DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2019

Nomor: 53
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, perlu menyusun pedoman perhitungan kebutuhan jabatan www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 fungsional dokter hewan karantina dan paramedik karantina hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202); www.peraturan.go.id 2019, No. 1551
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 504);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 505);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 506);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 507); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KARANTINA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2019, No. 1551

1.Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
6.Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
7.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis/diagnosis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
8.Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS JABATAN

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
(2)Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
2. b.Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
3. c.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina; dan
4. d.Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan memiliki tugas melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan memiliki tugas melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina memiliki tugas melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2019, No. 1551
(4)Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan memiliki tugas melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Pasal 4

(1)Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional bidang perkarantinaan pertanian dihitung berdasarkan beban kerja.
(2)Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator yang meliputi:
1. a.ruang lingkup kegiatan bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
2. b.frekuensi kegiatan operasional;
3. c.volume tindakan karantina; dan
4. d.jenis media pembawa.

Pasal 5

(1)Perhitungan kebutuhan dilakukan dengan tahapan:
1. a.menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci untuk setiap 1 (satu) tahun.
2. b.menghitung beban kerja Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian dengan tahapan:
  1. 1.melakukan inventarisasi butir kegiatan dan angka kredit Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian per jenjang jabatan;
  2. 2.menghitung perkiraan frekuensi/volume hasil kerja atau output Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sesuai dengan jenjang jabatan;
  3. 3.menghitung beban kerja butir kegiatan dengan cara mengalikan angka kredit sebagaimana www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 dimaksud pada angka 1 dengan frekuensi hasil kerja atau output kegiatan per tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2, pada jenjang jabatan yang bersangkutan;
  4. 4.menghitung total beban kerja pada jenjang jabatan dengan menjumlahkan seluruh beban kerja butir kegiatan dan membagi dengan target angka kredit; dan
  5. 5.target angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang harus dicapai masing- masing jenjang jabatan setiap tahun tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. c.melakukan validasi terhadap hasil perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
(2)Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi karantina tumbuhan dan karantina hewan pada Badan Karantina Pertanian.
(3)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kesekretariatan pada Badan Karantina Pertanian.
(4)Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Karantina Pertanian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian dilingkungan Kementerian www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 Pertanian untuk selanjutnya diusulkan kepada menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penetapan peta jabatan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2019 MENTERI PERTANIAN ttd SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, perlu menyusun pedoman perhitungan kebutuhan jabatan www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 fungsional dokter hewan karantina dan paramedik karantina hewan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202); www.peraturan.go.id 2019, No. 1551
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 504);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 505);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 506);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 507); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KARANTINA PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.peraturan.go.id 2019, No. 1551

1.Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
6.Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati.
7.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis/diagnosis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
8.Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS JABATAN

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
(2)Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
2. b.Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
3. c.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina; dan
4. d.Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan memiliki tugas melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan memiliki tugas melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina memiliki tugas melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id 2019, No. 1551
(4)Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan memiliki tugas melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Pasal 4

(1)Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional bidang perkarantinaan pertanian dihitung berdasarkan beban kerja.
(2)Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator yang meliputi:
1. a.ruang lingkup kegiatan bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
2. b.frekuensi kegiatan operasional;
3. c.volume tindakan karantina; dan
4. d.jenis media pembawa.

Pasal 5

(1)Perhitungan kebutuhan dilakukan dengan tahapan:
1. a.menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci untuk setiap 1 (satu) tahun.
2. b.menghitung beban kerja Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian dengan tahapan:
  1. 1.melakukan inventarisasi butir kegiatan dan angka kredit Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian per jenjang jabatan;
  2. 2.menghitung perkiraan frekuensi/volume hasil kerja atau output Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sesuai dengan jenjang jabatan;
  3. 3.menghitung beban kerja butir kegiatan dengan cara mengalikan angka kredit sebagaimana www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 dimaksud pada angka 1 dengan frekuensi hasil kerja atau output kegiatan per tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2, pada jenjang jabatan yang bersangkutan;
  4. 4.menghitung total beban kerja pada jenjang jabatan dengan menjumlahkan seluruh beban kerja butir kegiatan dan membagi dengan target angka kredit; dan
  5. 5.target angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang harus dicapai masing- masing jenjang jabatan setiap tahun tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. c.melakukan validasi terhadap hasil perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
(2)Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi karantina tumbuhan dan karantina hewan pada Badan Karantina Pertanian.
(3)Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh unit kerja yang membidangi kesekretariatan pada Badan Karantina Pertanian.
(4)Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang karantina pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Karantina Pertanian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian dilingkungan Kementerian www.peraturan.go.id 2019, No. 1551 Pertanian untuk selanjutnya diusulkan kepada menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penetapan peta jabatan.