DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021

Nomor: 41
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga stabilisasi harga serta peredaran pupuk di tingkat petani maka diperlukan pengaturan terkait dengan pengadaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3.Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 2021, No. 1463 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN. 2021, No. 1463

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
3.Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
4.Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
5.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi.
6.Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data RDKK Pupuk Bersubsidi. 2021, No. 1463
7.Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8.Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
10.Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture di pengecer resmi.
11.Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
12.Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.
13.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2021, No. 1463

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1)Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri.
(2)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
(3)Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.urea;
2. b.Super Phosphat kandungan P2O5 36% (SP-36);
3. c.Zvavelvuure Ammonium (ZA); dan
4. d.Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).
(4)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan/atau diadakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
(5)PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1)Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.
(2)Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK.
(3)E-RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 2021, No. 1463 dievaluasi 6 (enam) bulan sekali pada tahun berjalan.

Pasal 4

Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan kelembagaan Petani.

Pasal 5

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan:
1. a.luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B;
2. b.usulan kebutuhan pupuk dari pemerintah daerah provinsi;
3. c.penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
4. d.alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan:
1. a.jenis pupuk;
2. b.jumlah pupuk;
3. c.provinsi; dan
4. d.sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi;
2. b.usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota;
3. c.penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan 2021, No. 1463
4. d.rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf c.
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(4)Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Desember pada tahun sebelumnya.

Pasal 7

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan;
2. b.penyerapan Pupuk Bersubsidi berdasarkan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
(4)Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dapat dilakukan realokasi.
(2)Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan 2021, No. 1463 alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.
(3)Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.Realokasi antar provinsi dan antar jenis Pupuk Bersubsidi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
2. b.Realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur; dan
3. c.Realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
(4)Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
(5)Gubernur dan bupati/wali kota bertanggungjawab atas pelaksanaan realokasi di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 9

Dalam hal alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB V

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

(1)Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
(2)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator 2021, No. 1463 Bidang Perekonomian.
(3)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga stabilisasi harga serta peredaran pupuk di tingkat petani maka diperlukan pengaturan terkait dengan pengadaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
3.Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 2021, No. 1463 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN. 2021, No. 1463

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
2.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
3.Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
4.Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
5.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi.
6.Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data RDKK Pupuk Bersubsidi. 2021, No. 1463
7.Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8.Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
10.Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture di pengecer resmi.
11.Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
12.Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu dan jenis pupuk.
13.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2021, No. 1463

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1)Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri.
(2)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
(3)Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.urea;
2. b.Super Phosphat kandungan P2O5 36% (SP-36);
3. c.Zvavelvuure Ammonium (ZA); dan
4. d.Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).
(4)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan/atau diadakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
(5)PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1)Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.
(2)Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam sistem e-RDKK.
(3)E-RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 2021, No. 1463 dievaluasi 6 (enam) bulan sekali pada tahun berjalan.

Pasal 4

Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembinaan kelembagaan Petani.

Pasal 5

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan:
1. a.luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B;
2. b.usulan kebutuhan pupuk dari pemerintah daerah provinsi;
3. c.penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
4. d.alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan:
1. a.jenis pupuk;
2. b.jumlah pupuk;
3. c.provinsi; dan
4. d.sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B di kabupaten/kota dalam provinsi;
2. b.usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota;
3. c.penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan 2021, No. 1463
4. d.rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf c.
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(4)Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Desember pada tahun sebelumnya.

Pasal 7

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota disusun dengan mempertimbangkan:
1. a.usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan;
2. b.penyerapan Pupuk Bersubsidi berdasarkan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
(4)Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat bulan Desember pada tahun sebelumnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dapat dilakukan realokasi.
(2)Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan 2021, No. 1463 alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.
(3)Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
1. a.Realokasi antar provinsi dan antar jenis Pupuk Bersubsidi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
2. b.Realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur; dan
3. c.Realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
(4)Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
(5)Gubernur dan bupati/wali kota bertanggungjawab atas pelaksanaan realokasi di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 9

BAB V

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

(1)Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
(2)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator 2021, No. 1463 Bidang Perekonomian.
(3)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(4)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.