Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2016 MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1420 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 46/Permentan/KL.220/9/2016 TANGGAL : 20 September 2016 PEDOMAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERTANIAN Hubungan kerja sama luar negeri tersebut, dalam rangka peningkatan perdagangan, peningkatan sumber daya manusia, pertukaran informasi dan teknologi, serta pelaksanaan program bantuan luar negeri yang ditujukan untuk mendukung pembangunan perekonomian melalui sektor pertanian. Peran aktif dalam berbagai forum internasional, merupakan salah satu bentuk partisipasi Kementerian Pertanian dalam rangka peningkatan kerja sama internasional di bidang pertanian yang telah dilakukan oleh pejabat dan staf dari Kementerian Pertanian. Selain itu, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan memperluas wawasan internasional khususnya di bidang pertanian, Kementerian Pertanian telah banyak memanfaatkan peluang kerja sama tersebut, antara lain melalui pelatihan, workshop, sidang, pertemuan, kunjungan, studi banding serta program pendidikan dari berbagai negara donor, organisasi internasional dan lembaga keuangan internasional. Semakin meningkatnya frekuensi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan kerja sama internasional tersebut, maka pemberian persetujuan perjalanan dinas luar negeri perlu lebih dicermati agar pelaksanaannya lebih tertib administrasi, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, terutama perjalanan dinas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan terkait pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian. B. Maksud dan Tujuan Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Pertanian dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi para pejabat dan staf Kementerian Pertanian dengan tujuan mempermudah pelayanan dan tertib administrasi perjalanan dinas luar negeri. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Pertanian meliputi prinsip-prinsip perjalanan dinas luar negeri, mekanisme dan persyaratan administrasi, surat persetujuan, mekanisme permohonan paspor dinas, exit-permit dan rekomendasi visa. D. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
1.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
2.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula berdasarkan surat tugas Perjalanan Dinas Jabatan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
5.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat lainnya, dan Pihak Lainnya.
6.Pihak Lain adalah orang selain pejabat negara, PNS, PPPK, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Pejabat Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk keluarga yang sah dan pengikut.
7.Surat Tugas adalah Surat Penugasan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk kepada Pelaksana SPD di lingkup Kementerian Negara/Lembaga berkenaan atau oleh Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk yang pejabat/pegawainya diikutsertakan.
8.Exit Permit atau Izin Berangkat ke luar negeri adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia pemegang paspor Republik Indonesia yang akan melakukan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
9.Misi/Delegasi Republik Indonesia adalah perutusan resmi Pemerintah Republik Indonesia yang diberi tugas tertentu atau ke suatu Konferensi Internasional oleh Pemerintah Indonesia untuk kepentingan Indonesia.
10.Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
11.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar- negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
12.Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
13.Paspor Dinas adalah dokumen perjalanan yang diberikan kepada PNS, Pegawai Negara, atau WNI tertentu yang akan melakukan tugas pemerintah yang tidak bersifat diplomatik.
14.Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
15.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
16.Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian untuk mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri.
17.Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pertanian dalam status mendapat Tugas Belajar dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.
1.Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
2.Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
3.Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja negara;
4.Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri. B. Tujuan Perjalanan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
1.Melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2.Mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3, dan post doctoral;
3.Mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga;
4.Menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan pihak lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara;
5.Mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
6.Melaksanakan Pengumandahan (Detasering);
7.Mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
8.Mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi;
9.Mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian, atau kegiatan sejenis. C. Biaya Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri tersebut terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
1.Biaya transportasi;
2.Uang harian;
3.Uang representasi;
4.Biaya asuransi perjalanan;
5.Biaya pemetian dan angkutan jenazah. D. Uang Harian
1.Ketetapan jadwal keberangkatan dan kepulangan yang tercantum dalam SPD yang dikeluarkan oleh masing-masing unit kerja merupakan kebijakan yang disesuaikan dengan kepatutan jarak tempuh dan waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat yang dituju. Untuk tujuan negara-negara di kawasan Eropa diberikan kebijaksanaan H-1 dan H+1, sedangkan untuk kawasan Asia diberikan kebijaksanaan H-1 atau H+1;
2.Untuk penugasan yang dibiayai oleh pihak pengundang/penyelenggara, dalam hal ini mencakup biaya tiket pergi pulang ke negara tujuan, akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dapat diberikan maximum 30% dari lumpsum;
3.Isteri/suami pejabat yang diizinkan oleh Presiden/pejabat yang ditunjuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas Luar Negeri, diberikan hak uang harian sebesar 80% dari hak uang harian suami/isteri;
4.Uang representasi dapat diberikan apabila usulan sebagai Ketua DELRI mendapat persetujuan dan tercantum dalam Surat Persetujuan Sekretariat Negara RI;
5.Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, bahwa besarnya uang representasi ditetapkan sebagai berikut: a) Apabila misi/delegasi dipimpin oleh seorang Menteri, seorang Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Pejabat dipersamakan setinggi-tingginya USD 4.000; b) Apabila misi/delegasi dipimpin bukan oleh Menteri atau bukan Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara setinggi-tingginya USD 2.000.
1.Pengurusan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk seluruh pejabat/pegawai Kementerian Pertanian dilakukan melalui 1 (satu) pintu yaitu Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian;
2.Biro Kerja Sama Luar Negeri akan membantu memfasilitasi proses pengurusan penugasan ke Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara untuk pengurusan persetujuan penugasan, dan ke Direktorat Konsuler, Kementerian Luar Negeri untuk pengurusan paspor dan exit-permit dan rekomendasi visa;
3.Proses pengurusan administrasi di Kementerian Sekretariat Negara memerlukan waktu paling kurang 4 (empat) hari kerja;
4.Proses pengurusan administrasi di Kementerian Luar Negeri memerlukan waktu paling kurang 3 (tiga) hari kerja untuk paspor lama, sedangkan untuk pengurusan paspor baru paling kurang 4 (empat) hari kerja.
5.Proses pengurusan administrasi visa di Kedutaan Besar/Perwakilan Negara Asing dilakukan oleh yang berpergian/staf yang ditunjuk oleh masing-masing unit terkait. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai berikut:
1.Perjalanan Dinas Luar Negeri terlebih dahulu memerlukan izin (izin Presiden bagi Menteri K/L) atau pejabat yang ditunjuk, yang surat persetujuannya diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara;
2.Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi, peninjauan, studi banding dan inspeksi harus dibatasi sepanjang menggunakan dana APBN;
3.Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk hal-hal yang memiliki prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan, serta dilakukan sepanjang tugas yang bersangkutan di dalam negeri tidak ada yang mendesak, dan dengan memperhatikan efisiensi APBN;
4.Perjalanan dinas ke negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, diperlukan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Keamanan Diplomatik, Kementerian Luar Negeri;
5.Bagi pejabat dan pegawai yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri agar membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan. B. Pengusulan Penugasan Menteri Pertanian Keterangan:
1.Surat permohonan izin bertugas Menteri Pertanian kepada Presiden;
2.Surat pengusulan Perjalanan Dinas Luar Negeri Menteri Pertanian dari Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
3.Surat pengusulan penerbitan paspor Menteri Pertanian dari Sekretaris Jenderal kepada Kementerian Luar Negeri;
4.Penerbitan SP Setneg oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
5.Penerbitan Paspor oleh Direktorat Konsuler, Kementerian Luar Negeri. C. Pengusulan Pejabat Eselon I Pengusulan Perjalanan Dinas Luar Negeri pejabat Eselon I disampaikan oleh pejabat Eselon I (Direktur Jenderal/Kepala Badan/Inspektur Jenderal) kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan photo copy surat permohonan izin kepada Menteri Pertanian, dan dilengkapi data- data sebagai berikut:
1.Nama dan NIP;
2.Jabatan;
3.Tujuan kegiatan/perjalanan;
4.Negara/kota yang dituju;
5.Jangka waktu penugasan;
6.Sumber pembiayaan;
7.Kepentingan/alasan keikutsertaan; SP PASPOR MENTERI KEMLU SEKJEN SETNEG KEDUTAANBIRO KLN
8.Photo copy surat undangan. Keterangan:
1.Surat permohonan izin bertugas kepada Menteri Pertanian dari Eselon I;
2.Surat pengusulan Perjalanan Dinas Luar Negeri Eselon I kepada Sekretaris Jenderal;
3.Surat pengusulan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
4.Disposisi Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara kepada Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri;
5.Penerbitan SP oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
6.Penerbitan Paspor oleh Direktorat Konsuler, Kementerian Luar Negeri. D. Pengusulan Pejabat Eselon II ke Bawah Pengusulan penugasan pejabat Eselon II, III, IV dan staf disampaikan oleh pejabat Eselon I unit kerja masing-masing kepada Sekretaris Jenderal dengan dilengkapi data-data sebagai berikut:
1.Nama dan NIP;
2.Jabatan;
3.Tujuan kegiatan/perjalanan;
4.Negara/kota yang dituju;
5.Jangka waktu penugasan;
6.Sumber pembiayaan;
7.Kepentingan/alasan keikutsertaan;
8.Photo copy surat undangan. BIRO KLN SEKJEN MENTERI SETNEG KEMLU KEDUTAAN ESELON I Keterangan:
1.Surat pengusulan penugasan dari Eselon I kepada Sekretaris Jenderal;
2.Surat pengusulan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Up. Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri;
3.Penerbitan SP oleh Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara;
4.Penerbitan Paspor oleh Direktorat Konsuler, Kementerian Luar Negeri. E. Mekanisme Pengusulan Pelatihan/Pendidikan
1.Persyaratan Umum Calon peserta pelatihan/pendidikan luar negeri bagi pejabat dan staf Kementerian Pertanian harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:
a.Pegawai Negeri dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri;
b.dicalonkan oleh dan mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
c.bidang training/studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya, diutamakan bidang teknis pertanian;
d.tidak berstatus pegawai tugas belajar, izin belajar atau sedang dalam proses pencalonan pelatihan/tugas belajar lain;
e.memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan/pendidikan yang meliputi: BIRO KLN SEKJEN SETNEG KEMLU KEDUTAAN ESELON I 1) Dasar pendidikan; 2) Persyaratan akademis lainnya; 3) Bagi calon peserta program pendidikan bersedia menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Batas usia maksimal disesuaikan dengan jenis pelatihan/tugas belajar.
2.Persyaratan Khusus Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta pelatihan/tugas belajar luar negeri yang dibiayai oleh negara sponsor adalah sebagai berikut:
a.Application Form Application Form adalah formulir yang diisi dan ditandatangani oleh calon peserta dan disahkan oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri. Bentuk Application Form untuk masing-masing negara donor/sponsor biasanya berbeda. Application Form dibuat rangkap 6 (enam) dan pada setiap halaman depan diberikan pas photo terbaru dengan ukuran 4 x 6 cm.
b.Daftar Riwayat Hidup Mengisi Daftar Riwayat Hidup yang diisi dan ditandatangani oleh calon peserta serta disyahkan oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri. Daftar Riwayat Hidup dibuat dalam rangkap 2 (dua).
c.Surat Keterangan Berbadan Sehat Khususnya untuk program pelatihan, Surat Keterangan Berbadan Sehat dari pihak rumah sakit/Dokter adalah wajib dilampirkan.
d.Formulir Perjanjian Formulir yang diisi dan ditandatangani oleh calon peserta tugas belajar luar negeri dan diketahui oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri. Formulir perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi materai Rp. 6.000.
e.Formulir LN3 Formulir usulan untuk calon peserta tugas belajar luar negeri yang mendapatkan program pendidikan S2 dan S3, yang harus ditandatangani oleh calon peserta dan pejabat pada unit kerjanya, diketahui oleh pejabat Eselon I/pejabat yang ditunjuk dan Kepala Biro Kepegawaian serta diketahui oleh Kepala Biro Pengembangan Pendidikan Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian sebagai persyaratan untuk penertiban SK Tugas Belajar. Formulir LN3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
3.Persyaratan Lainnya Syarat-syarat lain yang diperlukan oleh lembaga pelatihan/pendidikan sesuai kebutuhan pihak penyelenggara/lembaga donor.
1.Dasar legalitas penugasan ke luar negeri;
2.Salah satu syarat untuk mengajukan permohonan paspor dinas, exit permit, dan rekomendasi visa dinas kepada Kementerian Luar Negeri RI;
3.Menetapkan pemberian lumpsum/uang harian perjalanan dinas bagi pejabat atau pegawai yang ditugaskan;
4.Kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5.Persyaratan klaim asuransi kesehatan dalam Perjalanan Dinas Luar Negeri. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Tanggal penugasan yang tercantum pada Surat Persetujuan Kementerian Sekretariat Negara diberikan sesuai dengan jadwal yang tercantum di dalam surat undangan yang dituju, atau sesuai surat permohonan dari Kementerian dan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2.Setibanya di negara yang dituju yang bersangkutan harus menghubungi dan menyampaikan maksud kedatangannya kepada Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI setempat;
3.Setelah tiba kembali di Indonesia yang bersangkutan agar menyampaikan laporan tertulis tentang hasil penugasannya kepada Kementerian Sekretariat Negara RI melalui Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian. B. Perubahan Surat Persetujuan Apabila Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri telah diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan terjadi perubahan perpanjangan masa tugas, tanggal penugasan, ataupun pendanaan, maka unit Eselon I harus segera memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian mengenai perubahan tersebut, yang selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Sekretariat Negara.
1.Perpanjangan Surat Persetujuan Untuk membuat perpanjangan Surat Persetujuan diperlukan dokumen pendukung tambahan, antara lain:
a.surat pemberitahuan perpanjangan penugasan dan alasannya;
b.laporan penugasan sebelumnya;
c.photo copy Surat Persetujuan sebelumnya;
d.surat pernyataan perpanjangan dan/atau pembiayaan dari donor.
2.Perubahan Surat Persetujuan Apabila terdapat perubahan delegasi/rombongan, tanggal ataupun pendanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, maka diperlukan dokumen pendukung tambahan, antara lain:
a.surat pemberitahuan perubahan dan alasannya;
b.photo copy Surat Persetujuan sebelumnya;
c.surat pernyataan perubahan tanggal dan/atau pembiayaan dari donor. Mekanisme pengusulan permohonan paspor dinas dan Exit Permit/Izin Berangkat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan permohonan paspor dinas dan penerbitan izin berangkat ke luar negeri. A. Permohonan Paspor Dinas Paspor Dinas diberikan oleh Kementerian Luar Negeri dan diterbitkan atas nama Menteri Luar Negeri. Paspor dinas diberikan dengan peruntukan sebagai berikut:
1.Pegawai Negeri Sipil dan Militer yang bertugas ke luar negeri untuk penempatan atau perjalanan dengan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik;
2.Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, Mahkamah Konstitusi dan KY, yang bertugas ke luar negeri dengan tugas resmi atau atas undangan resmi dari suatu Badan Pemerintah atau legislatif asing;
3.Anggota Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertugas ke luar negeri dengan tugas resmi;
4.Ketua Delegasi Pemerintah yang ditugaskan ke luar negeri untuk suatu konferensi tingkat pemerintahan dan tidak bersifat diplomatik;
5.Isteri/suami dari para pejabat yang ditempatkan di luar negeri (tersebut dalam ketentuan No. 1) beserta anak-anaknya yang merupakan anggota keluarganya yang belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan belum menikah, belum mempunyai mata pencaharian dan tinggal di wilayah akreditasi;
6.Petugas yang bekerja pada Perwakilan tertentu dan rumah Kepala Perwakilan RI di luar negeri berdasarkan kontrak kerja dengan Kementerian Luar Negeri beserta isteri atau suami;
7.WNI yang akan melaksanakan tugas resmi pemerintah di luar negeri berdasarkan surat keputusan dari Kementerian/instansi Pemerintah RI;
8.WNI yang menurut pertimbangan Pemerintah RI perlu diberikan paspor dinas;
9.Orang tua (ayah dan ibu kandung serta mertua) dari:
a.Kepala Perwakilan Diplomatik, Kepala Perwakilan Konsuler Republik Indonesia di Luar Negeri, Pejabat Diplomatik dan Pejabat Konsuler;
b.Para Atase dan Asisten Atase dari suatu Angkatan Bersenjata serta Atase-Atase teknis lain yang dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri diperbantukan pada suatu Perwakilan Diplomatik
10.Paspor dinas dapat diberikan sebagai penghormatan kepada mantan Kepala Perwakilan setingkat Duta Besar dan suami/isteri.
11.Paspor Dinas baru berlaku selama kurun waktu 5 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang. Apabila halaman paspor telah habis atau masa berlaku paspor telah selesai, maka pemohon harus mengajukan penggantian buku paspor pada saat pemohon akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Untuk dapat berangkat ke luar negeri, masa berlaku paspor paling kurang 6 (enam) bulan dari masa berlakunya.
12.Paspor Dinas tidak dapat diberikan pada Calon Pegawai Negeri Sipil atau Taruna Akademi Militer/Kepolisian. B. Persyaratan Permohonan Paspor Dinas Mengajukan surat pengusulan penugasan pejabat Eselon I dan dibawahnya bersamaan dengan surat pengusulan persetujuan penugasan ke Sekretariat Jenderal.
1.Permohonan paspor baru diperlukan dokumen sebagai berikut:
a.melampirkan Surat Persetujuan Kementerian Sekretariat Negara;
b.mengisi Formulir Permohonan Pelayanan Paspor;
c.foto berwarna dan terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang putih;
d.pria menggunakan Jas, kemeja berdasi, tidak berkaca mata dan tidak memakai tutup kepala (kopiah);
e.wanita mengenakan pakaian rapih/sopan/boleh berjilbab tapi tidak menutup dahi, dan tidak berkaca mata;
f.photo copy Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir;
g.photo copy SK terakhir yang dilegalisir;
h.photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2.Penggantian paspor lama menjadi paspor baru diperlukan lampiran sebagai berikut:
a.melampirkan Surat Persetujuan Kementerian Sekretariat Negara;
b.mengisi Formulir Permohonan Pelayanan Paspor;
c.melampirkan paspor lama;
d.apabila paspor lama hilang, harus melampirkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian;
e.foto berwarna dan terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang putih;
f.pria menggunakan Jas, kemeja berdasi, tidak berkaca mata dan tidak memakai tutup kepala (kopiah);
g.wanita mengenakan pakaian rapi/sopan/boleh berjilbab tapi tidak menutup dahi, dan tidak berkaca mata;
h.photo copy Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisir;
i.photo copy SK terakhir yang dilegalisir;
j.photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); C. Ketentuan Khusus Paspor dinas tidak dapat dipergunakan bagi pejabat/pegawai yang akan melakukan kunjungan dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan RI. Penugasan pejabat/pegawai ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik harus melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu dengan menyampaikan permohonan izin kunjungan melalui Kementerian Luar Negeri dan Badan Intilejen Negara (BIN). Apabila disetujui, Kementerian Luar Negeri akan menerbitkan clearance melalui Direktorat Keamanan Diplomatik. Surat Persetujuan Kementerian Sekretariat Negara RI akan diterbitkan setelah mendapat clearance dari Kementerian Luar Negeri. D. Paspor Dinas Bagi Pegawai Tugas Belajar di Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan tugas di luar negeri, apabila masa berlaku paspor telah habis maka untuk memperbaruinya, dapat mengirimkan paspor lama melalui KBRI setempat sesuai dengan peraturan/kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan penelitian di luar negeri, manakala akan kembali melanjutkan studinya di luar negeri untuk memperoleh exit-permit serta kelengkapan dokumen perjalanan luar negeri harap melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1.Surat dari KBRI setempat;
2.Photo copy surat persetujuan tugas belajar dari Kementerian Sekretariat Negara RI. E. Pencabutan Paspor Dinas Paspor dinas dapat dicabut, apabila:
1.Kehilangan kewarganegaraan RI;
2.Kehilangan paspor dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan polisi setempat;
3.Selesai melaksanakan tugas resmi bagi pemegang paspor dinas;
4.Anak pejabat pemegang paspor dinas yang telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun atau telah menikah;
5.Meninggal dunia;
6.Pergantian paspor dinas dengan yang baru;
7.Melakukan tindakan kriminal. F. Permohonan Exit Permit Exit Permit atau Izin Keberangkatan merupakan izin yang diberikan untuk meninggalkan wilayah Negara RI kepada Pemegang Paspor Dinas/Diplomatik yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Kepada pemegang Paspor Dinas yang berdomisili di luar negeri yang akan kembali bertugas ke luar negeri melalui bandar udara yang berada di daerah (selain Bandara Soekarno-Hatta) dapat diberikan tanda keberangkatan ke luar negeri tanpa harus memiliki izin berangkat dari Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu. Izin keberangkatan ke luar Negeri (exit permit) dapat diajukan ke Direktorat Konsuler, Kementerian Luar Negeri setelah Surat Persetujuan diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara RI. Izin keberangkatan ke luar Negeri diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan dan berlaku sampai dengan 2 (dua) bulan sejak tanggal dikeluarkan. Apabila terdapat 2 (dua) kali penugasan bagi pejabat yang sama dan selang waktu antara penugasan yang pertama dengan penugasan yang kedua dipandang mendesak, maka exit permit akan dikeluarkan untuk 2 (dua) kali perjalanan. G. Permohonan Rekomendasi Visa Visa merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara yang memberikan seseorang izin untuk masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu. Visa biasanya distempel atau ditempel di paspor yang bersangkutan. Dalam hal permohonan Visa Diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia. Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:
1.Namanya tercantum dalam daftar penangkalan/cekal;
2.Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
3.Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
4.Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
5.Tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain;
6.Menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
7.Terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Berdasarkan surat pengantar (Diplomatic Note) dari Kementerian Luar Negeri dan paspor dinas maka dilanjutkan untuk permohonan visa ke negara yang dituju melalui Kedutaan Besar/Perwakilan di Indonesia dengan mengisi formulir visa dari negara yang dituju. Formulir visa harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan tandatangan yang ada di halaman paspor dinas (halaman kedua paspor dinas). H. Negara Bebas Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas Negara-negara yang telah mendapat fasilitas bebas visa dan berlaku timbal-balik (resiprokal) dengan Indonesia hingga bulan April 2016 berjumlah 57 negara. Pengaturan tersebut sebagian besar didasarkan atas Perjanjian Bebas Visa (PBV) secara bilateral, maupun dengan pengaturan teknis/mekanisme regional. Tabel 1. Daftar Negara Dengan Pengaturan Bebas Visa Melalui Mekanisme Bilateral No. Negara Masa Tinggal Bebas Visa 1 Islamic Republic of Afghanistan 30 hari 2 Argentine Republic 30 hari 3 Republic of Austria 30 hari dalam 6 bulan 4 Republic of Azerbaijan 30 hari 5 People's Republic of Bangladesh 30 hari 6 Republic of Belarus 30 hari 7 Bosnia and Herzegovina 30 hari 8 Federative Republic of Brazil 14 ~ 30 hari 9 Brunei Darussalam 30 hari 10 Republic of Bulgaria 30 hari 11 Kingdom of Cambodia 14 hari 12 People's Republic of China 30 hari 13 Republic of Colombia 30 hari 14 Republic of Costa Rica 30 hari 15 Republic of Croatia 14 hari 16 Republic of Ecuador 14 ~ 30 hari 17 United Arab Emirates 60 hari 18 Republic of Fiji 30 hari 19 French Republic 30 hari 20 Georgia 30 hari 21 Hungary 30 hari 22 Republic of India 30 hari 23 Islamic Republic of Iran 14 ~ 30 hari 24 Republic of Kazakhstan 30 hari 25 Democratic People's Republic of Korea 14 hari 26 Republic of Korea 14 hari 27 Kyrgyz Republic 30 hari 28 Lao People's Democratic Republic 14 hari 29 Republic of Macedonia 30 hari 30 Malaysia 30 hari 31 United Mexican States 30 hari 32 Republic of Moldova 30 hari 33 Mongolia 30 hari 34 Morocco 30 hari 35 Republic of the Union of Myanmar 14 hari 36 Republic of Nicaragua 30 hari 37 Islamic Republic of Pakistan 30 hari 38 Republic of Paraguay 30 hari 39 Republic of Peru 30 hari 40 The Philipppines 30 hari 41 Republic of Poland 30 hari 42 Portuguese Republic 30 hari 43 Russian Federation 14 ~ 90 hari 44 Singapore 30 hari 45 Slovak Republic 30 hari 46 Republic of Slovenia 30 hari dalam 6 bulan 47 Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 30 hari 48 Republic of Suriname 30 hari 49 Swiss Confederation 30 hari 50 Kingdom of Thailand 30 hari 51 Democratic Republic of Timor Leste 30 hari 52 Tunisian Republic 30 ~ 60 hari 53 Republic of Turkey 30 hari 54 Oriental Republic of Uruguay 30 hari 55 Bolivarian Republic of Venezuela 30 hari 56 Socialist Republic of Vietnam 14 hari 57 Republic of Chile 30 hari 58 Jepang 14 hari Selain melalui pengaturan secara bilateral, terdapat pula beberapa negara yang memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas secara sepihak (unilateral). Tabel 2. Daftar Negara Dengan Pengaturan Bebas Visa Melalui Mekanisme Unilateral No. Negara Masa Tinggal Bebas Visa 1 Netherland 90 hari 2 Belgium 90 hari 3 Luxemburg 90 hari 4 United Kingdom 14 hari (bagi pemegang paspor diplomatik) I. Mekanisme Pengurusan Visa
1.Visa Schengen
a.untuk pengurusan Visa Schengen (Uni Eropa) diperlukan waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja sejak paspor diterima di Kedutaan sehingga proses pengajuannya ke Biro Kerja Sama Luar Negeri diajukan paling kurang 3 (tiga) minggu sebelum tanggal keberangkatan.
b.untuk pengurusan visa Schengen melalui Kedutaan Besar Perancis, Swiss, Jerman, Denmark, Spanyol, Yunani diperlukan persyaratan tambahan yaitu asuransi perjalanan yang besarnya tergantung lama kunjungan. Tabel 3. Daftar Negara Schengen Negara Negara Austria Belgium Czech Republic Denmark Estonia Finland Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland France Germany Greece Hungary Iceland Italy Latvia Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Liechtenstein
2.Visa on Arrival Visa on Arrival adalah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh langsung di perbatasan antar- negara/bandara.
3.Visa Lainnya
1.Untuk proses Visa Inggris bagi pemegang paspor dinas harus datang dan tidak dapat diwakilkan untuk pengambilan foto dan sidik jari.
2.Untuk proses permohonan Visa Australia, New Zealand, Inggris, Italia, Spanyol dan Denmark pengajuan berkas permohonan visa dilakukan melalui PT. VFS Global sebagai pihak Biro Jasa yang ditunjuk oleh perwakilan negara tersebut.
3.Sejak 19 Januari 2015, Kedutaan Besar Amerka Serikat di Jakarta mensyaratkan agar Rekomendasi Visa mencantumkan data sebagai berikut:
a.nama dan tanggal lahir;
b.jabatan dalam pekerjaan;
c.nama dari tempat tugas atau tujuan;
d.tujuan perjalanan;
e.deskripsi singkat dari tugas;
f.tanggal keberangkatan;
g.perkiraan lama tinggal di AS;
h.nama, hubungan, tanggal lahir, dan tanggal keberangkatan dari tanggungan atau anggota keluarga lain. Dengan terbitnya Pedoman Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Kementerian Pertanian yang memuat prinsip-prinsip Perjalanan Dinas Luar Negeri, persyaratan yang diperlukan, serta mekanisme pengurusan dokumen perjalanan dinas, pelaksanaan penugasan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Kementerian Pertanian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN