Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2016 MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1477 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 47/Permentan/SM.010/9/2016 TANGGAL : 29 September 2016 PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 juga mengamanatkan bahwa programa penyuluhan pertanian terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan provinsi dan programa penyuluhan nasional. Khusus programa penyuluhan pertanian nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dalam Pedoman ini dimaknai sebagai program penyelenggaraan penyuluhan pertanian Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun substansinya meliputi aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana sarana dan pembiayaan penyuluhan pertanian. Adapun programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa/kelurahan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa/kelurahan merupakan perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun substansinya meliputi rencana kegiatan dalam rangka perubahan perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan, serta rencana kegiatan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Programa penyuluhan pertanian pada setiap tingkatan disusun setiap tahun dengan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya. Programa penyuluhan pertanian ini pada dasarnya disusun secara mandiri, namun saling memperhatikan keterpaduan dan kesinergian programa penyuluhan pada setiap tingkatan, sehingga semua programa penyuluhan pertanian dalam berbagai tingkatan bersifat selaras dan saling memperkuat. Hasil evaluasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pedoman yang ada belum membedakan kekhasan programa penyuluhan pertanian nasional, provinsi, kabupaten/kota dengan programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa/kelurahan. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi dalam memahami makna programa penyuluhan pertanian khususnya di kecamatan dan desa/kelurahan, sehingga dalam penyusunan dan pelaksanaan programa penyuluhan pertanian belum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian perlu disempurnakan. B. Tujuan Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian bertujuan untuk:
1.Memberikan acuan bagi tim penyusun programa penyuluhan pertanian di setiap tingkat administrasi pemerintahan dalam menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan tahunan penyuluh pertanian;
2.Memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan penyuluhan pertanian. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian meliputi:
1.Kerangka Pikir dan Prinsip;
2.Pengorganisasian;
3.Penyusunan; dan
4.Pendanaan. D. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
1.Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2.Programa Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
3.Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis, sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
4.Rencana Kerja Tahunan Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.
5.Potensi Usaha Tani adalah peluang usaha tani dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi agrosistem setempat, sumber daya dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
6.Produktivitas Usaha Tani adalah perolehan hasil usaha per satuan unit usaha saat ini (faktual), maupun potensi perolehan hasil usaha yang dapat dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
7.Lingkungan Usaha Tani adalah kondisi ketersediaan prasarana dan sarana usaha yang meliputi saluran irigasi, agro input, alat mesin pertanian pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran, serta kebijakan yang mempengaruhi usaha tani.
8.Perilaku adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan inovasi teknologi usaha tani dari hulu sampai hilir.
9.Non Perilaku adalah kondisi yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha, berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani.
10.Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian adalah rangkaian hubungan keterkaitan dan saling ketergantungan diantara sub-sub sistem kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan Penyuluhan Pertanian yang mempengaruhi keberhasilan Penyuluhan Pertanian.
11.Penyuluh Pertanian, baik Penyuluh PNS, Swasta maupun Swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12.Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya.
13.Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
14.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
15.Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama.
16.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18.Mimbar Sarasehan adalah forum konsultasi antara wakil Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam perencanaan pengembangan usaha Pelaku Utama dan/Pelaku Usaha dalam kaitan dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
19.Rembugtani Desa adalah pertemuan antara pengurus kelembagaan Petani untuk menggali masalah-masalah dan merumuskan kebutuhan kelompok serta aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha sebagai salah satu bahan yang akan diusulkan dalam Mimbar Sarasehan kecamatan.
20.Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
21.Komoditas Pertanian Strategis Nasional adalah jenis-jenis komoditas yang ditetapkan sebagai komoditas prioritas di tingkat nasional karena perannya yang strategis dalam pencapaian ketahanan pangan nasional.
22.Komoditas Unggulan adalah jenis-jenis komoditas pangan yang potensial dikembangkan di daerah-daerah tertentu sesuai dengan kondisi agroekosistem setempat. Proses perencanaan pembangunan pertanian dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan. Selanjutnya setiap daerah menyusun RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Perencanaan pembangunan pertanian didukung dengan APBN dan APBD yang penyusunan dan penetapannya mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran yang berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penyelenggaraan Musrenbang merupakan suatu tahap yang harus dilalui dalam proses pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, guna mewujudkan sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Sebelum penyusunan programa Penyuluhan Pertanian, dilakukan Rembugtani Desa atau Mimbar Sarasehan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional, guna mengakomodasi aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam pembangunan pertanian. Hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan rembugtani atau Mimbar Sarasehan. Hasil kesepakatan Rembugtani Desa atau Mimbar Sarasehan tersebut menjadi usulan indikatif dan kualitatif programa Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya. Usulan indikatif dan kualitatif programa tersebut diusulkan oleh kelembagaan yang menangani fungsi Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat administrasi pemerintahan dalam forum Musrenbang. Berdasarkan hasil Musrenbang disusun programa Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat pemerintahan yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah, selanjutnya disahkan dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP). Kerangka pikir penyusunan programa Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat secara umum digambarkan sebagai berikut: Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian B. Prinsip Prinsip penyusunan programa Penyuluhan Pertanian, sebagai berikut:
1.Partisipatif, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Penyuluh pertanian mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
2.Bermanfaat, yaitu hasil programa Penyuluhan Pertanian yang sudah disusun pada setiap tingkat administrasi pemerintahan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam upaya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan;
3.Terpadu, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan program pembangunan pertanian strategis nasional dan daerah, dengan berdasarkan kebutuhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
4.Sinergi, yaitu programa Penyuluhan Pertanian pada setiap tingkat administrasi pemerintahan mempunyai hubungan yang bersifat selaras dan saling memperkuat.
5.Transparan, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan prinsip keterbukaan, sehingga dapat menjamin akses dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan;
6.Demokratis, yaitu proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian disusun dengan saling memperhatikan dan menyerasikan program Pemerintah dan pemerintah daerah dengan kebutuhan serta kepentingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha lainnya;
7.Bertanggung gugat, yaitu evaluasi programa Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan membandingkan rencana dengan pelaksanaan programa penyuluhan sebelumnya guna mengetahui tingkat capaian, rasionalitas, ketepatan waktu dan permasalahan yang dihadapi.
8.Specific, Measurable, Actionary, Realistic, Time Frame (SMART) yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria khas, dapat diukur, dapat dikerjakan/dapat dilakukan, sesuai kemampuan dan memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan.
9.Audience, Behaviour, Condition, Degree (ABCD) yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek khalayak sasaran, perubahan Perilaku yang dikehendaki, kondisi yang akan dicapai, dan derajat kondisi yang akan dicapai. A. Struktur dan Susunan Keanggotaan Struktur dan susunan keanggotaan tim penyusun programa Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat administrasi pemerintahan sebagai berikut:
1.Tim Penyusun Programa Nasional Tim Penyusun Programa Nasional terdiri atas: Ketua : Pejabat eselon III yang melaksanakan tugas bidang program dan evaluasi pada Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Sekretaris : Koordinator Penyuluh Pertanian Pusat. Anggota : 1) Pejabat eselon III yang melaksanakan tugas bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian pada BPPSDMP; 2) Pejabat eselon III yang melaksanakan tugas bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada BPPSDMP; 3) Pejabat eselon IV lingkup Pusluhtan pada BPPSDMP; 4) Kelompok Penyuluh Pertanian di Pusat; 5) Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha tingkat nasional.
2.Tim Penyusun Programa Provinsi Ketua : Pejabat struktural pada unit kerja yang melaksanakan tugas bidang program penyuluhan pertanian di provinsi. Sekretaris : Koordinator Penyuluh Pertanian Provinsi. Anggota : 1) Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di provinsi; 2) Kelompok Penyuluh Pertanian pada Dinas Provinsi dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP); 3) Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di provinsi.
3.Tim Penyusun Programa Kabupaten/Kota Ketua : Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang program penyuluhan pertanian di kabupaten/kota. Sekretaris : Koordinator Penyuluh Pertanian kabupaten/kota. Anggota : 1) Pejabat struktural yang melaksanakan tugas bidang kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota; 2) Kelompok Penyuluh Pertanian pada unit kerja lingkup pertanian kabupaten/kota; 3) Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di kabupaten/kota.
4.Tim Penyusun Programa Kecamatan Ketua : Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan. Sekretaris : Penyuluh Urusan Programa (Programmer). Anggota : 1) Kelompok Penyuluh Pertanian pada Unit Kerja yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan; 2) Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan; 3) Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di kecamatan.
5.Tim Penyusun Programa Desa/Kelurahan Ketua : Ketua Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes). Sekretaris : Penyuluh Pertanian yang bertugas di desa/kelurahan. Anggota : 1) Kepala Urusan Pembangunan Desa/Kelurahan; 2) Perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha di desa/kelurahan. B. Tugas Tim Penyusun Programa Tim penyusun programa mempunyai tugas sebagai berikut:
1.Melakukan analisis keadaan pada masing-masing wilayah kerja;
2.Melaksanakan evaluasi pelaksanaan programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya;
3.Menyiapkan Rembugtani Desa atau Mimbar Sarasehan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
4.Menyiapkan usulan indikatif dan kualitatif programa Penyuluhan Pertanian (termasuk dukungan prasarana sarana dan pengaturan) untuk diusulkan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang dalam bentuk daftar usulan kegiatan dan pembiayaan yang dilengkapi dengan kerangka acuan;
5.Menyiapkan pertemuan penyusunan programa pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan;
6.Melaksanakan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian;
7.Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan hasil penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kepada pimpinan unit kerja masing-masing. A. Unsur Unsur merupakan substansi programa Penyuluhan Pertanian, terdiri dari keadaan, tujuan, permasalahan dan rencana kegiatan yang dirumuskan pada saat penyusunan programa Penyuluhan Pertanian, dengan penjelasan sebagai berikut:
1.Keadaan Keadaan berisikan data dan informasi faktual mengenai:
a.potensi, produktivitas dan produksi Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lain;
b.Perilaku dan Non Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani; dan
c.dukungan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Lingkungan Usaha Tani.
2.Tujuan Tujuan memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun berkaitan dengan:
a.Perilaku dan Non Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani;
b.dukungan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
c.upaya menciptakan Lingkungan Usaha Tani kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya.
3.Permasalahan Permasalahan berkaitan dengan Perilaku dan Non Perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang akan dicapai.
4.Rencana Kegiatan Rencana kegiatan disajikan dalam bentuk matriks berupa matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan, berisikan apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan, sasaran, cara, siapa yang melakukan, dimana, kapan, dan berapa biaya yang diperlukan. B. Tahapan Tahapan penyusunan programa dilakukan sesuai dengan skema sebagai berikut: Gambar 2. Skema Tahapan Penyusunan Programa
1.Perumusan Keadaan Keadaan dirumuskan dari hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, dengan penjelasan sebagai berikut: Perumusan Keadaan Penetapan Tujuan Penetapan Masalah Penetapan Rencana Kegiatan Pengesahan Programa
a.Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Pada dasarnya Programa Penyuluhan Pertanian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Perumusan keadaan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data, sehingga menghasilkan informasi (kualitatif dan kuantitatif) yang menggambarkan Potensi Usaha Tani, produktivitas dan produksi komoditas strategis nasional serta Komoditas Unggulan lainnya, serta dukungan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi tersebut, yang meliputi aspek sebagai berikut: 1) kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya; 2) kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani; 3) ketenagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya; 4) penyelenggaraan penyuluhan berkaitan dengan materi, metode, peran serta dan kerjasama; 5) prasarana dan sarana, serta pembiayaan Penyuluhan Pertanian. Selain itu rumusan keadaan juga mencakup informasi tentang dukungan Lingkungan Usaha Tani yang meliputi fasilitasi kontruksi dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES); sarana produksi pertanian; alat mesin pertanian pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran; serta kebijakan yang mempengaruhi usaha tani.
b.Kecamatan Programa Penyuluhan Pertanian kecamatan merupakan rencana penyuluhan yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Perumusan keadaan di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data, sehingga menghasilkan informasi (kualitatif dan kuantitatif) yang bersifat lebih operasional dan menggambarkan hal sebagai berikut: 1) Produktivitas dan produksi komoditas pertanian strategis nasional dan Komoditas Unggulan di kecamatan dibandingkan dengan sasaran yang akan dicapai; 2) Keragaan tingkat penerapan inovasi/teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani (misalnya belum yakin, belum mau, belum terampil); 3) Keragaan kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian); 4) Keragaan Lingkungan Usaha Tani berupa ketersediaan sub terminal agribisnis, kios saprodi, lembaga perbankan di desa; 5) Keragaan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES, dan jalan usaha tani; 6) Keragaan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian meliputi kelembagaan penyuluhan desa (Pos Penyuluhan Desa/Posluhdes), ketenagaan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, prasarana dan sarana penyuluhan, serta pembiayaan penyuluhan; 7) Keragaan pelaksanaan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI). Rumusan keadaan di kecamatan diperoleh dari rekapitulasi hasil analisis Participatory Rural Appraisal (PRA) desa/kelurahan atau hasil rekapitulasi teknik identifikasi faktor penentu (impact point). Dalam hal wilayah kerja Balai Penyuluhan di Kecamatan meliputi lebih dari satu kecamatan, maka keadaan dirumuskan untuk setiap kecamatan.
c.Desa/Kelurahan Programa desa/kelurahan merupakan acuan bagi Penyuluh pertanian di desa/kelurahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja dan pendamping Petani di wilayah kerjanya. Perumusan keadaan di desa/kelurahan dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, antara lain melalui metode PRA, teknik identifikasi faktor penentu (impact point) atau teknik lainnya untuk menjaring kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani. Rumusan keadaan menghasilkan informasi (kualitatif dan kuantitatif) sebagai berikut: 1) Produktivitas dan produksi nyata di tingkat desa/kelurahan dengan basis kelompok tani dan gabungan kelompok tani; 2) Keragaan penerapan inovasi/teknologi baru (misalnya belum yakin, belum mau, belum terampil menerapkan inovasi/teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani); 3) Keragaan kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian); 4) Keragaan kelas kemampuan kelompok tani termasuk Petani yang belum bergabung dalam kelompok; 5) Keragaan Lingkungan Usaha Tani berupa ketersediaan pasar desa, kios saprodi, lembaga keuangan mikro desa; 6) Keragaan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES, jalan usaha tani.
2.Penetapan Tujuan Penetapan tujuan dilakukan dengan merumuskan perubahan keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun berkaitan dengan Perilaku dan Non Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam usaha tani, sistem penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, dan upaya untuk menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan Komoditas Unggulan lainnya di wilayah masing-masing. Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan meliputi kriteria SMART dan aspek ABCD, untuk tujuan:
a.Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Tujuan ditetapkan dengan merumuskan perubahan yang akan dicapai dalam Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian guna mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya di daerah masing-masing, meliputi: 1) Penguatan dan pendayagunaan kelembagaan penyuluhan; 2) Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Petani; 3) Peningkatan kompetensi dan pemberdayagunaan ketenagaan penyuluhan; 4) Pemenuhan prasarana dan sarana penyuluhan; 5) Pembiayaan penyuluhan; 6) Optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan; dan 7) Kegiatan untuk mengupayakan kemudahan atau menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif.
b.Kecamatan Tujuan ditetapkan dengan merumuskan perubahan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu tahun berkaitan dengan hal sebagai berikut: 1) Perilaku Petani dalam penerapan inovasi/teknologi yang direkomendasikan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi usaha tani; 2) Peran dan fungsi kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian); 3) Kegiatan untuk mengupayakan kemudahan atau menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif, antara lain berupa ketersediaan sub terminal agribisnis, kios saprodi, lembaga perbankan di kecamatan; 4) Kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES dan jalan usaha tani; 5) Kegiatan untuk mengoptimalkan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian meliputi kelembagaan penyuluhan desa (Posluhdes), ketenagaan, pelaksanaan, prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyuluhan; 6) Kegiatan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI).
c.Desa/Kelurahan Tujuan ditetapkan dengan merumuskan perubahan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu tahun berkaitan dengan hal sebagai berikut: 1) Tingkat penerapan inovasi/teknologi baru yang direkomendasikan dalam usaha tani dengan basis kelompok tani dan gabungan kelompok tani; 2) Peran dan fungsi kelembagaan Petani (Poktan, gapoktan, P3A, UPJA) dan kelembagaan ekonomi Petani (koperasi pertanian); 3) Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani termasuk peningkatan jumlah Petani yang bergabung dalam kelompok; 4) Kegiatan untuk mengupayakan kemudahan atau menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif berupa ketersediaan pasar desa, kios saprodi, lembaga keuangan mikro desa; 5) Kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana pendukung, antara lain JITUT, JIDES, jalan usaha tani.
3.Penetapan Masalah Penetapan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang akan dicapai. Terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan pemeringkatan masalah, sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
a.apakah masalah itu menyangkut mayoritas para Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
b.apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, Lingkungan Usaha Tani, Perilaku, kebutuhan, efektivitas dan efisiensi usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
c.apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi/inovasi untuk pemecahan masalah. Penjelasan mengenai penetapan masalah di masing-masing tingkat sebagai berikut:
a.Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Penetapan masalah dilakukan dengan memperhatikan faktor- faktor penyebab belum optimalnya dukungan terhadap pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya, sebagai berikut: 1) Pemetaan dan penguatan kelembagaan penyuluhan khususnya peran Balai Penyuluhan di kecamatan sebagai Pos Simpul Koordinasi (POSKO) Program dan Pelaksanaan Kegiatan serta Pusat Data dan Informasi Pembangunan Pertanian di kecamatan; 2) Penataan dan penetapan kebutuhan ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 3) Peningkatan kompetensi ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 4) Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan pembiayaan serta optimalisasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; 5) Perkembangan tingkat kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam penerapan inovasi teknologi.
b.Kecamatan Penetapan masalah dilakukan dengan memperhatikan faktor- faktor penyebab belum optimalnya dukungan terhadap pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya, sebagai berikut: 1) Faktor-faktor penyebab belum optimalnya peran Balai Penyuluhan di kecamatan dalam pelaksanaan keterpaduan program dan kegiatan, optimalisasi potensi sumber daya, evaluasi pencapaian target dan identifikasi potensi permasalahan dan upaya pemecahannya; 2) Faktor yang bersifat Perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan masih rendahnya tingkat adopsi Perilaku Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam penerapan inovasi/teknologi baru yang direkomendasikan dalam usaha tani; 3) Faktor penyebab masih rendahnya tingkat kemampuan Petani dalam mengakses informasi, permodalan dan pemasaran, menyusun rencana usaha tani, mengembangkan jejaring usaha untuk meningkatkan skala ekonomi usaha; 4) Faktor yang bersifat Non Perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendukung usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/bibit, pengairan atau permodalan usaha.
c.Desa/Kelurahan Penetapan masalah dilakukan dengan memperhatikan faktor- faktor penyebab belum optimalnya dukungan terhadap pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lainnya, sebagai berikut: 1) Faktor penyebab belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan tani (kelompok tani dan gabungan kelompok tani) dan kelembagaan ekonomi Petani di desa/kelurahan; 2) Faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, antara lain sebagai berikut: a) pendampingan Petani dalam penyusunan RDK dan RDKK oleh Penyuluh pertanian; b) fasilitasi Petani dalam mengakses informasi teknologi, pasar dan harga; c) bimbingan penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan Kalender Tanam (KATAM), pola tanam dan pola usaha tani; d) penyampaian umpan balik penerapan teknologi spesifik lokasi untuk disalurkan kepada BPTP; e) bimbingan mengakses permodalan, sarana produksi dan pemasaran, menyusun rencana usaha tani dan mengembangkan jejaring kerja dan kerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi usaha; f) fasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani; g) pelaksanaan Rembugtani Desa/kelurahan; h) identifikasi potensi permasalahan dan upaya pemecahannya. 3) Faktor yang bersifat Perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terhadap penerapan suatu inovasi/teknologi baru (misalnya belum yakin, belum mau atau belum terampil menerapkan inovasi/teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani); 4) Faktor yang bersifat Non Perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendukung usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/bibit, pengairan atau permodalan usaha.
4.Penetapan Rencana Kegiatan Penetapan rencana kegiatan dilakukan dengan merumuskan cara mencapai tujuan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai. Rencana kegiatan ini disajikan dalam matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Mengingat makna programa Penyuluhan Pertanian di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota merupakan program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, maka matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan hanya dibuat di kecamatan/desa. Matriks rencana kegiatan penyuluhan terdiri dari matriks rencana kegiatan penyuluhan nasional/provinsi/kabupaten/kota (Format 1) dan matriks rencana kegiatan penyuluhan kecamatan/desa (Format 3). Rincian pada Format 1 dan Format 3 terdiri atas keadaan, tujuan, masalah, sasaran dan kegiatan (materi, metode, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab, pelaksana, dan keterangan). Matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan di tingkat kecamatan/desa (Format 5) terdiri dari rincian kolom tujuan, masalah, upaya/kegiatan yang dilakukan, lokasi, waktu, perkiraan biaya, penanggungjawab dan pelaksana. Berdasarkan matriks rencana kegiatan penyuluhan nasional/provinsi/kabupaten/kota, selanjutnya setiap Penyuluh pertanian menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP), sebagaimana pada Format 2. Adapun Penyuluh pertanian di kecamatan/desa menyusun RKTPP masing-masing berdasarkan matriks rencana kegiatan Penyuluhan Pertanian kecamatan/desa sebagaimana pada Format 4. Rincian Format 2 dan Format 4 terdiri dari tujuan, masalah, sasaran dan kegiatan (materi, metode, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggung jawab, pelaksana, dan keterangan). Penetapan Rencana Kerja:
a.Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Penetapan rencana kegiatan di tingkat nasional/provinsi/ kabupaten/kota dilakukan dengan mengisi matriks rencana kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lain, meliputi: 1) Pemetaan dan penguatan kelembagaan khususnya peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan sebagai POSKO Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian di Kecamatan; 2) Penataan dan penetapan kebutuhan ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 3) Peningkatan kompetensi ketenagaan Penyuluhan Pertanian; 4) Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana dan pembiayaan penyuluhan; 5) Optimalisasi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; 6) Penguatan kemampuan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.
b.Kecamatan Penetapan rencana kegiatan di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengisi matriks rencana kegiatan penyuluhan untuk mendukung pencapaian sasaran program Komoditas Pertanian Strategis Nasional dan Komoditas Unggulan lain, meliputi: 1) Peningkatan kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; 2) Penyediaan informasi teknologi/inovasi dan materi Penyuluhan Pertanian; 3) Penyediaan data base penyuluhan berbasis Poktan dan gapoktan, serta data base ketenagaan Penyuluh; 4) Peningkatan kemampuan Penyuluh pertanian (PNS, Swadaya dan Swasta) melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; 5) Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; 6) Fasilitasi pengembangan kelembagaan Petani/kelembagaan ekonomi Petani dan kemitraan. Selain itu disusun matriks mengupayakan kemudahan pelayanan dan pengaturan yang berisikan rencana kegiatan pemecahan masalah Non Perilaku berkaitan dengan dukungan prasarana dan sarana usaha tani, pembiayaan, pengaturan, dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan Lingkungan Usaha Tani yang kondusif.
c.Desa/Kelurahan Penetapan rencana kegiatan di tingkat desa/kelurahan dilakukan dengan menyusun rencana kerja Penyuluh pertanian di desa/kelurahan secara sistematis dengan memperhatikan kebutuhan Pelaku Utama di desa/kelurahan, dan bersinergi dengan programa penyuluhan kecamatan. Selain itu disusun matriks mengupayakan kemudahan pemecahan masalah Non Perilaku berkaitan dengan dukungan prasarana dan sarana usaha tani, pembiayaan, pengaturan, dan penciptaan lingkungan kondusif untuk usaha tani. C. Proses Penyusunan programa Penyuluhan Pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian mulai dari Rembugtani Desa, Mimbar Sarasehan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional melalui proses sebagai berikut:
1.Tingkat Nasional
a.Kepala BPPSDMP selaku penanggung jawab penyusunan programa Penyuluhan Pertanian nasional, memfasilitasi pembentukan tim penyusun programa Penyuluhan Pertanian nasional;
b.pelaksanaan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian nasional dimulai dengan melakukan analisis keadaan;
c.selain melakukan analisis keadaan, dilakukan juga evaluasi programa Penyuluhan Pertanian nasional tahun sebelumnya (T-1), guna mengukur keberhasilan, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Pusat sekaligus memberi umpan balik terhadap programa Penyuluhan Pertanian nasional tahun berikutnya (T+1);
d.hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan nasional tahun berjalan;
e.kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan nasional menjadi usulan indikatif dan kualitatif program/kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam musrenbangtan nasional yang dilaksanakan sekitar bulan April - Mei tahun berjalan;
f.hasil definitif musrenbangtan nasional menjadi bahan dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian nasional tahun berikutnya (T+1);
g.penyusunan programa Penyuluhan Pertanian nasional dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh sekretaris direktorat jenderal/badan lingkup Kementerian Pertanian sebagai narasumber yang akan memaparkan sasaran program produksi dan keragaan prasarana dan sarana usaha tani, seluruh Penyuluh pertanian pusat, dan perwakilan organisasi Petani di tingkat nasional;
h.Programa Penyuluhan Pertanian nasional disahkan oleh Kepala BPPSDMP dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pertanian dan Pimpinan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Alur proses penyusunan programa nasional dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini. HASIL ANALISIS KEADAAN HASIL EVALUASI PROGRAMA PUSAT (T-1) PENYUSUNAN PROGRAM/ PROGRAMA PROVINSI (T+1) PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) PUSAT (T+1) MIMBAR SARASEHAN/ RAKOR PUSAT MUSRENBANG NASIONAL HASIL MUSREN BANG (T+1) Alur Proses Penyusunan Programa Nasional MUSRENBANGTAN PUSAT APRIL - MEI Gambar 3. Alur Proses Penyusunan Programa Nasional
2.Tingkat Provinsi
a.pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi selaku penanggung jawab penyusunan programa Penyuluhan Pertanian provinsi memfasilitasi pembentukan tim penyusun programa Penyuluhan Pertanian di provinsi;
b.pelaksanaan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian provinsi dimulai dengan melakukan analisis keadaan;
c.selain melakukan analisis keadaan, dilakukan juga evaluasi programa Penyuluhan Pertanian provinsi tahun sebelumnya (T-1), guna mengukur keberhasilan, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di provinsi sekaligus memberi umpan balik terhadap programa Penyuluhan Pertanian provinsi tahun berikutnya (T+1);
d.hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan provinsi;
e.kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan provinsi menjadi usulan indikatif dan kualitatif program/kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam musrenbangtan provinsi yang dilaksanakan sekitar bulan April – Mei tahun berjalan;
f.hasil definitif musrenbangtan provinsi menjadi bahan dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian provinsi tahun berikutnya (T+1);
g.penyusunan programa Penyuluhan Pertanian provinsi dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan unit kerja lingkup pertanian provinsi sebagai narasumber yang akan memaparkan sasaran program produksi dan keragaan prasarana dan sarana usaha tani, dinas terkait, seluruh Penyuluh pertanian pada kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi, pejabat fungsional bidang pertanian lain di kabupaten/kota, dan perwakilan organisasi Petani di provinsi;
h.programa Penyuluhan Pertanian provinsi disahkan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPPSDMP. Alur proses penyusunan programa provinsi dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini: Gambar 4. Alur Proses Penyusunan Programa Provinsi
3.Tingkat Kabupaten/Kota
a.pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota selaku penanggung jawab penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota memfasilitasi pembentukan tim penyusun programa Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota;
b.pelaksanaan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota dimulai dengan melakukan analisis keadaan;
c.selain melakukan analisis keadaan, dilakukan juga evaluasi programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota tahun sebelumnya (T-1), untuk mengukur keberhasilan, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota sekaligus memberi umpan balik terhadap programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota tahun berikutnya (T+1);
d.hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan kabupaten/kota;
e.kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan kabupaten/kota menjadi usulan indikatif dan kualitatif program/kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam Musrenbang kabupaten/kota yang dilaksanakan sekitar bulan Maret - April tahun berjalan;
f.hasil definitif Musrenbang kabupaten/kota menjadi bahan dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota tahun berikutnya (T+1);
g.penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan unit kerja lingkup pertanian kabupaten/kota sebagai narasumber yang akan memaparkan sasaran program produksi dan keragaan prasarana dan sarana usaha tani, seluruh Penyuluh pertanian pada kelembagaan yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota, petugas fungsional bidang pertanian lain di kabupaten/kota dan perwakilan organisasi Petani di kabupaten/kota;
h.programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota disahkan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi. Alur proses penyusunan programa kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini: HASIL ANALISIS KEADAAN HASIL EVALUASI PROGRAMA KABUPATEN (T-1) PENYUSUNAN PROGRAMA KABUPATEN (T+1) PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) KAB/KOTA(T+1) MIMBAR SARASEHAN KABUPATEN MUSRENBANG KABUPATEN HASIL M USREN BANG (T+1) Alur Proses Penyusunan Programa Kabupaten/Kota MARET - APRIL Gambar 5. Alur Proses Penyusunan Programa Kabupaten/Kota
4.Tingkat Kecamatan
a.pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan selaku penanggung jawab penyusunan programa penyuluhan kecamatan memfasilitasi pembentukan tim penyusun programa penyuluhan kecamatan;
b.pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan kecamatan dimulai dengan melakukan analisis keadaan yang diperoleh dari hasil rekapitulasi PRA desa/kelurahan atau teknik identifikasi keadaan wilayah yang lain;
c.selain melakukan analisis keadaan, Penyuluh Pertanian di kecamatan melakukan evaluasi programa penyuluhan kecamatan tahun sebelumnya (T-1), untuk mengukur keberhasilan, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kecamatan sekaligus memberi umpan balik terhadap programa kecamatan tahun berikutnya (T+1);
d.hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Mimbar Sarasehan kecamatan;
e.kesepakatan dalam Mimbar Sarasehan kecamatan menjadi usulan indikatif dan kualitatif kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam Musrenbang kecamatan. Musrenbang kecamatan diperkirakan dilaksanakan sekitar bulan Februari - Maret tahun berjalan;
f.hasil definitif Musrenbang kecamatan menjadi bahan dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kecamatan tahun berikutnya (T+1);
g.penyusunan programa Penyuluhan Pertanian kecamatan dilaksanakan melalui pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Penyuluh pertanian di wilayah unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan, UPTD lain yang membidangi pertanian, pejabat fungsional bidang pertanian lain di kecamatan. Dalam hal wilayah unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan meliputi lebih dari satu kecamatan, maka programa Penyuluhan Pertanian dibuat untuk setiap kecamatan;
h.programa Penyuluhan Pertanian kecamatan disahkan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota. Alur proses penyusunan programa kecamatan dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini: ANALISIS KEADAAN HASIL EVALUASI PROGRAMA KECAMATAN (T-1) PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PROGRAMA KECAMATAN (T+1) PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) (T+1) MIMBAR SARASEHAN KECAMATAN MUSRENBANG KECAMATAN HASIL MUSREN BANG (T+1) Alur Proses Penyusunan Programa Kecamatan FEBRUARI - MARET BAHAN PROGRAMA Gambar 6 Alur Proses Penyusunan Programa Kecamatan
5.Tingkat Desa/Kelurahan
a.Penyuluh Pertanian yang bertugas di desa/kelurahan memfasilitasi proses penyusunan programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan bekerjasama dengan Ketua Posluhdes. Dalam hal Posluhdes belum terbentuk, maka programa Penyuluhan Pertanian mengacu pada RKTPP;
b.pelaksanaan penyusunan programa desa/kelurahan dimulai dengan analisis keadaan melalui pelaksanaan PRA atau teknik identifikasi keadaan wilayah lain oleh Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Urusan Programa (Programmer) pada unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan dengan melibatkan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
c.selain melakukan analisis keadaan, Penyuluh Pertanian di desa/ kelurahan bersama-sama dengan perwakilan kelembagaan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha berkewajiban melakukan evaluasi programa penyuluhan desa/kelurahan tahun sebelumnya (T-1), untuk mengukur keberhasilan, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan di desa/kelurahan sekaligus memberi umpan balik terhadap programa desa/kelurahan tahun berikutnya (T+1);
d.hasil analisis keadaan dan hasil evaluasi programa Penyuluhan Pertanian tahun sebelumnya (T-1) digunakan sebagai bahan diskusi dalam pelaksanaan Rembugtani Desa/Kelurahan;
e.kesepakatan dalam Rembugtani Desa/kelurahan menjadi usulan indikatif dan kualitatif kegiatan Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya (termasuk usulan dukungan prasarana sarana serta pelayanan/pengaturan) yang disampaikan dalam Musrenbang desa/kelurahan. Musrenbang desa/kelurahan diperkirakan dilaksanakan sekitar bulan Januari - Februari tahun berjalan;
f.hasil definitif Musrenbang desa/kelurahan menjadi bahan dalam penyusunan programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan tahun berikutnya (T+1);
g.programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan ditandatangani oleh Ketua Posluhdes serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan, selanjutnya programa tersebut disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas bidang penyuluhan di kecamatan. Alur proses penyusunan programa desa dilakukan sesuai dengan gambar berikut ini. ANALISIS KEADAAN HASIL EVALUASI PROGRAMA DESA (T-1) PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PROGRAMA DESA (T+1) PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERTANIAN (RKTPP) (T+1) MUSRENBANG DESA HASIL MUSREN BANG (T+1) Alur Proses Penyusunan Programa Desa JANUARI - FEBRUARI REMBUG TANI BAHAN PROGRAMA Gambar 7. Alur Proses Penyusunan Programa Desa D. Revisi Programa Revisi programa penyuluhan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dilaksanakan apabila terjadi perubahan sasaran kegiatan dan anggaran dalam tahun berjalan. Programa Penyuluhan Pertanian definitif di setiap tingkat administrasi pemerintahan selesai paling lambat 2 (dua) bulan setelah Musrenbang pada tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada bulan Januari tahun berikutnya. Prosedur revisi programa Penyuluhan Pertanian nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dilaksanakan secara internal oleh kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan. Programa Penyuluhan Pertanian yang telah direvisi disampaikan kepada:
1.Programa Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
a.Programa Penyuluhan Pertanian Nasional yang telah direvisi disampaikan kepada Kepala BPPSDMP melalui Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian;
b.Programa Penyuluhan Pertanian provinsi yang telah direvisi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi;
c.Programa Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota yang telah direvisi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan tugas bidang Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota.
2.Programa Kecamatan/Desa/Kelurahan
a.Programa Penyuluhan Pertanian kecamatan yang telah direvisi disampaikan kepada Pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas Penyuluhan Pertanian di kecamatan.
b.Programa Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan yang telah direvisi disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan. Agar penyusunan programa Penyuluhan Pertanian sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka pengalokasian anggaran untuk menyusun programa Penyuluhan Pertanian tahun berikutnya disediakan pada anggaran tahun berjalan. Pendanaan penyusunan programa Penyuluhan Pertanian meliputi identifikasi dan analisis data dan informasi mengenai keadaan, evaluasi programa penyuluhan tahun sebelumnya, Rembugtani Desa/kelurahan atau Mimbar Sarasehan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional, serta pertemuan penyusunan programa pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan. MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN