Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2019
- Nomor
- 48
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
852); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA. www.peraturan.go.id 2019, No.1309
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan unit kerja eselon IV PEPI.
Unit kerja eselon IV PEPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
BAB II TUGAS DAN URAIAN TUGAS PEKERJAAN Bagian Kesatu Subbagian Umum
BAB II
www.peraturan.go.id 2019, No.1309
Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Subbagian Umum mempunyai Uraian Tugas Pekerjaan meliputi:
www.peraturan.go.id 2019, No.1309
aa. melakukan urusan surat menyurat dan urusan kearsipan dengan hasil kerja berupa:
bb. melakukan urusan penataan dan perawatan rumah dinas, gedung kantor dan sarana serta prasarana lainnya, dengan hasil kerja berupa laporan hasil www.peraturan.go.id 2019, No.1309 kegiatan; cc. melakukan urusan kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor, dengan hasil kerja berupa laporan hasil kegiatan; dd. melakukan urusan penyiapan prasarana dan sarana unit penunjang dan pendukung pendidikan, dengan hasil kerja berupa laporan kesiapan prasarana dan sarana unit penunjang dan pendukung pendidikan; bb. melakukan urusan perencanaan dan pengadaan barang/jasa, dengan hasil kerja berupa:
ff. melakukan urusan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan kekayaan negara, dengan hasil kerja berupa:
gg. melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan PEPI, dengan hasil kerja berupa dokumen evaluasi kegiatan dan program; hh. melakukan penyusunan laporan kegiatan PEPI, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan kegiatan PEPI; ii. melakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan PEPI, dengan hasil kerja berupa:
jj. melakukan fasilitasi penerapan sistem pengawasan internal (SPI), dengan hasil kerja berupa laporan hasil pengawasan internal; kk. melakukan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan Subbagian Umum, dengan hasil kerja berupa laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; ll. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Umum, dengan hasil kerja berupa dokumen kegiatan Subbagian Umum; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1309 mm. melakukan kegiatan kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi akademik, kemahasiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, alumni, dan pelaksanaan kerja sama pendidikan pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan karakter pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai uraian tugas meliputi: www.peraturan.go.id 2019, No.1309
www.peraturan.go.id 2019, No.1309
www.peraturan.go.id 2019, No.1309
aa. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni, dengan hasil kerja berupa dokumen kegiatan Subbagian; dan bb. melakukan kegiatan kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya, dengan hasil kerja berupa laporan pelaksanaan tugas. www.peraturan.go.id 2019, No.1309 KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 MENTERI PERTANIAN ttd AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)