DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020

Nomor: 49
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
b.bahwa pupuk bersubsidi bcrkaitan dengan pengadaan, penyaluran, dan harga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan. Penituran Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.Undang-Undang No:nior 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai. Barang Dalam Pengawasan;
9.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian ijegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /PERMENTAN/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik lnclonesia Tahun 2016 Nomor 2038); 16. 17. 1 ' ! I ! Peraturan Menteri Pertanian Nbmor 36/PERMENTAN / I SR.320/ 10/20 17 tentang Pdndaftaran Pupuk An- Organik (Berita Negara Repfblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471); I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 0 1 Tahun 20 19 tentang Pendaftaran _ Pupuk !rganik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (BJrita Negara Republik I Indonesia Tahun 20 19 Nomor �); i I MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANI.fi.N TENTANG ALOKASI I DAN BARGA ECERAN TERTINGC&I PUPUK BERSUBSIDI I SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGPARAN 2021. I I BAB I I : I KETENTUAN lfMUM

Pasal 1

I Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pupuk Bersubsidi adalah bafang dalam pengawasan I yang pengadaan dan pehyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah unt�k kebutuhan petani di sektor pertanian. i.
2.Penambahan Luas Areall Tanam Baru yang selanjutnya disingkat PATB fdalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami I padi, jagung dan/ atau kedelJi. I
3.Lahan Pertanian Panga� Berkelanjutan yang I selanjutnya disingkat LP2 1 adalah bidang lahan pertanian yang ditetapka � I untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan I pangan pokok bagi kema 1 dirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasionalJ I i
4.Petani penerima Pupuk Bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau budidaya ikan.
5.Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
6.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani.
7.Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8.Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, bagian hewan dan/a tau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara clan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
10.Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture di pengecer resmi.
11.Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
12.Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesua1 ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
13.Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu maupun sub sektor.
14.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk. 1 5. Kepala Dinas Provinsi Kabupaten/Kota adalah dan kepala Kepala Dinas dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1)Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri.
(2)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
(3)Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.UREA;
2. b.SP-36 C. ZA;dan
3. d.NPK.
(4)Pupuk Organik sebagaimana dimakud pada ayat (2) terdiri atas Pupuk Organik cair, dan padat.
(5)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diproduksi dan/atau disediakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

( 1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang:

a.bergabung dalam Kelompok Tani;
b.terdaftar dalam sistem e-RDKK;
c.menunjukan identitas (kartu tanda penduduk); dan
d.mengisi form penebusan Pupuk Bersubsidi.

(2)Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
2. b.Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
3. c.pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanarn.
(3)Kelornpok Tani sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) wajib rnenyusun RDKK.
(4)RDKK sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui sistem elektronik (e-RDKK).
(5)Dalam hal suatu wilayah telah siap menggunakan Kartu Tani, pernberian Pupuk Bersubsidi dapat menggunakan Kartu Tani.

Pasal 4

(1)Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani.
(2)Selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh:
1. a.Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator wilayah provinsi untuk semua sub sektor; dan
2. b.Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah Kabupaten/Kota untuk semua sub sektor.

Pasal 5

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
1. a.luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B;
2. b.usulan kebutuhan pupuk dari pernerintah daerah provinsi; c . penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; clan
3. d.alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan jenis, jumlah, dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagia:n tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan sebaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1 ) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi disusun dengan mempertimbangkan:

a.luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B;
b.usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/ kota;
c.penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
d.rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan provms1 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.
(4)Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 202 1 . - 1 0 -

Pasal 7

(1 ) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota disusun dengan mempertimbangkan:

a.usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan;
b.penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan c . rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.
(4)Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat diterbitkan pada bulan Januari 202 1 .

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dapat dilakukan realokasi.
(2)Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk. - 1 1 -
(3)Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan sebaga.i berikut:
1. a.realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
2. b.realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; atau
3. c.realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dirias Daerah Kabupaten/Kota.
(4)Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan realokasi di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 9

( 1 ) Dalam hal provinsi mengalami realokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan.

(2)Dalam hal Kabupaten/kota mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan.

Pasal 10

Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun. - 1 2 - Pasal 1 1 Realokasi Pupuk bersubsidi antar provinsi atau antar jenis pupuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

(2)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan sebagai berikut: - Pupuk Urea = Rp.2.250; per kg; - Pupuk SP-36 = Rp.2.400; per kg; - Pupuk ZA - Pupuk NPK = Rp. l.700; per kg; = Rp.2.300; per kg; - Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.300; per kg; - Pupuk Organik Granul = Rp.800; per kg; - Pupuk Organik Cair = Rp.20. 000;per liter.
(3)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
b.bahwa pupuk bersubsidi bcrkaitan dengan pengadaan, penyaluran, dan harga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan. Penituran Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5.Undang-Undang No:nior 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai. Barang Dalam Pengawasan;
9.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian ijegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /PERMENTAN/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik lnclonesia Tahun 2016 Nomor 2038); 16. 17. 1 ' ! I ! Peraturan Menteri Pertanian Nbmor 36/PERMENTAN / I SR.320/ 10/20 17 tentang Pdndaftaran Pupuk An- Organik (Berita Negara Repfblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471); I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 0 1 Tahun 20 19 tentang Pendaftaran _ Pupuk !rganik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (BJrita Negara Republik I Indonesia Tahun 20 19 Nomor �); i I MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANI.fi.N TENTANG ALOKASI I DAN BARGA ECERAN TERTINGC&I PUPUK BERSUBSIDI I SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGPARAN 2021. I I BAB I I : I KETENTUAN lfMUM

Pasal 1

I Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pupuk Bersubsidi adalah bafang dalam pengawasan I yang pengadaan dan pehyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah unt�k kebutuhan petani di sektor pertanian. i.
2.Penambahan Luas Areall Tanam Baru yang selanjutnya disingkat PATB fdalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami I padi, jagung dan/ atau kedelJi. I
3.Lahan Pertanian Panga� Berkelanjutan yang I selanjutnya disingkat LP2 1 adalah bidang lahan pertanian yang ditetapka � I untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan I pangan pokok bagi kema 1 dirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasionalJ I i
4.Petani penerima Pupuk Bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau budidaya ikan.
5.Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
6.Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani.
7.Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8.Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, bagian hewan dan/a tau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara clan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9.Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
10.Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture di pengecer resmi.
11.Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
12.Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesua1 ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
13.Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu maupun sub sektor.
14.Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk. 1 5. Kepala Dinas Provinsi Kabupaten/Kota adalah dan kepala Kepala Dinas dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1)Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri.
(2)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
(3)Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.UREA;
2. b.SP-36 C. ZA;dan
3. d.NPK.
(4)Pupuk Organik sebagaimana dimakud pada ayat (2) terdiri atas Pupuk Organik cair, dan padat.
(5)Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diproduksi dan/atau disediakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

( 1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang:

a.bergabung dalam Kelompok Tani;
b.terdaftar dalam sistem e-RDKK;
c.menunjukan identitas (kartu tanda penduduk); dan
d.mengisi form penebusan Pupuk Bersubsidi.

(2)Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
2. b.Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
3. c.pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanarn.
(3)Kelornpok Tani sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) wajib rnenyusun RDKK.
(4)RDKK sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui sistem elektronik (e-RDKK).
(5)Dalam hal suatu wilayah telah siap menggunakan Kartu Tani, pernberian Pupuk Bersubsidi dapat menggunakan Kartu Tani.

Pasal 4

(1)Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani.
(2)Selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh:
1. a.Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator wilayah provinsi untuk semua sub sektor; dan
2. b.Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah Kabupaten/Kota untuk semua sub sektor.

Pasal 5

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
1. a.luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B;
2. b.usulan kebutuhan pupuk dari pernerintah daerah provinsi; c . penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; clan
3. d.alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.
(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan jenis, jumlah, dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagia:n tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan sebaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1 ) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi disusun dengan mempertimbangkan:

a.luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B;
b.usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/ kota;
c.penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
d.rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan provms1 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.
(4)Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 202 1 . - 1 0 -

Pasal 7

(1 ) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota disusun dengan mempertimbangkan:

a.usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan;
b.penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan c . rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
(3)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.
(4)Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat diterbitkan pada bulan Januari 202 1 .

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

(1)Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dapat dilakukan realokasi.
(2)Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk. - 1 1 -
(3)Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan sebaga.i berikut:
1. a.realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
2. b.realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; atau
3. c.realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dirias Daerah Kabupaten/Kota.
(4)Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan realokasi di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 9

(2)Dalam hal Kabupaten/kota mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan.

Pasal 10

(2)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan sebagai berikut: - Pupuk Urea = Rp.2.250; per kg; - Pupuk SP-36 = Rp.2.400; per kg; - Pupuk ZA - Pupuk NPK = Rp. l.700; per kg; = Rp.2.300; per kg; - Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.300; per kg; - Pupuk Organik Granul = Rp.800; per kg; - Pupuk Organik Cair = Rp.20. 000;per liter.
(3)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.