DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2019

Nomor: 44
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan nonpajak, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak melalui konfirmasi status wajib pajak dalam pelayanan perizinan berusaha tertentu lingkup Kementerian Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Tertentu lingkup Kementerian Pertanian; www.peraturan.go.id 2019, No.1211 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2019, No.1211 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.330/1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1471);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1471);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian www.peraturan.go.id 2019, No.1211 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 846); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERTENTU LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
3.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah.
4.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
5.Perizinan Berusaha Tertentu adalah perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang memerlukan KSWP. www.peraturan.go.id 2019, No.1211
6.Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
7.Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.
8.Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem pelayanan publik secara elektronik di Kementerian Pertanian.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

JENIS PERIZINAN BERUSAHA TERTENTU

Pasal 2

Jenis Perizinan Berusaha Tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:

a.pendaftaran pestisida terdiri atas:
1. 1.izin percobaan pestisida;
2. 2.izin tetap baru dan ulang pestisida;
3. 3.izin tetap baru dan ulang bahan teknis pestisida;
4. 4.izin tetap baru dan ulang ekspor pestisida;
5. 5.persetujuan perluasan penggunaan pestisida terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran;
b.pendaftaran pupuk terdiri atas:
1. 1.pendaftaran baru dan ulang pupuk an-organik;
2. 2.pendaftaran baru dan ulang pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah; dan
3. 3.persetujuan formula khusus pupuk. www.peraturan.go.id 2019, No.1211

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KSWP

Pasal 3

(1)Menteri melakukan KSWP sebelum memberikan pelayanan Perizinan Berusaha Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
(3)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP).

Pasal 4

(1)KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara elektronik melalui:
1. a.SIMPEL yang terhubung dengan sistem informasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
2. b.aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
(2)Dalam hal pelaksanaan KSWP secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara manual.

Pasal 5

(1)Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat status valid atau tidak valid.
(2)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan: www.peraturan.go.id 2019, No.1211
1. a.nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. b.telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 6

Pemohon pelayanan Perizinan Berusaha Tertentu dapat mengetahui informasi Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Tertentu melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 7

(1)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid, menjadi dasar permohonan Perizinan Berusaha Tertentu dapat diproses lebih lanjut.
(2)Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, permohonan Perizinan Berusaha Tertentu tidak diproses lebih lanjut.
(3)Permohonan Perizinan Berusaha Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. www.peraturan.go.id 2019, No.1211

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Kepala Pusat PVTPP berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan KSWP.
(2)Koordinator pelaksanaan KSWP melakukan pembinaan dalam bentuk koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Pelaksanaan KSWP dalam Perizinan Berusaha Tertentu dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Pelaksanaan KSWP dilakukan pelaporan secara berkala.
(2)Pelaporan meliputi:
1. a.pelaksanaan Aksi PK terkait KSWP secara berkala kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi oleh Ketua Tim Stranas PK Kementerian Pertanian; dan
2. b.penyampaian data dan informasi serta evaluasi pelaksanaan KSWP oleh Koordinator pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan nonpajak, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak melalui konfirmasi status wajib pajak dalam pelayanan perizinan berusaha tertentu lingkup Kementerian Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2019, No.1211 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.330/1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1471);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1471);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian www.peraturan.go.id 2019, No.1211 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 846); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERTENTU LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
3.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Instansi Pemerintah.
4.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
5.Perizinan Berusaha Tertentu adalah perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang memerlukan KSWP. www.peraturan.go.id 2019, No.1211
6.Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
7.Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.
8.Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SIMPEL adalah sistem pelayanan publik secara elektronik di Kementerian Pertanian.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

JENIS PERIZINAN BERUSAHA TERTENTU

Pasal 2

Jenis Perizinan Berusaha Tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:

a.pendaftaran pestisida terdiri atas:
1. 1.izin percobaan pestisida;
2. 2.izin tetap baru dan ulang pestisida;
3. 3.izin tetap baru dan ulang bahan teknis pestisida;
4. 4.izin tetap baru dan ulang ekspor pestisida;
5. 5.persetujuan perluasan penggunaan pestisida terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran;
b.pendaftaran pupuk terdiri atas:
1. 1.pendaftaran baru dan ulang pupuk an-organik;
2. 2.pendaftaran baru dan ulang pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah; dan
3. 3.persetujuan formula khusus pupuk. www.peraturan.go.id 2019, No.1211

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KSWP

Pasal 3

(1)Menteri melakukan KSWP sebelum memberikan pelayanan Perizinan Berusaha Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
(3)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP).

Pasal 4

(1)KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara elektronik melalui:
1. a.SIMPEL yang terhubung dengan sistem informasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
2. b.aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
(2)Dalam hal pelaksanaan KSWP secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara manual.

Pasal 5

(1)Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat status valid atau tidak valid.
(2)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan: www.peraturan.go.id 2019, No.1211
1. a.nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. b.telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid, menjadi dasar permohonan Perizinan Berusaha Tertentu dapat diproses lebih lanjut.
(2)Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, permohonan Perizinan Berusaha Tertentu tidak diproses lebih lanjut.
(3)Permohonan Perizinan Berusaha Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. www.peraturan.go.id 2019, No.1211

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Kepala Pusat PVTPP berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan KSWP.
(2)Koordinator pelaksanaan KSWP melakukan pembinaan dalam bentuk koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Pelaksanaan KSWP dalam Perizinan Berusaha Tertentu dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Pelaksanaan KSWP dilakukan pelaporan secara berkala.
(2)Pelaporan meliputi:
1. a.pelaksanaan Aksi PK terkait KSWP secara berkala kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi oleh Ketua Tim Stranas PK Kementerian Pertanian; dan
2. b.penyampaian data dan informasi serta evaluasi pelaksanaan KSWP oleh Koordinator pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Direktorat Jenderal Pajak.