DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019

Nomor: 45
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 176

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2020 dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian; 2019, No.1243 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2019, No.1243
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 2019, No.1243 surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
2.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
5.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
7.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
8.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 2019, No.1243 Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
10.Perizinan terkait prasarana yang selanjutnya disebut sebagai Perizinan Prasarana adalah perizinan terkait lokasi, lokasi perairan, kawasan hutan, bangunan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
12.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/ kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.
13.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Dinas Teknis adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 2019, No.1243
18.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi:

a.Pelaku Usaha;
b.Pemerintah Pusat; dan
c.Pemerintah Daerah, dalam rangka pengurusan dan penyelesaian Perizinan Berusaha di bidang pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis Perizinan Berusaha dan KBLI;
b.penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Kementerian Pertanian;
c.penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
d.pembinaan;
e.sistem OSS; dan
f.ketentuan peralihan. 2019, No.1243

BAB III

JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

Pasal 4

(1)Jenis Perizinan Berusaha di bidang pertanian meliputi:
1. a.Izin Usaha; dan
2. b.Izin Komersial atau Operasional.
(2)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Izin Usaha Hortikultura
2. b.Izin Usaha Peternakan;
3. c.Izin Usaha Obat Hewan;
4. d.Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak;
5. e.Izin Usaha Perkebunan;
6. f.Izin Usaha Tanaman Pangan;
7. g.Izin Usaha Veteriner;
8. h.Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
9. i.Pendaftaran Usaha Perkebunan;
10. j.Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
11. k.Pendaftaran Usaha Hortikultura; dan
12. l.Pendaftaran Usaha Peternakan.
(3)Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
2. b.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/bibit Ternak;
3. c.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik;
4. d.Izin Pemasukan Agens Hayati;
5. e.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
6. f.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Pakan;
7. g.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan;
8. h.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Hewan Laboratorium;
9. i.Rekomendasi Ekspor/impor Beras Tertentu; 2019, No.1243
10. j.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
11. k.Rekomendasi Teknis Impor Tembakau;
12. l.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan;
13. m.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi;
14. n.Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
15. o.Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
16. p.Pendaftaran Pakan;
17. q.Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik;
18. r.Pendaftaran Obat Hewan;
19. s.Pendaftaran/pelepasan Varietas Tanaman;
20. t.Pendaftaran Pestisida; dan
21. u.Pendaftaran Pupuk.
(4)Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang pertanian harus memiliki Izin Usaha.
(5)Dalam hal dipersyaratkan, untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, Pelaku Usaha harus memiliki Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 5

Izin Usaha di bidang pertanian dipetakan berdasarkan kode KBLI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Kementerian Pertanian meliputi:

a.pendaftaran; 2019, No.1243
b.penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
c.prosedur pemenuhan Komitmen Izin Usaha;
d.prosedur pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; dan
e.pengawasan.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
(4)Dalam hal dipersyaratkan, Izin Komersial atau Operasional wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha.
(5)Dalam hal kegiatan usaha hanya memerlukan Izin Usaha, Izin Usaha sekaligus menjadi Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 8

(1)Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komitmen Perizinan Prasarana dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2019, No.1243

Pasal 9

(1)Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional melalui sistem OSS setelah Pelaku Usaha menyelesaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal kegiatan komersial atau operasional memerlukan prasarana, Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan Perizinan Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen kepada Pusat PVTPP melalui sistem OSS untuk mendapatkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

Isi peraturan

Teks176PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2020 dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2019, No.1243
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk 2019, No.1243 surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
2.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
5.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
6.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
7.Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
8.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh 2019, No.1243 Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
10.Perizinan terkait prasarana yang selanjutnya disebut sebagai Perizinan Prasarana adalah perizinan terkait lokasi, lokasi perairan, kawasan hutan, bangunan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Pusat PVTPP adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
12.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/ kegiatan ekonomi Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.
13.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Dinas Teknis adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 2019, No.1243
18.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi:

a.Pelaku Usaha;
b.Pemerintah Pusat; dan
c.Pemerintah Daerah, dalam rangka pengurusan dan penyelesaian Perizinan Berusaha di bidang pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis Perizinan Berusaha dan KBLI;
b.penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Kementerian Pertanian;
c.penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
d.pembinaan;
e.sistem OSS; dan
f.ketentuan peralihan. 2019, No.1243

BAB III

JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

Pasal 4

(1)Jenis Perizinan Berusaha di bidang pertanian meliputi:
1. a.Izin Usaha; dan
2. b.Izin Komersial atau Operasional.
(2)Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Izin Usaha Hortikultura
2. b.Izin Usaha Peternakan;
3. c.Izin Usaha Obat Hewan;
4. d.Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak;
5. e.Izin Usaha Perkebunan;
6. f.Izin Usaha Tanaman Pangan;
7. g.Izin Usaha Veteriner;
8. h.Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
9. i.Pendaftaran Usaha Perkebunan;
10. j.Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
11. k.Pendaftaran Usaha Hortikultura; dan
12. l.Pendaftaran Usaha Peternakan.
(3)Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
2. b.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/bibit Ternak;
3. c.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik;
4. d.Izin Pemasukan Agens Hayati;
5. e.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
6. f.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Pakan;
7. g.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan;
8. h.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Hewan Laboratorium;
9. i.Rekomendasi Ekspor/impor Beras Tertentu; 2019, No.1243
10. j.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
11. k.Rekomendasi Teknis Impor Tembakau;
12. l.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan;
13. m.Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi;
14. n.Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
15. o.Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
16. p.Pendaftaran Pakan;
17. q.Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik;
18. r.Pendaftaran Obat Hewan;
19. s.Pendaftaran/pelepasan Varietas Tanaman;
20. t.Pendaftaran Pestisida; dan
21. u.Pendaftaran Pupuk.
(4)Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang pertanian harus memiliki Izin Usaha.
(5)Dalam hal dipersyaratkan, untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional, Pelaku Usaha harus memiliki Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 5

Izin Usaha di bidang pertanian dipetakan berdasarkan kode KBLI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI KEMENTERIAN PERTANIAN

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Kementerian Pertanian meliputi:

a.pendaftaran; 2019, No.1243
b.penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
c.prosedur pemenuhan Komitmen Izin Usaha;
d.prosedur pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; dan
e.pengawasan.

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
(4)Dalam hal dipersyaratkan, Izin Komersial atau Operasional wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha.
(5)Dalam hal kegiatan usaha hanya memerlukan Izin Usaha, Izin Usaha sekaligus menjadi Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 8

(1)Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen melalui sistem OSS.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komitmen Perizinan Prasarana dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2019, No.1243

Pasal 9

(1)Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional melalui sistem OSS setelah Pelaku Usaha menyelesaikan pemenuhan Komitmen Izin Usaha.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal kegiatan komersial atau operasional memerlukan prasarana, Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan Perizinan Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen kepada Pusat PVTPP melalui sistem OSS untuk mendapatkan Izin Usaha yang berlaku efektif.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019