DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya dilakukan dengan penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2022, No.484 Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262); www.peraturan.go.id 2022, No.484 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2.Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
4.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan impor sesuai dengan RIPH.
5.Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6.Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.
7.Pejabat Karantina Tumbuhan adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina Tumbuhan. www.peraturan.go.id 2022, No.484

Pasal 2

Pemasukan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha dilakukan Pengawasan secara terintegrasi dengan tindakan karantina tumbuhan di tempat pemasukan.

Pasal 3

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

a.memenuhi persyaratan karantina tumbuhan; dan
b.memiliki RIPH, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemasukan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen terhadap:

a.persyaratan karantina tumbuhan; dan
b.RIPH.

Pasal 5

Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen persyaratan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal menyampaikan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ke portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen RIPH.
(2)Dalam hal portal Indonesia National Single Window (INSW) tidak beroperasi secara normal, Direktur Jenderal menyampaikan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b: www.peraturan.go.id 2022, No.484
1. a.melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga National Single Window (LNSW) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.melalui daring kepada unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian di tempat pemasukan.

Pasal 7

(1)RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk dilakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen RIPH.
(2)Penyerahan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan pemeriksaan karantina.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
1. a.kelengkapan;
2. b.kebenaran; dan
3. c.keabsahan.
(2)Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan pemasukan Produk Hortikultura dilengkapi dengan RIPH.
(3)Kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kesesuaian dokumen RIPH dengan jenis komoditas, negara asal dan tempat pemasukan Produk Hortikultura.
(4)Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memastikan RIPH diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 www.peraturan.go.id 2022, No.484 dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sah, dilakukan tindakan penolakan terhadap Produk Hortikultura.
(2)Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha di bawah pengawasan Pejabat Karantina Tumbuhan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dinyatakan penolakan.
(3)Terhadap Produk Hortikultura yang dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilakukan pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan keamanan pangan melalui uji laboratorium.
(4)Apabila berdasarkan hasil pengawasan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produk Hortikultura:
1. a.tidak memenuhi keamanan pangan, dilakukan tindakan pemusnahan; atau
2. b.memenuhi keamanan pangan dan bebas organisme pengganggu tumbuhan karantina, Produk Hortikultura dikuasai negara.
(5)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina tumbuhan.
(6)Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pemeriksaan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap, benar, dan sah, Produk Hortikultura dilakukan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan. www.peraturan.go.id 2022, No.484

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satunya dilakukan dengan penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2022, No.484 Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262); www.peraturan.go.id 2022, No.484 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2.Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3.Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
4.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan impor sesuai dengan RIPH.
5.Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6.Direktur Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.
7.Pejabat Karantina Tumbuhan adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina Tumbuhan. www.peraturan.go.id 2022, No.484

Pasal 2

Pasal 3

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

a.memenuhi persyaratan karantina tumbuhan; dan
b.memiliki RIPH, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemasukan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen terhadap:

a.persyaratan karantina tumbuhan; dan
b.RIPH.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal menyampaikan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ke portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk digunakan sebagai acuan dalam pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen RIPH.
(2)Dalam hal portal Indonesia National Single Window (INSW) tidak beroperasi secara normal, Direktur Jenderal menyampaikan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b: www.peraturan.go.id 2022, No.484
1. a.melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga National Single Window (LNSW) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.melalui daring kepada unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian di tempat pemasukan.

Pasal 7

(1)RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan untuk dilakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen RIPH.
(2)Penyerahan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan pemeriksaan karantina.

Pasal 8

(1)Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
1. a.kelengkapan;
2. b.kebenaran; dan
3. c.keabsahan.
(2)Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan pemasukan Produk Hortikultura dilengkapi dengan RIPH.
(3)Kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kesesuaian dokumen RIPH dengan jenis komoditas, negara asal dan tempat pemasukan Produk Hortikultura.
(4)Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memastikan RIPH diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 www.peraturan.go.id 2022, No.484 dinyatakan tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sah, dilakukan tindakan penolakan terhadap Produk Hortikultura.
(2)Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha di bawah pengawasan Pejabat Karantina Tumbuhan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dinyatakan penolakan.
(3)Terhadap Produk Hortikultura yang dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilakukan pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan keamanan pangan melalui uji laboratorium.
(4)Apabila berdasarkan hasil pengawasan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produk Hortikultura:
1. a.tidak memenuhi keamanan pangan, dilakukan tindakan pemusnahan; atau
2. b.memenuhi keamanan pangan dan bebas organisme pengganggu tumbuhan karantina, Produk Hortikultura dikuasai negara.
(5)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina tumbuhan.
(6)Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.