DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria klasifikasi, peilaian Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Veteriner, penetapan klasifikasi UPT veteriner, evaluasi UPT veteriner dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, perlu menyusun kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Veteriner pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Veteriner Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS VETERINER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Klasifikasi adalah pengelompokkan organisasi Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
2.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
3.Variabel Utama adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional Unit Pelaksana Teknis.
4.Variabel Pendukung adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi Unit Pelaksana Teknis.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
7.Balai Besar Veteriner yang selanjutnya disebut BB-Vet adalah UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang veteriner.
8.Balai Veteriner yang selanjutnya disebut B-Vet adalah UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang veteriner.
9.Loka Veteriner yang selanjutnya disebut Loka-Vet adalah UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang veteriner.

BAB II

KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)Klasifikasi UPT Veteriner ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu.
(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
(3)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Variabel Utama; dan
2. b.Variabel Pendukung.

Pasal 3

Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3)huruf a meliputi:
1. a.pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian;
2. b.pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian keamanan produk hewan termasuk pengujian residu obat hewan dan cemaran mikroba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosis penyakit hewan;
4. d.pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosis penyakit hewan menular;
5. e.pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat dan diseminasi informasi Veteriner;
6. f.pelaksanaan analisis toksikologi Veteriner dan keamanan pakan;
7. g.pelayanan sistem manajemen mutu layanan; dan
8. h.populasi ternak dan keterjangkauan wilayah.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa kegiatan untuk menilai kondisi fisik sampel/spesimen/contoh serta dokumen yang menyertainya untuk dilakukan pengujian guna mengetahui kemungkinan unsur yang menyebabkan hewan sakit, mati, atau dalam kondisi sehat dengan pemberian rekomendasi.
(2)Pelaksanaan surveilans, penyidikan, dan pemeriksaan dan pengujian keamanan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa kegiatan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui kegiatan monitoring dan surveilans produk asal hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan pangan yang memiliki risiko zoonosis, farmasetika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
(3)Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa kegiatan pemeriksaan dan pengujian dalam rangka untuk peningkatan kesehatan reproduksi hewan.
(4)Pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosis penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa kegiatan pelayanan laboratorium dalam mendukung penerapan sistem mutu di jejaring laboratorium Veteriner, yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kualitas pemeriksaan dan pengujian untuk rujukan yang diampu laboratorium.
(5)Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
(6)Pelaksanaan analisis toksikologi Veteriner dan keamanan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berupa kegiatan identifikasi, karakterisasi, dan evaluasi toksikosis dan keamanan pakan terkait dampaknya pada tubuh hewan dan yang dapat ditimbulkan dari bahan pakan asal hewan dan/atau pakan.
(7)Pelayanan sistem manajemen mutu layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g berupa kegiatan memastikan sistem manajemen mutu layanan dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
(8)Populasi ternak dan keterjangkauan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h berupa jumlah populasi ternak ruminansia besar, ruminansia kecil, dan babi serta jumlah provinsi yang merupakan wilayah kerja UPT Veteriner lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan, serta pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas subvariabel:
1. a.realisasi sampel pengujian;
2. b.jenis pengujian; dan
3. c.laporan hasil uji.
(2)Realisasi sampel pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sampel aktif dari kegiatan surveilans dan penyidikan penyakit hewan dan sampel pasif dari instansi pemerintah dan/atau laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau ditetapkan oleh Menteri.
(3)Jenis pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah jenis uji yang dilakukan pada setiap sampel aktif dari kegiatan surveilans dan penyidikan penyakit hewan dan sampel pasif dari instansi pemerintah dan/atau laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau ditetapkan oleh Menteri.
(4)Laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah laporan yang diterbitkan dari hasil pengujian pada sampel aktif dari kegiatan surveilans dan penyidikan penyakit hewan dan sampel pasif dari instansi pemerintah dan/atau laboratorium Veteriner yang terakreditasi atau ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan, dan pengujian keamanan produk hewan termasuk pengujian residu obat hewan dan cemaran mikroba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas subvariabel:
1. a.realisasi sampel pengujian;
2. b.jenis pengujian; dan
3. c.laporan hasil uji.
(2)Realisasi sampel pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sampel aktif dan pasif dari kegiatan surveilans keamanan produk hewan.
(3)Jenis pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah jenis uji yang dilakukan pada sampel aktif dan pasif dari kegiatan surveilans keamanan produk hewan.
(4)Laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah laporan yang diterbitkan dari hasil pengujian pada sampel aktif dan pasif dari kegiatan surveilans keamanan produk hewan.

Pasal 7

(1)Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas subvariabel:
1. a.realisasi sampel pengujian;
2. b.jenis pengujian; dan
3. c.laporan hasil uji.
(2)Realisasi sampel pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sampel aktif dan pasif dari kegiatan surveilans ke UPT perbibitan pusat dan daerah.
(3)Jenis pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah jenis uji yang dilakukan pada sampel aktif dan pasif dari kegiatan surveilans ke UPT perbibitan pusat dan daerah.
(4)Laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah laporan yang diterbitkan dari hasil pengujian pada sampel aktif dan pasif dari kegiatan surveilans ke UPT perbibitan pusat dan daerah.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosis penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas subvariabel:
1. a.penyediaan material kendali mutu jejaring; dan
2. b.provider uji profisiensi.
(2)Penyediaan material kendali mutu jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan merumuskan standar serta memproduksi, mendistribusi, dan memonitor penggunaan material standar.
(3)Provider uji profisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah pelaksanaan penilaian kompetensi pengujian laboratorium di Indonesia melalui uji profisiensi, serta membangun kolaborasi/kerja sama dan jejaring laboratorium.

Pasal 9

Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat dan diseminasi informasi Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan jumlah layanan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada publik.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan analisis toksikologi Veteriner dan keamanan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas subvariabel:
1. a.realisasi sampel pengujian;
2. b.jenis pengujian; dan
3. c.laporan hasil uji.
(2)Realisasi sampel pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sampel pengujian toksikologi Veteriner dan surveilans keamanan pakan.
(3)Jenis pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah jenis uji yang dilakukan pada pengujian toksikologi Veteriner dan surveilans keamanan pakan.
(4)Laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah laporan yang diterbitkan dari hasil pengujian toksikologi Veteriner dan surveilans keamanan pakan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…