DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa beberapa peraturan dalam Peraturan Menter Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian yaitu tentang ketentuan umum, penerapan SPBE lingkup Kementerian, Arsitektur SPBE Kementerian, Peta Rencana SPBE Kementerian, manajemen data, audit TIK, penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik kementerian, pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik kementerian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 760); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 760) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
6.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
8.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
10.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antarsimpul jaringan dalam suatu organisasi.
11.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
14.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
15.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
16.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
17.Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
18.Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
19.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
20.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarluaskan informasi.
21.Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar Informasi dan untuk menggunakan Informasi yang telah dipertukarkan.
22.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
24.Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian.
25.Biro Organisasi dan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Biro OK adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan fungsi tata laksana.
26.Biro Perencanaan adalah unit kerja di Kementerian yang mempunyai tugas perencanaan dan penganggaran.
27.Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Itjen adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pengawasan intern.
2.Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE lingkup Kementerian.
(2)Penerapan SPBE lingkup Kementerian meliputi aspek:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.manajemen;
3. c.Audit TIK;
4. d.penyelenggara; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Kementerian.
(2)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(2a)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur:
1. a.Proses Bisnis;
2. b.data dan informasi;
3. c.Infrastruktur SPBE;
4. d.Aplikasi SPBE;
5. e.Keamanan SPBE; dan
6. f.Layanan SPBE.
(4)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan SPBE Nasional, SPBE instansi pusat lainnya, dan SPBE pemerintah daerah.

4.Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun sebagai pedoman perencanaan kegiatan/program tahunan SPBE Kementerian.
(2)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, rencana strategis Kementerian dan Arsitektur SPBE Kementerian.
(3)Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.Audit TIK.
  1. 5.Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Setiap Aplikasi SPBE Kementerian harus ditempatkan pada Pusat Data nasional, pusat komputasi dan pusat kendali Kementerian, dan/atau layanan komputasi awan pihak ketiga.
(2)Penempatan Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusdatin.
(3)Pusat komputasi dan pusat kendali Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki interkoneksi dengan pusat data nasional.

6.Ketentuan Pasal 54 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
(2)Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip interoperabilitas data.

7.Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

AUDIT TIK

Pasal 82

Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Audit TIK.

9.Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. MENTERI PERTANIAN Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2024

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…