DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019

Nomor: 46
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 2019, No.1338
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2.Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum 2019, No.1338
3.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
4.Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.

BAB II

KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS

Pasal 2

(1)Penetapan komoditas Hortikultura strategis dilakukan dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika masyarakat serta kebijakan dan rencana strategis Kementerian Pertanian.
(2)Komoditas Hortikultura strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria antara lain:
1. a.mempengaruhi nilai inflasi;
2. b.dibutuhkan dalam jumlah besar;
3. c.melibatkan banyak petani;
4. d.cakupan areal pengembangan luas; dan/atau
5. e.tidak dapat disubstitusi dengan komoditas Hortikultura lain.
(3)Jenis komoditas Hortikultura strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.cabai;
2. b.bawang merah; dan
3. c.bawang putih. 2019, No.1338

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS

Pasal 3

(1)Pengembangan komoditas Hortikultura strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pelaku Usaha, dan/atau petani Hortikultura.
(2)Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengembangan komoditas Hortikultura strategis disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(3)Pelaku Usaha dalam melakukan pengembangan komoditas Hortikultura strategis dibiayai secara swadaya.
(4)Petani Hortikultura dalam melakukan pengembangan komoditas Hortikultura strategis, pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaku Usaha, dan/atau swadaya.

Pasal 4

(1)Pengembangan jenis komoditas Hortikultura strategis cabai dan bawang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Hortikultura.
(2)Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penguatan kelembagaan usaha; dan
2. b.fasilitasi prasarana dan sarana pascapanen, pengolahan, dan/atau pemasaran. 2019, No.1338

Pasal 5

(1)Penguatan kelembagaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan:
1. a.kompetensi teknis; dan
2. b.efisiensi rantai pasok.
(2)Peningkatan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembinaan sumber daya manusia.
(3)Peningkatan efisiensi rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi kerja sama kelembagaan.

Pasal 6

Pembinaan sumber daya manusia dan fasilitasi kerja sama kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 7

(1)Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau magang.
(2)Fasilitasi kerja sama kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pertemuan koordinasi dan/atau kemitraan.

Pasal 8

(1)Fasilitasi prasarana dan sarana pascapanen, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa:
1. a.bangsal penanganan pascapanen;
2. b.sarana pascapanen;
3. c.gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
4. d.gudang berpendingin;
5. e.sarana pengolahan; dan/atau
6. f.sarana pemasaran. 2019, No.1338
(2)Pemberian fasilitasi prasarana dan sarana pascapanen, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembangan jenis komoditas Hortikultura strategis bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan untuk meningkatkan luas tanam dan produksi.

Pasal 10

Peningkatan luas tanam dan produksi bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh:

a.pemerintah pusat;
b.pemerintah daerah provinsi;
c.pemerintah daerah kabupaten/kota;
d.Pelaku Usaha yang melakukan impor bawang putih; dan/atau
e.petani.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 2019, No.1338
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2.Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum 2019, No.1338
3.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
4.Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.

BAB II

KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS

Pasal 2

(1)Penetapan komoditas Hortikultura strategis dilakukan dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika masyarakat serta kebijakan dan rencana strategis Kementerian Pertanian.
(2)Komoditas Hortikultura strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria antara lain:
1. a.mempengaruhi nilai inflasi;
2. b.dibutuhkan dalam jumlah besar;
3. c.melibatkan banyak petani;
4. d.cakupan areal pengembangan luas; dan/atau
5. e.tidak dapat disubstitusi dengan komoditas Hortikultura lain.
(3)Jenis komoditas Hortikultura strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.cabai;
2. b.bawang merah; dan
3. c.bawang putih. 2019, No.1338

BAB III

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS

Pasal 3

(1)Pengembangan komoditas Hortikultura strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pelaku Usaha, dan/atau petani Hortikultura.
(2)Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengembangan komoditas Hortikultura strategis disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(3)Pelaku Usaha dalam melakukan pengembangan komoditas Hortikultura strategis dibiayai secara swadaya.
(4)Petani Hortikultura dalam melakukan pengembangan komoditas Hortikultura strategis, pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pelaku Usaha, dan/atau swadaya.

Pasal 4

(1)Pengembangan jenis komoditas Hortikultura strategis cabai dan bawang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Hortikultura.
(2)Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penguatan kelembagaan usaha; dan
2. b.fasilitasi prasarana dan sarana pascapanen, pengolahan, dan/atau pemasaran. 2019, No.1338

Pasal 5

(1)Penguatan kelembagaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan:
1. a.kompetensi teknis; dan
2. b.efisiensi rantai pasok.
(2)Peningkatan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembinaan sumber daya manusia.
(3)Peningkatan efisiensi rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui fasilitasi kerja sama kelembagaan.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau magang.
(2)Fasilitasi kerja sama kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pertemuan koordinasi dan/atau kemitraan.

Pasal 8

(1)Fasilitasi prasarana dan sarana pascapanen, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa:
1. a.bangsal penanganan pascapanen;
2. b.sarana pascapanen;
3. c.gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
4. d.gudang berpendingin;
5. e.sarana pengolahan; dan/atau
6. f.sarana pemasaran. 2019, No.1338
(2)Pemberian fasilitasi prasarana dan sarana pascapanen, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembangan jenis komoditas Hortikultura strategis bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan untuk meningkatkan luas tanam dan produksi.

Pasal 10

Peningkatan luas tanam dan produksi bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh:

a.pemerintah pusat;
b.pemerintah daerah provinsi;
c.pemerintah daerah kabupaten/kota;
d.Pelaku Usaha yang melakukan impor bawang putih; dan/atau
e.petani.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS

Pasal 2

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS

Pasal 2

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2010