.1783.QJA QJA Penyidikan dan Pengujian Produk 4.634,50 3.563,00 30.000,00 33.000,0 0 34.000,0 0 018.06.HA.1783.QJA 001 QJA 001 Pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan Produk 343 3.887 1.782 5.000 5.500 6.000 4.634,50 3.563,00 30.000,00 33.000,0 0 34.000,0 0 SK.4 Tersedianya hijauan pakan ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak - - 77.000,00 70.000,0 0 84.000,0 0 UPT Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 4.1 Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Indrapuri % Indikator Baru 75 80 85 90 95 - - 11.000,00 10.000,0 0 12.000,0 0 IKK 4.2 Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Padang Mangatas % Indikator Baru 75 80 85 90 95 - - 11.000,00 10.000,0 0 12.000,0 0 IKK 4.3 Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT SiborongBorong % Indikator Baru 75 80 83 85 90 - - 11.000,00 10.000,0 0 12.000,0 0 IKK 4.4 Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Sembawa % Indikator Baru 75 80 85 90 95 - - 11.000,00 10.000,0 0 12.000,0 0 IKK 4.5 Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBPTUHPT Baturaden % Indikator Baru 75 80 83 86 90 - - 11.000,00 10.000,0 0 12.000,0 0 IKK 4.6 Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Denpasar % Indikator Baru 75 80 85 90 95 - - 11.000,00 10.000,0 0 12.000,0 0 IKK 4.7 Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Pelaihari % Indikator Baru 75 80 85 90 95 - - 11.000,00 10.000,0 0 12.000,0 0 018.06.HA.1783.RAG Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup - - 77.000,00 70.000,0 0 84.000,0 0 018.06.HA.1783.RAG.00 2 Hijauan Pakan Ternak di UPT Unit 7 - - 7 7 7 - - 77.000,00 70.000,0 0 84.000,0 0 SK.5 Tersedianya pakan ternak yang bermutu dan aman dalam memenuhi kebutuhan pakan - - 8.010,00 100.000,0 0 100.000, 00 130.000, 00 UPT Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 5.1 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Indrapuri % Indikator Baru 100 100 100 100 100 - 890,00 10.000,00 10.000,0 0 13.000,0 0 IKK 5.2 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Padang Mangatas % Indikator Baru 100 100 100 100 100 - 795,21 10.000,00 10.000,0 0 13.000,0 0 IKK 5.3 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Siborongborong % Indikator Baru 100 100 100 100 100 - 1.813,50 10.000,00 10.000,0 0 13.000,0 0 IKK 5.4 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Sembawa % Indikator Baru 100 100 100 100 100 - 465,49 10.000,00 10.000,0 0 13.000,0 0 IKK 5.5 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBPTU HPT Baturraden % Indikator Baru 100 100 100 100 100 - 980,00 10.000,00 10.000,0 0 13.000,0 0 IKK 5.6 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Denpasar % Indikator Baru 100 100 100 100 100 - 832,20 10.000,00 10.000,0 0 13.000,0 0 IKK 5.7 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Pelaihari % Indikator Baru 100 100 100 100 100 - 602,52 10.000,00 10.000,0 0 13.000,0 0 IKK 5.8 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BIB Lembang % Indikator Baru 100 100 100 100 100 - 716,08 10.000,00 10.000,0 0 13.000,0 0 IKK 5.9 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBIB Singosari % Indikator Baru 100 100 100 100 100 - 500,00 10.000,00 10.000,0 0 13.000,0 0 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 5.10 Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BET Cipelang % Indikator Baru 100 100 100 100 100 - 415,00 10.000,00 10.000,0 0 13.000,0 0 018.06.HA.1783.RAG Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8.010,00 100.000,0 0 100.000, 00 130.000, 00 018.06.HA.1783.RAG.00 1 Sarana Pakan/bahan pakan Unit 10 - 281 50 60 70 - 8.010,00 100.000,0 0 100.000, 00 130.000, 00 1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 337.690, 94 463.614,60 2.153.659, 68 2.233.30 6,99 2.310.00 0,00 SK.1 Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS 235.566, 43 430.552,69 785.688,9 8 846.623, 80 920.966, 81 IKK 1.1 Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging Pusat % 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 233.869, 36 429.380,33 761.814,1 8 813.346, 50 882.689, 01 IKSK1.2 Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu Pusat % 76.29 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 848,00 636,18 22.862,40 32.264,9 0 37.265,4 0 IKSK1.3 Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur Pusat % 95.5 95.5 95.6 95.7 95.8 95.9 849,07 536,18 1.012,40 1.012,40 1.012,40 018.06.HA.1784.AEA Koordinasi % 2.245,07 2.180,91 12.414,80 12.814,8 0 12.914,8 0 018.06.HA.1784.AEA.00 1 Koordinasi Kesehatan Hewan Kegiatan 6 6 5 6 6 6 2.245,07 2.180,91 1.696,00 1.696,00 1.696,00 018.06.HA.1784.AEA.00 2 Koordinasi Kesehatan Ternak Kegiatan RO baru - - 94 94 94 - - 9.418,80 9.418,80 9.418,80 018.06.HA.1784.AEA.00 3 Koordinasi deteksi dan respon cepat Kegiatan RO baru - - 3 3 3 - - 1.300,00 1.700,00 1.800,00 018.06.HA.1784.AEA.00 4 Koordinasi pengawasan mutu dan keamanan obat hewan yang beredar Kegiatan RO baru 018.06.HA.1784.AFA Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria 300,00 500,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 018.06.HA.1784.AFA.00 1 NSPK Kesehatan Hewan NSPK 7 3 2 4 4 4 300,00 500,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 018.06.HA.1784.AFA.00 2 NSPK pengendalian dan penanggulangan penyakit NSPK RO baru - - 2 2 2 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.AFA.00 3 NSPK deteksi dan respon cepat kejadian penyakit hewan NSPK RO baru - - 2 2 2 - - 400,00 400,00 400,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.06.HA.1784.AFA.00 4 NSPK layanan kelembagaan dan sumberdaya kesehatan hewan NSPK RO baru - - 2 2 2 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.AFA.00 5 NSPK perlindungan hewan ternak dari PHMS NSPK RO baru - - 2 2 2 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.AFA.00 6 NSPK obat hewan dan alat kesehatan hewan NSPK RO baru - - 1 1 1 - - 200,00 200,00 200,00 018.06.HA.1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya 103.627, 80 125.000,00 217.696,0 0 278.242, 14 352.485, 05 018.06.HA.1784.QAH.00 1 Layanan Kesehatan Hewan Layanan 4.506.78 4 492.92 3 4.219.4 11 8.953. 000 10.949 .320 14.860 .150 103.627, 80 125.000,00 216.491,0 0 277.034, 64 351.277, 05 018.06.HA.1784.QAH.00 2 Layanan pencegahan dan pemberantasan PHMS pada ternak Layanan RO baru - - 102 152 162 - - 805,00 807,50 808,00 018.06.HA.1784.QAH.00 3 Layanan pengawasan obat hewan Layanan RO baru - - 4 4 4 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.RAG 34.127,7 8 99.492,04 536.000,0 0 536.000, 00 536.000, 00 018.06.HA.1784.RAG.00 1 Sarana Bidang Kesehatan Hewan Unit 2 - - 1 1 1 - - 268.000,0 0 268.000, 00 268.000, 00 018.06.HA.1784.RAG.00 4 Sarana Laboratorium Kesehatan Hewan Infeksi RO baru dan zoonosis untuk kesehatan semua Unit RO baru - 1 - - - - 41.113,27 - - - 018.06.HA.1784.RAG.00 5 Sarana laboratorium terpadu produksi dan pengembangan obat hewan nasional Unit RO baru - 1 - - - - 58.378,77 - - - 018.06.HA.1784.RAG 007 SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia Unit 1 1 - - - - 16.466,5 8 - - - - 018.06.HA.1784.RAG 008 SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Kehutanan dan Lingkungan Hidup 95.265,7 8 203.379,75 16.478,18 16.466,8 6 16.466,9 6 018.06.HA.1784.RBK.00 4 Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan. Infeksi RO baru dan Zoonosis untuk Kesehatan Semua unit RO baru - 1 - - - - 73.064,75 - - - 018.06.HA.1784.RBK 005 Prasarana Laboratorium Terpadu Produksi dan Pengembangan Obat Hewan Nasional Unit RO baru - 1 - - - - 130.315,00 - - - 018.06.HA.1784.RBK 007 SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia Unit 1 1 - - - - 55.533,4 2 - - - - 018.06.HA.1784.RBK 008 SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera 950 3.000. 000 3.000. 000 - - 72.637,51 89.900,0 0 89.900,0 0 018.06.HA.1784.QAH 008 Layanan surveilans penyakit untuk pemberantasan penyakit hewan Layanan RO baru - - 11 11 11 - - 2.475,00 2.475,00 2.475,00 018.06.HA.1784.QAH 009 layanan unit pelayanan kesehatan hewan dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan Layanan RO baru - - 38 38 38 - - 73.074,00 73.074,0 0 73.074,0 0 018.06.HA.1784.QAH 010 Layanan Penyidikan Penyakit dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan Layanan RO baru - - 1.500 1.500 1.500 - - 1.125,00 1.125,00 1.125,00 SK.3 Tersedianya obat hewan sesuai kebutuhan 50.669,1 9 10.060,65 47.669,19 47.669,1 9 47.669,1 9 IKK 3.1 Persentase ketersediaan obat hewan terhadap kebutuhan % 100 95 95 95 95 95 50.669,1 9 10.060,65 47.669,19 47.669,1 9 47.669,1 9 018.06.HA.1784.RAG Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup 50.669,1 9 10.060,65 47.669,19 47.669,1 9 47.669,1 9 018.06.HA.1784.RAG 003 Obat Hewan dan Bahan Biologik unit 7.655.85 0 7.175. 105 1.000.0 00 5.610. 250 6.817. 775 9.120. 300 50.669,1 9 10.060,65 47.669,19 47.669,1 9 47.669,1 9 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK.4 Terjaminnya mutu dan keamanan obat hewan yang beredar 7.759,18 2.083,70 15.919,00 16.919,0 0 17.919,0 0 IKK 4.1 Persentase obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap obat hewan yang beredar % 90 90 91 92 93 94 7.759,18 2.083,70 15.919,00 16.919,0 0 17.919,0 0 018.06.HA.1784.QJA Penyidikan dan Pengujian Produk 7.759,18 2.083,70 15.919,00 16.919,0 0 17.919,0 0 018.06.HA.1784.QJA 001 Hasil mutu dan sertifikasi obat hewan Produk 1.350 2.500 621 2.000 2.000 2.000 7.759,18 2.083,70 8.386,00 8.386,00 8.386,00 018.06.HA.1784.QJA 002 Layanan Mutu Obat Hewan dan Pengujian Obat Hewan Produk RO baru - - 700 800 900 - - 7.533,00 8.533,00 9.533,00 SK.5 Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja UPT Veteriner 77.675 52.163 339.75 0 339.75 0 339.75 0 43.696,1 5 20.917,56 1.124.775, 00 1.124.77 5,00 1.124.77 5,00 IKK 5.1 Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Maros % Indikator Baru 98 98 98 98 98 - - 124.975,0 0 124.975, 00 124.975, 00 IKK 5.2 - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Denpasar % Indikator Baru 98 98 98 98 98 - - 124.975,0 0 124.975, 00 124.975, 00 IKK 5.3 - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVET Wates % Indikator Baru 98 98 98 98 98 - - 124.975,0 0 124.975, 00 124.975, 00 IKK 5.4 Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Medan % Indikator Baru 98 98 98 98 98 - - 124.975,0 0 124.975, 00 124.975, 00 IKK 5.5 - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bukit Tinggi % Indikator Baru 98 98 98 98 98 - - 124.975,0 0 124.975, 00 124.975, 00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 5.6 - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bandar Lampung % Indikator Baru 98 98 98 98 98 - - 124.975,0 0 124.975, 00 124.975, 00 IKK 5.7 - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Subang % Indikator Baru 98 98 98 98 98 - - 124.975,0 0 124.975, 00 124.975, 00 IKK 5.8 - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner BanjarRO baru % Indikator Baru 98 98 98 98 98 - - 124.975,0 0 124.975, 00 124.975, 00 IKK 5.9 - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Jayapura % Indikator Baru 98 98 98 98 98 - - 124.975,0 0 124.975, 00 124.975, 00 018.06.HA.1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit - - 124.575,0 0 124.575, 00 124.575, 00 018.06.HA.1784.QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi Sampel 574 - - 339.75 0 339.75 0 339.75 0 - - 93.431,25 93.431,2 5 93.431,2 5 018.06.HA.1784.QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua Sampel RO baru - - 113.25 0 113.25 0 113.25 0 - - 31.143,75 31.143,7 5 31.143,7 5 018.06.HA.1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit - - 124.575,0 0 124.575, 00 124.575, 00 018.06.HA.1784.QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi Sampel 574 - - 339.75 0 339.75 0 339.75 0 - - 93.431,25 93.431,2 5 93.431,2 5 018.06.HA.1784.QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua Sampel RO baru - - 113.25 0 113.25 0 113.25 0 - - 31.143,75 31.143,7 5 31.143,7 5 018.06.HA.1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit - - 124.575,0 0 124.575, 00 124.575, 00 018.06.HA.1784.QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi Sampel 574 66.433 - 339.75 0 339.75 0 339.75 0 - - 93.431,25 93.431,2 5 93.431,2 5 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.06.HA.1784.QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua Sampel RO baru - - 113.25 0 113.25 0 113.25 0 - - 31.143,75 31.143,7 5 31.143,7 5 018.06.HA.1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit - - 124.575,0 0 124.575, 00 124.575, 00 018.06.HA.1784.QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi Sampel 574 - - 339.75 0 339.75 0 339.75 0 - - 93.431,25 93.431,2 5 93.431,2 5 018.06.HA.1784.QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua Sampel RO baru - - 113.25 0 113.25 0 113.25 0 - - 31.143,75 31.143,7 5 31.143,7 5 018.06.HA.1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit - - 124.575,0 0 124.575, 00 124.575, 00 018.06.HA.1784.QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi Sampel 574 - - 339.75 0 339.75 0 339.75 0 - - 93.431,25 93.431,2 5 93.431,2 5 018.06.HA.1784.QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua Sampel RO baru - - 113.25 0 113.25 0 113.25 0 - - 31.143,75 31.143,7 5 31.143,7 5 018.06.HA.1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit - - 124.575,0 0 124.575, 00 124.575, 00 018.06.HA.1784.QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi Sampel 574 - - 339.75 0 339.75 0 339.75 0 - - 93.431,25 93.431,2 5 93.431,2 5 018.06.HA.1784.QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua Sampel RO baru - - 113.25 0 113.25 0 113.25 0 - - 31.143,75 31.143,7 5 31.143,7 5 018.06.HA.1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit - - 124.575,0 0 124.575, 00 124.575, 00 018.06.HA.1784.QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi Sampel 574 - - 339.75 0 339.75 0 339.75 0 - - 93.431,25 93.431,2 5 93.431,2 5 018.06.HA.1784.QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua Sampel RO baru - - 113.25 0 113.25 0 113.25 0 - - 31.143,75 31.143,7 5 31.143,7 5 018.06.HA.1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit - - 124.575,0 0 124.575, 00 124.575, 00 018.06.HA.1784.QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi Sampel 574 - - 339.75 0 339.75 0 339.75 0 - - 93.431,25 93.431,2 5 93.431,2 5 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.06.HA.1784.QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua Sampel RO baru - - 113.25 0 113.25 0 113.25 0 - - 31.143,75 31.143,7 5 31.143,7 5 018.06.HA.1784.QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit - - 124.575,0 0 124.575, 00 124.575, 00 018.06.HA.1784.QJC 001 sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi Sampel 574 - - 339.75 0 339.75 0 339.75 0 - - 93.431,25 93.431,2 5 93.431,2 5 018.06.HA.1784.QJC 002 Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua Sampel RO baru - - 113.25 0 113.25 0 113.25 0 - - 31.143,75 31.143,7 5 31.143,7 5 018.06.HA.1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan Layanan RO baru - - 9 9 9 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan Layanan RO baru - - 9 9 9 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan Layanan RO baru - - 9 9 9 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan Layanan RO baru - - 9 9 9 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan Layanan RO baru - - 9 9 9 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan Layanan RO baru - - 9 9 9 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan Layanan RO baru - - 9 9 9 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan Layanan RO baru - - 9 9 9 - - 400,00 400,00 400,00 018.06.HA.1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya - - 400,00 400,00 400,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.06.HA.1784.QAH 004 Layanan Investigasi Penyakit hewan Layanan RO baru - - 9 9 9 - - 400,00 400,00 400,00 SK 6 Tersedianya informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi - - 24.750,00 25.200,0 0 26.550,0 0 IKSK 6.1 Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVet Maros % 73 81 82 83 84 85 - - 2.750,00 2.800,00 2.950,00 IKSK 6.2 Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVet Denpasar % 81 81 82 83 84 85 - - 2.750,00 2.800,00 2.950,00 IKSK 6.3 Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVET Wates % 81 81 82 83 84 85 - - 2.750,00 2.800,00 2.950,00 IKSK 6.4 Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Medan % 80 81 82 83 84 85 - - 2.750,00 2.800,00 2.950,00 IKSK 6.5 Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Bukittinggi % 81 81 82 83 84 85 - - 2.750,00 2.800,00 2.950,00 IKSK 6.6 Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Lampung % 81 81 82 83 84 85 - - 2.750,00 2.800,00 2.950,00 IKSK 6.7 Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Subang % 81 81 82 83 84 85 - - 2.750,00 2.800,00 2.950,00 IKSK 6.8 Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Banjar RO baru % 80 81 82 83 84 85 - - 2.750,00 2.800,00 2.950,00 IKSK 6.9 Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Jayapura % 70 81 82 83 84 85 - - 2.750,00 2.800,00 2.950,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.06.HA.1784.QAH Pelayanan Publik Lainnya 018.06.HA.1784.QAH.00 4 Layanan Investigasi Penyakit hewan Layanan RO baru - - 45 45 45 - - 24.750,00 25.200,0 0 26.550,0 0 1785 Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak 394.855, 00 128.322,25 2.451.152, 90 2.455.46 2,00 2.529.54 6,51 SK.1 Terpenuhinya potensi produksi ternak untuk produksi daging, telur dan susu 171.519, 86 69.322,72 809.465,0 0 809.840, 00 908.465, 00 IKK 1.1 Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas daging Pusat % Indikator Baru 94,92 95,12 95,32 95,53 95,76 6.457,19 38.513,08 607.060,0 0 607.435, 00 685.760, 00 IKSK1.2 Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas telur Pusat % Indikator Baru 102,10 102,14 102,18 102,22 102,26 164.962, 68 30.802,50 78.705,00 78.705,0 0 88.705,0 0 IKSK1.3 Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas susu Pusat % Indikator Baru 21,03 25,17 29,03 33,69 39,08 100,00 7,13 123.700,0 0 123.700, 00 134.000, 00 018.06.HA.1785.QAH Pelayanan Publik Lainnya - 14.269,00 438.750,0 0 439.125, 00 509.500, 00 018.06.HA.1785.QAH 001 Layanan Optimalisasi Reproduksi Layanan 1.547.00 9 - 500.01 1 2.750. 000 2.750. 000 3.000. 000 - 14.269,00 398.750,0 0 399.125, 00 462.000, 00 018.06.HA.1785.QAH 002 Layanan Penandaan dan Pendataan Ternak Layanan RO baru 1.499. 878 - 1.600. 000 1.600. 000 1.900. 000 - - 40.000,00 40.000,0 0 47.500,0 0 018.06.HA.1785.RAG Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup - - 3.500,00 3.500,00 3.500,00 018.06.HA.1785.RAG.00 6 Sarana Penandaan dan Pendataan Ternak Unit 1.011.14 5 - - 100.00 0 100.00 0 100.00 0 - - 3.500,00 3.500,00 3.500,00 018.06.HA.1785.AFA Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria 500,00 200,00 700,00 700,00 700,00 018.06.HA.1785.AFA.00 1 Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak NSPK 5 6 2 7 7 7 500,00 200,00 700,00 700,00 700,00 018.06.HA.1785.AEA Koordinasi 1.850,00 2.619,62 25.050,00 25.050,0 0 25.050,0 0 018.06.HA.1785.AEA.00 1 Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak Kegiatan 3 6 4 7 7 7 1.850,00 2.619,62 4.550,00 4.550,00 4.550,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.06.HA.1785.AEA 002 Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah Kegiatan RO baru - - 86 86 86 - - 20.500,00 20.500,0 0 20.500,0 0 018.06.HA.1785.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat - - 6.715,00 6.715,00 6.715,00 018.06.HA.1785.QDD.00 1 Fasilitasi dan pembinaan penguatan uji zuriat sapi perah untuk kelompok peternak Kelompok Masyaraka t RO baru - - 25 25 25 - - 2.100,00 2.100,00 2.100,00 018.06.HA.1785.QDD.00 2 Fasilitasi dan pembinaan pada wilayah sumber bibit untuk kelompok peternak Kelompok masyaraka t RO baru - - 13 13 13 - - 4.615,00 4.615,00 4.615,00 018.06.HA.1785.QEO Bantuan Produk dan Peralatan - - 169.169, 86 52.234,10 334.750,0 0 334.750, 00 363.000, 00 018.06.HA.1785.QEO 002 Ternak Ruminansia Perah Ekor RO baru 1.438 - 2.500 3.000 4.000 - - 87.500,00 87.500,0 0 94.550,0 0 018.06.HA.1785.QEO 003 Ternak Ruminansia Potong Ekor RO baru 1.000 5.200 15.000 15.500 16.000 3.060,04 20.800,00 130.000,0 0 130.000, 00 138.500, 00 018.06.HA.1785.QEO.00 4 Ternak Unggas Ekor RO baru 7.500 92.500 200.00 0 350.00 0 400.00 0 164.862, 68 30.802,50 70.000,00 70.000,0 0 80.000,0 0 018.06.HA.1785.QEO 005 Ternak Lainnya Ekor RO baru 100 50 3.500 3.600 3.700 1.247,15 631,60 47.250,00 47.250,0 0 49.950,0 0 SK.2 Tersedianya bibit/benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi daging, telur dan susu - - 3.405,00 3.405,00 4.105,00 IKK 2.1 Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi daging Pusat % 67,30 86,87 87,34 88,26 88,59 88,92 - - 2.400,00 2.400,00 3.100,00 IKK 2.2 Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi telur Pusat % 102,10 102,14 102,18 102,22 102,26 - - 620,00 620,00 620,00 IKK 2.3 Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi susu Pusat % 0,21 0,28 0,37 0,50 0,68 - - 385,00 385,00 385,00 018.06.HA.1785.PDC Sertifikasi produk - - 2.805,00 2.805,00 3.505,00 018.06.HA.1785.PDC.00 1 Sertifikasi benih/bibit ternak Sertifikat RO baru - - 30 35 40 - - 1.575,00 1.575,00 2.275,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.06.HA.1785.PDC.00 2 Penilaian penerapan Good Breeding Practices/Good Farming Practices/Good Hatchery Practice Sertifikat RO baru - - 15 15 15 - - 1.230,00 1.230,00 1.230,00 018.06.HA.1785.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk - - 600,00 600,00 600,00 018.06.HA.1785.QIA.001 Pengawasan dan penerapan mutu bibit ternak dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak Laporan RO baru - - 3 3 3 - - 600,00 600,00 600,00 SK.3 Terlindunginya varietas unggul tanaman dan hewan - - 900,00 900,00 900,00 IKK3 Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas Pusat Galur 38 41 44 47 50 - - 900,00 900,00 900,00 018.06.HA.1785.REB Konservasi Jenis / Spesies Galur - - 900,00 900,00 900,00 018.06.HA.1785.REB 001 Pengelolaan SDGH Jenis RO baru - - 3 3 3 - - 600,00 600,00 600,00 018.06.HA.1785.REB 002 Rumpun/Galur yang dilepas Jenis RO baru - - 2 2 2 - - 300,00 300,00 300,00 SK.4 Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak/instansi pemerintah di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak 147.921, 70 - 1.259.391, 60 1.241.43 9,35 1.194.25 7,61 IKK 4.1 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTU-HPT Indrapuri % Indikator Baru 77 80 82 84 85 1.693,82 - 38.840,70 100.550, 40 114.650, 00 IKK 4.2 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Siborongborong % Indikator Baru 70 75 78 82 85 3.940,46 - 39.650,00 149.650, 00 149.650, 00 IKK 4.3 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Padang Mangatas % Indikator Baru 72 74 76 78 80 1.425,42 - 39.650,00 109.650, 00 109.650, 00 IKK 4.4 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Sembawa % Indikator Baru 95 96 97 98 98 3.478,28 - 214.650,0 0 162.150, 00 158.150, 00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 4.5 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBPTUHPT Baturaden % Indikator Baru 64 75 83 87 90 4.249,76 - 84.650,00 174.662, 00 175.745, 15 IKK 4.6 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Denpasar % Indikator Baru 90 91 92 93 95 2.959,04 - 174.650,0 0 104.650, 00 104.650, 00 IKK 4.7 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Pelaihari % Indikator Baru 70 73 75 78 80 1.165,52 - 174.650,0 0 157.150, 00 157.149, 51 IKK 4.8 Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BIB Lembang % Indikator Baru 95 96 97 98 98 3.806,70 - 289.650,0 0 92.650,0 0 85.921,9 5 IKK 4.9 Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBIB Singosari % Indikator Baru 95 96 97 98 98 120.576, 17 - 29.650,00 94.900,0 0 59.041,0 0 IKK 4.10 Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang % Indikator Baru 90 91 93 94 95 4.626,54 - 163.350,9 0 55.426,9 5 39.650,0 0 IKK 4.11 Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang % Indikator Baru 75 80 82 85 85 - - 10.000,00 40.000,0 0 40.000,0 0 018.06.HA.1785.RAG Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup 50.616,6 0 - 426.500,0 0 911.439, 35 81.500,0 0 018.06.HA.1785.RAG.00 1 Sarana Perbibitan Ternak unit 1 36.912 - 11 11 11 28.608,4 0 - 151.500,0 0 911.439, 35 81.500,0 0 018.06.HA.1785.RAG.00 7 SBSN Sarana UPT unit - 1.155 1 22.008,2 0 275.000,0 0 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.06.HA.1785.RBK Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup 97.305,1 0 - 832.891,6 0 330.000, 00 330.000, 00 018.06.HA.1785.RBK.00 1 Prasarana Perbibitan Ternak unit - 28 - 11 11 11 11.971,1 0 - 214.190,7 0 330.000, 00 330.000, 00 018.06.HA.1785.RBK.00 6 SBSN Prasarana UPT unit - 1 85.334,0 0 618.700,9 0 SK.5 Terjaminnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar di wilayah kerja UPT Perbibitan dan Produksi Ternak 75.413,4 3 58.999,53 377.991,3 0 399.877, 65 421.818, 90 IKK 5.1 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Indrapuri % 77 80 82 84 85 1.358,69 728,00 4.170,00 4.672,50 5.242,50 IKK 5.2 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Siborongborong % 81 84 85 86 87 1.021,35 673,53 7.466,00 9.338,00 11.222,0 0 IKK 5.3 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Padang Mangatas % 85 86 87 88 90 2.332,23 1.786,15 2.775,00 2.925,00 3.075,00 IKK 5.4 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Sembawa % 95 96 97 98 98 7.484,82 2.045,00 144.521,5 0 155.577, 70 166.658, 20 IKK 5.5 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BBPTU-HPT Baturaden % 80 82 83 84 85 10.007,2 9 6.170,00 10.945,00 11.515,0 0 11.885,0 0 IKK 5.6 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Denpasar % 90 91 92 93 95 1.811,35 893,25 2.010,00 2.092,50 2.175,00 IKK 5.7 Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Pelaihari % 75 80 85 88 88 5.056,99 5.210,00 139.253,8 0 146.189, 95 153.473, 20 IKK 5.8 Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BIB Lembang % 95 96 97 98 98 19.626,1 6 18.726,49 22.225,00 22.325,0 0 22.425,0 0 IKK 5.9 Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BBIB Singosari % 95 96 97 98 98 21.083,9 8 21.594,23 36.275,00 36.780,0 0 37.025,0 0 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 5.10 Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BET Cipelang % 90 92 93 94 95 5.358,34 947,39 7.725,00 7.837,00 8.013,00 IKK 5.11 Persentase bibit ternak unggul bermutu terhadap ketersediaan bibit yang beredar di wilayah kerja BET Cipelang % 80 80 80 85 85 272,23 225,50 625,00 625,00 625,00 018.06.HA.1785.PDA Standardisasi Produk 7.820. 582 7.977. 490 75.413,4 3 58.999,53 372.321,3 0 394.207, 65 416.148, 90 018.06.HA.1785.PDA. 001 Benih Ternak Unggul Produk 5.455.73 2 6.400. 800 4.840.0 75 5.745. 900 5.806. 414 5.840. 936 46.068,4 8 41.268,10 64.650,00 65.367,0 0 65.888,0 0 018.06.HA.1785.PDA. 002 Bibit Ternak Unggul Produk 586.407 1.790. 184 583.27 6 1.887. 132 2.007. 548 2.130. 431 29.344,9 5 17.731,43 307.671,3 0 328.840, 65 350.260, 90 018.06.HA.1785.PDC Sertifikasi produk 2.170,00 2.170,00 2.170,00 018.06.HA.1785.PDC. 003 Sertifikasi benih/bibit ternak UPT Produk RO baru - - 7.050 6.620 6.123 - - 2.170,00 2.170,00 2.170,00 018.06.HA.1785.AEA Koordinasi - - 3.500,00 3.500,00 3.500,00 018.06.HA.1785.AEA.00 3 Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT Kegiatan RO baru - - 10 10 10 - - 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 16.305,2 090 8.162,1550 150.303,0 000 160.008, 0000 174.645, 0000 SK.1 Terpenuhinya persyaratan keamanan komoditas produk peternakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku - - 20.344,00 21.161,0 0 22.182,0 0 IKK 1.1 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan keamanan komoditas pangan terhadap total komoditas produk peternakan siap edar Pusat % 90 90,50 91 91,50 92 92,50 - - 20.344,00 21.161,0 0 22.182,0 0 018.06.HA.1786.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga - - 20.344,00 21.161,0 0 22.182,0 0 018.06.HA.1786.QIC 001 Pengawasan unit usaha, peredaran dan lalu lintas produk hewann produk hewan Lembaga RO baru - - 39,00 39,00 39,00 - - 20.344,00 21.161,0 0 23.127,0 0 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 2 Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap zoonosis, keamanan dan kesehatan produk hewan 1.761,22 2.609,00 99.016,00 104.922, 00 115.192, 00 IKK 2.1 Indeks keamanan dan kesehatan produk hewan Pusat Indeks 0,51 0.54 0.56 0.58 0.61 0.63 1.561,22 1.809,00 74.544,00 77.736,0 0 84.928,0 0 IKK 2.2 Tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan dan keamanan produk hewan Pusat % 65 70 75 80 85 90 100,00 400,00 8.900,00 9.750,00 10.600,0 0 IKK 2.3 Tingkat kepatuhan terhadap kesejahteraan hewan nasional Pusat % 58 60 62 65 67 70 100,00 400,00 15.572,00 17.436,0 0 19.664,0 0 018.06.HA.1786.AFA Norma, Standar, Prosedur, Kriteria 500,00 500,00 6.000,00 6.200,00 6.400,00 018.06.HA.1786.AFA 001 NSPK Kesehatan masyarakat veteriner NSPK 6 5 5 10 10 10 500,00 500,00 6.000,00 6.200,00 1.800,00 018.06.HA.1786.AEA Koordinasi 1.261,22 2.109,00 19.500,00 19.550,0 0 19.600,0 0 018.06.HA.1786.AEA 001 Koordinasi kesehatan masyarakat veteriner Kegiatan 1 5 6 11 11 11 1.261,22 2.109,00 19.500,00 19.550,0 0 19.600,0 0 018.06.HA.1786.UAC Peningkatan Kapasitas aparatur negara - - 14.000,00 14.000,0 0 14.000,0 0 018.06.HA.1786.UAC 001 Bimbingan Teknis SDM Penjaminan Keamanan Produk Hewan Orang RO baru - - 1.200 1.200 1.200 - - 12.000,00 12.000,0 0 12.000,0 0 018.06.HA.1786.UAC 002 Bimbingan Teknis SDM Zoonosis orang RO baru - - 100 100 100 - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 018.06.HA.1786.UAC 003 Bimbingan Teknis SDM Kesmavet Orang RO baru - - 100 100 100 - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 018.06.HA.1786.PDF Sertifikasi Lembaga - - 8.000,00 10.000,0 0 14.000,0 0 018.06.HA.1786.PDF 001 Sertifikasi NKV Unit Usaha Produk Hewan Lembaga RO baru 70 - 400 500 700 - - 8.000,00 10.000,0 0 14.000,0 0 018.06.HA.1786.QAH Pelayanan publik lainnya - - 1.164,00 1.166,00 1.168,00 018.06.HA.1786.QAH 001 Pelayanan publik penjaminan keamanan produk hewan Layanan RO baru - - 3.500 3.516 3.533 - - 1.164,00 1.166,00 1.168,00 018.06.HA.1786.PCA Perijinan Produk - - 880,00 920,00 960,00 018.06.HA.1786.PCA 001 Registrasi Produk hewan Produk RO baru - - 110 115 120 - - 880,00 920,00 960,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.06.HA.1786.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup - - 36.000,00 37.000,0 0 40.000,0 0 018.06.HA.1786.RAG 001 Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner Unit 13 - 10 10 10 - - 36.000,00 37.000,0 0 40.000,0 0 018.06.HA.1786.QKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat - - 2.400,00 3.200,00 4.000,00 018.06.HA.1786.QKA 001 Pemantauan dugaan kejadian penyakit pada manusia yang berasal dari hewan dan/atau produk hewan Kelompok Masyaraka t RO baru - - 24 32 40 - - 2.400,00 3.200,00 4.000,00 018.06.HA.1786.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat - - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 018.06.HA.1786.QDC 001 Masyarakat yang teredukasi keamanan produk hewan dan zoonosis Orang RO baru 150 - 500 500 1.000 - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 018.06.HA.1786.QDC 002 Masyarakat yang teredukasi kesejahteraan hewan Orang RO baru - - 500 500 500 - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 018.06.HA.1786.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga - - 9.072,00 10.886,0 0 13.064,0 0 018.06.HA.1786.QIC 002 Pengawasan unit usaha penanganan hewan Lembaga RO baru - - 39 39 39 - - 9.072,00 10.886,0 0 13.064,0 0 SK.3 Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan 14.543,9 9 5.553,16 30.943,00 33.925,0 0 37.271,0 0 IKK 3.1 persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di BPMSPH % 98 98 98 98 98 IKK 3.2 persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Wates % 98 98 98 98 98 IKK 3.3 persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Maros % 98 98 98 98 98 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 3.4 persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Denpasar % 98 98 98 98 98 IKK 3.5 persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Medan % 98 98 98 98 98 IKK 3.6 persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Bukittinggi % 98 98 98 98 98 IKK 3.7 persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Bandar Lampung % 98 98 98 98 98 IKK 3.8 persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Subang % 98 98 98 98 98 IKK 3.9 persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner BanjarRO baru % 98 98 98 98 98 IKK 3.10 persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Jayapura % 98 98 98 98 98 018.06.HA.1786.QJA Penyidikan dan Pengujian Produk 14.543,9 9 5.553,16 30.943,00 33.925,0 0 37.271,0 0 018.06.HA.1786.QJA 001 Layanan Pengujian Keamanan Produk Hewan Produk 2.921 37.915 12.796 72.802 79.890 87.720 14.543,9 9 5.553,16 30.943,00 33.925,0 0 37.271,0 0 018.HA.1794 - Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 100.687 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.1795 - Perlindungan dan Penyediaan Lahan 1.046.39 2 018.HA.3994 - Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 8.289 10.460 656.011 697.741 739.471 SK 1 Terlindunginya usaha pertanian nasional Direktorat Pembiayaan Pertanian IKK 1.1 Persentase lahan usaha pertanian yang terlindungi asuransi % Indikator Baru 2,87 3,13 4,53 5,93 7,33 5.855 0 631.525 670.807 709.843 O.1 Perlindungan usaha pertanian 018.HA.3994.RBK Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup 018.HA.3994.RBK.001 Asuransi usaha tani padi Unit 278.832 0 0 1.250. 000 1.500. 000 1.750. 000 0 0 595.384 625.209 652.091 018.HA.3994.RBK.002 Asuransi usaha ternak sapi/kerbau Unit - 0 0 70.000 80.000 90.000 0 0 29.211 37.974 49.367 018.HA.3994.ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan 018.HA.3994.ABR.001 Rekomendasi kebijakan perlindungan usaha pertanian Rekomend asi Kebijakan RO Baru 0 0 1 1 1 0 0 330 363 399 018.HA.3994.BDD Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat 018.HA.3994.BDD.001 Bimbingan teknis perlindungan usaha pertanian Kelompok Masyaraka t RO Baru 0 0 100 100 100 0 0 1.100 1.210 1.331 018.HA.3994.AEA Koordinasi 018.HA.3994.AEA.001 Bimbingan, Monitoring, dan Evaluasi lingkup Pembiayaan Pertanian Kegiatan 1 1 0 1 1 1 5.855 0 5.500 6.050 6.655 SK 2 Meningkatnya akses pembiayaan usaha pertanian nasional Direktorat Pembiayaan Pertanian IKK 2.1 Persentase pelaku usaha tani yang mendapat akses pembiayaan % Indikator Baru 6,16 6,31 6,47 6,63 6,79 2.434 10.460 24.486 26.935 29.628 O.2 Akses pembiayaan usaha pertanian 018.HA.3994.ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.3994.ABR.001 Rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha pertanian Rekomend asi Kebijakan RO Baru 0 0 1 1 1 0 0 330 363 399 018.HA.3994.BDB Fasilitasi dan pembinaan lembaga 018.HA.3994.BDB.001 Fasilitasi akses pembiayaan LKMA Lembaga RO Baru 0 0 120 120 120 0 0 4.950 5.445 5.990 018.HA.3994.BDB.002 Fasilitasi akses pembiayaan koperasi pertanian Lembaga RO Baru 0 0 12 12 12 0 0 2.200 2.420 2.662 018.HA.3994.BDC Fasilitasi dan pembinaan masyarakat 018.HA.3994.BDC.001 Fasilitasi akses pembiayaan petani Orang RO Baru 0 0 1.682. 588 1.682. 588 1.682. 588 0 0 5.500 6.050 6.655 018.HA.3994.RBK Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup 018.HA.3994.RBK.003 Pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan Unit - 317 3.000 3.300 3.630 3.993 2.434 10.460 11.506 12.657 13.922 018.HA.1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 0 1.500 22.537 22.576 22.615 SK 3 Terkendalinya susut pangan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen IKK 3.1 Persentase penurunan susut pangan % Indikator Baru 3 3 3 3 3 0 1.500 22.537 22.576 22.615 O.1 Susut pangan pasca panen asal pertanian 018.HA.1796.AEA Koordinasi 018.HA.1796.AEA.001 Koordinasi penghitungan susut pangan pasca panen asal pertanian Kegiatan RO Baru 0 0 1 1 1 0 1.500 21.537 21.576 21.615 018.HA.1796.ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan 018.HA.1796.ABR.001 Kajian penghitungan susut pangan pasca panen asal pertanian Rekomend asi Kebijakan RO Baru 0 0 1 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000 018.HA.3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 632.079 111.720 1.069.590 1.069.61 5 1.069.71 5 SK 4 Tersedianya pupuk berdasarkan kebutuhan produksi pertanian Direktorat Pupuk IKK 4.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan produksi pertanian % Indikator Baru 90 90,5 91 91,5 92 632.079 111.720 1.069.590 1.069.61 5 1.069.71 5 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 O.1 Pupuk untuk produksi pertanian 018.HA.3993.AEA Koordinasi 018.HA.3993.AEA.001 Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi lingkup Pupuk dan Pestisida Kegiatan 1 3 0 3 3 3 4.011 0 1.700 1.700 1.700 018.HA.3993.AFA Norma, standar, prosedur, dan kriteria 018.HA.3993.AFA.001 NSPK prosedur pembayaran pupuk bersubsidi NSPK RO Baru 0 0 1 1 1 0 0 1.495 1.495 1.495 018.HA.3993.QAA Pelayanan publik kepada masyarakat 018.HA.3993.QAA.001 Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi Orang - 0 11.246. 965 11.809 .303 11.809 .303 12.399 .769 0 85.504 86.824 86.824 86.824 018.HA.3993.QAA.001 Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi Orang - 11.246 .965 0 0 0 0 70.441 0 0 0 0 018.HA.3993.QAA.002 Laporan pengawasan pupuk dan pestisida Laporan - 20 20 20 20 20 13.020 15.607 275 300 300 018.HA.3993.QEA Bantuan masyarakat 018.HA.3993.QEA.001 Bantuan langsung petani Paket - 0 0 189.13 7 189.13 7 189.13 7 0 0 0 0 0 018.HA.3993.ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan 018.HA.3993.ABR.001 Pedoman teknis tata kelola pupuk bersubsidi Rekomend asi Kebijakan RO Baru 0 0 2 2 2 0 0 3.572 3.572 3.572 018.HA.3993.ADA Standarisasi produk 018.HA.3993.ADA.001 Persyaratan teknis minimal pupuk organik, hayati, dan pembenah tanah Produk RO Baru 0 0 1 1 1 0 0 264 264 264 018.HA.3993.ADA.002 Persyaratan teknis minimal pupuk anorganik Produk RO Baru 0 0 1 1 1 0 0 264 264 264 018.HA.3993.BDB Fasilitasi dan pembinaan lembaga 018.HA.3993.BDB.001 Pembinaan lembaga uji mutu dan efektivitas pupuk Lembaga RO Baru 0 0 12 12 12 0 0 400 400 400 018.HA.3993.BDB.002 Pembinaan penegakan aturan pendaftaran pupuk Lembaga RO Baru 0 0 12 12 12 0 0 400 400 400 018.HA.3993.BDD Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.3993.BDD.001 Fasilitasi kelompok petani untuk pemanfaatan pupuk Kelompok Masyaraka t RO Baru 0 0 100 100 100 0 0 700 700 700 018.HA.3993.RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup 018.HA.3993.RAG.001 Rumah pengolah pupuk organik (RPPO) Unit - 0 100 150 150 150 0 10.609 11.000 11.000 11.000 018.HA.3993.RAG.003 Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian (QW) Unit 76.588 1.076. 000 0 212.75 0.000 212.75 0.000 212.75 0.000 222.216 0 531.875 531.875 531.975 018.HA.3993.RAG.004 Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian Unit - 125.00 0.000 0 0 0 0 319.821 0 0 0 0 018.HA.3993.RAG.005 Bantuan Pembenah Tanah Unit - 0 0 125.00 0.000 125.00 0.000 125.00 0.000 0 0 430.821 430.821 430.821 018.HA.3993.FAB Sistem informasi pemerintahan 018.HA.3993.FAB.001 Sistem informasi pupuk bersubsidi Layanan 1 1 0 0 0 0 2.570 0 0 0 0 018.HA.3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 233.249 59.438 1.026.889 1.029.01 0 1.031.28 6 SK 5 Tersedianya pestisida berdasarkan kebutuhan produksi pertanian Direktorat Pestisida IKK 5.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan produksi pertanian % Indikator Baru 93 93 94 94 95 233.249 59.438 1.026.889 1.029.01 0 1.031.28 6 O.2 Pestisida untuk produksi pertanian 018.HA.3993.ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan 018.HA.3993.ABR.001 Kebijakan pendaftaran pestisida untuk produksi pertanian Rekomend asi Kebijakan RO Baru 0 0 4 4 4 0 0 600 600 600 018.HA.3993.ABR.002 Kebijakan pengawasan pestisida untuk produksi pertanian Rekomend asi Kebijakan RO Baru 0 0 6 6 6 0 0 366 366 366 018.HA.3993.AEA Koordinasi 018.HA.3993.AEA.001 Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi lingkup Pupuk dan Pestisida Kegiatan 1 0 1 1 1 2.674 0 2.941 3.236 3.559 018.HA.3993.AEA.001 Koordinasi pengawasan pestisida Kegiatan RO Baru 0 0 2 2 2 0 0 1.337 1.337 1.337 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.3993.AEA.002 Koordinasi pengelolaan pestisida untuk peningkatan produksi pertanian Kegiatan RO Baru 0 0 2 2 2 0 0 28.000 28.000 28.000 018.HA.3993.BDB Fasilitasi dan pembinaan lembaga 018.HA.3993.BDB.001 Pembinaan lembaga uji mutu, efikasi, toksisitas, dan residu pestisida Lembaga RO Baru 0 0 36 36 36 0 0 600 600 600 018.HA.3993.BDH Fasilitasi dan pembinaan badan usaha 018.HA.3993.BDH.001 Pembinaan penegakan aturan pendaftaran pestisida Badan Usaha RO Baru 0 0 500 500 500 0 0 300 300 300 018.HA.3993.BDD Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat 018.HA.3993.BDD.001 Fasilitasi kelompok tani untuk penggunaan pestisida Kelompok Masyaraka t RO Baru 0 0 125.68 0 125.68 0 125.68 0 0 0 20.817 20.817 20.517 018.HA.3993.RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup 018.HA.3993.RAG.001 Pestisida untuk mendukung peningkatan produksi pertanian Unit - 0 0 3.939. 071 3.939. 071 3.939. 071 0 0 693.907 693.907 683.907 018.HA.3993.RAG.003 Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian (QW) Unit - 225.00 0 0 0 0 0 55.695 0 0 0 0 - 018.HA.3993.RAG.004 Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian Unit - 1.700. 000 0 0 0 0 174.881 0 0 0 0 018.HA.3993.RAG.006 Bantuan Pestisida Unit - 0 563.80 0 563.80 0 563.80 0 563.80 0 0 59.438 278.021 279.847 292.100 018.HA.1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 5.522.15 8 1.435.204 2.788.077 2.806.62 3 2.825.55 1 SK 6 Meningkatnya pemanfaatan alsintan pra panen berdasarkan alsintan pra prapanen yang disediakan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen IKK 6.1 Persentase alsintan pra panen yang dimanfaatkan terhadap alsintan pra panen yang disediakan % Indikator Baru 90,5 91 91,5 92 92,5 5.522.15 8 1.435.204 2.788.077 2.806.62 3 2.825.55 1 O.3 Alsintan pra panen untuk produksi pertanian 018.HA.1796.AEA Koordinasi Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.1796.AEA.001 Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi lingkup Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Kegiatan 0 0 1 1 1 0 0 12.773 13.601 14.662 018.HA.1796.AEA.001 Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian Kegiatan 38 1 0 0 0 0 8.485 0 0 0 0 018.HA.1796.AFA Norma, standar, prosedur, dan kriteria 018.HA.1796.AFA.001 NSPK pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen NSPK RO Baru 0 0 2 2 2 0 0 600 720 864 018.HA.1796.ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan 018.HA.1796.ABR.002 Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen Rekomend asi Kebijakan RO Baru 0 0 2 2 2 0 0 1.200 1.440 1.728 018.HA.1796.BDB Fasilitasi dan pembinaan lembaga 018.HA.1796.BDB.001 Bimbingan teknis kelembagaan alat dan mesin pertanian Lembaga RO Baru 0 0 20 20 20 0 0 480 576 691 018.HA.1796.BDD Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat 018.HA.1796.BDD.001 Bimbingan teknis kelompok tani pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen Kelompok Masyaraka t RO Baru 0 0 30 30 30 0 0 360 432 518 018.HA.1796.RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup 018.HA.1796.RAG.001 Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan Unit 91.108 63.582 22.156 34.120 35.826 37.618 5.513.67 3 1.403.834 2.602.104 2.617.13 3 2.632.16 8 018.HA.1796.RAG.002 Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura Unit - 0 553 2.220 2.120 2.120 0 6.370 11.559 11.849 12.759 018.HA.1796.RAG.003 Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan Unit - 0 0 3.240 3.407 3.582 0 0 59.000 59.232 59.480 018.HA.1796.RAG.004 Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan Unit - 0 0 3.240 3.407 3.582 0 0 59.000 59.232 59.480 018.HA.1796.RAG.005 Perbengkelan alsintan Unit - 0 50 99 104 109 0 25.000 41.000 42.407 43.200 018.HA.1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 0 993.295 2.735.583 2.815.31 3 2.876.32 8 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 7 Meningkatnya pemanfaatan alsintan pasca panen untuk hilirisasi pertanian Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen IKK 7.1 Persentase alsintan pasca panen yang dimanfaatkan terhadap alsintan pasca panen yang disediakan untuk hilirisasi pertanian % Indikator Baru 90,5 91 91,5 92 92,5 0 993.295 2.735.583 2.815.31 3 2.876.32 8 O.4 Alsintan pasca panen untuk produksi pertanian 018.HA.1796.AEA Koordinasi 018.HA.1796.AEA.001 Koordinasi pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen Kegiatan RO Baru 0 0 1 1 1 0 0 19.500 20.475 21.499 018.HA.1796.ABR Kebijakan bidang pertanian dan perikanan 018.HA.1796.ABR.002 Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen Rekomend asi Kebijakan RO Baru 0 0 1 1 1 0 0 1.500 1.575 1.654 018.HA.1796.AFA Norma, standar, prosedur, dan kriteria 018.HA.1796.AFA.001 NSPK pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen NSPK RO Baru 0 0 1 1 1 0 0 144 151 159 018.HA.1796.RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup 018.HA.1796.RAG.007 Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor tanaman pangan Unit - 0 2.978 4.079 4.283 4.498 0 913.608 2.468.933 2.540.87 9 2.572.92 3 018.HA.1796.RAG.009 Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor hortikultura Unit RO Baru 0 94 115 121 127 0 6.045 26.021 26.497 28.497 018.HA.1796.RAG.010 Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor perkebunan Unit RO Baru 0 100 142 149 156 0 13.378 31.570 32.624 36.551 018.HA.1796.RAG.011 Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor peternakan Unit RO Baru 0 2 2 3 3 0 3.429 17.401 18.121 18.854 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.1796.RBK Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup 018.HA.1796.RBK.001 Bangunan mesin pengering (vertical dryer) sub sektor tanaman pangan Unit - 0 140 186 195 205 0 50.631 154.743 158.731 177.918 018.HA.1796.RBK.002 Bangsal pasca panen hortikultura Unit - 0 50 69 72 76 0 6.204 15.771 16.260 18.273 018.HA.1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 1.124.68 4 1.074.861 1.734.577 1.795.67 1 1.860.36 0 SK 8 Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen IKK 8.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan % Indikator Baru 90,5 91 91,5 92 92,5 1.124.68 4 1.074.861 1.734.577 1.795.67 1 1.860.36 0 O.1 Alsintan pra panen untuk lumbung pangan 018.HA.1796.RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup 018.HA.1796.RAG.xxx Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan untuk lumbung pangan Unit RO Baru 12.149 16.813 20.175 24.211 29.053 1.124.68 4 1.074.861 1.731.577 1.792.67 1 1.857.36 0 018.HA.1796.RAG.xxx Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura untuk lumbung pangan Unit RO Baru 0 0 100 100 100 0 0 1.000 1.000 1.000 018.HA.1796.RAG.xxx Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan untuk lumbung pangan Unit RO Baru 0 0 100 100 100 0 0 1.000 1.000 1.000 018.HA.1796.RAG.xxx Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan untuk lumbung pangan Unit RO Baru 0 0 100 100 100 0 0 1.000 1.000 1.000 018.HA.1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 0 0 3.456.727 3.594.16 1 3.761.16 9 SK 9 Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen IKK 9.1 Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan % Indikator Baru 90,5 91 91,5 92 92,5 0 0 3.456.727 3.594.16 1 3.761.16 9 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 O.2 Alsintan pasca panen untuk lumbung pangan 018.HA.1796.RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup 018.HA.1796.RAG.xxx Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor tanaman pangan lumbung pangan Unit RO Baru 0 0 5.079 5.283 5.498 0 0 3.291.727 3.421.16 1 3.579.76 9 018.HA.1796.RAG.xxx Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor hortikultura untuk lumbung pangan Unit RO Baru 0 0 215 221 227 0 0 160.000 168.000 176.400 018.HA.1796.RAG.xxx Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor perkebunan untuk lumbung pangan Unit RO Baru 0 0 14 14 15 0 0 2.500 2.500 2.500 018.HA.1796.RAG.xxx Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor peternakan untuk lumbung pangan Unit RO Baru 0 0 2 2 2 0 0 2.500 2.500 2.500 018.HA.3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 793.126 642.904 1.289.995 1.290.09 5 1.290.09 5 SK 10 Meningkatnya ketersediaan pupuk untuk lumbung pangan Direktorat Pupuk IKK 10.1 Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan % Indikator Baru 90 90,5 91 91,5 92 793.126 642.904 1.289.995 1.290.09 5 1.290.09 5 O.3 Pupuk untuk lumbung pangan 018.HA.3993.AEA Koordinasi 018.HA.3993.AEA.001 Koordinasi pengelolaan pupuk dan pembenah tanah untuk lumbung pangan Kegiatan RO Baru 0 0 1 1 1 0 0 2.026 2.026 2.026 018.HA.3993.RAG Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup 018.HA.3993.RAG.xxx Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian (QW) Unit - 281.25 0.000 0 0 0 0 793.126 0 0 0 0 018.HA.3993.RAG.xxx Bantuan Pembenah Tanah - 0 150.00 0 150.00 0 150.00 0 150.00 0 0 642.904 1.287.969 1.288.06 9 1.288.06 9 018.HA.3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 53.800 28.058 19.908 20.908 21.908 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK 11 Meningkatnya ketersediaan pestisida untuk lumbung pangan Direktorat Pestisida IKK 11.1 Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan % Indikator Baru 93 93 94 94 95 53.800 28.058 19.908 20.908 21.908 O.4 Pestisida untuk lumbung pangan 018.HA.3993.AEA Koordinasi 018.HA.3993.AEA.001 Koordinasi pengelolaan pestisida untuk lumbung pangan Kegiatan RO Baru 0 0 1 1 1 0 0 2.000 2.000 2.000 018.HA.3993.AEA Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup 018.HA.3993.AEA.xxx Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian (QW) Unit - 1.076. 000 0 53.800 0 0 0 0 018.HA.3993.AEA.xxx Bantuan Pestisida - 0 169.08 0 169.08 0 169.08 0 169.08 0 0 28.058 17.908 18.908 19.908 7922 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Kegiatan 1 1 1 1 1 92.587,1 2 4.247.412, 30 4.451.680, 00 3.919.78 0,00 3.642.71 5,00 SK.1 Tersedianya Kebutuhan Air Pertanian berdasarkan kebutuhan produksi pertanian - 775.305,50 2.008.650, 00 1.634.43 0,00 1.164.03 0,00 IKK 1.1 Persentase ketersediaan Jaringan Irigasi Pertanian Terhadap Kebutuhan % Indikator Baru 47,04 47,74 48,14 48,54 48,93 - 775.305,50 2.008.650, 00 1.634.43 0,00 1.164.03 0,00 018.03.HA.7922.RBR Dukungan Teknis 018.03.HA.7922.RBR.00 1 Dokumen SID Irigasi Tersier Dokumen RO Baru - 25 25 25 25 - 20.534,00 21.000,00 21.000,0 0 21.000,0 0 018.03.HA.7922.RDK OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.03.HA.7922.RDK.00 3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Unit 1.663 - 7.000 18.930 18.930 19.252 - 754.771,50 1.987.650, 00 1.613.43 0,00 1.143.03 0,00 018.03.HA.7922.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.03.HA.7922.RBK.00 6 Pengembangan jaringan irigasi pertanian Unit Usulan RO Baru - - 3.000 3.000 2.643 - - - - - SK.2 Tersedianya sumber pengairan pertanian terhadap kebutuhan pengairan lahan pertanian non irigasi dan rawan kekeringan 92.587,1 2 3.264.341, 80 1.118.680, 00 961.000, 00 1.155.28 0,00 IKK 2.1 Persentase ketersediaan sumber pengairan pertanian terhadap kebutuhan % 36,53 37,04 37,41 37,78 38,16 92.587,1 2 3.264.341, 80 1.118.680, 00 961.000, 00 1.155.28 0,00 018.03.HA.7922.AEA Koordinasi 018.03.HA.7922.AEA.00 1 Monitoring dan Evaluasi lingkup Irigasi Pertanian Paket 1,00 1 1 1 1 1 1.814,82 500,00 500,00 500,00 500,00 018.03.HA.7922.AEA.00 2 Monitoring dan Evaluasi lingkup Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Untuk Pertanian Paket RO Baru 1 1 1 1 1 1.988,80 500,00 500,00 500,00 500,00 018.03.HA.7922.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.03.HA.7922.RBK.xxx Embung pertanian Unit Usulan RO Baru - - 750 750 750 - - 150.000,0 0 150.000, 00 150.000, 00 018.03.HA.7922.RBK.00 3 Bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim Unit 415,00 165 3.000 1.000 1.000 1.000 15.244,3 2 392.751,00 200.000,0 0 200.000, 00 200.000, 00 018.03.HA.7922.RBK.01 1 Irigasi Perpompaan Unit 9.487,00 775 15.000 4.173 3.775 3.783 47.811,2 4 2.464.106, 00 667.680,0 0 560.000, 00 605.280, 00 018.03.HA.7922.RBK.01 2 Irigasi Perpipaan Unit 5.053,00 - 3.000 1.000 1.000 1.000 - 307.950,00 100.000,0 0 50.000,0 0 200.000, 00 018.03.HA.7922.RBK.11 1 Irigasi Hortikultura Unit RO Baru 1.250 38.534,80 018.03.HA.7922.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 018.03.HA.7922.QDD.00 1 Pengembangan sistem pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (Upland) Kelompok Masyaraka t 22,00 22 22 25.727,9 4 60.000,00 - - - SK 3 Meningkatnya ketersediaan irigasi pertanian pada lumbung pangan - 207.765,00 114.450,0 0 114.450, 00 113.505, 00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 2.1 Presentase ketersediaan Jaringan Irigasi pada Lumbung Pangan % Indikator Baru - 1,56 3,11 4,67 6,15 - 207.765,00 18.800,00 18.800,0 0 17.880,0 0 018.03.HA.7922.RDK OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.03.HA.7922.RDKxxx Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Pada Lumbung Pangan Unit Usulan RO Baru - 940 940 940 894 - 207.765,00 18.800,00 18.800,0 0 17.880,0 0 IKK 2.2 Persentase ketersediaan irigasi pertanian terhadap total kebutuhan irigasi pertanian untuk lumbung pangan % Indikator Baru - - 14,06 28,11 41,96 - - 95.650,00 95.650,0 0 95.625,0 0 018.03.HA.7922.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.03.HA.7922.RBK.xxx Pengembangan jaringan irigasi pertanian Unit Usulan RO Baru - - 170 170 170 - - 95.650,00 95.650,0 0 95.625,0 0 SK 4 Meningkatnya ketersediaan air untuk lahan pertanian pada lumbung pangan - - 1.209.900, 00 1.209.90 0,00 1.209.90 0,00 IKK 2.1 Persentase lahan pertanian yang mendapatkan air terhadap total kebutuhan lahan pertanian untuk lumbung pangan % - - 40,17 40,18 40,19 - - 1.209.900, 00 1.209.90 0,00 1.209.90 0,00 018.03.HA.7922.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.03.HA.7922.RBK.XX X Irigasi perpompaan pada lumbung pangan Unit Usulan RO Baru - - 6.000 6.000 6.000 - - 960.000,0 0 960.000, 00 960.000, 00 018.03.HA.7922.RBK.XX X Irigasi perpipaan pada lumbung pangan Unit Usulan RO Baru - - 2.499 2.499 2.499 - - 249.900,0 0 249.900, 00 249.900, 00 7923 Pelindungan dan Penyediaan Lahan Kegiatan 1 1 1 1 1 10.518.6 72,86 11.369.987 ,01 12.845.68 6,00 13.461.3 54,00 14.077.0 22,00 SK.1 Terpenuhinya kebutuhan luas tanam komoditas pertanian prioritas 10.356.5 50,09 10.953.962 ,43 10.875.00 0,00 11.475.0 00,00 12.075.0 00,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 1.1 Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanamannya ribu ha RPJMN 2025 - 2029 6,90 12,12 12,12 12,12 12,12 2.680.64 4,18 1.899.600, 00 3.000.000, 00 3.600.00 0,00 4.200.00 0,00 018.03.HA.7923.AEA Koordinasi 018.03.HA.7923.AEA.00 2 Monitoring dan Evaluasi lingkup Pelindungan dan Optimasi Lahan Paket 1 1 1 1 1 1 417,61 500,00 500,00 500,00 500,00 018.03.HA.7923.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.03.HA.7923.RBK.00 2 Jalan Usaha Tani Unit 20 - 1.000 4.000 4.000 4.000 - 112.750,00 1.200.000, 00 1.200.00 0,00 1.200.00 0,00 018.03.HA.7923.RBO Prasarana Pengembangan Kawasan 018.03.HA.7923.RBO.00 2 Optimasi Lahan Ha 348.758 350.00 0 300.00 0 350.00 0 400.00 0 500.00 0 2.397.99 1,22 1.692.900, 00 1.800.000, 00 2.400.00 0,00 3.000.00 0,00 Konsultan Pengawas Eksternal Optimasi Lahan Paket 1 1 1 1 1 16.500,00 018.03.HA.7923.RBR Dukungan Teknis 018.03.HA.7923.RBR.00 2 Dokumen SID Optimasi Lahan Dokumen RO Baru 23 23 23 23 23 42.962,9 7 76.950,00 76.950,00 76.950,0 0 76.950,0 0 018.03.HA.7923.QEH Bantuan Kelompok Masyarakat 018.03.HA.7923.QEH.00 1 Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan Kelompok Masyaraka t RO Baru 41 239.272, 38 IKK 1.2 Lahan baku sawah yang dicetak Ribu Ha RPJMN 2025 - 2029 42,00 79,81 79,81 79,81 79,81 7.675.90 5,90 9.054.362, 43 7.875.000, 00 7.875.00 0,00 7.875.00 0,00 018.03.HA.7923.AEA Koordinasi 018.03.HA.7923.AEA.00 3 Monitoring dan Evaluasi lingkup Penyediaan Lahan Paket RO Baru 1 1 1 1 1 394,32 500,00 500,00 500,00 500,00 018.03.HA.7923.RBO Prasarana Pengembangan Kawasan 018.03.HA.7923.RBO.00 5 Cetak Sawah Ha RO Baru 225.00 0 250.00 0 225.00 0 225.00 0 225.00 0 7.675.51 1,58 8.966.362, 43 7.875.000, 00 7.875.00 0,00 7.875.00 0,00 018.03.HA.7923.QEH Bantuan Kelompok Masyarakat Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.03.HA.7923.QEH.00 2 Bantuan Olah Lahan Pasca Cetak Sawah Ha RO Baru 225.00 0 207.765,00 Konsultan Pengawas Eksternal Cetak Sawah Paket 1 87.500,00 SK.2 Tersedianya lahan pertanian berdasarkan kebutuhan produksi pertanian 147.412, 15 231.075,00 11.500,00 11.500,0 0 11.500,0 0 IKK 2.1 Persentase ketersediaan tambahan lahan baku terhadap kebutuhan produksi (hanya untuk sawah) % Indikator Baru 2 2 2 2 2 147.412, 15 231.075,00 11.500,00 11.500,0 0 11.500,0 0 018.03.HA.7923.RBR Dukungan Teknis 018.03.HA.7923.RBR.00 1 Dokumen SID Cetak Sawah Dokumen 2 25 25 25 25 25 147.412, 15 231.075,00 11.500,00 11.500,0 0 11.500,0 0 SK.3 Dimanfaatkannya informasi hasil pemetaan lahan dan irigasi pertanian 3.003,95 10.500,00 17.000,00 17.000,0 0 17.000,0 0 IKK 3.1 Indeks pemanfaatan informasi hasil pemetaan lahan dan irigasi pertanian Indeks Indikator Baru 100 100 100 100 100 3.003,95 10.500,00 17.000,00 17.000,0 0 17.000,0 0 018.03.HA.7923.AEA Koordinasi 018.03.HA.7923.AEA.00 1 Monitoring dan Evaluasi lingkup Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian Paket RO Baru 1 1 1 1 1 943,22 500,00 500,00 500,00 500,00 018.03.HA.7923.QMA Data dan Informasi Publik 018.03.HA.7923.QMA.00 1 Data Lahan Pertanian Dokumen RO Baru 3 3 3 3 3 2.060,73 10.000,00 17.000,00 17.000,0 0 17.000,0 0 SK.4 Meningkatnya produktivitas dan pelindungan lahan pertanian 11.706,6 8 174.449,58 192.186,0 0 207.854, 00 223.522, 00 IKK 4.1 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan % RPJMN 2025 - 2029 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 - 154.500,00 169.950,0 0 185.400, 00 200.850, 00 018.03.HA.7923.RBO Prasarana Pengembangan Kawasan 018.03.HA.7923.RBO.00 1 Rehabilitasi lahan sawah Ha RO Baru - 10.000 11.000 12.000 13.000 - 149.775,00 164.450,0 0 178.900, 00 194.250, 00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.03.HA.7923.RBR.00 3 Dokumen SID Rehabilitasi Lahan Sawah Dokumen 11 11 11 11 4.725,00 5.500,00 6.500,00 6.600,00 IKK 4.2 Presentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) % RPJMN 2025 - 2029 75 78 81 84 87 11.706,6 8 19.949,58 22.236,00 22.454,0 0 22.672,0 0 018.03.HA.7923.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.03.HA.7923.PBR.00 2 Rekomendasi Pelindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Rekomend asi Kebijakan RO Baru 62 63 64 65 66 11.706,6 8 19.949,58 22.236,00 22.454,0 0 22.672,0 0 SK 5 Meningkatnya ketersediaan lahan pertanian untuk lumbung pangan - - 1.750.000, 00 1.750.00 0,00 1.750.00 0,00 IKK 5.1 Persentase ketersediaan tambahan lahan baku pertanian untuk lumbung pangan % Indikator Baru - - 5 5 5 - - 1.750.000, 00 1.750.00 0,00 1.750.00 0,00 018.03.HA.7923.RBO Prasarana Pengembangan Kawasan 018.03.HA.7923.RBO.xx x Cetak Sawah Ha RO Baru - - 50.000 50.000 50.000 - - 1.750.000, 00 1.750.00 0,00 1.750.00 0,00 7912 Perakitan dan Modernisasi Pertanian Pusat 47.015,4 2 188.433,93 406.696,6 4 425.273, 64 444.783, 64 SK.1 Terlindunginya sumber daya genetik tanaman pertanian - BBPM Biogen IKK 1.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia aksesi 4.250,00 4.700, 00 4.725,0 0 4.750, 00 4.775, 00 4.800, 00 - 260,00 26.683,00 28.015,0 0 29.417,0 0 018.HA.09.7912.DDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.DDA.XX X Produk Varietas Tanaman Pangan Produk RO Baru - - 3,00 3,00 3,00 - - 2.205,00 2.315,00 2.431,00 018.HA.09.7912.DDA.00 1 Produk Varietas Hortikultura Produk RO Baru - 4,00 5,00 6,00 7,00 - 260,00 1.103,00 1.158,00 1.216,00 018.HA.09.7912.DDA.XX X Produk Varietas Perkebunan Produk RO Baru - - 4,00 4,00 4,00 - - 2.205,00 2.315,00 2.431,00 018.HA.09.7912.DDA.XX X Produk Varietas Tanaman Pakan Ternak Produk RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.09.7912.DDA.XX X Produk Varietas Bioteknologi Pertanian Produk RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 018.HA.09.7912.DDA.XX X Produk Galur Ternak Produk RO Baru - - 3,00 3,00 3,00 - - 3.308,00 3.473,00 3.647,00 018.HA.09.7912.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.RAG.XX X Sumber Daya Genetik Pertanian yang Dikonservasi dan Dimanfaatkan Unit 4.250,00 - - 4.250, 00 4.250, 00 4.250, 00 - - 15.656,00 16.438,0 0 17.260,0 0 SK.2 Meningkatnya adopsi teknologi digital, smart farming , dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan PPMP Tanaman Pangan IKK 2.1 Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan (%) % Indikator Baru 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 4.834,58 9.921,18 16.162,00 18.928,0 0 21.715,0 0 018.HA.09.7912.SDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.SDA.00 1 Produk Teknologi Terapan Tanaman Pangan Modern Produk RO Baru - 4,00 6,00 8,00 10,00 - 4.664,00 6.996,00 9.328,00 11.660,0 0 018.HA.09.7912.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.RAG.10 1 Benih Sumber Tanaman Pangan Unit 1.149,00 234,00 - - - - 4.834,58 - - - - 018.HA.09.7912.RAG.00 2 Benih Sumber Kedelai Unit RO Baru - 35,00 37,00 39,00 41,00 - 849,73 893,00 938,00 985,00 018.HA.09.7912.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CAG.00 1 Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Unit RO Baru - 800.11 5,00 840.12 1,00 882.12 8,00 926.23 5,00 - 4.407,46 4.628,00 4.860,00 5.103,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.09.7912.CAG.XX X Sarana Benih Sumber Tanaman Pangan Unit RO Baru - - 5,00 5,00 5,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 018.HA.09.7912.CAG.XX X Produk Modernisasi Tanaman Pangan Unit RO Baru - - 5,00 5,00 5,00 - - 500,00 500,00 500,00 018.HA.09.7912.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CBK.XX X Prasarana Benih Sumber Tanaman Pangan Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 018.HA.09.7912.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.HA.09.7912.ABR.XX X Rekomendasi Kebijakan Tanaman Pangan Modern Rekomend asi Kebijakan RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 221,00 232,00 243,00 018.HA.09.7912.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.HA.09.7912.AEF.XX X Sosialisasi Teknologi Tanaman Pangan Modern Orang RO Baru - - 359,00 370,00 390,00 - - 718,00 754,00 792,00 SK.3 Meningkatnya adopsi teknologi digital dan smart farming dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Hortikultura PPMP Hortikultura IKK 3.1 Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Hortikultura (%) % Indikator Baru 7,41 14,81 22,22 25,93 29,63 2.604,40 36.067,194 48.056,53 50.983,2 4 54.027,9 4 018.HA.09.7912.SDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.SDA.00 2 Produk Teknologi Terapan Tanaman Hortikultura Modern Produk RO Baru - 8,00 10,00 12,00 14,00 - 2.798,82 3.498,53 4.198,24 4.897,94 018.HA.09.7912.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.RAG.10 2 Benih Sumber Tanaman Hortikultura Unit RO Baru 52,00 - - - - 2.604,40 - - - - Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.09.7912.RAG.00 2 Benih Sumber Bawang Putih Unit RO Baru - 444,00 467,00 491,00 516,00 - 27.750,00 29.138,00 30.595,0 0 32.125,0 0 018.HA.09.7912.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CAG.00 2 Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Unit RO Baru - 1.034.6 50,00 1.086. 383,00 1.140. 703,00 1.197. 739,00 - 3.452,00 3.625,00 3.807,00 3.998,00 018.HA.09.7912.CAG.XX X Sarana Benih Sumber Tanaman Hortikultura Unit RO Baru - - 5,00 5,00 5,00 - - 1.599,00 1.679,00 1.762,00 018.HA.09.7912.CAG.XX X Produk Modernisasi Hortikultura Unit RO Baru - - 5,00 5,00 5,00 - - 3.065,00 3.218,00 3.379,00 018.HA.09.7912.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CBK.XX X Kebun Induk Hortikultura Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 4.300,00 4.515,00 4.740,00 018.HA.09.7912.CBK.00 1 Prasarana Benih Sumber Hortikultura Unit RO Baru - 4,00 4,00 4,00 4,00 - 2.066,37 2.170,00 2.279,00 2.393,00 018.HA.09.7912.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.HA.09.7912.ABR.XX X Rekomendasi Kebijakan Hortikultura Modern Rekomend asi Kebijakan RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 221,00 232,00 243,00 018.HA.09.7912.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.HA.09.7912.AEF.XX X Sosialisasi Teknologi Hortikultura Modern Orang RO Baru - - 220,00 230,00 245,00 - - 440,00 460,00 490,00 SK.4 Meningkatnya adopsi teknologi digital, smart farming , dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan PPMP Perkebunan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 4.1 Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan (%) % Indikator Baru 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 - 11.750,16 16.822,00 18.850,0 0 21.209,0 0 018.HA.09.7912.SDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.SDA.00 3 Produk Teknologi Terapan Tanaman Perkebunan Modern Produk RO Baru - 13,00 15,00 17,00 19,00 - 6.708,61 8.051,00 9.662,00 11.595,0 0 018.HA.09.7912.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.RAG.00 4 Benih Sumber Tebu Unit RO Baru - 100.00 0,00 105.00 0,00 110.25 0,00 115.76 3,00 - 706,50 742,00 780,00 819,00 018.HA.09.7912.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CAG.00 3 Benih Sumber Tanaman Perkebunan Lainnya Unit RO Baru - 245.00 0,00 257.25 0,00 270.11 3,00 283.61 9,00 - 2.835,05 2.977,00 3.126,00 3.283,00 018.HA.09.7912.CAG.01 0 Sarana Benih Sumber Perkebunan Unit RO Baru - 62,00 62,00 62,00 62,00 - 1.500,00 1.575,00 1.654,00 1.737,00 018.HA.09.7912.CAG.XX X Produk Modernisasi Perkebunan Unit RO Baru - - 5,00 5,00 5,00 - - 500,00 500,00 500,00 018.HA.09.7912.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CBK.XX X Kebun Induk Tanaman Perkebunan Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 018.HA.09.7912.CBK.XX X Prasarana Benih Sumber Perkebunan Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 018.HA.09.7912.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.HA.09.7912.ABR.XX X Rekomendasi Kebijakan Perkebunan Modern Rekomend asi Kebijakan RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 221,00 232,00 243,00 018.HA.09.7912.AEF Sosialisasi dan Diseminasi Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.09.7912.AEF.XX X Sosialisasi Teknologi Perkebunan Modern Orang RO Baru - - 275,00 290,00 300,00 - - 550,00 580,00 600,00 SK.5 Meningkatnya adopsi teknologi digital, smart farming , dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Peternakan PPMP Peternakan dan Kesehatan Hewan IKK 5.1 Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Peternakan (%) % Indikator Baru 8,33 16,67 20,83 25,00 29,17 - 12.231,08 14.303,50 15.358,0 0 16.431,5 0 018.HA.09.7912.SDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.SDA.00 4 Produk Teknologi Terapan Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern Produk RO Baru - 8,00 10,00 12,00 14,00 - 2.590,00 3.237,50 3.885,00 4.532,50 018.HA.09.7912.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CAG.00 4 Bibit Sumber Ternak Unit RO Baru - 355.55 0,00 395.00 0,00 415.00 0,00 435.00 0,00 - 5.381,33 5.651,00 5.934,00 6.231,00 018.HA.09.7912.CAG.00 5 Benih Sumber Tanaman Pakan Ternak Unit RO Baru - 394.28 6,00 394.28 6,00 394.28 6,00 394.28 6,00 - 135,66 143,00 151,00 159,00 018.HA.09.7912.CAG.01 1 Sarana Bibit Sumber Ternak Unit RO Baru - 54,00 54,00 54,00 54,00 - 1.124,09 1.181,00 1.241,00 1.304,00 018.HA.09.7912.CAG.XX X Produk Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Unit RO Baru - - 4,00 4,00 4,00 - - 500,00 525,00 552,00 018.HA.09.7912.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CBK.00 4 Prasarana Bibit Sumber Ternak Unit RO Baru - 3,00 3,00 3,00 3,00 - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.09.7912.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.HA.09.7912.ABR.XX X Rekomendasi Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern Rekomend asi Kebijakan RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 221,00 232,00 243,00 018.HA.09.7912.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.HA.09.7912.AEF.XX X Sosialisasi Teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern Orang RO Baru - - 185,00 195,00 205,00 - - 370,00 390,00 410,00 SK.6 Terwujudnya pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian BBPM Mekanisasi Pertanian IKK 6.1 Indeks pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian Nilai Indeks Indikator Baru 51,00 55,00 60,00 65,00 70,00 - 4.862,00 6.694,00 7.903,00 9.348,00 018.HA.09.7912.SDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.SDA.00 8 Produk Teknologi Terapan Mekanisasi Pertanian Modern Produk RO Baru - 11,00 13,00 15,00 17,00 - 4.862,00 5.835,00 7.002,00 8.403,00 018.HA.09.7912.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CAG.XX X Produk Modernisasi Mekanisasi Pertanian Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 500,00 525,00 552,00 018.HA.09.7912.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.HA.09.7912.ABR.XX X Bahan Rekomendasi Kebijakan Mekanisasi Pertanian Modern Rekomend asi Kebijakan RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 221,00 232,00 243,00 018.HA.09.7912.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.HA.09.7912.AEF.XX X Sosialisasi Teknologi Mekanisasi Pertanian Modern Orang RO Baru - - 69,00 72,00 75,00 - - 138,00 144,00 150,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK.7 Terwujudnya pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian BBPM Sumber Daya Lahan Pertanian IKK 7.1 Indeks pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian Nilai Indeks Indikator Baru 50,00 51,00 55,00 60,00 70,00 - 2.098,71 3.729,34 4.384,97 5.032,60 018.HA.09.7912.DDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.SDA.01 0 Produk Teknologi Terapan Sumber Daya Lahan Pertanian Modern Produk RO Baru - 7,00 9,00 11,00 13,00 - 2.098,71 2.698,34 3.297,97 3.897,60 018.HA.09.7912.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CAG.XX X Produk Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 500,00 525,00 552,00 018.HA.09.7912.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.HA.09.7912.ABR.XX X Bahan Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Lahan Pertanian Modern Rekomend asi Kebijakan RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 221,00 232,00 243,00 018.HA.09.7912.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.HA.09.7912.AEF.XX X Sosialisasi Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian Modern Orang RO Baru - - 155,00 165,00 170,00 - - 310,00 330,00 340,00 SK.8 Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian BBPM Pasca Panen IKK 8.1 Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian Nilai Indeks Indikator Baru 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 - 2.279,00 4.021,60 4.979,20 5.938,80 018.HA.09.7912.SDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.SDA.00 7 Produk Teknologi Terapan Pascapanen Pertanian Modern Produk RO Baru - 5,00 7,00 9,00 11,00 - 2.279,00 3.190,60 4.102,20 5.013,80 018.HA.09.7912.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.09.7912.CAG.XX X Produk Modernisasi Pascapanen Pertanian Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 500,00 525,00 552,00 018.HA.09.7912.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.HA.09.7912.ABR.XX X Bahan Rekomendasi Kebijakan Pascapanen Pertanian Modern Rekomend asi Kebijakan RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 221,00 232,00 243,00 018.HA.09.7912.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.HA.09.7912.AEF.XX X Sosialisasi Teknologi Pascapanen Pertanian Modern Orang RO Baru - - 55,00 60,00 65,00 - - 110,00 120,00 130,00 SK.9 Terwujudnya pemanfaatan teknologi padi BBMP Padi IKK 9.1 Indeks pemanfaatan teknologi padi Nilai Indeks Indikator Baru 51,00 55,00 60,00 65,00 76,00 - 5.809,32 10.249,00 12.317,0 0 14.402,0 0 018.HA.09.7912.SDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.SDA.01 1 Produk Teknologi Terapan Padi Modern Produk RO Baru - 1,00 3,00 5,00 7,00 - 840,00 2.520,00 4.200,00 5.880,00 018.HA.09.7912.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.RAG.00 1 Benih Sumber Padi Unit RO Baru - 250,00 263,00 277,00 291,00 - 4.969,32 5.218,00 5.479,00 5.753,00 018.HA.09.7912.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CAG.XX X Produk Modernisasi Padi Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 551,00 579,00 608,00 018.HA.09.7912.CAG.XX X Sarana Benih Sumber Padi Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 500,00 525,00 552,00 018.HA.09.7912.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CBK.XX X Prasarana Benih Sumber Tanaman Padi Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 018.HA.09.7912.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.09.7912.ABR.XX X Bahan Rekomendasi Kebijakan Tanaman Padi Modern Rekomend asi Kebijakan RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 221,00 232,00 243,00 018.HA.09.7912.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.HA.09.7912.AEF.XX X Sosialisasi Teknologi Padi Modern Orang RO Baru - - 68,00 72,00 75,00 - - 136,00 144,00 150,00 SK.10 Terwujudnya pemanfaatan teknologi hasil bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian BBPM Biogen IKK 10.1 Indeks pemanfaatan teknologi hasil bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian (Indeks) Nilai Indeks Indikator Baru 45,00 51,00 51,00 55,00 60,00 - 4.181,80 5.760,00 6.512,00 7.271,00 018.HA.09.7912.SDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.SDA.00 9 Produk Bioteknologi dan SDGP Terapan Modern Produk RO Baru - 6,00 8,00 10,00 12,00 - 1.719,00 2.292,00 2.865,00 3.438,00 018.HA.09.7912.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.RAG.00 8 Benih Sumber Padi Hasil Bioteknologi Unit RO Baru - 133,00 133,00 133,00 133,00 - 2.462,80 2.586,00 2.716,00 2.852,00 018.HA.09.7912.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CAG.XX X Produk Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 551,00 579,00 608,00 018.HA.09.7912.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.HA.09.7912.ABR.XX X Bahan Rekomendasi Kebijakan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Modern Rekomend asi Kebijakan RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 221,00 232,00 243,00 018.HA.09.7912.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.HA.09.7912.AEF.XX X Sosialisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Modern Orang RO Baru - - 55,00 60,00 65,00 - - 110,00 120,00 130,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK.11 Terwujudnya pemanfaatan teknologi veteriner BBPM Veteriner IKK 11.1 Indeks pemanfaatan teknologi veteriner Nilai Indeks Indikator Baru 51,00 55,00 60,00 65,00 70,00 - 685,00 2.049,67 2.553,33 3.056,00 018.HA.09.7912.SDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.SDA.00 5 Produk Teknologi Terapan Veteriner Modern Produk RO Baru - 3,00 5,00 7,00 9,00 - 685,00 1.141,67 1.598,33 2.055,00 018.HA.09.7912.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CAG.XX X Produk Modernisasi Veteriner Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 551,00 579,00 608,00 018.HA.09.7912.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.HA.09.7912.ABR.XX X Bahan Rekomendasi Kebijakan Veteriner Modern Rekomend asi Kebijakan RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 221,00 232,00 243,00 018.HA.09.7912.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.HA.09.7912.AEF.XX X Sosialisasi Teknologi Veteriner Modern Orang RO Baru - - 68,00 72,00 75,00 - - 136,00 144,00 150,00 SK.12 Meningkatnya adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian IKK 12.1 Persentase peningkatan ketersediaan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif % Indikator Baru - 22,08 22,73 25,97 29,22 39.576,4 4 98.288,50 252.166,0 1 254.489, 90 256.934, 80 018.HA.09.7912.SDA Penelitian dan Pengembangan Produk 018.HA.09.7912.SDA.00 6 Produk Teknologi Pertanian Adaptif dan Modern Produk RO Baru - 32,00 34,00 34,00 34,00 - 8.200,00 9.840,00 9.939,00 10.039,0 0 018.HA.09.7912.SDC Penelitian dan Pengembangan Model Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.09.7912.SDC.00 1 Model Pertanian modern Produk RO Baru - 2,00 34,00 34,00 34,00 - 495,64 521,00 548,00 576,00 018.HA.09.7912.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.HA.09.7912.ABR.XX X Bahan Rekomendasi Kebijakan Pertanian Modern Rekomend asi Kebijakan RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 441,00 463,00 486,00 018.HA.09.7912.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CAG.XX X Produk Modernisasi Pertanian Produk RO Baru - - 34,00 34,00 34,00 - - 7.497,00 7.572,00 7.648,00 018.HA.09.7912.CAG.XX X Sarana Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi Unit RO Baru - - 34,00 34,00 34,00 - - 18.191,00 18.373,0 0 18.557,0 0 018.HA.09.7912.CAG.10 6 Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi Unit 1.962,00 1.962, 00 - - - - 32.163,6 4 - - - - 018.HA.09.7912.CAG.00 6 Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi Unit RO Baru - 587,00 617,00 648,00 681,00 - 11.220,48 12.282,00 12.372,0 0 12.491,0 0 018.HA.09.7912.CAG.10 7 Benih Sumber Tanaman Hortikultura Spesifik Lokasi Unit RO Baru 148,00 - - - - 7.412,80 - - - - 018.HA.09.7912.CAG.00 7 Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi Unit RO Baru - 298.79 9,00 313.73 9,00 329.42 6,00 345.89 8,00 - 5.011,53 5.463,00 5.527,00 5.604,00 018.HA.09.7912.CAG.00 8 Benih Sumber Tanaman Perkebunan Lainnya Spesifik Lokasi Unit RO Baru - 65.500, 00 68.775 ,00 72.214 ,00 75.825 ,00 - 1.635,70 1.818,00 1.804,00 1.895,00 018.HA.09.7912.CAG.XX X Benih Sumber Tanaman Pakan Ternak Spesifik Lokasi Unit RO Baru - - 100,00 105,00 111,00 - - 500,00 525,00 552,00 018.HA.09.7912.CAG.00 9 Bibit Sumber Peternakan Lainnya Spesifik Lokasi Unit RO Baru - 144.00 0,00 151.20 0,00 158.76 0,00 166.69 8,00 - 3.893,74 4.189,00 4.294,00 4.309,00 018.HA.09.7912.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.RAG.00 5 Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi Unit RO Baru - 2.186,0 0 2.296, 00 2.411, 00 2.532, 00 - 37.262,37 39.226,00 40.111,9 0 40.138,0 0 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.09.7912.RAG.00 6 Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi Unit RO Baru - 565,00 594,00 624,00 656,00 - 13.040,12 13.893,00 13.978,0 0 14.097,0 0 018.HA.09.7912.RAG.00 7 Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi Unit RO Baru - 280,00 294,00 309,00 325,00 - 17.528,93 18.606,00 18.827,0 0 19.794,0 0 018.HA.09.7912.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.HA.09.7912.CBK.XX X Prasarana Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi Unit RO Baru - - 34,00 34,00 34,00 - - 11.415,00 11.460,0 0 11.817,8 0 018.HA.09.7912.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.HA.09.7912.AEF.XX X Diseminasi Teknologi Pertanian Modern Orang RO Baru - - 7.635, 75 7.636, 25 7.680, 75 - - 30.543,00 30.545,0 0 30.723,0 0 018.HA.09.7912.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 018.HA.09.7912.BDB.XX X Pendampingan penerapan modernisasi pertanian meningkatkan produktivitas Lembaga RO Baru - - 114,00 114,00 114,00 - - 77.741,01 78.151,0 0 78.208,0 0 Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri 4.596.01 9,33 6.623.748, 31 4.400.021, 63 3.109.96 5,34 2.604.26 8,77 SP.1 Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan IKP 1.1 Indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan % 133,83 135,19 136,57 137,96 139,36 140,78 SP.2 Meningkatnya volume ekspor komoditas tanaman pangan Ditjen TP (HHTP) IKP 2.1 Volume ekspor komoditas tanaman pangan ton 262.954 264.50 9 266.07 3 267.64 7 269.22 9 270.82 2 SP.3 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman pangan Ditjen TP (HHTP) IKP 3.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman pangan Nilai 0,65 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 SP.4 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas tanaman pangan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi Ditjen TP (HHTP) Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKP 4.1 Indeks hilirisasi komoditas tanaman pangan unggulan Nilai indikator baru 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00 SP.5 Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura Ditjen Hortikultura IKP 5.1 indeks harga yang diterima petani Hortikultura Nilai 141,82 141,83 141,84 141,85 141,86 141,87 SP.6 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura Ditjen Hortikultura IKP 6.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura Nilai indikator baru 0,80 0,82 0,85 0,87 0,90 SP.7 Meningkatnya volume ekspor komoditas hortikultura Ditjen Hortikultura IKP 7.1 Volume ekspor komoditas hortikultura Ribu Ton 354 360 370 380 390 400 SP.8 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi Ditjen Hortikultura IKP.8.1 Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan % indikator baru 0,07 0,27 0,67 0,87 1,00 SP.9 Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan IKP 9.1 Produksi Kelapa Sawit Ton 235.421. 494 239.64 6.870 243.24 1.575 245.43 2.325 253.04 0.740 257.07 4.690 IKP 9.2 Produksi Kelapa Ton 2.792.22 8 2.880. 690 2.890.9 17 2.901. 144 2.911. 371 2.936. 021 IKP 9.3 Produksi Sagu Ton 393.284 393.62 3 413.30 4 433.96 9 455.66 7 478.45 1 IKP 9.4 Produksi Lada Ton 58.897 64.408 64.408 64.537 64.601 64.666 IKP 9.5 Produksi Pala Ton 39.558 41.527 41.568 41.610 41.652 41.693 IKP 9.6 Produksi Cengkeh Ton 133.408 133.57 0 133.70 3 133.83 7 133.97 1 134.10 5 IKP 9.7 Produksi Vanili Ton 1.212 1.582 1.585 1.585 1.587 1.588 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKP 9.8 Produksi Kopi Ton 758.725 780.95 7 786.11 9 791.43 4 796.77 6 802.21 0 IKP 9.9 Produksi Tebu Ton 33.216.6 12 36.813 .539 39.555. 979 42.478 .762 60.450 .243 84.714 .460 IKP 9.10 Produksi Karet Ton 2.132.08 8 2.496. 364 2.470.6 76 2.756. 865 2.917. 026 3.080. 114 IKP 9.11 Produksi Kakao Ton 617.112 632.78 7 633.29 0 633.79 2 634.29 4 634.79 6 IKP 9.12 Produksi Teh Ton 116.418 116.55 5 116.57 9 116.60 2 116.62 4 116.64 8 IKP 9.13 Produksi Jambu Mete Ton 136.505 136.64 2 136.91 5 137.25 7 137.60 0 138.01 3 IKP 9.14 Produksi Tanaman Palma Lainnya Ton 186.765 188.23 6 189.89 9 192.27 0 194.17 3 195.95 3 IKP 9.15 Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya Ton 283.070 317.79 0 383.71 9 400.83 1 417.94 6 435.06 5 SP.10 Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi Ditjen. Perkebunan IKP.10.1 Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi Juta Ton Indikator Baru 66,37 87,35 89,97 93,67 98,78 SP 11 Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun Ditjen Perkebunan IKP 11.1 Indeks harga yang diterima Pekebun Nilai Indikator Baru 154,80 160,10 165,70 171,40 177,30 SP 12 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan Ditjen Perkebunan IKP 12.1 Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan Nilai Indikator Baru 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 SP 13 Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan Ditjen Perkebunan IKP 13.1 Volume ekspor komoditas perkebunan ribu ton 38.034,0 0 38.224 ,00 38.415, 00 38.607 ,00 38.800 ,00 38.994 ,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SP.14 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi Ditjen Perkebunan IKP 14.1 Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan Nilai Indikator Baru 1,30 1,50 1,80 2,00 2,20 SP.15 Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak IKP 15.1 Indeks Harga yang diterima peternak indeks 122,91 124,75 126,62 128,52 130,45 132,41 SP.16 Terjaminnya mutu komoditas peternakan IKP 16.1 Indeks Mutu komoditas peternakan indeks - 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 SP.17 Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan IKP 17.1 volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan Ton 489.639 499.43 2 514.41 5 540.13 6 567.14 3 595.50 0 SP.18 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi IKP 18.1 Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan indeks - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 SP.19 Meningkatnya sertifikasi usahatani nasional BRMP IKP 19.1 Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi (%) % Indikator Baru 13,07 28,76 30,72 53,59 55,00 5885 Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan 1.291.11 2,91 6.000,00 7.346,58 7.775,93 8.248,22 SK.1 Tersedianya akses pasar komoditas tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan usaha tani 1.560 2.000 2.200 2.420 2.662 Dit HH TP IKK 1.1 Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani Tanaman Pangan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani tanaman pangan % 100 95 95 95 95 95 1.560 2.000 2.200 2.420 2.662 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.EC.5885.BMA Data dan Informasi Publik 018.EC.5885.BMA.001 Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan data RO Baru 260 260 260 260 260 1.560 2.000 2.200 2.420 2.662 SK.2 Meningkatnya ketersediaan produk komoditas pertanian TP siap ekspor 14.811,6 4 1.903,21 2.696,79 2.906,14 3.136,43 Dit HH TP IKK 2.1 Persentase produk komoditas tanaman pangan siap ekspor terhadap total potensi ekspor tanaman pangan % 29 43 57 71 86 100 14.811,6 4 1.903,21 2.696,79 2.906,14 3.136,43 018.EC.5885.AEA Koordinasi 018.EC.5885.AEA.001 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, keamanan dan mutu, serta pemasaran dan pengembangan usaha tanaman pangan Kegiatan 32 34 38 38 38 38 14.811,6 4 1.903,21 2.696,79 2.906,14 3.136,43 SK.3 Terwujudnya komoditas pertanian TP bermutu dan aman 715 2.000 2.000 2.000 2.000 Dit HH TP IKK 3.1 Persentase komoditas pertanian TP yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian TP % 65 67 68 69 70 71 715 2.000 2.000 2.000 2.000 018.EC.5885.PDC Sertifikasi Produk 018.EC.5885.PDC.001 Sertifikat Produk Tanaman Pangan Sertifikat 6 13 44 44 44 44 715 2.000 2.000 2.000 2.000 SK.4 Meningkatnya komoditas tanaman pangan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing 1.274.02 6,27 96,79 449,79 449,79 449,79 Dit HH TP IKK 4.1 Persentase komoditas tanaman pangan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas tanaman pangan unggulan % Indikator Baru 28,57 42,86 57,14 71,43 85,71 1.274.02 6,27 96,79 449,79 449,79 449,79 018.EC.5885.AFA Norma,Standard, Prosedur dan Kriteria Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.EC.5885.AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, keamanan dan mutu, serta pemasaran dan pengembangan usaha tanaman pangan NSPK 1 1 1 4 4 4 27,85 96,79 449,79 449,79 449,79 018.EC.5885.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.5885.CAG.002 Sarana pengolahan hasil tanaman pangan Unit RO Baru 1,00 - - - - 400,00 - - - - 018.EC.5885.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.5885.RAG.001 Sarana pascapanen tanaman pangan Unit 1.407,00 2.622, 00 - - - - 654.182, 25 - - - - 018.EC.5885.RAG.003 Sarana pascapanen tanaman pangan (QW) Unit 1,00 2.295, 00 - - - - 619.416, 17 - - - - 5887 Hilirisasi Hasil Hortikultura 185.098, 00 157.615,44 443.522,0 0 713.522, 00 174.497, 00 SK.1 Tersedianya akses pasar komoditas hortikultura yang dapat dimanfaatkan usaha tani - 400,00 500,00 600,00 600,00 Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura IKK 1.1 Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani hortikultura terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani hortikultura % - 80,00 85,00 87,50 90,00 95,00 018.EC.5887.PEH Promosi 018.EC.5887.PEH.020 Promosi Produk Hortikultura Promosi 5 - 4 5 6 20 SK.2 Terwujudnya komoditas pertanian Hortikultura bermutu dan aman - 9.700,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura IKK 2.1 Persentase komoditas pertanian Hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian Hortikultura % - 80,00 82,50 85,00 87,50 90,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.EC.5887.PDA Standarisasi Produk 018.EC.5887.PDA.010 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura produk 1.000 - 1.780 1.800 1.800 3.600 018.EC.5887.PDC Sertifikasi Produk 018.EC.5887.PDC.010 Sertifikat Produk Hortikultura produk 100 - 150 150 150 300 SK.3 Meningkatnya ketersediaan produk komoditas pertanian hortikultura siap ekspor 184.598, 00 144.961,90 430.272,0 0 700.172, 00 161.098, 00 Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura IKK 3.1 Persentase produk komoditas hortikultura siap ekspor terhadap total potensi ekspor hortikultura % - 5 5 5 5 5 018.EC.5887.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 018.EC.5887.QDD.021 Kelompok Tani terlatih GAP Kelompok masyaraka t 110 - 135 140 140 300 018.EC.5887.QDD.022 Kelompok Tani Terlatih GHP Kelompok masyaraka t 40 - 40 50 50 100 018.EC.5887.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 018.EC.5887.RAI.010 Horticulture Development of Dryland Areas Project Unit 1 500 887 2.000 2.000 1.500 SK.4 Meningkatnya komoditas hortikultura unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing 500,00 2.554,00 3.000,00 3.000,00 3.049,00 Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura IKK 4.1 Persentase komoditas hortikultura yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas hortikultura unggulan % - 66,67 73,33 80,00 86,67 100 018.EC.5887.AEA Koordinasi 018.EC.5887.AEA.011 Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Hilirisasi Hasil Hortikultura Kegiatan 40 38 38 38 38 38 018.EC.5887.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.EC.5887.ABR.012 Rekomendasi Kebijakan Hilirisasi Hasil Hortikultura Rekomend asi Kebijakan - - 5 5 5 5 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1777 Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit Dan Aneka Palma 90.509,0 2 474.798,55 224.045,7 9 120.674, 00 121.757, 80 SK.1 Terpenuhinya produktivitas komoditas tanaman kelapa sawit dan aneka palma Dit Tan. Sawit & Aneka Palma IKK1.1 Produktivitas Kelapa Sawit Ton/Ha 17,20 18,45 18,45 18,45 18,45 18,50 IKK1.2 Produktivitas Kelapa Ton/Ha 1,12 1,13 1,14 1,16 1,18 1,21 IKK1.3 Produktivitas Sagu Ton/Ha 3,01 3,12 3,14 3,16 3,18 3,19 Ikk1.4 Produktivitas Tanaman Palma Lainnya Ton/Ha 3,50 3,53 3,54 3,55 3,56 3,58 1777.AEA Koordinasi 1777.AEA.001 Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Monev, dan Pelaporan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kegiatan 7 8 - 20 20 20 1777.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1777.AFA.001 Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma NSPK 6 5 - 13 13 13 1777.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 1777.RAI.001 Kawasan Kelapa Ha 11.260 11.515 154.00 0 64.275 15.000 15.000 1777.RAI.002 Kawasan Sagu Ha 551 1.700 3.350 3.350 3.350 3.350 1777.RAI.003 Kawasan Pinang Ha 100 - - 300 300 300 1777.CAI.001 Kawasan Tanaman Palma Lainnya Ha - - - 500 500 500 Kawasan Kelapa Sawit Ha - 25.500 36.000 46.500 52.000 57.000 1777.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1777.QDC.001 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Orang - - 3.800 4.600 5.200 6.000 SK.2 Tersedianya komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan IKK 2.1 Persentase ketersediaan komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi % Indikator Baru 28 36 37 37 38 1777.AEA Koordinasi 1777.AEA.002 Koordinasi, Bimtek, Pembinaan, Monev dan Pelaporan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit untuk mendukung Bio Energi Kegiatan - 1 1 1 1 1 5888 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim Dan Tahunan 1.811.29 1,96 1.721.379, 76 1.970.829, 86 1.868.69 6,68 1.884.90 8,80 SK.1 Terpenuhinya produktivitas tanaman semusim dan tahunan Dit Tan Semusim dan Tahunan IKK 1.1 Produktivitas Lada Ton/Ha 0,62 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 IKK 1.2 Produktivitas Pala Ton/Ha 0,38 0,41 0,42 0,42 0,42 0,43 IKK 1.3 Produktivitas Cengkeh Ton/Ha 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 IKK 1.4 Produktivitas Vanili Ton/Ha 0,31 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 IKK 1.5 Produktivitas Kopi Ton/Ha 0,79 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 IKK 1.6 Produktivitas Kakao Ton/Ha 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,72 IKK 1.7 Produktivitas Tebu Ton/Ha 63,78 69,98 73,42 75,82 83,50 87,40 IKK 1.8 Produktivitas Karet Ton/Ha 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 IKK 1.9 Produktivitas Teh Ton/Ha 1,48 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 IKK 1.10 Produktivitas Jambu Mete Ton/Ha 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53 IKK 1.11 Produktivitas tanaman semusim dan tahunan lainnya Ton/Ha 3,34 3,34 3,45 3,47 3,50 3,51 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5888.AEA Koordinasi 5888.AEA.001 Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Monev, dan Pelaporan budidaya Tanaman Semusim dan Tahunan Kegiatan 7 6 - 34 34 34 5888.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 5888.AFA.001 Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan NSPK 11 16 - 15 15 15 5888.RAI Sarana Pengembangan Kawasan 5888.RAI.001 Kawasan Lada Ha 200 1.200 3.438 2.362 3.000 3.100 5888.RAI.002 Kawasan Pala Ha 1.000 8.000 14.800 22.200 9.000 9.000 5888.RAI.003 Kawasan Cengkeh Ha 700 - - 9.500 9.500 9.500 5888.RAI.004 Kawasan Tebu Ha 4.700 100.45 3 99.547 24.000 24.000 24.000 5888.RAI.005 Kawasan Vanili Ha 15 - - 50 50 50 5888.RAI.006 Kawasan Kopi Ha 11.600 17.900 86.000 15.000 15.000 15.000 5888.RAI.007 Kawasan Kakao Ha 1.350 8.716 175.50 0 68.734 15.000 15.000 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5888.RAI.008 Kawasan Karet Ha 1.200 - - 15.000 15.000 15.000 5888.RAI.009 Kawasan Jambu Mete Ha 3.700 1.800 48.200 6.000 6.000 6.000 5888.RAI.010 Kawasan Teh Ha - - - 4.950 4.950 4.950 5888.CAI.001 Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya Ha - - - 1.350 1.450 1.550 5888.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 5888.QDC.001 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Semusim dan Tahunan Orang - - 38.200 32.200 32.200 32.200 1779 Pelindungan Perkebunan 10.541,1 7 5.049,51 92.007,60 106.203, 92 109.567, 48 SK.1 Terlindunginya komoditas perkebunan dari OPT dan dampak perubahan iklim Dit Pelindungan Bun IKSK 1.1 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kelapa Sawit % 71 75 75 76 76 76 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 1.2 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kelapa % 31 35 35 36 36 36 IKSK 1.3 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Sagu % 45 45 45 46 46 46 IKSK 1.4 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Lada % 25 25 25 26 26 26 IKSK 1.5 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Pala % 20 20 20 21 21 21 IKSK 1.6 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Cengkeh % 40 40 40 41 41 41 IKSK 1.7 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Vanili % 48 60 60 61 61 61 IKSK 1.8 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kopi % 77 77 77 78 78 78 IKSK 1.9 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tebu % 15 35 35 36 36 36 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 1.10 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Karet % 33 45 45 46 46 46 IKSK 1.11 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kakao % 40 40 40 41 41 41 IKSK 1.12 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Teh % 70 70 70 71 71 71 IKSK 1.13 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Jambu Mete % 35 35 35 35 35 35 IKSK 1.14 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tanaman Palma Lainnya % 19 19 19 20 20 20 IKSK 1.15 - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya % 19 19 19 20 20 20 1779.AEA Koordinasi 1779.AEA.001 Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan Kegiatan 7 5 - 17 17 17 1779.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 1779.AFA.001 Peraturan/Norma/Pedoman Pelindungan Perkebunan NSPK 7 7 - 7 7 7 1779.RAI Sarana Pengembangan Kawasan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1779.RAI.001 Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Ha 81 - 22 400 400 400 1779.RAI.002 Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan Ha 4.045 - 450 5.350 6.275 6.275 1779.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 1779.QDD.001 Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan Kelompok Masyaraka t 51 23 4 23 23 23 1779.QDD.002 Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Kelompok Masyaraka t - - 13 210 260 257 1779.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 1779.CAG.001 Perangkat Perlindungan Perkebunan Unit 61 62 - 62 62 62 SK.2 Terwujudnya layanan pelindungan perkebunan UPT lingkup Ditjen. Perkebunan IKSK 2.1 persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BBPPTP Medan % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.2 persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Medan % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.3 persentase layanan pelindungan komoditas Sagu di wilayah kerja BBPPTP Medan % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.4 persentase layanan pelindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Medan % 100 100 100 100 100 100 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 2.5 persentase layanan pelindungan komoditas Pala di wilayah kerja BBPPTP Medan % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.6 persentase layanan pelindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Medan % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.7 persentase layanan pelindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Medan % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.8 persentase layanan pelindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Medan % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.9 persentase layanan pelindungan komoditas Tebu di wilayah kerja BBPPTP Medan % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.10 persentase layanan pelindungan komoditas Karet di wilayah kerja BBPPTP Medan % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.11 persentase layanan pelindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Medan % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.12 persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.13 persentase layanan pelindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.14 persentase layanan pelindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.15 persentase layanan pelindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.16 persentase layanan pelindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.17 persentase layanan pelindungan komoditas Tebu di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % 100 100 100 100 100 100 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 2.18 persentase layanan pelindungan komoditas Karet di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.19 persentase layanan pelindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.20 persentase layanan pelindungan komoditas Teh di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.21 persentase layanan pelindungan komoditas Jambu Mete di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.22 persentase layanan pelindungan komoditas semusim dan tahunan lainnya di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.23 persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BBPPTP Ambon % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.24 persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Ambon % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.25 persentase layanan pelindungan komoditas Sagu di wilayah kerja BBPPTP Ambon % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.26 persentase layanan pelindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Ambon % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.27 persentase layanan pelindungan komoditas Pala di wilayah kerja BBPPTP Ambon % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.28 persentase layanan pelindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Ambon % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.29 persentase layanan pelindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Ambon % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.30 persentase layanan pelindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Ambon % 100 100 100 100 100 100 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 2.31 persentase layanan pelindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Ambon % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.32 persentase layanan pelindungan komoditas Jambu Mete di wilayah kerja BBPPTP Ambon % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.33 persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.34 persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.35 persentase layanan pelindungan komoditas Lada di wilayah kerja BPTP Pontianak % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.36 persentase layanan pelindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.37 persentase layanan pelindungan komoditas Karet di wilayah kerja BPTP Pontianak % 100 100 100 100 100 100 IKSK 2.38 persentase layanan pelindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak % 100 100 100 100 100 100 1779.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 1779.CAG.002 Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan Unit 13 6 - 18 21 23 1779.BAA Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 1779.BAA.001 Layanan Proteksi Tanaman Perkebunan Orang - - 26 73 82 92 5890 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan 1.026.53 9,83 3.664.272, 45 972.806,3 1 54.305,7 0 55.448,6 4 SK.1 Tersedianya benih perkebunan berdasarkan kebutuhan produksi perkebunan Dit Perbenihan Bun Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 1.1 - Persentase ketersediaan benih kelapa sawit terhadap kebutuhan produksi kelapa sawit % Indikator Baru 80 80 85 85 90 IKSK 1.2 - Persentase ketersediaan benih kelapa terhadap kebutuhan produksi kelapa % Indikator Baru 75 75 80 80 80 IKSK 1.3 - Persentase ketersediaan benih sagu terhadap kebutuhan produksi sagu % Indikator Baru 60 60 65 65 70 IKSK 1.4 - Persentase ketersediaan benih lada terhadap kebutuhan produksi lada % Indikator Baru 60 60 65 65 70 IKSK 1.5 - Persentase ketersediaan benih pala terhadap kebutuhan produksi pala % Indikator Baru 70 72 75 78 80 IKSK 1.6 - Persentase ketersediaan benih cengkeh terhadap kebutuhan produksi cengkeh % Indikator Baru 70 72 75 78 80 IKSK 1.7 - Persentase ketersediaan benih vanili terhadap kebutuhan produksi vanili % Indikator Baru 60 60 65 65 70 IKSK 1.8 - Persentase ketersediaan benih kopi terhadap kebutuhan produksi kopi % Indikator Baru 75 75 80 80 80 IKSK 1.9 - Persentase ketersediaan benih tebu terhadap kebutuhan produksi tebu % Indikator Baru 75 75 80 80 80 IKSK 1.10 - Persentase ketersediaan benih karet terhadap kebutuhan produksi karet % Indikator Baru 60 60 65 65 70 IKSK 1.11 - Persentase ketersediaan benih kakao terhadap kebutuhan produksi kakao % Indikator Baru 75 75 80 80 80 IKSK 1.12 - Persentase ketersediaan benih teh terhadap kebutuhan produksi teh % Indikator Baru 60 60 65 65 70 IKSK 1.13 - Persentase ketersediaan benih jambu mete terhadap kebutuhan produksi jambu mete % Indikator Baru 60 60 65 65 70 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 1.14 - Persentase ketersediaan benih tanaman palma lainnya terhadap kebutuhan produksi tanaman palma lainnya % Indikator Baru 60 60 65 65 70 IKSK 1.15 - Persentase ketersediaan benih semusim dan tahunan lainnya terhadap kebutuhan produksi tanaman semusim dan tahunan lainnya % Indikator Baru 60 60 65 65 70 5890.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 5890.ABR.001 Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan Rekomend asi 70,00 17 2 121 121 121 5890.AEA Koordinasi 5890.AEA.001 Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan Kegiatan 7,00 1 - 30 35 40 5890.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 5890.AFA.001 Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan NSPK 6,00 6 - 10 10 10 5890.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 5890.RBK.001 Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan Unit(ha) 12,00 1.580 6.638 21 13 10 5890.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 5890.QDD.001 Desa Mandiri Benih Komoditas Perkebunan Kelompok Masyaraka t - - 2 6 6 6 5890.RDK OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 5890.RDK.001 Layanan Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan Unit(ha) 841,00 635 203 782 743 683 5890.RDK.002 Layanan Operasional Nursery Unit 11,00 78 8 9 9 9 5890.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5890.RAG.001 Benih Komoditas Perkebunan Siap Salur Unit (Batang) - - 291.04 2.800 81.642 .250 - - SK.2 Terjaminnya mutu benih Perkebunan yang beredar UPT lingkup Ditjen. Perkebunan IKSK 2.1 Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kelapa sawit yang beredar diwilayah BBPPTP Medan % Indikator Baru 80 80 80 80 80 IKSK 2.2 Persentase Benih Bermutu terhadap total benih aren yang beredar diwilayah BBPPTP Medan % Indikator Baru 80 80 80 80 80 IKSK 2.3 Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar diwilayah BBPPTP Medan % Indikator Baru 80 80 80 80 80 IKSK 2.4 Persentase Benih Bermutu terhadap total benih karet yang beredar diwilayah BBPPTP Medan % Indikator Baru 80 80 80 80 80 IKSK 2.5 Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kakao yang beredar diwilayah BBPPTP Medan % Indikator Baru 80 80 80 80 80 IKSK 2.6 Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kopi yang beredar diwilayah BBPPTP Medan % Indikator Baru 80 80 80 80 80 IKSK 2.7 - Persentase benih bermutu terhadap total benih pala yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon % Indikator Baru 80 80 85 85 90 IKSK 2.8 - Persentase benih bermutu terhadap total benih cengkeh yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon % Indikator Baru 80 80 85 85 90 IKSK 2.9 - Persentase benih bermutu terhadap total benih kakao yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon % Indikator Baru 75 80 80 85 85 IKSK 2.10 - Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon % Indikator Baru 80 80 85 85 85 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKSK 2.11 - Persentase benih bermutu terhadap total benih sagu yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon % Indikator Baru 75 80 80 85 85 IKSK 2.12 - Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa sawit yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % Indikator Baru 80 80 80 85 85 IKSK 2.13 - Persentase benih bermutu terhadap total benih tebu yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % Indikator Baru 80 80 80 85 85 IKSK 2.14 - Persentase benih bermutu terhadap total benih kopi yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % Indikator Baru 80 80 80 85 85 IKSK 2.15 - Persentase benih bermutu terhadap total benih kakao yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % Indikator Baru 80 80 80 85 85 IKSK 2.16 - Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % Indikator Baru 80 80 80 85 85 IKSK 2.17 - Persentase benih bermutu terhadap total benih jambu mete yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % Indikator Baru 80 80 80 85 85 IKSK 2.18 - Persentase benih bermutu terhadap total benih pala yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % Indikator Baru 80 80 80 85 85 IKSK 2.19 - Persentase benih bermutu terhadap total benih lada yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % Indikator Baru 80 80 80 85 85 IKSK 2.20 - Persentase benih bermutu terhadap total benih vanili yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % Indikator Baru 80 80 80 85 85 IKSK 2.21 - Persentase benih bermutu terhadap total benih teh yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % Indikator Baru 80 80 80 85 85 IKSK 2.22 - Persentase benih bermutu terhadap total benih tanaman semusim lainnya yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya % Indikator Baru 80 80 80 85 85 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5890.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 5890.BJA.001 Layanan Pengujian Mutu Benih Produk (Batang) 12.589.7 40 12.589 .740 5.527.0 84 12.589 .740 12.589 .740 12.589 .740 5890.BJA.002 Layanan Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan Produk (Batang) 61.659.6 00 61.409 .600 50.334. 580 61.659 .600 61.659 .600 61.659 .600 5890.RDK OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 5890.RDK.003 Layanan Operasional laboratorium pengujian perbenihan tanaman perkebunan Unit - - 3 4 4 5
4. 5889.Hilirisasi Hasil Perkebunan 27.061,6 9 4.956,00 9.876,38 10.736,3 8 11.496,3 8 SK.1 Tersedianya akses pasar komoditas perkebunan yang dapat dimanfaatkan usaha tani Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan IKK 1.1 Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani perkebunan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani perkebunan (%) % Indikator Baru 82 84 86 88 90 5889.BMA Data dan Informasi Publik 5889.BMA.001 Informasi Pasar Komoditas Perkebunan Dokumen - - 38 38 38 38 5889.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 5889.QDD.001 Layanan Pengawasan Usaha Perkebunan Kelompok Masyaraka t 15 - 10 16 16 16 5889.AEA Koordinasi 5889.AEA.001 Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Hilirisasi Hasil Perkebunan Kegiatan 57 17 - - - - Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK.2 Terwujudnya komoditas perkebunan bermutu bermutu dan aman Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan IKK 2.1 Persentase komoditas pertanian perkebunan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian perkebunan % Indikator Baru 70 70 75 80 80 5889.BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk 5889.BIA.001 Pengawasan dan pengendalian Mutu dan keamanan produk perkebunan Laporan - - - 12 15 17 5889.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 5889.QDD.002 Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan komoditas Perkebunan kelompok masyarakat Kelompok Masyaraka t - - 7 7 7 - SK.3 Meningkatnya ketersediaan produk komoditas perkebunan siap ekspor Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan IKK 3.1 Persentase produk komoditas perkebunan siap ekspor terhadap total potensi ekspor perkebunan % Indikator Baru 70 73 76 80 83 5889.AEH Promosi 5889.AEH.001 Promosi Produk Hasil Perkebunan Promosi 15 - 5 5 5 5 SK.4 Meningkatnya komoditas perkebunan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan IKK 4.1 Persentase komoditas perkebunan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas perkebunan unggulan % Indikator Baru 72 74 76 78 80 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5889.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 5889.QDD.003 Pembinaan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan Kelompok Masyaraka t - - - 5 5 5 5889.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 5889.AFA.001 Peraturan/Norma/ Pedoman Hilirisasi Hasil Perkebunan NSPK 8 14 - 14 14 14 5889.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 5889.ABR.001 Kebijakan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan (Hilirisasi Bidang Perkebunan) Rekomend asi kebijakan - - 12 10 10 10 5889.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 5889.RAG.001 Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan Unit 45 41 - - - - 5889.RAG.002 Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan Unit 50 15 - - - - 5889.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5889.RBK.002 Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan Unit 20 5 - - - - 5889.PDA Standarisasi Produk 5889.PDA.001 Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) STDB 42.001 13.000 - - - - 5891 Hilirisasi Hasil Peternakan 4.500,00 25.000,00 80.377,00 81.524,0 0 84.471,0 0 SK.1 Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan 300,00 400,00 600,00 700,00 1.000,00 IKK 1.1 Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan Pusat % 100 100 100 100 100 100 300,00 400,00 600,00 700,00 1.000,00 018.06.EC.5891.AFA Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur 300,00 400,00 600,00 700,00 1.000,00 018.06.EC.5891.AFA 001 NSPK Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan NSPK RO baru 3 4 4 4 4 300,00 400,00 600,00 700,00 1.000,00 SK.2 Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor - 860,00 3.077,00 3.474,00 3.750,00 IKK 2.1 Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan Pusat % 40 45 50 55 60 65 - 860,00 3.077,00 3.474,00 3.750,00 018.06.EC.5891.PEH Promosi - 860,00 3.077,00 3.474,00 3.750,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.06.EC.5891.PEH 001 Promosi produk dan usaha peternakan Promosi RO baru - 5 6 7 8 - 860,00 3.077,00 3.474,00 3.750,00 SK.3 Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing 2.276,81 1.970,00 4.800,00 4.800,00 5.280,00 IKK 3.1 Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan Pusat % - 20 40 60 80 100 2.276,81 1.970,00 4.800,00 4.800,00 5.280,00 018.06.EC.5891.AEA Koordinasi 2.276,81 1.970,00 4.800,00 4.800,00 5.280,00 018.06.EC.5891.AEA 001 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kegiatan 4 4 - - - - 018.06.EC.5891.AEA 002 Koordinasi Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan Kegiatan RO baru - 10 12 14 16 2.276,81 1.970,00 4.800,00 4.800,00 5.280,00 018.06.EC.5891.RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup - - - - - 018.06.EC.5891.RAG 001 Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Unit 41 - - 7 7 10 - 018.06.EC.5891.RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup - - - - - 018.06.EC.5891.RBK 001 Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Unit 38 - - 7 7 10 - SK.4 Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan - 21.500,00 66.500,00 66.800,0 0 67.921,0 0 IKK 4.1 Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pusat % 15,76 16,26 16,76 17,26 17,76 18,26 - 21.500,00 66.500,00 66.800,0 0 67.921,0 0 018.06.EC.5891.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 21.500,00 66.500,00 66.800,0 0 67.921,0 0 018.06.EC.5891.QDB 003 Fasilitasi dan Pembinaan Investasi Peternakan Lembaga RO baru - 274 274 274 274 - 21.500,00 66.500,00 66.800,0 0 67.921,0 0 SK.5 Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu 1.923,19 270,00 5.400,00 5.750,00 6.520,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 5.1 Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar Pusat % Indikator Baru 100 100 100 100 100 1.923,19 220,00 4.900,00 5.000,00 5.320,00 IKK 5.2 Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian di BPMSPH % Indikator Baru 98 98 98 98 98 - 50,00 500,00 750,00 1.200,00 018.06.EC.5891.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 20 6 8 10 12 1.923,19 220,00 4.900,00 5.000,00 5.320,00 018.06.EC.5891.QDB 001 Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor Lembaga 43 20 - - - - 1.923,19 0 0 0 0 018.06.EC.5891.QDB 002 Fasilitasi dan Pembinaan Mutu, Pasca Panen, dan Pengolahan Hasil Peternakan Lembaga RO baru - 6 8 10 12 - 220,00 4.900,00 5.000,00 5.320,00 018.06.EC.5891.QIC Pengawasan dan pengendalian lembaga - 50,00 500,00 750,00 1.200,00 018.06.EC.5891.QIC 001 Pengawasan Penerapan Jaminan Mutu pada Unit Usaha Produk Hasil Peternakan Lembaga RO baru - 4 6 8 10 - 50,00 500,00 750,00 1.200,00 7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian Pusat 149.364, 75 564.676,60 599.210,1 1 146.526, 73 153.873, 46 SK.1 Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman pangan PPMP – Tanaman Pangan IKK 1.1 Persentase produk usaha tani tanaman pangan yang tersertifikasi (%) % Indikator Baru 6,67 13,33 20,00 26,67 33,33 3.754,28 1.849,51 7.833,00 8.225,00 8.635,00 018.EC.09.7911.ADA Standarisasi Produk 018.EC.09.7911.ADA.XX X Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan Standar 5,00 - - 4,00 4,00 4,00 - - 662,00 695,00 729,00 018.EC.09.7911.ADA.XX X Konsep Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan Standar 11,00 - - 4,00 4,00 4,00 - - 662,00 695,00 729,00 018.HA.09.7911.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.EC.09.7911.AEF.XX X Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan yang disebarluaskan Orang 1.690,00 - - 3.583, 00 3.763, 00 3.950, 00 - - 1.433,00 1.505,00 1.580,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.EC.09.7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.EC.09.7911.BJA.001 Laporan Hasil Uji Instrumen Tanaman Pangan Produk 144,00 144,00 513,00 539,00 566,00 595,00 1.581,30 1.500,37 1.576,00 1.655,00 1.738,00 018.HA.09.7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CAG.00 1 Sarana Laboratorium Tanaman Pangan Modern Unit 7,00 88,00 30,00 98,00 103,00 109,00 2.172,98 349,15 2.397,00 2.517,00 2.643,00 018.HA.09.7911.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CBK.XX X Prasarana Laboratorium Tanaman Pangan Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 SK.2 Meningkatnya kualitas produk usahatani hortikultura PPMP – Hortikultura IKK 2.1 Persentase produk usaha tani hortikultura yang tersertifikasi (%) % Indikator Baru 9,09 18,18 18,18 27,27 27,27 1.193,98 1.144,68 7.476,00 7.851,00 8.246,00 018.EC.09.7911.ADA Standarisasi Produk 018.EC.09.7911.ADA.XX X Rancangan Standar Instrumen Hortikultura Standar 7,00 - - 8,00 9,00 9,00 - - 3.105,00 3.260,00 3.423,00 018.EC.09.7911.ADA.XX X Konsep Rancangan Standar Instrumen Hortikultura Standar 7,00 - - 8,00 9,00 9,00 - - 1.058,00 1.111,00 1.167,00 018.HA.09.7911.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.EC.09.7911.AEF.XX X Hasil Standardisasi Instrumen Hortikultura yang disebarluaskan Orang 550,00 - - 2.233, 00 2.345, 00 2.463, 00 - - 893,00 938,00 985,00 018.EC.09.7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.EC.09.7911.BJA.002 Laporan Hasil Uji Instrumen Hortikultura Produk 354,00 455,00 355,00 502,00 528,00 555,00 969,25 1.047,00 1.069,00 1.123,00 1.180,00 018.HA.09.7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.EC.09.7911.CAG.00 2 Sarana Laboratorium Hortikultura Modern Unit 4,00 12,00 1,00 14,00 15,00 16,00 224,74 97,68 248,00 261,00 275,00 018.HA.09.7911.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CBK.XX X Prasarana Laboratorium Hortikultura Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 SK.3 Meningkatnya kualitas produk usahatani perkebunan PPMP Perkebunan IKK 3.1 Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi (%) % Indikator Baru 12,50 12,50 25,00 25,00 25,00 1.642,45 1.841,41 5.421,00 5.695,00 5.979,00 018.EC.09.7911.ADA Standarisasi Produk 018.EC.09.7911.ADA.XX X Rancangan Standar Instrumen Perkebunan Standar 8,00 - - 8,00 8,00 8,00 - - 1.323,00 1.389,00 1.459,00 018.EC.09.7911.ADA.XX X Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan Standar 8,00 - - 8,00 8,00 8,00 - - 1.058,00 1.111,00 1.167,00 018.HA.09.7911.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.EC.09.7911.AEF.01 0 Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan Orang 145,00 903,00 941,00 995,00 1.050, 00 1.095, 00 361,26 376,27 398,00 420,00 438,00 018.EC.09.7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.EC.09.7911.BJA.003 Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan Produk 684,00 1.308, 00 1.380,0 0 1.449, 00 1.522, 00 1.599, 00 645,95 663,65 697,00 732,00 769,00 018.HA.09.7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CAG.00 3 Sarana Laboratorium Perkebunan Modern Unit 40,00 30,00 19,00 34,00 36,00 38,00 635,24 801,48 842,00 885,00 930,00 018.HA.09.7911.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.EC.09.7911.CBK.XX X Prasarana Laboratorium Perkebunan Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 SK.4 Meningkatnya kualitas produk usahatani peternakan dan kesehatan hewan PPMP – Peternakan dan Kesehatan Hewan IKK 4.1 Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi (%) % Indikator Baru 10,00 10,00 20,00 20,00 40,00 2.791,53 1.682,55 28.354,00 29.772,0 0 31.260,0 0 018.EC.09.7911.ADA Standarisasi Produk 018.EC.09.7911.ADA.XX X Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Standar 8,00 - - 15,00 16,00 16,00 - - 5.788,00 6.078,00 6.381,00 018.EC.09.7911.ADA.XX X Konsep Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Standar 8,00 - - 15,00 16,00 16,00 - - 1.985,00 2.084,00 2.188,00 018.HA.09.7911.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.EC.09.7911.AEF.00 4 Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disebarluaskan Orang 1.043,00 - - 1.860, 00 1.953, 00 2.050, 00 - - 744,00 781,00 820,00 018.EC.09.7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.EC.09.7911.BJA.004 Laporan Hasil Uji Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Produk 500,00 2.259, 00 995,00 2.491, 00 2.616, 00 2.747, 00 2.791,53 990,51 3.079,00 3.233,00 3.395,00 018.HA.09.7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CAG.00 6 Sarana Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern Unit 15,00 - 3,00 5,00 5,00 5,00 - 692,05 15.655,00 16.438,0 0 17.260,0 0 018.HA.09.7911.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CBK.XX X Prasarana Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK.5 Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian BB Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian IKK 5.1 Presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian (%) % Indikator Baru 4,67 15,89 15,89 31,78 31,78 135.410, 64 554.019,76 516.865,1 1 60.052,7 3 63.069,4 6 018.HA.09.7911.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 018.EC.09.7911.AEF.00 9 Diseminasi standar instrumen pertanian Orang 46.652,0 0 7.669, 00 5.277,0 0 8.455, 00 8.878, 00 9.321, 00 3.062,42 2.402,96 3.850,11 4.042,73 4.244,46 018.EC.09.7911.ADC Sertifikasi Produk 018.EC.09.7911.ADC.XX X Sertifikasi Produk Instrumen Pertanian Produk RO Baru - - 150,00 158,00 166,00 - - 7.497,00 7.872,00 8.265,00 018.EC.09.7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.EC.09.7911.BJA.009 Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian Produk 526,00 527,00 475,00 582,00 612,00 643,00 644,01 581,27 711,00 747,00 785,00 018.HA.09.7911.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 018.EC.09.7911.BDB.00 1 Pendampingan Lembaga Penerap Standar Lembaga 57,00 14,00 8,00 72,00 76,00 80,00 673,82 411,59 3.466,00 3.658,00 3.851,00 018.HA.09.7911.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 018.EC.09.7911.QDB.00 1 Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment Lembaga 9,00 10,00 10,00 10,00 - - 130.000, 00 550.000,00 459.700,0 0 - - 018.HA.09.7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CAG.00 5 Sarana Laboratorium Pertanian Modern Unit 2,00 88,00 9,00 143,00 151,00 159,00 1.030,39 623,93 1.675,00 1.769,00 1.862,00 018.HA.09.7911.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.EC.09.7911.CBK.XX X Prasarana Laboratorium Pertanian Modern Unit RO Baru - - 34,00 38,00 38,00 - - 39.966,00 41.964,0 0 44.062,0 0 SK.6 Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian tanaman padi BB Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi IKK 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Padi (Indeks) Nilai Indikator Baru 3,20 3,25 3,30 3,40 3,45 - - 2.731,00 2.868,00 3.012,00 018.EC.09.7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.EC.09.7911.BJA.XX X Laporan Hasil Uji Instrumen Tanaman Padi Produk RO Baru - - 50,00 50,00 50,00 - - 525,00 552,00 580,00 018.HA.09.7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CAG.XX X Sarana Laboratorium Padi Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 018.HA.09.7911.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CBK.XX X Prasarana Laboratorium Padi Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 SK.7 Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian veteriner BB Perakitan dan Modernisasi Veteriner IKK 7.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Veteriner (Indeks) Nilai Indikator Baru 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 - - 2.731,00 2.868,00 3.012,00 018.EC.09.7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.EC.09.7911.BJA.XX X Laporan Hasil Uji Instrumen Veteriner Produk RO Baru - - 50,00 50,00 50,00 - - 525,00 552,00 580,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.09.7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CAG.XX X Sarana Laboratorium Veteriner Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 018.HA.09.7911.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CBK.XX X Prasarana Laboratorium Veteriner Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 SK.8 Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumber daya lahan pertanian BB Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian IKK 8.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian (Indeks) Nilai Indikator Baru 3,20 3,20 3,30 3,30 3,40 2.035,53 1.899,29 7.772,00 8.165,00 8.577,00 018.EC.09.7911.ADA Standarisasi Produk 018.EC.09.7911.ADA.XX X Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Standar 8,00 - - 10,00 10,00 11,00 - - 3.722,00 3.908,00 4.104,00 018.EC.09.7911.ADA.XX X Konsep Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Standar 8,00 - - 10,00 10,00 11,00 - - 606,00 637,00 669,00 018.EC.09.7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.EC.09.7911.BJA.007 Laporan Hasil Uji Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Produk 18.979,0 0 23.768 ,00 19.990, 00 26.205 ,00 27.516 ,00 28.892 ,00 1.985,30 1.842,93 2.190,00 2.300,00 2.415,00 018.HA.09.7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CAG.00 4 Sarana Laboratorium SDLP Modern Unit 14,00 9,00 19,00 27,00 29,00 31,00 50,22 56,36 151,00 162,00 173,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.HA.09.7911.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CBK.XX X Prasarana Laboratorium SDLP Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 SK.9 Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian BB Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian IKK 9.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian (Indeks) Nilai Indikator Baru 3,20 3,23 3,25 3,26 3,28 511,00 186,15 7.675,00 8.060,00 8.464,00 018.EC.09.7911.ADA Standarisasi Produk 018.EC.09.7911.ADA.XX X Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Standar 4,00 - - 7,00 7,00 8,00 - - 2.602,00 2.732,00 2.869,00 018.EC.09.7911.ADC Sertifikasi Produk 018.EC.09.7911.ADC.XX X Sertifikasi Produk Instrumen Pascapanen Pertanian Sertifikat RO Baru - - 2,00 2,00 2,00 - - 110,00 116,00 122,00 018.EC.09.7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.EC.09.7911.BJA.006 Laporan Hasil Uji Instrumen Pascapanen Pertanian Produk 212,00 200,00 215,00 226,00 238,00 250,00 511,00 186,15 564,00 593,00 623,00 018.HA.09.7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CAG.XX X Sarana Laboratorium Pascpapanen Pertanian Modern Unit 2,00 - - 2,00 4,00 6,00 - - 3.296,00 3.461,00 3.634,00 018.HA.09.7911.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CBK.XX X Prasarana Laboratorium Pascapanen Pertanian Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK.10 Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian mekanisasi pertanian BB Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian IKK 10.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Mekanisasi Pertanian (Indeks) Nilai Indikator Baru 3,20 3,22 3,24 3,26 3,28 1.962,94 2.012,01 9.496,00 9.972,00 10.470,0 0 018.EC.09.7911.ADA Standarisasi Produk 018.EC.09.7911.ADA.XX X Rancangan Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian Standar 12,00 - - 12,00 13,00 13,00 - - 4.683,00 4.918,00 5.163,00 018.EC.09.7911.ADC Sertifikasi Produk 018.EC.09.7911.ADC.XX X Sertifikasi Produk Instrumen Mekanisasi Pertanian Sertifikat RO Baru - - 9,00 10,00 10,00 - - 441,00 463,00 486,00 018.EC.09.7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.EC.09.7911.BJA.008 Laporan Hasil Uji Instrumen Mekanisasi Pertanian Produk 112,00 125,00 146,00 154,00 162,00 171,00 1.962,94 1.817,01 2.166,00 2.275,00 2.389,00 018.HA.09.7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CAG.00 7 Sarana Laboratorium Alat dan Mesin Pertanian Modern Unit 1,00 - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 195,00 1.103,00 1.158,00 1.216,00 018.HA.09.7911.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CBK.XX X Prasarana Laboratorium Mekanisasi Pertanian Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 SK.11 Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian bioteknologi dan SDG pertanian BB Perakitan dan Modernisasi Bioteknolgoi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 11.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan SDG Pertanian (Indeks) Nilai Indikator Baru 3,20 3,25 3,30 3,40 3,45 62,42 41,25 2.856,00 2.998,00 3.149,00 018.EC.09.7911.ADA Standarisasi Produk 018.EC.09.7911.ADA.XX X Rancangan Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Standar 2,00 - - 3,00 3,00 3,00 - - 881,00 925,00 971,00 018.EC.09.7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk 018.EC.09.7911.BJA.005 Laporan Hasil Uji Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Produk 11,00 15,00 10,00 11,00 12,00 13,00 62,42 41,25 100,00 105,00 111,00 018.HA.09.7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CAG.XX X Sarana Laboratorium Sumber Daya Genetik Pertanian Modern Unit 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 - - 772,00 810,00 851,00 018.HA.09.7911.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.EC.09.7911.CBK.XX X Prasarana Laboratorium Sumber Daya Genetik Pertanian Modern Unit RO Baru - - 1,00 1,00 1,00 - - 1.103,00 1.158,00 1.216,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI 554.766, 45 747.692,74 3.789.387, 09 3.954.38 8,15 4.140.07 0,22 BPPSDMP SP 1 Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani Indikator baru 554.766, 45 747.692,74 3.789.387, 09 3.954.38 8,15 4.140.07 0,22 BPPSDMP IKP 1.1 Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas % 1 1 1 1 1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN 72.190,6 1 72.723,84 353.846,6 9 374.178, 75 395.073, 82 SK.1 Meningkatnya kompetensi petani Pusat Indikator baru 19.500,2 2 1.240,00 13.958,00 15.171,0 0 16.494,0 0 Pusat Pelatihan Pertanian IKK 1.1 SDM pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%) Pusat % Indikator Baru 90,10 90,20 90,30 90,40 90,50 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.DL.1810.AEA Koordinasi 018.DL.1810.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kegiatan 62 1 - 1 1 1 500,22 - 3.473,00 3.647,00 3.829,00 018.DL.1810.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 018.DL.1810.AFA.001 Peraturan /norma /pedoman pelatihan pertanian NSPK 6 6 - 8 8 8 9.000,00 - 8.470,00 9.317,00 10.249,0 0 018.DL.1810.BMA Data dan Informasi Publik 018.DL.1810.BMA.001 Data dan informasi pelatihan pertanian Dokumen Ro baru - - 1 1 1 - - 1.815,00 1.997,00 2.196,00 018.DL.1810.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 018.DL.1810.QDB.001 Penumbuhan dan Penguatan P4S Lembaga 100 - 10 10 10 10 - 190,00 200,00 210,00 220,00 018.DL.1810.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 018.DL.1810.QDD.001 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani Kelompok Masyaraka t 1.691 1.691 - - - - 10.000,0 0 - - - - 018.DL.1810.AEC Kerja Sama 018.DL.1810.AEC.001 Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian Kegiatan Ro baru - 10 - - - - 1.050,00 - - - SK.2 Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah pelatihan) Indikator baru 500,00 2.957,50 13.397,00 14.322,0 0 15.434,0 0 Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian IKK 2.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (aparatur) UPT % Indikator Baru 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.DL.1810.DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.DL.1810.DCC.001 Pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur Orang Ro baru - 438 726 726 726 - 2.630,00 6.065,00 6.368,00 6.687,00 018.DL.1810.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 018.DL.1810.PDI.002 Sertifikasi profesi manajemen dan kepemimpinan bidang pertanian Orang Ro baru - 90 120 150 180 - 247,50 363,00 499,00 659,00 018.DL.1810.AEA Koordinasi 018.DL.1810.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kegiatan 62 1 - 1 1 1 250,00 - 992,00 1.042,00 1.094,00 018.DL.1810.AEC Kerja Sama 018.DL.1810.AEC.001 Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian Kegiatan Ro baru - - 1 1 1 - - 110,00 116,00 122,00 IKK 2.2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (non aparatur) UPT % Indikator Baru 25 23 21 19 17 018.DL.1810.DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.DL.1810.DCC.002 Pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi non aparatur Orang Ro baru - - 90 90 90 - - 315,00 315,00 315,00 018.DL.1810.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.DL.1810.PDI.002 Sertifikasi profesi manajemen dan kepemimpinan bidang pertanian Orang Ro baru - - 120 150 180 - - 363,00 499,00 659,00 018.DL.1810.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 018.DL.1810.QDB.001 Penumbuhan dan Penguatan P4S Lembaga 100 - 4 74 72 72 - 80,00 4.079,00 4.167,00 4.376,00 018.DL.1810.AEA Koordinasi 018.DL.1810.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kegiatan 62 1 - 1 1 1 250,00 - 1.000,00 1.200,00 1.400,00 018.DL.1810.AEC Kerja Sama 018.DL.1810.AEC.001 Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian Kegiatan Ro baru - - 1 1 1 - - 110,00 116,00 122,00 SK.3 Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan) Indikator baru 32.856,3 8 57.834,20 296.491,6 9 314.685, 75 333.145, 82 - Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) - Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) IKK 3.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) UPT % Indikator Baru 20 18 16 14 12 018.DL.1810.SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.DL.1810.SCC.001 Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur Orang 2.328 2.028 18.567 31.258 33.258 35.258 8.249,85 20.716,66 127.156,7 4 135.292, 69 143.428, 64 018.DL.1810.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 018.DL.1810.PDI.001 Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian Orang 630 211 1.000 1.386 1.722 2.058 483,78 2.879,00 4.211,00 5.750,00 7.555,00 018.DL.1810.AEA Koordinasi 018.DL.1810.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kegiatan 62 8 - 9 9 9 2.000,00 - 7.814,25 7.814,25 7.814,25 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.DL.1810.AEC Kerja Sama 018.DL.1810.AEC.001 Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian Kegiatan Ro baru - - 9 9 9 - - 992,57 992,57 992,57 IKK 3.2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) % Indikator Baru 25 23 21 19 17 018.DL.1810.SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.DL.1810.SCC.002 Pelatihan pertanian bagi non aparatur Orang 15.409 72.171 33.685 35.685 37.685 39.685 20.122,7 4 33.558,55 124.897,5 0 131.897, 50 138.897, 50 018.DL.1810.PDI Sertifikasi Profesi dan SDM 018.DL.1810.PDI.001 Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian Orang Ro baru - - 2.000 2.500 3.000 - - 6.076,48 7.595,60 9.114,72 018.DL.1810.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 018.DL.1810.QDB.001 Penumbuhan dan Penguatan P4S Lembaga 100 - 34 514 514 514 - 680,00 15.420,00 15.420,0 0 15.420,0 0 018.DL.1810.AEA Koordinasi 018.DL.1810.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kegiatan 62 7 - 9 9 9 2.000,00 - 8.930,57 8.930,57 8.930,57 018.DL.1810.AEC Kerja Sama 018.DL.1810.AEC.001 Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian Kegiatan Ro baru - - 9 9 9 - - 992,57 992,57 992,57 SK.4 Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan Indikator Baru 19.334,0 1 10.692,14 30.000,00 30.000,0 0 30.000,0 0 - BBPMKP - BBPP - Bapeltan IKK 4.1 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan UPT Skala Likert (1-5) Indikator baru 4 4,1 4,2 4,3 4,4 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.DL.1810.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup 018.DL.1810.CAG.001 Sarana pelatihan pertanian Unit 10 10 10 10 10 10 4.334,01 3.992,14 10.000,00 10.000,0 0 10.000,0 0 018.DL.1810.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.DL.1810.CBK.001 Prasarana Pelatihan Pertanian Unit Ro baru 1 9 10 10 10 15.000,0 0 6.700,00 20.000,00 20.000,0 0 20.000,0 0 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN 106.324, 43 430.328,00 2.613.322, 18 2.665.70 7,18 2.725.69 2,18 SK.1 Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian Indikator baru 106.324, 43 417.828,00 1.603.122, 18 1.654.00 7,18 1.712.49 2,18 Pusat Penyuluhan Pertanian IKSK 1.1 Persentase penyuluh yang meningkat kompetensinya dibanding total penyuluh (ASN) (%) Pusat dan/at au UPT dan/at au Dekon sentra si % Indikator baru 6 7 8 9 10 018.DL.1812.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 018.DL.1812.QDC.001 Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian Orang 38.831 10.510 37.605 75.658 75.658 75.658 58.236,0 0 135.078,00 390.504,1 8 390.504, 18 390.504, 18 018.DL.1812.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 018.DL.1812.BDB.001 Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan penyuluhan yang terfasilitasi pertanian Lembaga 6 - 543 5.829 5.829 5.829 - 10.860,00 757.770,0 0 816.060, 00 874.350, 00 018.DL.1812.AEA Koordinasi 018.DL.1812.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kegiatan 6 6 - 39 39 39 20.388,4 3 - 58.500,00 58.500,0 0 58.500,0 0 018.DL.1812.BMA Data dan Informasi Publik Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.DL.1812.BMA.001 Data dan informasi penyuluhan pertanian Dokumen Ro baru - 39 39 39 39 - 2.280,00 2.730,00 2.925,00 3.120,00 018.DL.1812.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.DL.1812.CAG.001 Sarana Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Unit Ro baru - 38 38 38 38 - 2.280,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 018.DL.1812.CAG.002 Sarana Kerja Penyuluh Pertanian Unit Ro baru 10.000 10.000 10.000 10.000 - 250.000,00 350.000,0 0 350.000, 00 350.000, 00 018.DL.1812.CAG.003 Sarana Operasional Swasembada Pangan dan Hilirisasi Unit Ro baru - 20 - - - - 11.900,00 - - - 018.DL.1812.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 018.DL.1812.CAN.001 Sarana TIK penyuluhan pertanian Unit Ro baru - 38 39 39 39 27.700,0 0 2.280,00 24.618,00 24.618,0 0 24.618,0 0 018.DL.1812.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 018.DL.1812.FBA.001 Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Provinsi Provinsi 38 39 38 38 38 38 2.850,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 018.DL.1812.PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 018.DL.1812.PBR.001 Rekomendasi kebijakan terhadap pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di bawah Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Provinsi Ro baru - 1 1 - - - 300,00 7.600,00 - - SK.2 Meningkatnya jumlah petani milenial Indikator baru - 12.500,00 1.010.200, 00 1.011.70 0,00 1.013.20 0,00 Pusat Penyuluhan Pertanian IKK 2.1 Persentase petani muda terhadap jumlah petani Pusat dan/at au UPT dan/at au Dekon % Indikator baru 22,03 22,13 22,23 22,33 22,43 - Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 sentra si 018.DL.1812.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 018.DL.1812.QDD.053 Fasilitasi dan pembinaan Brigade Pangan Kelompok Masyaraka t Ro baru - - 5.000 5.000 5.000 - - 375.000,0 0 375.000, 00 375.000, 00 018.DL.1812.QDD.051 Percontohan penerapan Teknologi Pertanian Kelompok Masyaraka t 420 - 1.250 5.829 5.829 5.829 - 12.500,00 582.900,0 0 582.900, 00 582.900, 00 018.DL.1812.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 018.DL.1812.AFA.002 Peraturan /norma /pedoman regenerasi petani dan Brigade Pangan NSPK Ro baru - - 2 2 2 - - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 018.DL.1812.AEA Koordinasi 018.DL.1812.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kelompok Masyaraka t 6 - - 39 39 39 - - 7.800,00 7.800,00 7.800,00 IKK 2.2 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi Pusat dan/at au UPT dan/at au Dekon sentra si Kelompok Masyaraka t Indikator Baru 125 130 135 140 145 - - 20.250,00 21.000,0 0 21.750,0 0 018.DL.1812.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat 018.DL.1812.QDD.003 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi Kelompok Masyaraka t Ro baru - - 135 140 145 - - 20.250,00 21.000,0 0 21.750,0 0 018.DL.1812.AEA Koordinasi 018.DL.1812.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kelompok Masyaraka t 6 - - 1 1 1 - - 2.000,00 2.000,00 2.000,00 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN 375.052, 00 238.230,00 809.131,2 2 898.682, 22 1.000.68 8,22 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 SK.1 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian Indikator Baru 375.052, 00 238.230,00 809.131,2 2 898.682, 22 1.000.68 8,22 - Pusat Pendidikan Pertanian - Polbangtan - SMK-PP IKSK 1.1 Persentase SDM lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian yang bekerja dan/atau melanjutkan pendidikan di sektor pertanian Pusat dan UPT % Indikator Baru 80,00 80,10 80,20 80,20 80,20 018.DL.5892.SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan 018.DL.5892.SAC.001 Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV) UPT Unit 4.476 4.886 4.960 5.100 5.200 5.300 109.201, 00 161.500,00 195.415,0 0 214.957, 00 236.452, 00 018.DL.5892.SAC.002 Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma Tiga (D-III) UPT Unit 925 908 950 990 1.100 1.200 16.521,0 0 27.138,00 32.836,00 36.119,0 0 39.731,0 0 018.DL.5892.SAC.003 Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian UPT Unit 1.209 1.053 950 1.053 1.053 1.053 12.007,0 0 18.475,00 24.020,22 24.020,2 2 24.020,2 2 018.DL.5892.DDD Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan 018.DL.5892.DDD.001 Pendaftaran HKI Paten Inovasi Hasil Penelitian Politeknik bidang pertanian di bawah Kementerian Pertanian dalam rangka Tri Dharma PT UPT Kekayaan Intelektual Ro baru - - 80 80 80 - - 7.260,00 7.986,00 8.785,00 018.DL.5892.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Ro baru 018.DL.5892.BDC.001 Pengabdian kepada masyarakat Pusat dan UPT Orang Ro baru - 1.000 1.000 1.000 1.000 - 10.000,00 220.000,0 0 230.000, 00 240.000, 00 018.DL.5892.BDC.002 Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Muda Pertanian UPT Orang Ro baru 83.780 - - - - 128.810, 00 - 018.DL.5892.BDC.003 Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian untuk peningkatan kapasitas petani UPT Orang Ro baru 10.000 - 10.000 10.000 10.000 42.823,5 5 - 184.000,0 0 220.000, 00 266.000, 00 018.DL.5892.AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan 018.DL.5892.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pusat dan UPT Kegiatan 12 8 - 12 12 12 5.750,00 - 44.600,00 56.100,0 0 67.700,0 0 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.DL.5892.PEA Koordinasi 018.DL.5892.PEA.001 Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) Kegiatan 1 1 - - - - 12.359,4 5 018.DL.5892.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 018.DL.5892.AFA.001 Peraturan /norma/ pedoman pendidikan pertanian Pusat 6 6 - 7 7 7 10.000,0 0 - 23.000,00 26.000,0 0 29.000,0 0 018.DL.5892.BMA Data dan Informasi Publik 018.DL.5892.BMA.001 Data dan informasi pendidikan pertanian Pusat dan UPT Dokumen Ro baru - 1 12 12 12 - 1.000,00 15.000,00 15.000,0 0 15.000,0 0 018.DL.5892.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 018.DL.5892.BDB.001 Fasilitasi Perguruan Tinggi Mitra dan SMK-PP Binaan Pusat dan UPT Dokumen Ro baru - 100 12 12 12 - 1.130,00 15.000,00 15.000,0 0 15.000,0 0 018.DL.5892.BDB.002 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Pertanian Pusat dan UPT Dokumen Ro baru - 1 12 12 12 - 1.070,00 15.000,00 15.000,0 0 15.000,0 0 018.DL.5892.CAA Sarana Bidang Pendidikan 018.DL.5892.CAA.001 Sarana pendidikan tinggi vokasi pertanian UPT Unit 11 8 8 8 8 8 1.462,00 2.113,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 018.DL.5892.CAA.002 Sarana bidang pendidikan menengah vokasi pertanian UPT Unit 3 3 3 3 3 890,00 1.715,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 018.DL.5892.CBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 018.DL.5892.CBI.001 Prasarana pendidikan menengah vokasi pertanian UPT Unit Ro baru 1 3 3 3 3 228,00 3.789,00 6.000,00 7.500,00 9.000,00 018.DL.5892.CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi 018.DL.5892.CBJ.002 Prasarana pendidikan tinggi vokasi pertanian UPT Unit Ro baru 1 7 8 8 8 35.000,0 0 10.300,00 16.000,00 20.000,0 0 24.000,0 0 Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN 1.199,41 6.410,90 13.087,00 15.820,0 0 18.616,0 0 SK.1 Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian Indikator Baru 1.199,41 6.410,90 13.087,00 15.820,0 0 18.616,0 0 Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian IKK 1.1 Persentase ASN pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian Pusat % Indikator Baru 80 82 84 86 88 IKK 1.2 Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian % Indikator Baru 25 50 60 70 80 018.DL.7930.FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 018.DL.7930.FAC.001 Penilaian Kompetensi ASN Pertanian Pusat Orang Ro baru 10 302 333 367 404 157,33 1.537,00 1.614,00 1.695,00 1.780,00 018.DL.7930.FAC.002 Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Pusat Orang Ro baru - 260 286 315 347 - 1.833,00 1.925,00 2.021,00 2.122,00 018.DL.7930.ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan Ro baru 018.DL.7930.ABR.001 Kajian Kebijakan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Pusat Rekomend asi Kebijakan Ro baru - - 2 2 2 - - 1.210,00 1.332,00 1.464,00 018.DL.7930.AFA Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Ro baru 018.DL.7930.AFA.001 Peraturan / norma/ pedoman penilaian kompetensi ASN pertanian Pusat NSPK Ro baru 1 - 7 7 7 18,98 - 3.000,00 3.300,00 3.630,00 018.DL.7930.AEA Koordinasi Ro baru 018.DL.7930.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pusat Kegiatan Ro baru 1 - 1 1 1 966,00 - 1.338,00 1.472,00 1.620,00 018.DL.7930.AEC Kerja sama Ro baru Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Satuan Baseline Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 018.DL.7930.AEC.001 Kerjasama penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian Pusat Kegiatan Ro baru - - 1 1 1 - - 1.000,00 2.000,00 3.000,00 018.DL.7930.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.DL.7930.CAG.001 Sarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian Pusat Unit Ro baru 3 1 1 1 1 57,10 1.146,90 1.000,00 1.500,00 2.000,00 018.DL.7930.CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 018.DL.7930.CBK.001 Prasarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian Pusat Unit Ro baru - 1 1 1 1 - 1.894,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 229 Lampiran 2 Matrik Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Pertanian N O kegiatan prioritas/ proyek prioritas Penugas an Indikator Satu an TARGET RPJMN Satua n TARGET RENSTRA 2025-2029 Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) ESELO N I 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 PP 02.10 Pertumbu han nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian , kehutana n dan perikana n SS.1, IKSS 1.2 Pertumbu han nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian , kehutana n dan perikana n % 3,5 3,8 4,0 3,6 3,3 % 3,5 3,8 4,0 3,6 3,3 BPSDM 2 PP 02.10 Indeks Kesejaht eraan Petani (IKP) IT.1 Indeks Kesejaht eraan Petani (IKP) % 0,7445 0,7731 0,8038 0,8324 0,8599 % 0,7445 0,7731 0,8038 0,8324 0,8599 0 0 0 0 0 3 KP 02.10.1 Peningka tan Produksi beras KSPP Kalimant an Tengah IKP 2.1 Peningka tan Produksi beras KSPP Kalimant an Tengah ton 196.98 4 844.36 2 1.332. 808 1.821.2 55 2.309. 701 ton 196.98 4 844.362 1.332.8 08 1.821.2 55 2.309.7 01 0,00 0,00 17.499, 68 26.303, 13 36.100 ,00 TP 4 KP 02.10.1 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Kalimant an Tengah IKK 3.1 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Kalimant an Tengah Ha 146.80 6 590.87 2 941.63 7 1.292.4 02 1.643. 167 Ha 146.80 6 590.872 941.637 1.292.4 02 1.643.1 67 - - 17.499, 68 26.303, 13 36.100 ,00 TP 5 KP 02.10.2 Peningka tan Produksi Hortikultu ra KSPP IKP 4.1 Peningka tan Produksi Hortikultu ra KSPP Sumatera Utara Ton 25.840 33.440 41.040 48.640 56.240 Ton 25.840 33.440 41.040 48.640 56.240 0 0 50.000 75.000 100.00 0 HORTI 230 N O kegiatan prioritas/ proyek prioritas Penugas an Indikator Satu an TARGET RPJMN Satua n TARGET RENSTRA 2025-2029 Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) ESELO N I 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Sumatera Utara 6 KP 02.10.2 Peningka tan Luas panen Hortikultu ra KSPP Sumatera Utara IKK 2.1 Peningka tan Luas panen Hortikultu ra KSPP Sumatera Utara Ha 1.700 2.200 2.700 3.200 3.700 Ha 1.700 2.200 2.700 3.200 3.700 0 0 50.000 75.000 100.00 0 7 KP 02.10.3 Peningka tan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan IKP 2.2 Peningka tan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan Ton 65.724 443.78 4 1.375. 883 2.307.9 82 3.240. 081 Ton 65.724 443.784 1.375.8 83 2.307.9 82 3.240.0 81 0,00 0,00 25.690, 78 40.552, 29 57.104 ,70 TP 8 KP 02.10.3 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan IKK 3.2 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan Ha 28.568 309.17 9 1.072. 532 1.835.8 86 2.599. 240 Ha 28.568 309.179 1.072.5 32 1.835.8 86 2.599.2 40 - - 25.690, 78 40.552, 29 57.104 ,70 TP 9 KP 02.10.4 Peningka tan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur IKP 2.3 Peningka tan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur Ton 33.624 71.324 126.88 9 182.454 238.02 0 Ton 33.624 71.324 126.889 182.454 238.02 0 0 0 1.897 2.903 4.022, 91 TP 1 0 KP 02.10.4 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur IKK 3.3 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur Ha 10.930 38.435 86.660 134.886 183.11 1 Ha 10.930 38.435 86.660 134.886 183.11 1 - - 1.897,0 4 2.903,0 3 4.022, 91 TP 231 N O kegiatan prioritas/ proyek prioritas Penugas an Indikator Satu an TARGET RPJMN Satua n TARGET RENSTRA 2025-2029 Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) ESELO N I 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1 1 KP 02.10.4 Peningka tan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur IKP 2.4. Peningka tan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur Ton 49.100 60.687 81.260 117.177 181.03 8 Ton 49.100 60.687 81.260 117.177 181.03 8 0,00 0,00 119.67 8,03 124.27 7,28 129.07 6,54 TP 1 2 KP 02.10.4 Peningka tan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur IKK 3.4 Peningka tan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur Ha 9.048 10.857 14.114 19.760 29.640 Ha 9.048 10.857 14.114 19.760 29.640 - - 119.67 8,03 124.27 7,28 129.07 6,54 TP 1 3 KP 02.10.5 Peningka tan Produksi jagung KSPP Papua IKP 2.5 Peningka tan Produksi jagung KSPP Papua Ton 1.310 3.847 6.535 9.382 12.393 Ton 1.310 3.847 6.535 9.382 12.393 0,00 0,00 2.144,1 9 2.448,1 0 2.750, 16 TP 1 4 KP 02.10.5 Peningka tan Luas panen jagung KSPP Papua IKK 3.5 Peningka tan Luas panen jagung KSPP Papua Ha 189 539 889 1.239 1.589 Ha 189 539 889 1.239 1.589 - - 2.144,1 9 2.448,1 0 2.750, 16 TP 1 5 KP 02.10.6 Peningka tan Produksi beras KSPP Papua Selatan IKP 2.6 Peningka tan Produksi beras KSPP Papua Selatan Ton - 964.00 0 2.121. 000 3.168.0 00 3.719. 000 Ton - 964.000 2.121.0 00 3.168.0 00 3.719.0 00 0,00 0,00 18.575, 36 29.534, 83 41.742 ,56 1 6 KP 02.10.6 Peningka tan Luas panen Padi KSPP IKK 3.6 Peningka tan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan Ha - 665.00 0 1.330. 000 1.900.0 00 1.900. 000 Ha - 665.000 1.330.0 00 1.900.0 00 1.900.0 00 - - 18.575, 36 29.534, 83 41.742 ,56 TP 232 N O kegiatan prioritas/ proyek prioritas Penugas an Indikator Satu an TARGET RPJMN Satua n TARGET RENSTRA 2025-2029 Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) ESELO N I 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Papua Selatan 1 7 KP 02.10.7 Lahan baku sawah yang dicetak IKK 1.2 Lahan baku sawah yang dicetak ribu ha 42,00 79,81 79,81 79,81 79,81 ribu ha 42,00 79,81 79,81 79,81 79,81 7.675.9 05,90 9.054.3 62,43 7.875.0 00,00 7.875.0 00,00 7.875. 000,00 LIP 1 8 KP 02.10.7 Luas lahan sawah yang ditingkatk an Indeks Pertanam an IKK 1.1 Luas lahan sawah yang ditingkatk an Indeks Pertanam an ribu ha 6,90 12,12 12,12 12,12 12,12 ribu ha 6,90 12,12 12,12 12,12 12,12 2.680.6 44,18 1.899.6 00,00 3.000.0 00,00 3.600.0 00,00 4.200. 000,00 LIP 1 9 KP 02.10.16 Jumlah kelembag aan ekonomi petani yang terfasilita si IKK 2.2 Jumlah kelembag aan ekonomi petani yang terfasilita si Lemb aga 125 130 135 140 145 Lemb aga 125 130 135 140 145 0 0 20.250 21.000 21.750 BPSDM 2 0 KP 02.10.16 Persenta se petani muda terhadap jumlah petani IKK 2.1 Persenta se petani muda terhadap jumlah petani % 22,03 22,13 22,23 22,33 22,43 % 22,03 22,13 22,23 22,33 22,43 0 12.500 1.010.2 00 1.011.7 00 1.013. 200 BPSDM 2 1 KP 02.10.10 Produksi Daging IKP 5.1 Produksi Daging Juta Ton 4,96 5,10 5,25 5,41 5,56 Juta Ton 4,972 5,122 5,277 5,437 5,602 571.71 5,40 574.57 5,19 4.817.4 36,88 4.898.2 26,69 5.029. 567,43 PKH 2 2 KP 02.10.10 Produksi Telur IKP 5.2 Produksi telur Juta Ton 7,43 7,75 8,04 8,43 8,79 Juta Ton 7,436 7,753 8,085 8,432 8,795 165.81 1,75 31.338, 68 82.937, 40 82.937, 40 92.937 ,40 2 3 KP 02.10.10 Produksi Susu IKP 5.3 Produksi susu Ribu Ton 855,57 866,43 877,53 888,85 900,40 Ribu Ton 866,28 5 893,960 922,448 939,554 943,63 7 948,00 643,32 593.32 0,39 584.34 5,78 617.06 5,40 233 N O kegiatan prioritas/ proyek prioritas Penugas an Indikator Satu an TARGET RPJMN Satua n TARGET RENSTRA 2025-2029 Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) ESELO N I 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2 4 KP 02.10.11 Produksi Padi IKP 1.1 Produksi Padi Juta Ton 54,45 54,85 55,27 55,68 56,05 Juta Ton 54,45 54,85 55,27 55,68 56,05 867.71 3,13 1.587.8 56,00 1.410.5 23,68 1.518.8 56,00 1.449. 856,00 TP 2 5 KP 02.10.11 Produksi Jagung IKP 1.2 Produksi Jagung Juta Ton 21,48 22,51 23,58 24,71 25,89 Juta Ton 21,48 22,51 23,58 24,71 25,89 640.00 2,76 909.00 0,00 827.10 0,00 922.87 8,18 894.67 6,29 TP 2 6 KP 02.10.11 Produksi Aneka Kacang IKP 1.3 Produksi Aneka Kacang Ribu Ton 540,28 552,84 565,70 578,86 592,32 Ribu Ton 540,28 552,84 565,7 578,86 592,32 - 10.150, 00 10.150, 00 17.091, 25 33.287 ,50 TP 2 7 KP 02.10.11 Produksi Sorghum IKP 1.4 Produksi Sorghum Ribu Ton 18,21 18,40 18,58 18,77 18,95 Ribu Ton 18,21 18,4 18,58 18,77 18,95 102,50 1.262,5 0 2.387,5 0 3.012,5 0 3.762, 50 TP 2 8 KP 02.10.11 Produksi Ubi jalar IKP 1.5 Produksi Ubi jalar Ton 1.517. 449 1.562. 972 1.609. 861 1.658.1 57 1.707. 902 Ton 1.517.4 49 1.562.9 72 1.609.8 61 1.658.1 57 1.707.9 02 - 10.150, 81 10.150, 81 29.785, 81 47.550 ,81 TP 2 9 KP 02.10.11 Produksi Kedelai IKP 1.6 Produksi Kedelai Ton 370.35 9 381.47 0 392.91 4 404.701 416.84 2 Ton 370.35 9 381.470 392.914 404.701 416.84 2 153,95 91.350, 00 111.35 0,00 121.35 0,00 121.35 0,00 TP 3 0 KP 02.10.11 Produksi buah dan sayur IKP 3.1 Produksi buah dan sayur Juta Ton 30,66 31,85 33,04 34,25 35,47 Juta Ton 30,66 31,85 33,04 34,25 35,47 205.17 1,67 235.91 4,00 760.12 7,00 871.65 5,00 960.15 5,00 Horti 3 1 KP 02.10.14 Jumlah komodita s yang wajib terfortifik asi IKK 1.1 Jumlah komodita s yang wajib terfortifik asi komo ditas 3 3 3 4 4 Komo ditas 1 1 1 1 1 21.000, 00 43.355, 86 43.355, 86 43.355, 86 43.355 ,86 TP 3 2 KP 02.10.13 Persenta se komodita s produk peternak an siap edar yang memenu hi persyarat an mutu IKK 5.1 Persenta se komodita s produk peternak an siap edar yang memenu hi persyarat an mutu % 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 1.923,1 9 220,00 4.900,0 0 5.000,0 0 5.320, 00 234 N O kegiatan prioritas/ proyek prioritas Penugas an Indikator Satu an TARGET RPJMN Satua n TARGET RENSTRA 2025-2029 Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) ESELO N I 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 3 3 KP 02.10.13 Persenta se wilayah/k awasan terkendali dari penyakit hewan IKP 7.1 Persenta se wilayah/k awasan terkendali dari penyakit hewan % 70 75 80 85 90 % 80 80,3 80,6 85 90 - - 154.85 7,51 172.12 0,00 172.12 0,00 pkh 3 4 KP.02.10 .17 Produksi Tanaman obat IKP 3.2 Produksi Tanaman obat Ton 529.52 3,45 532.17 1,06 534.83 1,92 537.506 ,08 540.19 3,61 Ton 529.52 3,45 532.171 ,06 534.831 ,92 537.506 ,08 540.19 3,61 0 0 2.000 2.000 20.000 HORTIK ULTURA 3 5 KP.02.10 .17 Produksi Florikultu ra IKP 3.3 Produksi Florikultu ra Ribu Tang kai 597.62 2,50 597.45 9,16 597.29 5,82 597.132 ,48 596.96 9,14 Ribu Tangk ai 597.62 2,50 597.459 ,16 597.295 ,82 597.132 ,48 596.96 9,14 0 0 2.985 2.985 2.985 HORTIK ULTURA 3 6 KP 05.01.05 Produksi Kelapa sawit IKP 9.1 Produksi Kelapa Sawit Ton 239.64 6.870 243.24 1.575 245.43 2.325 253.040 .740 257.07 4.690 Ton 239.64 6.870 243.241 .575 245.432 .325 253.040 .740 257.07 4.690 1.61 2.50 0 2.25 0.00 0 2.88 7.50 0 3.22 5.00 0 3.52 5.00 0 PERKE BUNAN 3 7 KP 05.01.05 Produksi bahan baku (CPO dan CPKO) Berdasar kan PP No. 28 Tahun 2025, Produksi CPO dan CPKO sudah tidak menjadi tugas dan fungsi Kementer ian Pertanian ton/h ektar 3 8 KP 05.01.06 Produksi kelapa IKP 9.2 Produksi Kelapa Ton 2.880. 690 2.890. 917 2.901. 144 2.911.3 71 2.936. 021 Ton 2.880.6 90 2.890.9 17 2.901.1 44 2.911.3 71 2.936.0 21 82.136, 75 460.88 9,56 191.88 9,99 87.573, 00 87.573 ,00 3 9 KP 05.01.08 Produksi Sagu IKP 9.3 Produksi Sagu Ton 393.62 3 413.30 4 433.96 9 455.667 478.45 1 Ton 393.62 3 413.304 433.969 455.667 478.45 1 5.946,3 0 12.811, 49 17.645, 00 17.645, 00 17.645 ,00 235 N O kegiatan prioritas/ proyek prioritas Penugas an Indikator Satu an TARGET RPJMN Satua n TARGET RENSTRA 2025-2029 Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) ESELO N I 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 4 0 KP 02.10.17 Produksi Lada IKP 9.4 Produksi Lada Ton 64.408 64.408 64.537 64.601 64.666 Ton 64.408 64.408 64.537 64.601 64.666 15.630, 21 11.571, 70 11.677, 73 51.131, 84 51.131 ,84 4 1 KP 02.10.17 Produksi Pala IKP 9.5 Produksi Pala Ton 41.527 41.568 41.610 41.652 41.693 Ton 41.527 41.568 41.610 41.652 41.693 43.047, 68 48.271, 68 73.171, 20 38.739, 20 38.739 ,20 4 2 KP 02.10.17 Produksi Cengkeh IKP 9.6 Produksi Cengkeh Ton 133.57 0 133.70 3 133.83 7 133.971 134.10 5 Ton 133.57 0 133.703 133.837 133.971 134.10 5 - - 15.674, 00 15.674, 00 15.674 ,00 4 3 KP 02.10.17 Produksi Vanili IKP 9.7 Produksi Vanili Ton 1.582 1.585 1.585 1.587 1.588 Ton 1.582 1.585 1.585 1.587 1.588 - - 5.912,5 0 5.912,5 0 5.912, 50 4 4 KP 02.10.17 Produksi Kopi IKP 9.8 Produksi Kopi Ton 780.95 7 786.11 9 791.43 4 796.776 802.21 0 Ton 780.95 7 786.119 791.434 796.776 802.21 0 181.69 6,49 142.41 6,00 241.80 0,00 241.80 0,00 241.80 0,00 4 5 KP 02.10.17 Produksi Tebu IKP 9.9 Produksi Tebu Ton 36.813 .539 39.555 .979 42.478 .762 60.450. 243 84.714 .460 Ton 36.813. 539 39.555. 979 42.478. 762 60.450. 243 84.714. 460 1.446.4 11,65 1.033.1 24,58 908.30 1,79 908.30 1,79 908.30 1,79 4 6 KP 02.10.17 Produksi Karet IKP 9.10 Produksi Karet Ton 2.496. 364 2.470. 676 2.756. 865 2.917.0 26 3.080. 114 Ton 2.496.3 64 2.470.6 76 2.756.8 65 2.917.0 26 3.080.1 14 - - 153.01 2,17 153.01 2,17 153.01 2,17 4 7 KP 02.10.17 Produksi Kakao IKP 9.11 Produksi Kakao Ton 632.78 7 633.29 0 633.79 2 634.294 634.79 6 Ton 632.78 7 633.290 633.792 634.294 634.79 6 113.31 0,51 290.62 8,00 357.52 7,92 241.88 0,75 252.15 0,00 4 8 KP 02.10.17 Produksi Teh IKP 9.12 Produksi Teh Ton 116.55 5 116.57 9 116.60 2 116.624 116.64 8 Ton 116.55 5 116.579 116.602 116.624 116.64 8 - - 121.59 0,52 125.18 2,44 124.99 2,87 4 9 KP 05.01.08 Produksi Ubi Kayu IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu Ton 17.270 ,930 17.529 ,990 17.792 ,940 18.059, 830 18.330 ,730 17.270, 926 17.529, 990 17.792, 940 18.059, 834 18.330, 731 0 5.075 40.075 73.325 110.07 5 TP 5 0 KP 05.01.08 Produktiv itas Ubi Kayu IKK 1.1 Produktiv itas Ubi Kayu Ton/ Hekt ar 27,81 28,25 28,69 29,12 29,56 Ton/h a 27,81 28,25 28,69 29,12 29,56 3.293 3.499 3.499 3.499 3.499 TP 5 1 KP 05.01.06 Produktiv itas kelapa IKK 1.2 Produktiv itas Kelapa Ton/ Hekt ar 1,13 1,14 1,16 1,18 1,21 Ton/H ektar 1,13 1,14 1,16 1,18 1,21 0 0 0 0 0 236 N O kegiatan prioritas/ proyek prioritas Penugas an Indikator Satu an TARGET RPJMN Satua n TARGET RENSTRA 2025-2029 Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) ESELO N I 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 5 2 KP 05.01.06 Produktiv itas sagu IKK 1.3 Produktiv itas sagu Ton/ Hekt ar 3,12 3,14 3,16 3,18 3,19 Ton/H ektar 3,12 3,14 3,16 3,18 3,19 0 0 0 0 0 5 3 KP 02.10.17 Pertumbu han PDB tanaman Perkebun an IT.7 Pertumbu han PDB Tanaman Perkebun an % 1,94 2,04 2,32 2,43 3,03 % 1,94 2,04 2,32 2,43 3,03 0 0 0 0 0 PERKE BUNAN 5 4 KP 02.10.17 Pertumbu han PDB tanaman Hortikultu ra IT.8 Pertumbu han PDB tanaman Hortikultu ra % 1,36 1,77 2,35 2,65 3,04 % 1,36 1,77 2,35 2,65 3,04 0 0 0 0 0 HORTI 5 5 KP 02.10.18 Indeks kepatuha n terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanj utan IT.3 Indeks kepatuha n terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanj utan indek s 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 indeks 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 0 0 0 0 0 5 6 KP 02.10.18 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanj utan IKK 4.1 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanj utan % 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 % 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 0 154.50 0 169.95 0 185.40 0 200.85 0 LIP 5 7 KP 02.10.18 Persenta se lahan baku sawah yang ditetapka n sebagai IKK 4.2 Presenta se lahan baku sawah yang ditetapka n sebagai Lahan % 75 78 81 84 87 % 75 78 81 84 87 11.706, 68 19.949, 58 22.236, 00 22.454, 00 22.672 ,00 LIP 237 N O kegiatan prioritas/ proyek prioritas Penugas an Indikator Satu an TARGET RPJMN Satua n TARGET RENSTRA 2025-2029 Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) ESELO N I 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Lahan Pertanian Pangan Berkelanj utan (LP2B) pertanian Pangan Berkelanj utan (LP2B) 5 8 KP 02.10.18 Persenta se produksi komodita s pertanian organik terhadap produksi total komodita s pertanian IT.4 Persenta se produksi komodita s pertanian organik terhadap produksi total komodita s pertanian % 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 % 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 0 0 0 0 0 5 9 KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas IKK 3 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas variet as dan/a tau galur 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 varieta s dan/at au galur/r umpu n 38 41 44 47 50 0 0 900 900 900 0 0 0 0 0 PKH 6 0 KP 02.10.18 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindun gi/tersedi a IKK 1.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindun gi/tersedi a akse si 4.700 4.725 4.750 4.775 4.800 aksesi 4.700 4.725 4.750 4.775 4.800 0 260 26.683 28.015 29.417 0 0 0 0 0 BRMP 6 1 KP 02.15.02 Persenta se penuruna IKK 3.1 Persenta se penuruna % 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 % 3 3 3 3 3 0 1.500 22.537 22.576 22.615 PSP 238 N O kegiatan prioritas/ proyek prioritas Penugas an Indikator Satu an TARGET RPJMN Satua n TARGET RENSTRA 2025-2029 Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) ESELO N I 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 n susut pangan n susut pangan 6 2 KP 04.14.01 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan IKK 2.2 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan kab/k ota 100 200 300 400 514 Kab/k ota 100 200 300 400 514 0,00 0,00 82.347, 71 95.148, 00 95.148 ,00 PKH 6 3 KP 08.03.03 Persenta se penuruna n potensi kerugian ekonomi akibat perubaha n iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian IT.5 Persenta se penuruna n potensi kerugian ekonomi akibat perubaha n iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian % 0,091 0,187 0,276 0,360 0,439 % 0,091 0,187 0,276 0,360 0,439 0 0 0 0 0 239 Lampiran 3 Matrik Kerangka Regulasi No Judul Kerangka Regulasi K/L Pemrakarsa Urgensi Analisis Keterkaitan Stakeholder Terkait Target Pembentukan 1 RUU tentang Perubahan UU 16/2006 tentang SP3K (Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) Uke I: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Penyuluhan Pertanian Uke II: Pusat Penyuluhan Pertanian Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyuluhan pertanian dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas guna mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga diperlukan pengaturan yang lebih holistik dan sistemik. Muatan Substansi Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yaitu bentuk kelembagaan penyuluh secara spesifik sudah ditetapkan pada tiap tingkatan pemerintahan:
a.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di tingkat Pusat;
b.Badan Koordinasi Penyuluhan di Tingkat Provinsi;
c.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota; dan
d.Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
1. 1.Penataan pengelolaan Penyuluhan Pertanian, (Kelembagaan dan Ketenagaan) untuk mendukung pewujudan swasembada pangan.
2. 2.Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian memperkuat pengembangan pertanian untuk semakin adaptif, maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan dalam menjamin ketersediaan, kelayakan dan kemandirian pangan.
3. 3.Harmonisasi dan Kolaborasi kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pertanian pada Suburusan Penyuluhan Pertanian agar peningkatan produktivitas pertanian optimal
a.Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
b.Kementerian Dalam Negeri.
c.Kementerian Hukum.
d.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
e.Badan Kepegawaian Negara.
f.Organisasi Profesi Penyuluh Pertanian.
g.Komisi Penyuluhan Pertanian.
1. 1.Penyusunan Kajian dan Naskah Akademik Tahun 2025
2. 2.Penyusunan Draf dan Rapat PAK Tahun 2026
3. 3.Pembahasan dengan DPD dan DPR Tahun 2027
4. 4.Pembahasan dengan DPD dan DPR Tahun 2028 240 No Judul Kerangka Regulasi K/L Pemrakarsa Urgensi Analisis Keterkaitan Stakeholder Terkait Target Pembentukan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar pembentukan perangkat daerah (tatacara, jenis dan kriteria tipelogi perangkat daerah), yang mengakibatkan berubahnya kelembagaan Penyuluhan pertanian pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini menjadikan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 menjadi tidak efektif. 241 No Judul Kerangka Regulasi K/L Pemrakarsa Urgensi Analisis Keterkaitan Stakeholder Terkait Target Pembentukan 2 Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Suburusan Penyuluhan) Kementerian Pertanian BPPSDMP) Dengan dialihkannya Penyuluh Pertanian ASN dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi Penyuluh Pertanian di Kementerian Pertanian diperlukan pengaturan yang komprehensif dengan melakukan penambahan urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanian (Suburusan Penyuluhan Pertanian) yang belum tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut penambahan urusan konkuren ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden.
5. 1.Menyelaraskan dengan Pengaturan pada Undang- Undang 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. 2.Substansi pada Rancangan Perpres memuat pembagian Suburusan Penyuluhan Pertanian pada Aspek Kebijakan, Aspek Ketenagaan, Aspek Kelembagaan, dan Sasaran Penyuluhan Pertanian.
7. 3.Harmonisasi dan Kolaborasi kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pertanian pada Suburusan Penyuluhan Pertanian agar peningkatan produktivitas pertanian optimal
8. 1.Kementerian Sekretariat Negara
9. 2.Kementerian Koordinator Bidang Pangan
10. 3.Kementerian Dalam Negeri
11. 4.Kementerian Keuangan
12. 5.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
13. 6.Badan Kepegawaian Negara
14. 7.Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
15. 1.Pembentukan Panitia Antar Kementerian 7 Maret 2025
16. 2.Pembahasan Draft oleh Panitia Antar Kementerian (Maret sd September)
17. 3.Harmonisasi (Oktober)
18. 4.Penetapan (November) 242 No Judul Kerangka Regulasi K/L Pemrakarsa Urgensi Analisis Keterkaitan Stakeholder Terkait Target Pembentukan 3 Revisi UU No.18/2009 jo UU No.41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap perencanaan/non- pemrakarsa) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap penyusunan) Diversifikasi Pengaturan Hewan/Ternak/ Unggas Memberikan kepastian hukum dalam rangka diversifikasi sumber negara produsen sapi manakala Indonesia terjadi keadaan dalam hal tertentu (akibat bencana, perlunya cadangan stok ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga) serta membatasi dominasi suatu negara eksportir sapi. Selain itu memberikan kesempatan yang sama bagi bagi Pelaku Usaha Lainnya dalam melakukan pemasukan/ importasi ternak ke Indonesia. Pelibatan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan Ternak diharapkan dapat mengakselerasi penambahan populasi dan kecukupan produk hewan, di samping dampak positif dari kebijakan dan regulasi yang membuka alternatif pasokan ternak dari negara yang tidak bebas hama dan penyakit hewan karantina dengan dilakukan tindakan karantina pengamanan maksimal. Penguatan hilirisasi peternakan Pentingnya penguatan hilirisasi peternakan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan peternak, menciptakan lapangan Regulasi ini akan mendukung PP No.5/2025 tentang Perubahan Kedua PP No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, PP No. 29/2023 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pepres No. 66/2021 tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional, PP No. 25/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, PP No.3/2017 tentang Otoritas Veteriner jo PP No.34/2024. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Karantina Indonesia, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Kementerian Perdagangan, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia. 2026: Penyusunan Kajian/NA 2027-2028: tahap penyusunan RUU (penyusunan DIM, Rapat PAK, Harmonisasi, dan partisipasi publik (sosialisi, FGD, danlokakarya) 2028: diusulkan sebagai Prolegnas Prioritas. 243 No Judul Kerangka Regulasi K/L Pemrakarsa Urgensi Analisis Keterkaitan Stakeholder Terkait Target Pembentukan kerja, dan membuka peluang ekonomi baru bagi Masyarakat, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan peternak dan mendukung ketahanan pangan nasional. Hilirisasi peternakan dilakukan dengan menghasilkan produk akhir bernilai tambah, seperti daging, susu, dan produk olahan lainnya. Penguatan Otoritas Veteriner antara lain Dengan Membentuk VSB VSB merupakan salat satu upaya untuk menguatkan otoritas veteriner di Indonesia guna melindungi hewan, tumbuhan, dan Masyarakat dari risiko tersebarnya penyakit hewan menular. One Health Pentingnya one health dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan yakni untuk mengatasi potensi penyebaran penyakit hewan dari hewan ke manusia atau dari hewan ke hewan serta mendukung Pembangunan berkelanjutan. Pengaturan Profesi Bidang Peternakan Dalam penyelenggaraan peternakan bahwa profesi- profesi di bidang peternakan 244 No Judul Kerangka Regulasi K/L Pemrakarsa Urgensi Analisis Keterkaitan Stakeholder Terkait Target Pembentukan terlibat dalam berbagai aspek penyelenggaraan peternakan, mulai dari pemeliharaan, pembiakan, hingga pemasaran. Koloborasi lintas profesi di bidang peternakan dapat meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendorong kemajuan peternakan nasional. 245 No Judul Kerangka Regulasi K/L Pemrakarsa Urgensi Analisis Keterkaitan Stakeholder Terkait Target Pembentukan 4 RPerpres tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap perencanaan/non- pemrakarsa) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap penyusunan) Peningkatan populasi & produksi dalam rangka mendukung Makan Bergizi dan menciptakan lapangan pekerjaaan. Untuk mendukung strategi P2SDN perlu dukungan pembiayaan, jaminan lahan, infrastruktur, jaminan pasar, pembiayaan, perkarantinaan, dan perizinan dari kementerian/lembaga sehingga swasembada pangan yang menjadi Asta Cita Presiden terwujud. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Bank Tanah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perdagangan. Thn 2025: Draft RPerpres, Partisipasi Publik (sosialisi, FGD, dan lokakarya) 5 Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan Amanat Pasal 17 Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. Memberikan payung hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengembangan perkebunan kakao, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, peremajaan tanaman tua, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
19. 1.Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kakao;
20. 2.Kementerin Koordinator Bidang Perekonomian;
21. 3.Kementerin Koordinator Bidang Pangan;
22. 4.Kementerian Perindustrian;
23. 5.BRIN;
24. 6.Perusahaan Perkebunan kakao;
25. 7.Pekebun kakao. 2025 – 2026: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi. 246 No Judul Kerangka Regulasi K/L Pemrakarsa Urgensi Analisis Keterkaitan Stakeholder Terkait Target Pembentukan 6 Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Amanat Pasal 17 Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. Memberikan payung hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengembangan perkebunan kelapa, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, peremajaan tanaman tua, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
26. 1.Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa;
27. 2.Kementerin Koordinator Bidang Perekonomian;
28. 3.Kementerin Koordinator Bidang Pangan;
29. 4.Kementerian Perindustrian;
30. 5.BRIN;
31. 6.Perusahaan Perkebunan Kelapa;
32. 7.Pekebun Kelapa. 2025 – 2026: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi. 7 RUU Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Pertanian (cq Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian mewujudkan swasembada pangan dengan menetapkan KP2B dan LP2B melalui pengecualian lahan baku sawah/lahan sawah produktif untuk dialihfungsikan oleh PSN atau kepentingan umum. pengendalian alih fungsi lahan serta penetapan LBS non KP2B dan LP2B menjadi LBS peruntukkan KP2b dan LP2B. koordinasi dengan K/L untuk dukungan penetapan LBS dan pengendalian alih fungsi lahan serta pengawasan bersama dengan pemerintah daerah Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian ATR/BPR, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota 2026-2029 8 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi Kementerian PU 1. pembagian tugas dan kewenangan jaringan irigasi antara pusat dan daerah;
33. 2.pengaturan air irigasi;
34. 3.Pembentukan UPT Irigasi Pertanian;
35. 4.tata cara persetujuan pemanfaatan irigasi; dan
36. 5.pembinaan P3A
37. 6.pelaksanaan pengelolan aset
38. 7.pengawasan pengembangan
39. 1.mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan
40. 2.pembagian tugas dan kewenangan jaringan irigasi antara pusat dan daerah
41. 3.Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi kewenangan pusat dilakukan oleh Menteri PU paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota 2025-2026, draft telah siap harmonisasi, namun terdapat perubahan organisasi kementerian masing- masing berdasarkan Perpres, draft dikembalikan oleh Kementerian Hukum untuk dikaji kembali 247 No Judul Kerangka Regulasi K/L Pemrakarsa Urgensi Analisis Keterkaitan Stakeholder Terkait Target Pembentukan
42. 8.pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier 9 Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/ /2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian
43. 1.Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan;
44. 2.Evaluasi terhadap tata cara alih fungsi LP2B di tingkat Pusat dan daerah; dan
45. 3.Peningkatan Pengawasan LP2B. mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota 2025, telah ditetapkan dalam prolegtan 2025 melalui Permentan No 22/Kpts /HK.140/M/01/2025. 10 Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/ /2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian
46. 1.Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan;
47. 2.Evaluasi terhadap tata cara penetapan LP2B di tingkat Pusat dan daerah; dan
48. 3.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Nasional;
49. 4.mekanisme insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota 2026, diusulkan dit teknis dengan dilengkapi naskah kebjiakan dan berkas public hearing 11 Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/ /2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayan Perkumpulan Petani Pemakai Air Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian
50. 1.Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan;
51. 2.evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan jaringan irigasi tingkat usaha tani mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan penyesuaian kewenangan Kementan dalam bidang irigasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota 2027, diusulkan dit teknis dengan dilengkapi naskah kebjiakan dan berkas public hearing 248 Lampiran 4 Manajemen Risiko No Jenis Konteks (pilih akan diisi) Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) Indikator (Indikator SS) Pernyataan Risiko Penyebab Risiko Perlakuan Risiko PJ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Sasaran Strategis Meningkatnya pendapatan petani Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Anjloknya harga produk pertanian Terbatasnya sistem penyangga harga komoditas pertanian Penguatan mekanisme penyerapan dan pemasaran hasil pertanian melalui pengembangan kemitraan, cadangan pangan pemerintah, dan penguatan kelembagaan petani. Ditjen Tanaman pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan, BPPSDMP Overproduksi akibat tidak seimbangnya pola tanam dan permintaan pasar Pengaturan pola tanam dan distribusi produks 2 Kenaikan harga input produksi Kenaikan harga bahan baku global Fasilitasi subsidi dan bantuan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida) melalui koordinasi kebijakan anggaran dengan Kemenkeu. Ditjen PSP, Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, dan Ditjen perkebunan 4 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian Terbatasnya akses petani terhadap teknologi pertanian Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan teknologi Penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian untuk memperkenalkan dan BPPSDMP 249 No Jenis Konteks (pilih akan diisi) Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) Indikator (Indikator SS) Pernyataan Risiko Penyebab Risiko Perlakuan Risiko PJ meningkatkan adopsi teknologi tepat guna Terbatasnya akses petani terhadap inovasi pertanian Kurangnya diseminasi hasil riset dan inovasi dari lembaga penelitian ke tingkat petani. Penguatan penyuluhan dan diseminasi hasil riset melalui koordinasi dengan BRIN untuk meningkatkan adopsi inovasi pertanian. BPPSDMP 5 Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas Perubahan iklim ekstrem Perubahan pola curah hujan dan suhu yang memengaruhi musim tanam. Penyusunan kalender tanam adaptif berbasis prakiraan cuaca (kerja sama BMKG). Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Perkebunan Serangan organisme pengganggu tumbuhan/hewan Kelemahan dalam sistem deteksi dini dan pengendalian hama/penyakit. Penguatan sistem monitoring dan deteksi dini OPT/OPH., Pelatihan petani dalam pengendalian hama terpadu (PHT). Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Perkebunan, BRMP 6 Kenaikan harga input produksi Fluktuasi harga bahan baku pupuk, benih, dan pestisida di pasar global Fasilitasi subsidi dan bantuan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida) melalui koordinasi kebijakan anggaran dengan Kemenkeu. Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Sekretariat Jenderal 250 No Jenis Konteks (pilih akan diisi) Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) Indikator (Indikator SS) Pernyataan Risiko Penyebab Risiko Perlakuan Risiko PJ Keterbatasan infrastruktur pertanian Belum optimalnya pembangunan, pemeliharaan, dan pemerataan infrastruktur pertanian Pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan jalan usaha tani. Ditjen PSP, LIP Degradasi dan konversi lahan Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Pelaksanaan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), konservasi tanah dan air, serta penguatan pengawasan dan penegakan regulasi alih fungsi lahan melalui koordinasi lintas sektor Ditjen PSP 12 Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian Market share produk ekspor pertanian (%) Belum meratanya penerapan standar mutu dan keamanan pangan Kurangnya pemahaman pelaku usaha/petani terhadap standar mutu dan keamanan pangan Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi standar mutu Dit.Hilirisasi lingkup Kementan 13 Kapasitas produksi berstandar ekspor yang belum stabil ketersediaan bahan baku berfluktuasi Mengembangkan kemitraan antara petani dan industri pengolahan Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan 251 No Jenis Konteks (pilih akan diisi) Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) Indikator (Indikator SS) Pernyataan Risiko Penyebab Risiko Perlakuan Risiko PJ Keterbatasan teknologi produksi dan pengolahan Meningkatkan adopsi teknologi produksi dan pascapanen modern melalui pelatihan, demplot, dan fasilitasi alat mesin pertanian (alsintan) serta unit pengolahan hasil (UPH) BPPSDMP, Ditjen PSP Mendorong sertifikasi produk berstandar ekspor Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan 14 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan Ketersediaan bahan baku yang tidak konsisten Musim tanam/panen yang tidak seragam Pengembangan sistem rantai pasok terintegrasi Ditjen TP, Hortikultura, Perkebunan, PKH 15 Rendahnya pemanfaatan teknologi pengolahan dan pascapanen Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha Pelatihan dan pendampingan teknologi pengolahan BPPSDMP, Dit Hilirisasi lingkup Kementan 16 Terbatasnya infrastruktur pendukung hilirisasi Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur Penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian PUPR dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pendukung hilirisasi Ditjen PSP, Ditjen LIP 252 No Jenis Konteks (pilih akan diisi) Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) Indikator (Indikator SS) Pernyataan Risiko Penyebab Risiko Perlakuan Risiko PJ 17 Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi Perubahan iklim ekstrem dan serangan hama penyakit curah hujan tidak menentu, gelombang panas, kekeringan, banjir Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tahan iklim dan hama (varietas unggul tahan panas, tahan penyakit) Ditjen Perkebunan, BRMP 18 Keterbatasan fasilitas pengolahan bahan baku bio energi Investasi infrastruktur pengolahan yang renda Mendorong investasi dan kemitraan untuk pengembangan fasilitas pengolahan bio energi Ditjen Perkebunan 19 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia Munculnya wabah penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis Terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan hewan serta fasilitas laboratorium veteriner. Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan hewan melalui rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan. Ditjen PKH 20 Perubahan iklim yang memicu munculnya vektor atau pola penyebaran penyakit baru. Penerapan sistem pemantauan dan deteksi dini penyakit hewan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen PKH 21 Minimnya kepatuhan peternak/ pelaku usaha terhadap standar biosekuriti dan sanitasi. Kampanye dan sosialisasi peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar biosekuriti dan sanitasi. Ditjen PKH 253 No Jenis Konteks (pilih akan diisi) Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) Indikator (Indikator SS) Pernyataan Risiko Penyebab Risiko Perlakuan Risiko PJ 23 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Kegiatan pengawasan tidak efektif dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam pelaksanaan program dan anggaran Keterbatasan SDM auditor yang berkompeten dan tersertifikasi Membangun sistem pengawasan terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi penyimpangan secara real-time. Inspektorat Jenderal 25 Lemahnya keamanan siber Minimnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola keamanan siber Penguatan kapasitas SDM khususnya di bidang keamanan siber melalui pelatihan teknis dan sertifikasi profesional. Sekretariat Jenderal 26 Ketidaktertiban dan inefisiensi dalam pengelolaan aset Lemahnya koordinasi antara unit kerja pemilik aset dan pengelola aset pusat Menyusun dan menerapkan prosedur pengelolaan aset yang tertib dan efisien, serta rutin melakukan audit aset. Sekretariat Jenderal 254 Lampiran 5 Pohon Kinerja 255 256 257 258 259 POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.3 260 POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.4 261 POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.5 DAN INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.6 262 263 264 265 266 267 268 Lampiran 6. Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian 2025-2029 Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target 2025 Target 2026 Target 2027 Target 2028 Target 2029
52. 1.Meningkatnya kesejahteraan petani IT1 Indeks Kesejahteraan Petani Indeks 0,7445 0,7731 0,8038 0,8324 0,8599
53. 2.Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas IT2 Indeks swasembada pangan prioritas Indeks 0,66 0,68 0,68 0,7 0,72 IT3 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan Indeks 3 3,1 3,2 3,3 3,4 IT4 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian Persen 1,47 1,49 1,51 1,53 1,55 IT5 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian Persen 0,091 0,187 0,276 0,36 0,439
54. 3.Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat IT6 persentase peningkatan pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energi Persen 0 29 33 37 41 IT7 Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan Persen 1,94 2,04 2,32 2,43 3,03 IT8 Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura Persen 1,36 1,77 2,35 2,65 3,04
55. 4.Meningkatnya kesehatan masyarakat dari akibat dan dampak penyakit hewan serta penyakit bawaan pangan IT9 Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner Indeks 0,605 0,609 0,613 0,617 0,621
56. 5.Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian pertanian yang transparan akuntabel dan professional IT10 Persentase peningkatan nilai RB Kementerian Pertanian Persen 2.76% 1.41% 3.02% 3.32% 4.52% MENTERI PERTANIAN ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN