Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2016 MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1325 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 42/Permentan/SM.200/8/2016 TANGGAL : 29 Agustus 2016 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PERTANIAN Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Pengakuan kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian dengan pemberian sertifikat kompetensi setelah pelaksanaan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. Sertifikat kompetensi sektor per- tanian diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Pertanian baik Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak I, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak II, maupun Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak III yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk efektifitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian, diperlukan acuan/pedoman penyelenggaraan sertifi- kasi. Pada tahun 2015, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian dan terbatas untuk digunakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak II. Sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan Lembaga Sertifikasi Pro- fesi Sektor Pertanian, diperlukan penyempurnaan Pedoman Penyelengga- raan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian. B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
1.Maksud Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia sektor pertanian.
2.Tujuan Tujuan Pedoman ini untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia sektor pertanian.
3.Sasaran Pedoman ini disusun sebagai acuan kerja bagi penyelenggaraan sertifikasi yang meliputi Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Pertanian, Tempat Uji Kompetensi, dan Asesor agar sertifikasi profesi sumber daya manusia sektor pertanian dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian meliputi:
1.Prosedur Sertifikasi Kompetensi;
2.Penetapan Hasil Sertifikasi Kompetensi dan Pemeliharaan Sertifikat;
3.Hak, Kewajiban, dan Sanksi;
4.Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi; dan
5.Pembiayaan Sertifikasi Kompetensi. D. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
1.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan standar internasional dan/atau standar khusus.
2.Kompetensi Kerja adalah spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan.
3.Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan Kompetensi Kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar Kompetensi Kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
6.Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar Kompetensi Kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
7.Uji Kompetensi adalah proses penilaian pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
8.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah penjenjangan kualifikasi kompetensi yang memungkinkan penyetaraan dan pengintegrasian antara jalur pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan dan penghargaan profesi.
9.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
10.Lembaga Sertifikasi Profesi Sektor Pertanian yang selanjutnya disingkat LSP Sektor Pertanian adalah adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi sektor pertanian yang mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
11.LSP Pihak Ketiga adalah LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
12.LSP Pihak Kedua adalah LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
13.LSP Pihak Kesatu Industri adalah LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
14.LSP Pihak Kesatu Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
15.Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
16.Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
17.Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan Uji Kompetensi oleh LSP.
18.TUK di Tempat Kerja adalah TUK yang merupakan bagian dari industri dimana proses produksi dilakukan dan pelaksanaan uji dilakukan pada saat peserta sertifikasi bekerja dalam proses produksi.
19.TUK Sewaktu adalah TUK bukan di tempat kerja yang digunakan sebagai tempat uji secara insidentil dengan ruang pertemuan yang dilengkapi dan ditata sesuai persyaratan tempat uji, fasilitas yang memenuhi persyaratan tempat uji atau fasilitas produksi yang sedang tidak digunakan untuk proses produksi.
20.TUK Mandiri adalah TUK bukan di tempat kerja yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji secara berkelanjutan, mencakup kesediaan untuk memelihara peralatan teknis dan kondisi uji di TUK terhadap persyaratan yang ditetapkan serta dapat membantu mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi dari LSP.
21.Perangkat Uji Kompetensi adalah alat bantu dalam mengases kompetensi dapat berupa daftar periksa (checklist) observasi demonstrasi, daftar periksa obeservasi produk atau jasa, daftar periksa observasi portfolio, daftar pertanyaan tertulis, daftar pertanyaan wawancara, dan lain-lain.
22.Asesor Kompetensi adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai Uji Kompetensi pada jenis dan kualifikasi tertentu.
23.Peserta Uji Kompetensi (asesi) adalah tenaga kerja (angkatan kerja) yang sudah memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan standar Kompetensi Kerja yang akan diuji.
24.Komite Teknis adalah tim yang dibentuk oleh LSP Sektor Pertanian yang bertugas dalam menentukan hasil sertifikasi kompetensi berdasarkan rekomendasi asesor penguji.
1.LSP Sektor Pertanian LSP Sektor Pertanian bertanggung jawab dan tidak melimpahkan kewenangan dalam hal keputusan Sertifikasi Kompetensi Kerja sektor pertanian, pengambilan keputusan sertifikasi, termasuk pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi. LSP Sektor Pertanian menjamin ketidakberpihakan dalam kaitannya dengan pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat sektor pertanian. Kebijakan dan prosedur sertifikasi Profesi dilaksanakan secara adil untuk semua pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat. LSP Sektor Pertanian menetapkan pihak atau personil yang bertanggung jawab untuk:
a.kebijakan dan prosedur yang terkait pelaksanaan kegiatan LSP Sektor Pertanian;
b.penerapan kebijakan dan prosedur;
c.keuangan LSP Sektor Pertanian;
d.sumberdaya untuk kegiatan sertifikasi;
e.pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi;
f.kegiatan Uji Kompetensi;
g.pengambilan keputusan sertifikasi, termasuk pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi;
h.pengaturan kontrak;
i.sistem informasi dan komunikasi sertifikasi. LSP Sektor Pertanian dilarang menawarkan jasa pendidikan dan/atau pelatihan untuk pemohon dan peserta Sertifikasi Kompetensi Kerja, kecuali pelatihan untuk kepentingan internal LSP Sektor Pertanian, guna menjamin mutu pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan penerapan sistem pengelolaan sertifikasi.
2.TUK TUK dibentuk oleh industri, organisasi/perusahaan yang mengoperasikan sistem kerja yang baik dan kegiatan sesuai dengan kriteria unit kompetensi atau kualifikasi. Sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pertanian dapat dilaksanakan di TUK Sewaktu, TUK Tempat Kerja, atau TUK Mandiri yang telah diverifikasi oleh LSP Sektor Pertanian. LSP Sektor Pertanian memverifikasi TUK sesuai dengan ruang lingkup Skema Sertifikasi yang diacu.
3.Asesor Penguji atau Asesor Kompetensi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh LSP Sektor Pertanian, yaitu sebagai berikut:
a.memahami Skema Sertifikasi yang relevan;
b.mampu menerapkan prosedur Uji Kompetensi dan dokumentasi;
c.fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk Uji Kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa dilibatkan;
d.dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak;
e.melakukan penilaian sesuai dengan panduan yang ditetapkan;
f.memiliki keahlian sesuai dengan Skema Sertifikasi yang diujikan;
g.memiliki sertifikat Asesor Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP; dan
h.tidak melanggar kode etik Asesor.
4.Peserta Uji Kompetensi Peserta Uji Kompetensi meliputi:
a.tenaga kerja (angkatan kerja) yang memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan atau pengalaman kerja yang relevan dengan standar Kompetensi Kerja yang akan diujikan;
b.tenaga kerja asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang Profesi. B. Manajemen Sertifikasi Kompetensi
1.LSP Sektor Pertanian Dalam sertifikasi kompetensi sektor pertanian memperhatikan:
a.ketidakberpihakan LSP Sektor Pertanian mendokumentasikan struktur, kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa kegiatan sertifikasi dilaksanakan secara tidak berpihak dalam kaitannya dengan pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat. Kebijakan dan prosedur sertifikasi Profesi dilaksanakan secara adil untuk semua pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat.
b.koordinasi antar LSP Sektor Pertanian Koordinasi antar LSP Sektor Pertanian diperlukan untuk menyepakati penyelenggaraan sertifikasi dan sumber daya serta penjaminan mutu sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
c.kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan LSP Sektor Pertanian yang habis masa berlakunya, lisensinya dibekukan atau dicabut dan tidak dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi. LSP Sektor Pertanian yang dicabut lisensinya harus mengembalikan sertifikat lisensi kepada BNSP dan BNSP mengambil alih tanggung jawab sertifikasi dari LSP tersebut.
d.Skema Sertifikasi LSP Sektor Pertanian memastikan tersedianya Skema Sertifikasi untuk setiap kategori sertifikasi kompetensi sesuai dengan ruang lingkup. Skema Sertifikasi kompetensi sektor pertanian berisi unsur-unsur sebagai berikut:
1.Lingkup sertifikasi dan unit kompetensi;
2.Uraian tugas dan pekerjaan;
3.Kompetensi yang dibutuhkan;
4.Kemampuan (abilities);
5.Pra-syarat; dan
6.Kode etik.
2.TUK LSP Sektor Pertanian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi yang dilaksanakan di TUK dengan menetapkan persyaratan teknis TUK sesuai lingkup Skema Sertifikasi yang diacu serta melakukan verifikasi TUK secara berkala. Untuk verifikasi TUK di tempat kerja dan TUK sewaktu, dilakukan setiap akan melaksanakan kegiatan sertifikasi, sedang verifikasi TUK Mandiri dilakukan untuk suatu periode waktu tertentu. LSP Sektor Pertanian harus memastikan TUK turut menjamin ketidakberpihakan dan keamanan materi Uji Kompetensi. C. Persyaratan Sertifikasi Kompetensi
1.Kerangka Uji Kompetensi
a.Uji Kompetensi dilaksanakan dengan prosedur, proses serta lingkungan yang dikenal oleh Peserta Uji Kompetensi. Uji Kompetensi dilaksanakan apabila peserta memiliki keyakinan bahwa dirinya sudah kompeten, dengan menunjukkan bukti-bukti kompetensi yang dapat berupa sertifikat pendidikan/pelatihan, bukti pengalaman kerja, hasil kerja dan lain-lain;
b.Uji Kompetensi dilaksanakan melalui proses partisipatif dengan memperhatikan kondisi dan potensi peserta;
c.keputusan Uji Kompetensi mengacu kepada standar kompetensi yang dipersyaratkan dan persyaratan/acuan (benchmark) ditempat kerja Peserta Uji Kompetensi seperti SOP, spesifikasi produk/jasa, regulasi teknis, dan lain-lain. Bagi Peserta Uji Kompetensi yang belum teridentifikasi tempat kerjanya, maka benchmark yang dapat digunakan adalah standar proses, produk/jasa, sistem, kurikulum yang mampu ditelusur terhadap standar nasional atau internasional;
d.Asesor Kompetensi dalam melaksanakan Uji Kompetensi harus mengikuti Skema Sertifikasi dan SOP asesmen dari LSP yang menugaskan;
e.bukti-bukti yang dikumpulkan oleh peserta dalam proses Uji Kompetensi, sebagian didasarkan atas bukti-bukti yang dikumpulkan pada saat mereka bekerja; dan
f.metode Uji Kompetensi yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan kompetensi yang diujikan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta kondisi asesi.
2.Prinsip-prinsip Uji Kompetensi
a.valid, artinya menilai apa yang seharusnya dinilai, bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli;
b.reliabel, artinya penilaian bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda;
c.fleksibel, artinya penilaian dilakukan dengan metoda yang disesuaikan dengan kondisi peserta uji serta kondisi tempat asesmen kompetensi; dan
d.adil, artinya dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta, dimana peserta harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal.
3.Pengusulan Calon Peserta Uji Kompetensi Pengusulan calon peserta diatur dalam peraturan tersendiri yang dimandatkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk petunjuk pelaksanaan.
4.Sertifikasi Kompetensi
a.Uji Kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan Skema Sertifikasi. Rancangan persyaratan Uji Kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
b.LSP Sektor Pertanian mempunyai prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi Uji Kompetensi.
c.LSP Sektor Pertanian menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi Uji Kompetensi.
d.Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP Sektor Pertanian menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
e.Metodologi dan prosedur yang tepat didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.
f.LSP Sektor Pertanian menetapkan penyelenggaraan Uji Kompetensi sesuai dengan langkah-langkah berikut: 1) Menetapkan dan memelihara lingkungan Uji Kompetensi; 2) Mengumpulkan metode dan Perangkat Uji Kompetensi serta bukti yang berkualitas; 3) Mendukung dan memastikan kompetensi Peserta Uji Kompetensi melalui bimbingan dan bukti data dukung; 4) Membuat keputusan Uji Kompetensi; 5) Merekam dan melaporkan keputusan uji; dan 6) Meninjau proses Uji Kompetensi melalui konsultasi dengan orang yang relevan guna perbaikan dan perubahan pelaksanaan Uji Kompetensi di masa datang.
5.Periode Sertifikasi LSP Sektor Pertanian melaksanakan sertifikasi kompetensi sektor pertanian paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun.
6.Masa Berlaku Sertifikat Sertifikat berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang melalui survailen. Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat. Syarat dan tata cara perpanjangan Sertifikat Kompetensi diatur dalam peraturan tersendiri yang dimandatkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk petunjuk pelaksanaan.
1.Penetapan hasil sertifikasi dilakukan melalui sidang Komite Teknis untuk membahas rekomendasi asesor.
2.Sertifikat diterbitkan oleh Kepala LSP Sektor Pertanian berdasarkan hasil sidang Komite Teknis.
3.Peserta yang dinyatakan belum kompeten dapat mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi ulang kepada LSP Sektor Pertanian pada periode berikutnya. B. Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi
1.Pemegang sertifikat, sesuai dengan Skema Sertifikasi, dapat mengajukan permohonan untuk disertifikasi ke level yang lebih tinggi.
2.Pemegang sertifikat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sertifikat tidak dapat diperpanjang.
1.Hak Hak pemegang Sertifikat Kompetensi sektor pertanian meliputi:
a.melayani jasa kegiatan pertanian sesuai kode etik Profesi; dan
b.mengajukan perpanjangan Sertifikat Kompentesi sektor pertanian tanpa melalui Konsultasi Pra Asesmen (KPA).
2.Kewajiban Kewajiban pemegang Sertifikat Kompetensi sektor pertanian meliputi:
a.menjunjung tinggi kode etik Profesi;
b.memenuhi ketentuan unit kompetensi seperti tercantum dalam sertifikat; dan
c.menggunakan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan kewenangannya.
3.Sanksi Sanksi pemegang Sertifikat Kompetensi sektor pertanian berupa:
a.sertifikat dicabut sementara atau permanen oleh LSP Sektor Pertanian jika pemegang sertifikat melanggar kode etik Profesi, tidak memenuhi ketentuan unit kompetensi dan/atau tidak menggunakan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan kewenangannya.
b.Sertifikat Kompetensi sektor pertanian yang dicabut secara permanen wajib dikembalikan oleh pemegang sertifikat kepada LSP Sektor Pertanian. B. LSP Sektor Pertanian
1.Hak Hak LSP Sektor Pertanian meliputi:
a.memperoleh data dari Peserta Uji Kompetensi;
b.membebankan biaya sertifikasi kepada Peserta Uji Kompetensi untuk: 1) LSP yang dikelola oleh swasta, diserahkan kepada LSP bersangkutan; 2) LSP yang dikelola oleh Pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Kewajiban Kewajiban LSP Sektor Pertanian meliputi:
a.melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja berdasarkan lisensi BNSP;
b.menjamin ketidakberpihakan dalam kaitannya dengan pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat; dan
c.bertanggung jawab dan tidak melimpahkan kewenangan dalam hal pengambilan keputusan Sertifikasi Kompetensi Kerja, termasuk pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.
3.Sanksi Lisensi LSP Sektor Pertanian dibekukan atau dicabut oleh Kepala BNSP jika melanggar kewajiban sebagai LSP Sektor Pertanian atas usul Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian. A. Pembinaan Pembinaan dilaksanakan melalui:
1.Identifikasi masalah atau potensi masalah pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup LSP Sektor Pertanian;
2.Pendalaman/analisis permasalahan;
3.Diskusi antara pembina dengan pelaksana kegiatan untuk mencari solusi terhadap masalah atau potensi masalah; dan
4.Tindak lanjut pemecahan masalah. B. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi sektor pertanian bertujuan untuk mengetahui dan mengambil tindakan dalam menjamin kualitas sertifikasi kompetensi sesuai dengan ruang lingkup LSP Sektor Pertanian. MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN