DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2020

Nomor: 50
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tanaman produk rekayasa genetik selain memiliki keunggulan, juga memiliki ri�iko terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;
b.bahwa untuk memperkecil risiko terjadinya pengaruh ( ) merugikan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tanaman produk rekayasa genetik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia; C, Menetapkan (

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor... ); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VARIETAS TANAMAN PRODUK REKAYASA GENETIK PERTANIAN YANG BEREDAR DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
2.Produk Rekayasa Genetik atau organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi moderen.
3.Tanaman PRG Pertanian adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik yang terdiri atas Tanaman PRG Pertanian pangan, Tanaman PRG Pertanian perkebunan, Tanaman PRG Pertanian hortikultura dan Tanaman PRG Pertanian hijauan pakan ternak.
4.Pengawasan adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk memperbaiki, kemudian mencegah sehingga pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.
5.Pengendalian adalah proses atau kegiatan dalam mengarahkan sekumpulan variabel atau parameter untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
6.Pengkajian adalah keseluruhan proses pemeriksaan dokumen dan pengujian PRG serta faktor sosial-ekonomi terkait.
7.Pemilik Izin Peredaran Tanaman PRG Pertanian yang selanjutnya disebut Pemilik Izin adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum yang memilki izin untuk mengedarkan Tanaman PRG Pertanian pertanian di wilayah Republik Indonesia.
8.Laporan Pemantauan Rutin adalah laporan yang dibuat oleh Pemilik Izin untuk mengidentifikasi potensi pengaruh yang merugikan Tanaman PRG Pertanian dan penyimpangan situasi pada tanaman non-PRG.
9.Pelepasan adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
10.Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
11.Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, yang selanjutnya disingkat KKH PRG adalah komisi yang mempunyai tugas memberi rekomendasi kepada Menteri, Menteri berwenang dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG.
12.Pendaftaran varietas adalah pelayanan publik untuk pendataan varietas dalam rangka Pengawasan Peredaran benih.
13.Hari adalah hari kalender.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
15.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.

BAB II

PENGAWASAN VARIETAS TANAMAN PRG PERTANIAN

Pasal 2

Pengawasan Varietas Tanaman PRG Pertanian dilakukan melalui pemantauan rutin dan pelaporan kasus.

Pasal 3

Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemilik Izin.

Pasal 4

(1)Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan pada tahun ketiga sejak Tanaman PRG Pertanian beredar di wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
(3)Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dampak pada kesehatan hewan ternak dan lingkungan.

Pasal 5

Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

a.survei kuesioner petani;
b.analisis karya tulis ilmiah; dan
c.analisis data lingkungan pertanian.

Pasal 6

(1)Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh lembaga survei independen atau perguruan tinggi dengan menggunakan kuesioner sesuai Format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemilik Izin
(3)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan multi-stage cluster sampling method dengan sampel yang diambil paling kurang dari:
1. a.3 (tiga) kabupaten/kota jika Tanaman PRG Pertanian ditanam di 1 (satu) provinsi;
2. b.3 (tiga) kabupaten/kota dalam 2 (dua) provinsi jika Tanaman PRG Pertanian ditanam di 2 (dua) provinsi; atau
3. c.3 (tiga) provinsi jika Tanaman PRG Pertanian ditanam di 3 (tiga) provinsi atau lebih. (

Pasal 7

(1)Analisis ka:rya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjelaskan dampak Tanaman PRG Pertanian terhadap kesehatan hewan ternak dan lingkungan.
(2)Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dampak negatif dan/ atau dampak positif peredaran Tanaman PRG Pertanian terhadap kesehatan hewan ternak dan lingkungan.

Pasal 8

(1)Analisis data lingkungan pertanian di areal penanaman Tanaman PRG Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh lembaga surve1 independen dengan didanai oleh Pemilik Izin.
(2)Data lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari jaringan pengawas di lingkup Kementerian Pertanian.
(3)Jaringan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pengawas hama dan penyakit tanaman;
2. b.medik veteriner;
3. c.pengawas benih;
4. d.pengawas pestisida;
5. e.pengawas pakan ternak; dan
6. f.pengawas kualitas air irigasi.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pemantauan rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 disampaikan kepada Menteri secara tertulis melalui Kepala Badan dalam bentuk Laporan Pemantauan Rutin.
(2)Laporan Pemantauan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.analisis kuesioner petani; ....
2. b.karya tulis ilmiah mengenai dampak Tanaman PRG Pertanian terhadap kesehatan hewan ternak dan lingkungan;dan
3. c.analisis data di areal penanaman Tanaman PRG Pertanian.
(3)Laporan Pemantauan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan Format-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1)

Pasal 10

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus sudah selesai diperiksa dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterima oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2)Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.dinyatakan tidak lengkap, Laporan Pemantauan Rutin dikembalikan kepada Pemilik Izin oleh Kepala Badan; atau
2. b.dinyatakan lengkap, Kepala Badan melakukan Pengkajian terhadap Laporan Pemantauan Rutin. (

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tanaman produk rekayasa genetik selain memiliki keunggulan, juga memiliki ri�iko terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;
b.bahwa untuk memperkecil risiko terjadinya pengaruh ( ) merugikan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tanaman produk rekayasa genetik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia; C, Menetapkan (

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor... ); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN VARIETAS TANAMAN PRODUK REKAYASA GENETIK PERTANIAN YANG BEREDAR DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
2.Produk Rekayasa Genetik atau organisme hasil modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi moderen.
3.Tanaman PRG Pertanian adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan teknik rekayasa genetik yang terdiri atas Tanaman PRG Pertanian pangan, Tanaman PRG Pertanian perkebunan, Tanaman PRG Pertanian hortikultura dan Tanaman PRG Pertanian hijauan pakan ternak.
4.Pengawasan adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk memperbaiki, kemudian mencegah sehingga pelaksanaannya tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.
5.Pengendalian adalah proses atau kegiatan dalam mengarahkan sekumpulan variabel atau parameter untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
6.Pengkajian adalah keseluruhan proses pemeriksaan dokumen dan pengujian PRG serta faktor sosial-ekonomi terkait.
7.Pemilik Izin Peredaran Tanaman PRG Pertanian yang selanjutnya disebut Pemilik Izin adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum yang memilki izin untuk mengedarkan Tanaman PRG Pertanian pertanian di wilayah Republik Indonesia.
8.Laporan Pemantauan Rutin adalah laporan yang dibuat oleh Pemilik Izin untuk mengidentifikasi potensi pengaruh yang merugikan Tanaman PRG Pertanian dan penyimpangan situasi pada tanaman non-PRG.
9.Pelepasan adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
10.Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
11.Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, yang selanjutnya disingkat KKH PRG adalah komisi yang mempunyai tugas memberi rekomendasi kepada Menteri, Menteri berwenang dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian berwenang dalam menyusun dan menetapkan kebijakan serta menerbitkan sertifikat keamanan hayati PRG.
12.Pendaftaran varietas adalah pelayanan publik untuk pendataan varietas dalam rangka Pengawasan Peredaran benih.
13.Hari adalah hari kalender.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
15.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.

BAB II

PENGAWASAN VARIETAS TANAMAN PRG PERTANIAN

Pasal 2

Pengawasan Varietas Tanaman PRG Pertanian dilakukan melalui pemantauan rutin dan pelaporan kasus.

Pasal 3

Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemilik Izin.

Pasal 4

(1)Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan pada tahun ketiga sejak Tanaman PRG Pertanian beredar di wilayah Negara Republik Indonesia.
(2)Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
(3)Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dampak pada kesehatan hewan ternak dan lingkungan.

Pasal 5

Pemantauan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

a.survei kuesioner petani;
b.analisis karya tulis ilmiah; dan
c.analisis data lingkungan pertanian.

Pasal 6

(1)Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh lembaga survei independen atau perguruan tinggi dengan menggunakan kuesioner sesuai Format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pemilik Izin
(3)Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan multi-stage cluster sampling method dengan sampel yang diambil paling kurang dari:
1. a.3 (tiga) kabupaten/kota jika Tanaman PRG Pertanian ditanam di 1 (satu) provinsi;
2. b.3 (tiga) kabupaten/kota dalam 2 (dua) provinsi jika Tanaman PRG Pertanian ditanam di 2 (dua) provinsi; atau
3. c.3 (tiga) provinsi jika Tanaman PRG Pertanian ditanam di 3 (tiga) provinsi atau lebih. (

Pasal 7

(1)Analisis ka:rya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjelaskan dampak Tanaman PRG Pertanian terhadap kesehatan hewan ternak dan lingkungan.
(2)Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dampak negatif dan/ atau dampak positif peredaran Tanaman PRG Pertanian terhadap kesehatan hewan ternak dan lingkungan.

Pasal 8

(1)Analisis data lingkungan pertanian di areal penanaman Tanaman PRG Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh lembaga surve1 independen dengan didanai oleh Pemilik Izin.
(2)Data lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari jaringan pengawas di lingkup Kementerian Pertanian.
(3)Jaringan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pengawas hama dan penyakit tanaman;
2. b.medik veteriner;
3. c.pengawas benih;
4. d.pengawas pestisida;
5. e.pengawas pakan ternak; dan
6. f.pengawas kualitas air irigasi.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pemantauan rutin sebagaimana dimaksud Pasal 3 disampaikan kepada Menteri secara tertulis melalui Kepala Badan dalam bentuk Laporan Pemantauan Rutin.
(2)Laporan Pemantauan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.analisis kuesioner petani; ....
2. b.karya tulis ilmiah mengenai dampak Tanaman PRG Pertanian terhadap kesehatan hewan ternak dan lingkungan;dan
3. c.analisis data di areal penanaman Tanaman PRG Pertanian.
(3)Laporan Pemantauan Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan Format-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1)

Pasal 10

(2)Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.dinyatakan tidak lengkap, Laporan Pemantauan Rutin dikembalikan kepada Pemilik Izin oleh Kepala Badan; atau
2. b.dinyatakan lengkap, Kepala Badan melakukan Pengkajian terhadap Laporan Pemantauan Rutin. (

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGAWASAN VARIETAS TANAMAN PRG PERTANIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGAWASAN VARIETAS TANAMAN PRG PERTANIAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2023