DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2019

Nomor: 57
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian, serta kinerja pembangunan pertanian di daerah, Pemerintah Pusat perlu membantu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara R�publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Togas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
13.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14.Keputusan Presiden Nomor l 13/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PENGELOL!\AN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Oalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2.Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang selanjutnya disingkat OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3.Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah usulan kegiatan dan anggaran OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4.Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
5.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingk.:1L UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penun3ang tertentu pada dinas atau badan daerah.
7.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
8.Air Tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.
9.Kegiatan Irigasi Air Tanah adalah pemanfaatan Air Tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan Air Tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air lrigasi dengan tujuan sebagai suplesi lrigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman.
10.Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung. 1 1. lrigasi Air Tanah Dangkal adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pad a kedalaman sampai dengan 30 (tiga puluh) meter.
12.Irigasi Air Tanah Sedang adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 60 (enam puluh) meter.
13.Irigasi Air Tanah Dalam adalah sumber Irigasi dengan sumber air dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 (enam puluh) meter.
14.Embung adalah bangunan konservasi air yang berfungsi untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run off, sungai dan sumber air lainnya.
15.Dam Parit adalah bangunan yang berfungsi untuk menaikan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi lrigasi bagi lahan pcrtanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air).
16.Long Storage adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.
17.Pintu Air adalah bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
18.Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga yang melaksanakan penyuluhan pertanian di kecamatan yang merupakan unit kerja Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota.
19.Komando Strategis Petani yang selanjutnya disebut Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi, dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam me'WU.judkan keberhasilan pembangunan pertanian.
20.Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dengan penyedia jasa untuk membangun prasarana dan sarana pertanian.
21.Swakelola adalah pengadaan barang dan jasa yang pekerjaanya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kelompok masyarakat.
22.Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan sementara, tetap dan/atau terus menerus.
23.Fasilitator DAK Fisik Penugasan Bidaug Pcrlanian yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah perseorangan non pegawai negeri sipi.l yang mempunyai keahlian di bidang teknis dan administrasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola.
24.Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaruan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
25.Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
26.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil ( outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
27.Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Pasal 2

Peraturan Menteri 1m dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian Pertanian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

Pasal 3

Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bi.dang Pertanian bertujuan untuk:

a.mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, pengembangan bioindustri, dan bioenergi;
b.meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
c.mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian; dan
d.meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
b.tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
c.mekanisme pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
d.Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi; dan
e.pelaporan.

BAB II

PENGGUNAAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN

Pasal 5

( 1) Dalam rangka persiapan teknis DAK Fisik, Organisasi Pera.ngkat Daerah lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun usulan rencana kegiatan DAK Fisik yang mengacu pada dokumen usulan DAK yang telah dilakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik.

(2)Rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.Target keluaran (output) kegiatan;
3. c.Rincian pendanaan kegiatan;
4. d.Metode pelaksanaan kegiatan;dan
5. e.Kegiatan penunjang
(3)Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada usulan kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah kepada Kementerian, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui sistem informasi perencanaan dan anggaran yang terintegrasi, serta mengacu hasil sinkronisasi dan harmonisasi.
(4)Usulan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh SKPD teknis setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
(5)Kepala Daerah dapat mengajukan 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan DAK Fisik yang telah mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

( 1 ) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

(2)DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
(3)Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diambil dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi yang diterima.
(4)Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
2. b.biaya tender;
3. c.honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
4. d.penunjukkan konsultan pengawas untuk kegiatan Kontraktual;
5. e.penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
6. f.biaya perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, clan pengawasan; dan
7. g.pelaksanaan rev1u provinsi/kabupaten/kota, honorarium reviu.

Pasal 7

oleh tidak inspektorat termasuk

(1)Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4)huruf c ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
(2)Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas membantu melakukan fasilitasi dan pendampingan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan P3A (GP3A) dalam pelaksanaan Swakelola untuk kegiatan pembangunan sumber air.
(3)Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana kerja dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis;
2. b.pelaksanaan kegiatan Swakelola;
3. c.pengawasan pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
4. d.penyusunan Laporan teknis pelaksanaan kegiatan Swakelola.

Pasal 8

Selain menggunakan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian, kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. - 1 1 -

Pasal 9

Dana transfer DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan kedalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Pasal 10

(1)Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
1. a.pembangunan/perbaikan UPTD/balai perbenihan dan balai proteksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyediaan sarana pendukungnya;
2. b.pembangunan/perbaikan UPTD/balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak dan penyediaan sarana pendukungnya.
(2)Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
(3)Penggunaan OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Pagu anggaran OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. - 1 2 - Pasal 1 1 Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provms1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, prioritas dan kebijakan daerah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian, serta kinerja pembangunan pertanian di daerah, Pemerintah Pusat perlu membantu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistcm Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara R�publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Togas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
13.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14.Keputusan Presiden Nomor l 13/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PENGELOL!\AN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Oalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2.Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang selanjutnya disingkat OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3.Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah usulan kegiatan dan anggaran OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4.Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
5.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingk.:1L UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penun3ang tertentu pada dinas atau badan daerah.
7.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
8.Air Tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.
9.Kegiatan Irigasi Air Tanah adalah pemanfaatan Air Tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan Air Tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air lrigasi dengan tujuan sebagai suplesi lrigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman.
10.Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung. 1 1. lrigasi Air Tanah Dangkal adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pad a kedalaman sampai dengan 30 (tiga puluh) meter.
12.Irigasi Air Tanah Sedang adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 60 (enam puluh) meter.
13.Irigasi Air Tanah Dalam adalah sumber Irigasi dengan sumber air dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 (enam puluh) meter.
14.Embung adalah bangunan konservasi air yang berfungsi untuk menampung air limpasan yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run off, sungai dan sumber air lainnya.
15.Dam Parit adalah bangunan yang berfungsi untuk menaikan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi lrigasi bagi lahan pcrtanian yang letaknya berada di atas aliran air permukaan (sungai atau mata air).
16.Long Storage adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.
17.Pintu Air adalah bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
18.Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga yang melaksanakan penyuluhan pertanian di kecamatan yang merupakan unit kerja Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota.
19.Komando Strategis Petani yang selanjutnya disebut Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi, dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam me'WU.judkan keberhasilan pembangunan pertanian.
20.Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara Perangkat Daerah Provinsi Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dengan penyedia jasa untuk membangun prasarana dan sarana pertanian.
21.Swakelola adalah pengadaan barang dan jasa yang pekerjaanya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh kelompok masyarakat.
22.Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan sementara, tetap dan/atau terus menerus.
23.Fasilitator DAK Fisik Penugasan Bidaug Pcrlanian yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah perseorangan non pegawai negeri sipi.l yang mempunyai keahlian di bidang teknis dan administrasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola.
24.Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaruan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
25.Pemantauan adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
26.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil ( outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
27.Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Pasal 2

Peraturan Menteri 1m dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian Pertanian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.

Pasal 3

Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bi.dang Pertanian bertujuan untuk:

a.mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, pengembangan bioindustri, dan bioenergi;
b.meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
c.mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian; dan
d.meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
b.tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
c.mekanisme pelaksanaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
d.Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi; dan
e.pelaporan.

BAB II

PENGGUNAAN DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN

Pasal 5

(2)Rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.Target keluaran (output) kegiatan;
3. c.Rincian pendanaan kegiatan;
4. d.Metode pelaksanaan kegiatan;dan
5. e.Kegiatan penunjang
(3)Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada usulan kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah kepada Kementerian, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui sistem informasi perencanaan dan anggaran yang terintegrasi, serta mengacu hasil sinkronisasi dan harmonisasi.
(4)Usulan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh SKPD teknis setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
(5)Kepala Daerah dapat mengajukan 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan DAK Fisik yang telah mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

( 1 ) DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

(2)DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
(3)Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diambil dari DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi yang diterima.
(4)Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
2. b.biaya tender;
3. c.honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
4. d.penunjukkan konsultan pengawas untuk kegiatan Kontraktual;
5. e.penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
6. f.biaya perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, clan pengawasan; dan
7. g.pelaksanaan rev1u provinsi/kabupaten/kota, honorarium reviu.

Pasal 7

oleh tidak inspektorat termasuk

(1)Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4)huruf c ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
(2)Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas membantu melakukan fasilitasi dan pendampingan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan P3A (GP3A) dalam pelaksanaan Swakelola untuk kegiatan pembangunan sumber air.
(3)Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana kerja dan persyaratan, jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis;
2. b.pelaksanaan kegiatan Swakelola;
3. c.pengawasan pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
4. d.penyusunan Laporan teknis pelaksanaan kegiatan Swakelola.

Pasal 8

Pasal 9

Dana transfer DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan kedalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Pasal 10

(1)Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
1. a.pembangunan/perbaikan UPTD/balai perbenihan dan balai proteksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyediaan sarana pendukungnya;
2. b.pembangunan/perbaikan UPTD/balai/instalasi perbibitan dan hijauan pakan ternak dan penyediaan sarana pendukungnya.
(2)Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dibiayai dari OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
(3)Penggunaan OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Pagu anggaran OAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. - 1 2 - Pasal 1 1 Penggunaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah provms1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, prioritas dan kebijakan daerah.