DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/RC.120/12/2016 Tahun 2016

Nomor: 66/Permentan/RC.120/12/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 201 7; MENTERI PERTANIAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MengingatMenimbang PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 66/Pe~ntan/RC .120/12/2016 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIANTAHUN 2017 MENTERIPERTANIANREPUBLIK INDONESIA 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembar an Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdenganPeraturan Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat atas Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahfl.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015); 12. Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 13. Peraturan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 14. Keputusan Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972); Pasal 1 ( 1) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan pertanian di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(2)Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan pertanian di daerah provmsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembangunan/perbaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Diklat Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya; dan b. pembangunan/perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan penyediaan sarana pendukungnya.
(3)Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 untuk kegiatan pembangunan pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa pembangunan/perbaikan sumber air meliputi: a. irigasi air tan ah ( dangkal / dalam); b. embung; c. dam parit; d. long storage; dan/ atau e. pintu air. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIANTAHUN 2017.17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 /Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; Menetapkan:

Pasal 6

( 1) Petunjuk Operasional Penggunaan DAKBidang Pertanian Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi pagu anggaran DAKBidang Pertanian Tahun 2017 di daerah provmsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penanggungjawab dan Pengelola Kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:a. dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian; dan b. dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.

Pasal 3

Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2017.

Pasal 2

Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(3)merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah. Salinan PeraturanMenteri ini disampaikan kepada Yth.:1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; 5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; 8. Gubernur Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia; 9. Bupati/Walikota Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruhIndonesia. MENTER!PERTANIANDitetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desenber 2016 Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2)Petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai acuan pemerintah daerah provmsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7.- 6 - Untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar tersebut, diatasi melalui kerangka regulasi dan kebijakan guna memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha pertanian, disamping itu juga melalui fasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menyediakan infrastruktur publik dan pemberdayaan petani. Sebagaimana diketahui bersama, pembangunan pertanian akan mampu Pencapaian pertanian bioindustri tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini, antara lain:
(1)meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global,
(2)terbatasnya ketersediaan infrastruktur,
(3)belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional,
(4)terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani,
(5)masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh,
(6)masih rendahnya nilai tukar petani serta
(7)kurangnya koordinasi antar Pusat-daerah maupun antar sektor terkait. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III Tahun (2015-2019) dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun (2015- 2019) dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan pokok (padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah dan cabai). Pengembangan komoditas ekspor dan komoditas substitusi impor, pengembangan bioindustri dan bioenergi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. A. Latar belakang

1.Maksud Maksud ditetapkannya Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 ini sebagai acuan dalam penyusunan RKA/DPA APBD daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, penggunaan dan pelaksanaan kegiatan serta pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAKBidang Pertanian. B. Maksud dan Tujuan Guna mengarahkan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian agar berjalan efektif dan efisiensi dalam pencapaian sasaran yang diharapkan, perlu menetapkan Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017. Infrastruktur dasar di daerah kabupaten/kota meliputi pembangunan/ perbaikan sumber air mencakup Irigasi Air Tanah (dangkal/ dalam), Embung, Dam Parit, Long Storage atau Pintu Air. Dalam rangka menyediakan infrastruktur dasar di bidang pertanian yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan merupakan kegiatan prioritas nasional akan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Pertanian. Infrastruktur dasar di bidang pertanian tersebut antara lain: pembangunan/perbaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Diklat Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya serta pembangunan/ perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan penyediaan sarana pendukungnya di daerah provinsi. meningkatkan nilai tambah dan daya saing apabila dilaksanakan dengan pendekatan kawasan yang dikelola dengan sistem agribisnis. Efektivitas dan keberhasilan program pembangunan pertanian akan dicapai apabila di setiap kawasan dibangun dengan kegiatan yang terpadu dan multi-years, serta mampu mensinergiskan sumber-sumber pembiayaan yang ada antara lain dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi swasta dan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan). 2. Air Tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan. E. PengertianRuang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 ini meliputi: 1. kebijakan, perencanaan dan kegiatan penggunaan DAK Bidang Pertanian; 2. kegiatan DAKBidang Pertanian daerah provinsi; 3. kegiatan DAKBidang Pertanian daerah kabupaten/kota; dan 4. pembinaan dan pelaporan. D. Ruang Lingkup Sasaran Pengalokasian DAKBidang Pertanian Tahun 2017 yaitu: 1. dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian; dan 2. dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian. C. Sasaran2. Tujuan Tujuan Penggunaan DAKBidang Pertanian Tahun 2017 ini untuk: a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis; b. peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional; c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya samg dan ekspor komoditas pertanian; dan d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah. peternakan. 8. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung. 9. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis se bagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah. 10. Hak Guna Pakai Air adalah pemanfaatan Air Tanah diperoleh tanpa izm apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat. 11. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya, selanjutnya dialirkan ke lahan pertanaman sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian. 12. Dam Parit adalah bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air. pengembangan tanaman pemanfaatannya dalam mendukung pangan, hortikultura, perkebunan dan dioptimalkan untuk 3. Kegiatan Irigasi Air Tanah adalah pemanfaatan Air Tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan Air Tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air Irigasi dengan tujuan sebagai suplesi Irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman. 4. Kegiatan Irigasi Air Tanah Dangkal adalah pemanfaatan Air Tanah dengan kedalaman O - 30 meter. 5. Kegiatan Irigasi Air Tanah Dalam adalah pemanfaatan Air Tanah seperti tercantum pada pain 3 dengan kedalaman diatas 30 meter. 6. Pembangunan Irigasi Air Tanah adalah pembuatan/pembangunan komponen Irigasi tanah yang baru, diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (disesuaikan dengan penggunaannya). 7. Perbaikan Irigasi Air Tanah adalah merehabilitasi/ memperbaiki komponen Irigasi tanah yang sudah ada namun rusak/tidak berfungsi, . 13. Long Storage adalah bangunan konservasi air berben tuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (run off} serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian. 14. Pintu Air adalah bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan. 15. Pembangunan Pintu Air adalah kegiatan penyediaan Pintu Air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya. 16. Perbaikan Pintu Air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Pin tu Air yang sudah ada. 1 7. Balai Diklat Pertanian Provinsi adalah unit kerja provinsi yang melaksanakan proses belajar-mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis bagi sumberdaya manusia pertanian (aparatur dan non aparatur). 18. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Provinsi yang selanjutnya disingkat SMK-PP Provinsi adalah unit pelaksana teknis provinsi yang menangani pendidikan menengah kejuruan pertanian untuk menghasilkan calon wirausaha muda pertanian (non aparatur). 19. Pembangunan Kantor UPTD Balai Diklat Pertanian di Provinsi adalah kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/ atau di air yang pada umumnya berbentuk rumah, gedung meliputi gedung kantor untuk keperluan dinas, asrama mencangkup segala sarana, prasarana penunjangnya yang akan menjadi kekayaan negara. 20. Perbaikan Kantor UPTD Balai Diklat Pertanian di Provinsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui/ memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi clan fungsi yang lebih baik/ ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang. 21. Pembangunan SMK-PP Provinsi adalah kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya dikonotasikan berbentuk rumah, gedung meliputi gedung kantor, asrama mencangkup segala sarana, prasarana penunjangnya. 22. Perbaikan Bangunan SMK-PP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi yang Kebijakan penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 diarahkan pembangunan/ perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis melalui refocusing kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017. B. Kebijakan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 Kebijakan pembangunan pertanian Tahun 2015-2019 diarahkan untuk

(1)peningkatan swasembada beras, peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, daging, aneka cabai dan bawang merah,
(2)pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor, dan bahan baku bioindustri,
(3)penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/ pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaan dan ketahanan pangan,
(4)adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman,
(5)pengembangan kawasan pertanian,
(6)fokus komoditas strategis dan
(7)pengembangan infrastruktur dan sarana pertanian. A. Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2015 - 2019 mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang. 23. Aparatur Pertanian adalah orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah bidang pertanian yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya dengan perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggungjawab dalam suatu instansi pemerintah dan digaji sesuai dengan perundang-undangan. 24. Non Aparatur Pertanian adalah orang-orang yang bukan pegawai pemerintah, tidak memiliki perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam suatu instansi.- 6 - Persyaratan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017:

1.Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 di daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyediakan dana pendamping fisik (0%).
2.Alokasi Dana Penunjang Non Fisik paling banyak sebesar 5% (lima per seratus) dapat diambil dari pagu alokasi DAK yang diterima. Penggunaan dana penunjang non fisik antara lain untuk desain perencanaan, konsultan, identifikasi CPCL, honor tim pengadaan, biaya tender, pembinaan, konsultasi lokal, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika diperlukan tambahan dana penunjang non fisik, daerah provinsi dan E. Persyaratan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 Kegiatan DAK Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota diprioritaskan untuk pembangunan/perbaikan sumber air mencakup Irigasi Air Tanah (dangkal/ dalam), Embung, Dam Parit, Long Storage, dan/ atau Pin tu Air. Kegiatan DAK Bidang Pertanian daerah provinsi diprioritaskan untuk: 1. pembangunan/perbaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Diklat Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya; dan 2. pembangunan/perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP)dan penyediaan sarana pendukungnya. D. Kegiatan Penggunaan DAKBidang Pertanian Tahun 201 7 Kebijakan secara nasional menetapkan bahwa penyusunan DAK 2017 menggunakan proposal based, sehingga masing-masing daerah menyampaikan usulan proposal yang ditandatangani kepala daerah untuk seluruh Bidang DAK kepada Kementerian Keuangan dengan tembusan Bappenas dan Kementerian/ Lembaga terkait. Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 menggunakan proposal based Kementerian Keuangan terkait dengan pengusulan proposal kegiatan dan anggaran serta data teknis untuk menunjang proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien di Kementerian Pertanian. C. Tahapan Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 di Pusat 1. pelaksanaan kegiatan DAK dan penyusunan RKA/DPA DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 secara teknis mengacu kepada Petunjuk Operasional Penggunaan DAKBidang Pertanian Tahun 2017; 2. mekanisme pengelolaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) keuangan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah beserta aturan pelaksanaannya; 3. sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 pada tahun berjalan dapat dilakukan optimalisasi dengan digunakan kembali untuk bidang DAK Pertanian dengan menggunakan petunjuk teknis tahun berjalan dan memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan; F. Pelaksanaan Penggunaan DAKBidang Pertanian Tahun 201 7 kabupaten/kota dapat menyediakan atau mengalokasikan melalui dana APBD.
3.Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana dasar fisik pertanian, maka DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 agar disinergikan dengan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah provinsi dan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota serta sumber pembiayaan lain.
4.Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Bidang Pertanian di Provinsi yaitu UPTD Balai Diklat Pertanian dan SMK-PP.
5.Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAKBidang Pertanian di daerah kabupaten/kota yaitu kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang berbentuk badan, lembaga dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia.
6.Dalam hal kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A belum berbentuk organisasi masyarakat berbadan hukum Indonesia yaitu yayasan atau perkumpulan maka dikelompokan sebagai badan/lembaga yang bersifat nirlaba, sosial dan sukarela yang mekanisme penetapannya melalui pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
7.Kriteria dan persyaratan penenma manfaat pada kelompok tani/ gapoktan/P3A/ GP3A yaitu: a. tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang aktif; dan b. kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang memiliki semangat partisipatif. 49 /Permentan/ OT.140 /9/2011 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur bahwa Diklat Pertanian dilaksanakan di UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan daerah. Nomor Pertanian Menteri Peraturan Berdasarkan Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya di daerah provinsi meliputi:1. Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian serta Penyediaan Sarana Pendukungnya BAB III KEGIATAN DAKBIDANGPERTANIAN DAERAHPROVINS! 4. sisa DAKBidang Pertanian Tahun 2017 yang outputnya sudah tercapai dapat digunakan kembali untuk bidang DAK yang sama dengan menggunakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017; 5. sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 yang output kegiatannya belum tercapai dianggarkan kembali untuk menyelesaikan output kegiatan yang belum selesai dengan menggunakan Petunjuk Teknis Tahun 2017. Mekanisme penganggaran dilaksanakan mendahului perubahan APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah; 6. dalam hal terdapat sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2016 yang output kegiatannya belum tercapai dianggarkan kembali untuk menyelesaikan output yang belum tercapai dengan menggunakan Petunjuk Teknis Tahun 2016; 7. dalam hal terdapat sisa DAKtahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya yang output kegiatannya belum tercapai dan tidak dapat menghasilkan output sesuai petunjuk teknis berkenaan, dapat diakumulasi dan digunakan kembali di tahun 2017 dengan menggunakan petunjuk teknis DAK Bidang Pertanian tahun 2016 dan 2017; 8. pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 mengacu pada Keputusan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2015. 20) Jalan Balai dan 21) Lahan Parkir 9) dapur;10) ruang olah raga; 11) ruang ibadah; 12) kamar mandi; 13) pos keamanan; 14) laboratorium; clan 15) lahan praktik. 16) Gu dang 17) Pagar 18) Instalasi listrik 19) Instalasi air Standar Minimal prasarana dan sarana Balai Diklat Pertanian sebagai berikut:a. Kebutuhan prasarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut: 1) kantor terdiri atas ruangan pimpinan, administrasi, widyaiswara; 2) asrama dengan kapasitas 120 orang per angkatan, masing-masing kamar diisi oleh 2 orang; 3) ruang kelas sebanyak 4 unit@ 25 - 30 orang per unit; 4) ruang pertemuan/ aula kapasitas 200 orang; 5) ruang sekretariat; 6) perpustakaan;7) guest house;8) ruang makan; Pengembangan Sarana Prasarana Kelembagaan Pelatihan. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat di UPTD Balai Diklat Pertanian diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana tersebut. Pelaksanaan Petunjuk ten tang 2/Permentan/SM.300 / J /I/ 12 Nomor Pertanian Menteri Peraturan dalam diaturStandar minimal prasarana dan sarana UPTD Balai Diklat Pertanian UPTD Balai Diklat Pertanian sebanyak 23 Balai yang melaksanakan diklat bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian dalam mendukung program peningkatan produksi komoditas strategis, yaitu: padi, jagung, kedelai, sapi potong, bawang merah dan aneka cabai. Dalam era globalisasi yang menuntut tingginya transformasi teknologi termasuk teknologi pertanian diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang kompeten. Demikian pula untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian diperlukan tenaga teknis pertanian yang mempunyai keterampilan dan kecakapan sesuai dengan peluang kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis pertanian tersebut, rata-rata berusia muda (18 - 22 tahun), salah satunya dipenuhi dari pendidikan SMK-PP. Pendidikan pertanian ini 2. Pembangunan/Perbaikan SMK Pertanian Pembangunan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya b. Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut: 1) alat bantu diklat pertanian, dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan diklat, seperti : a) laptop; b) projector; c) overhead projector, d) sound system (wireless, megaphone, microphone); e) VCD/DVD; f) whiteboard/ panelboard; g) PC komputer+printer+power supply, h) kamera digital , i) alat bantu pembelajaran j) AC dan k) Scanner; 2) peralatan administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat menyurat; 3) alat bantu diklat yang dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan diklat pada lahan praktik, seperti: a) traktor besar (4 ioheeb; b) traktor Kecil; c) hand traktor; d) combine harvester e) trasplanter; f) pompa air; g) genset, h) peralatan laboratorium i) Cultivator, j) Facum Frying, dan k) Mesin Pengering; 4) kendaraan roda-2 (dua) untuk petugas teknis lapangan (PNS) Balai Diklat Pertanian; 5) kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut; 6) sarana meubelair, dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan diklat, seperti: a) meja+kursi kerja; b) meja+kursi rapat; c) meja+kursi perpustakaan; d) meja+kursi diklat; e) meja+ kursi makan; f) rak buku perpustakaan; g) lemari buku+arsip; dan h) tempat tidur+lemari pakaian+meja+kursi; 7) CCTV, pemadam kebakaran dan alarm/ bell. Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana SMK-PP, prioritas penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 sebagai berikut:a. Kebutuhan prasarana minimal yang harus tersedia yaitu: 1) gedung perkantoran, 2) ruang guru, 3) ruang kelas, 4) ruang praktik, 5) perpustakaan, 6) laboratorium biologi dan peningkatan fungsi untuk praktik pembenihan, hama penyakit tanaman, 7) laboratorium kimia dan peningkatan fungsi untuk praktik tanah dan pemupukan, 8) laboratorium pasca panen (tanaman/perkebunan/ternak), 9) laboratorium pembibitan dan kultur jaringan 10) asrama siswa, 11) guest house, 12) rumah kaca/rumah setengah, 13) pagar, 14) bengkel latih, 15) ruang pembinaan kesiswaan (GOR, kesenian, OSIS dan UKS), 16) ruang pembinaan kerohanian, 17) kandang ternak ruminasia/non ruminasia/aneka ternak, 18) ruang pengolahan hasil perkebunan, 19) jalan kampus, 20) rumah jaga di kampus, 21) kebun praktik, Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah pertanian yang dibangun oleh Kementerian Pertanian melalui dana Bank Dunia (IBRD2341-IND) pada tahun 1984-1987 dengan tujuan untuk mendidik generasi muda menjadi tenaga teknis pertanian yang mampu melakukan kewirausahaan. Kondisi sekolah tersebut sangat beragam, baik sarana dan prasarananya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maupun pendanaannya. Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan minat generasi muda memasuki dunia pertanian dan animo masyarakat untuk memasukan putra putrinya ke sekolah pertanian, diperlukan peningkatan kapasitas sekolah dengan modernisasi sarana dan prasarana pendidikan. Setiap sekolah harus memiliki prasarana umum pendidikan, sarana pendidikan perorangan, per siswa dan per program studi. Saat ini SMK-PP yang mendapatkan pembinaan dari Kementerian Pertanian sebanyak 84 Sekolah terdiri atas 3 sekolah dikelola Kementerian Pertanian, 81 sekolah dikelola oleh pemerintah daerah, dan 10 yayasan. Dari 81 sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah, 13 sekolah dikelola oleh dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian. daerah pemerintah Pu sat, dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. 6) CCTV, pemadam kebakaran clan alarm/ bell. 4) Kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut. 5) Sarana meubelair, dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, seperti: (a) meja+kursi kerja, (b) meja+kursi rapat, (c) meja+kursi perpustakaan, (d) meja+kursi pendidikan, (e) meja+ kursi makan, (f) rak buku perpustakaan, (g) lemari buku+arsip, (h) peralatan dapur; dan (i) tempat tidur+lemari pakaian, dan U) meja+kursi ruang laboratorium. 22) lahan praktik, 23) ruang dapur, 24) ruang makan dan 25) kamar mandi. b. Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia yaitu: 1) Alat ban tu proses belajar mengajar pendidikan pertanian, dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, seperti : (a) laptop, (b) projector, (c) sound system (wireless, megaphone, microphone), (d) VCD/DVD, (e) white board/ panel board, (f) PC komputer+printer+power supply, dan (g) alat bantu pembelajaran. 2) Alat bantu praktik pendidikan pertanian, dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan praktik, baik di lapang maupun di laboratorium, seperti :(a) traktor besar (4 ioheeb; (b) traktor kecil, hand traktor, mesin penanam dan mesin pemanen, (c] genset, (d) pompa air, (e) peralatan praktik untuk ternak ruminansia, ternak non ruminansi, dan aneka ternak, (f) peralatan klinik hewan, (g) peralatan reproduksi ternak, (h) peralatan pasca panen, (i) peralatan produksi tanaman, U) peralatan proteksi tanaman, (k) peralatan rumah kaca/rumah setengah baying,

(1)peralatan laboratorium pasca panen (tanaman/perkebunan/ ternak), (m) peralatan laboratorium pakan, (n) peralatan laboratorium pembibitan dan kultur jarmgan, (o) peralatan bengkel latih, dan (p) peratalan pembinaan kesiswaan clan pembinaan kerohanian. 3) Kendaraan roda-2 (dua) untuk petugas teknis lapangan (PNS) SMK-PP. 1. Irigasi Air Tanah (dangkal/ dalam) Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain:
(1)sumur bor/sumur gali;
(2)pompa air dan perlengkapannya;
(3)rumah pompa dan
(4)jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut:
1. a.Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah dapat dilakukan berupa sumur gali (cara pengembangannya dengan digali) dan sumur bor/ sumur pantek (cara pengembangannya dengan dibor) serta rnernpunyai potensi Air Tanah yang baik untuk kebutuhan tanaman dengan kedalarnan disesuaikan dengan kedalaman lapisan akif ernya; Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan SID (Survei, Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air dilarang untuk pembangunan jaringan/ saluran Irigasi yang sudah ada (existing), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah, Embung, Dam Parit, Long Storage dan Pintu Air. Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah (dangkal/ dalam) dan Embung diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sedangkan pembangunan/perbaikan Dam Parit, Long Storage dan Pintu Air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sumber air melalui Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah (dangkal/ dalam), Embung, Dam Parit, Long Storage dan/ atau Pin tu Air dalam kerangka konservasi air dan antisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air Irigasi mendukung pengembangan usaha pertanian. EmbungDalam pembangunan/perbaikan Embung yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut: a. pembangunan/perbaikan Embung harus dapat memenuhi kaidah konservasi air dan upaya kelestarian lingkungan; b. lahan yang digunakan untuk pembangunan Embung merupakan lahan bebas atas sengketa dan dibuktikan dengan penetapan status tanah oleh bupati/walikota; c. kondisi fisik tanah pada lokasi pembangunan Embung "tidak porous" dan merupakan daerah pertanian yang memerlukan pasokan air dari Embung sebagai suplesi air Irigasi. Bila kondisi tanah lokasi Embung "porous" maka dasar Em bung harus dilapis (linning / plastik/ tanah liat); d. kapasitas Embung sebagai suplesi air Irigasi harus memiliki kapasitas paling kurang penampungan air sebesar 500 m 3; e. bangunan utama Embung terdiri dari kolam sesuai kapasitas tersebut diatas. Pada kondisi tertentu, bangunan Embung terdiri dari bendung clan pelimpas (pada bagian pelimpas perlu dibuat kolam olak], pin tu penguras, pin tu Irigasi/ saluran pemasukan (inlet) dan pin tu Irigasi/ saluran pengeluaran (outlet); f. sebagai bangunan suplesi air Irigasi maka air dari Embung harus dibuatkan saluran Irigasi untuk mendistribusikan air dari pintu outlet sampai ke petakan lahan usahatani penerima manfaat.
2. b.pompa air dan perlengkapannya menggunakan jerns pompa sentrifugal ataupun submersible, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel/bensin, motor listrik ataupun tenaga surya;
3. c.rumah pompa berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat un tuk menahan getaran me sin dengan pengamanan yang baik. Kekuatan dan ukuran rumah pompa dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pompa (kecil/besar);
4. d.Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani terdiri dari saluran terbuka atau saluran tertutup, bangunan pengatur berupa pintu dan boks pembagi; dan e. khusus untuk Irigasi Air Tanah dalam (lebih dari 30 m), perlu adanya survei geolistrik untuk mengetahui ketersediaan sumber air. 4. Long StorageDalam pembangunan/perbaikan Long Storage yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:
5. a.lokasi Long Storage diupayakan pada sungai/ saluran drainase/ alur- alur alami, yang secara alamiah tempat mengalirnya air menuju ke laut. Dengan demikian akan menghemat biaya penggalian dan memudahkan mendapatkan sumber air. Apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan penggalian tanah. b. Long Storage dibuat dekat lahan usaha tani yang pemanfaatannya dapat secara gravitasi dan atau pompa (tidak tumpang tindih dengan dana tugas pembantuan). c. lokasi tempat pembangunan Long Storage status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat. d. kapasitas Long Storage sebagai suplesi air Irigasi harus memiliki kapasitas paling kurang penampungan air sebesar 500 m-'. 3. Dam ParitDalam pembangunan/perbaikan Dam Parit yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:
6. a.Dam Parit dibangun dengan membendung aliran air untuk meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke lahan usaha tani;
7. b.letak Dam Parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung;
8. c.bangunan Dam Parit terdiri dari talud/jagaan (free board), bangunan bendung/pelimpas, pintu penguras, saluran Irigasi, dan kolam olak;
9. d.kontruksi Dam Parit yaitu talud/jagaan dan bendung terbuat dari pasangan batu dan kolam olak harus terbuat dari pasangan batu/beton bertulang; dan e. debit aliran sungai paling kurang 6 liter/ detik.
  1. 1.Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan dan eselon I terkait melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kepada dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2017. 2. Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, melakukan pembinaan kepada dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian yang mendapatkan alokasi DAKBidang Pertanian Tahun 2017. A. Pembinaan BABV PEMBINAAN DANPELAPORAN 5. Pintu AirDalam pembangunan/perbaikan Pintu Air yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut: a. pembangunan Pintu Air merupakan kegiatan penyediaan Pintu Air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya. b. perbaikan Pintu Air merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Pintu Air yang sudah ada; c. lokasi pembangunan/perbaikan Pintu Air diutamakan pada jaringan Irigasi teknis atau rawa di mana jaringan tersiernya memerlukan pembangunan/ perbaikan Pin tu Air; d. konstruksi pembangunan/ perbaikan Pin tu Air disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat; e. konstruksi pembangunan/perbaikan Pintu Air pada lahan rawa dengan memperhatikan hal sebagai berikut: 1) Pintu Air yang dibangun untuk menghubungkan air dari saluran tersier ke sub tersier / kuarter, dan dari sub tersier / kuarter ke petakan sawah. Jumlah dan spesifikasinya disesuaikan dengan keadaan lokasi; 2) bahan pintu diusahakan dari bahan yang cukup tahan terhadap air masam dan berkadar garam tinggi; dan 3) Pintu Air tersebut diletakkan pada dudukan yang permanen dan kuat ( dicor / disemen).
  2. 1.Kepala dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian pelaksana DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 wajib menyampaikan laporan triwulan tentang realisasi kinerja fisik clan keuangan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 melalui aplikasi e-monevdakpertanian. Adapun untuk laporan tahunan yang akan disampaikan ke tingkat outcome (hasil) harus di laporkan dalam bentuk hard copy dan soft copy. B. Pelaporan 3. Kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam menyusun RKA - DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 untuk mensinergikan terhadap program clan kegiatan pembangunan pertanian di daerah kabupaten/kota. 4. Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian disampaikan secara resmi ke Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota. Adapun softcopy clan hardcopy dapat dikirim melalui Fax.
(021)-78839618 clan atau email ke: pa.kementan@gmail.com. 5. Biaya pembinaan, konsultasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 oleh dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian dibebankan pada pagu alokasi DAK sesuai peraturan yang berlaku. 6. Kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian yang tidak mengirimkan DPA DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 ke Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Perecanaan Kementerian Pertanian atau melalui e-mail pa.kementan@gmail.com dikenakan sanksi (punishment) berupa pengurangan terhadap alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2018. Tahapan Pengisian laporan triwulan DAK Bidang Pertanian sebagai berikut:a. untuk triwulan I (Januari - Maret) paling lambat diterima minggu pertama April;
1. b.untuk triwulan II (April - Juni) paling lambat diterima minggu pertama Juli;
2. c.untuk triwulan III (Juli - September) paling lambat diterima minggu pertama Oktober;
3. d.untuk triwulan IV (Oktober - Desember) paling lambat diterima minggu pertama tahun berikutnya;
4. e.laporan tahunan di kirim ke Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan via pos atau jasa pelayanan pengiriman paling lambat akhir januari tahun berikutnya; f. tata cara pengisian laporan triwulanan, panduan sistem evaluasi clan laporan tahunan dapat di unduh melalui aplikasi e-monevdakpertanian.
  1. 4.Hasil laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 menjadi salah satu indikator teknis penilaian dalam menetapkan alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2018.
  2. 5.Bagi dinas daerah provmsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian yang tidak menyampaikan laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 melalui aplikasi e- monevdakpertanian dikenakan sanksi (punishment) berupa pengurangan terhadap alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2018. 2. Kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian pelaksana DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 wajib menyampaikan laporan triwulan dan tahunan tentang realisasi kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 melalui aplikasi e-monevdakpertanian. Adapun untuk laporan tahunan yang akan disampaikan ke tingkat outcome (hasil) harus di laporkan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
  3. 3.Format laporan triwulan dan tahunan mengacu pada format yang tertuang pada aplikasi e-monevdakpertanian. Agar pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 berdaya dan berhasil guna, kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 disinergikan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lain ( seperti dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, APBD provinsi dan kabupaten/kota serta sumber dana lain).Kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 dalam Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 merupakan kegiatan pilihan, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memilih satu atau beberapa kegiatan sesuai prioritas daerah dan ketersediaan pagu anggaran. Pemilihan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 mengacu pada program kegiatan jangka menengah sesuai Renstra Kementerian Pertanian. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Aceh 12,267,084,000 I 2 Kab. Aceh Barat 1,909,894,000 3 Kab. Aceh Besar 3,921,734,000 4 Kab. Aceh Selatan 4, 164,246,000 5 Kab. Aceh Tengah 1,026,528,000 6 Kab. Aceh Tenggara 1,320, 129,000 7 Kab. Aceh Timur 4,846,936,000 8 Kab. Aceh Utara 6,222,514,000 9 Kab. Pidie 4,638,024,000 10 Kab. Simeulue 601,252,000 11 Kota Sabang 147,088,000 12 Kota Langsa 1,325,386,000 13 Kota Lhokseumawe 1,082,984,000 14 Kab. Gayo Lues 2,685,317 ,000 15 Kab. Aceh Barat Daya 2,864,716,000 16 Kab. Aceh Jaya 1,800,094,ooo I 17 Kab. Nagan Raya 4,080, 109,000 18 Kab. Aceh Tamiang 3,988,686,000 19 Kab. Bener Meriah 4,197,244,000 20 Kab. Pidie Java 3,085,717,000 Jumlah 66, 175,682,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sumatera Utara 3,339,588,000 I 2 Kab.Asahan 2,613,974,000 ·- 3 Kab. Dairi 2,594,155,000 4 Kab. Deli Serdang 5, 189,243,000 5 Kab. Karo 4,782,616,000 6 Kab. Labuhanbatu 3,824,461,000 ·- 7 Kab. Langkat 1,868,207,000 8 Kab. Mandailing Natal 3,297,060,000 9 Kab. Nias 668,989,000 10 Kab. Simalungun 4,333,045,000 11 Kab. Tapanuli Selatan 5, 168,392,000 -- 12 Kab. Tapanuli Tengah 738,684,000 13 Kab. Tapanuli Utara 3,035,626,000 - 14 Kab. Toba Samosir 2, 174,729,000 15 Kota Binjai 140,840,000 16 Kota Pematang Siantar 1,807 ,087 ,000 17 Kota Te bing Tinggi 1,652,504,000 18 Kota Padang Sidempuan 599, 165,000 19 Kab. Pakpak Bharat 2,671,407,000 20 Kab. Nias Selatan 3,008,454,000 21 Kab. Humbang Hasundutan 432,829,000 · 22 Kab. Serdang Bedagai 4,076,695,000 23 Kab. Samosir 1 ,675,815,000 LAMPIRAN TABEL PAGU ALOKASI DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017 MENURUT PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA 2 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)24 Kab. Batu Bara 1,463,863,000 25 Kab. Padang Lawas 995,370,000 26 Kab. Padang Lawas Utara 2,622,693,000 27 Kab. Labuhanbatu Selatan 3,550,965,000 28 Kab. Labuhanbatu Utara 916,255,000 29 Kab. Nias Utara 642, 174,000 30 Kab. Nias Barat 4,617,067,000 31 Kota Gunungsitoli 1,422,642,000 Jumlah 75,924,594,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sumatera Barat 6,480,746,000 2 Kab. Limapuluh Kota 3,573, 957 ,000 3 Kab. Agam 4,032,895,000 4 Kab. Kepulauan Mentawai 2,495,545,000 5 Kab. Padang Pariaman 5,172,921,000 6 Kab. Pasaman 1,499,457,000 7 Kab. Pesisir Selatan 1,879,642,000 8 Kab. Sijunjung 3,923,894,000 9 Kab. Solok 3,152,271,000 10 Kab. Tanah Datar 3,352,489,ooo I 11 Kota Bukit Tinggi 290,473,000 12 Kota Padang Panjang 144,247,000 13 Kota Padang 1,647,620,000 14 Kota Payakumbuh 411,990,000 15 Kota Solok 1,196,487,000 16 Kota Pariaman 1,333,379,000 17 Kab. Pasaman Barat 2,075,291,000 18 Kab. Dharmasraya 4,300,503,000 19 Kab. Solok Selatan 3,990,803,000 Jumlah 50,954,610,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Riau 3,363,276,000 2 Kab. Indragiri Hulu 2,936,398,000 3 Kab. Kampar 3,441,450,000 4 Kab. Kuantan Singingi 3,443,824,000 5 Kab. Pelalawan 2,627,709,000 6 Kab. Rokan Hilir 626,739,000 7 Kab. Rokan Hulu 813,195,000 8 Kab. Siak 3, 113,572,000 9 Kota Dumai 159,348,000 10 Kota Pekanbaru 1 ,233,326,000 11 Kab. Kepulauan Meranti 1 ,453, 166,000 Jumlah 23,212,003,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Jam bi 3, 184,642,000 2 Kab. Batang Hari 1,495,239,000 3 Kab. Bungo 2,553,553,000 4 Kab. Kerinci 4,425, 179,000 3 (rupiah) '- No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)5 Kab. Merangin 4,520,361,000 6 Kab. Muaro Jambi 2,331,407 ,000 7 Kab. Sarolangun 3,402,966,000 8 Kab. Tanjung Jabung Barat 1,050,229,000 9 Kab. Tanjung Jabung Timur 1,961,089,000 10 Kab. Tebo 1,580,216,000 11 Kota Jambi 695,831,000 12 Kota Sungai Penuh 1,453,242,000 Jumlah 28,653,954,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sumatera Selatan 3,449,732,000 2 Kab. Lahat 6,776,871,000 3 Kab. Musi Banyuasin 1,374,280,000 4 Kab. Musi Rawas 1, 738,643,000 5 Kab. Muara Enim 1,021, 100,000 6 Kab. Ogan Komering Ilir 6,018,829,000 7 Kab. Ogan Komering Ulu 5, 197,461,000 8 Kota Prabumulih 1,738,747,000 9 Kota Pagar Alam 1,668,440,000 10 Kota Lubuk Linggau 1,810,937,000 11 Kab. Ogan Ilir 321,138,000 12 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 4, 192,522,000 13 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 3,601,947,000 14 Kab. Empat Lawang 3,489,879,000 15 Kab. Musi Rawas Utara 3, 142,830,000 Jumlah 45,543,356,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Bengkulu 3,310,381,000 2 Kab. Bengkulu Selatan 3,864,002,000 3 Kab. Bengkulu Utara 2,449,941,000 4 Kab. Rejang Lebong 151,863,000 5 Kota Bengkulu 609,590,000 6 Kab. Kaur 4,842,812,000 7 Kab. Seluma 2,310,996,000 8 Kab. Mukomuko 4,298,787,000 9 Kab. Lebong 4, 738,023,000 10 Kab. Kepahiang 2,925,761,000 11 Kab. Bengkulu Tengah 4,249,267 ,000 Jumlah 33, 751,423,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Lampung 5,313,4 75,000 2 Kab. Lampung Barat 1,075,535,000 3 Kab. Lampung Selatan 5,370,432,000 4 Kab. Lampung Tengah 4,382,066,000 5 Kab. Lampung Utara 702,458,000 6 Kab. Lampung Timur 8,271,929,000 7 Kab. Tanggamus 5,664,291,000 8 Kab. Tulang Bawang 4,767,598,000 , 4 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)9 Kab. Way Kanan 6,662,436,000 10 Kata Metro 1,513,952,000 11 Kab. Pesawaran 6,569,855,000 12 Kab. Pringsewu 6,717,647,000 13 Kab. Mesuji 5,254,379,000 14 Kab. Tulang Bawang Barat 4,231,764,000 15 Kab. Pesisir Barat 4,907,399,000 Jumlah 71,405,216,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Jawa Barat 3,373, 168,000 2 Kah.Bandung 8,335,571,000 3 Kab. Bekasi 5,885,287,000 4 Kab. Ciamis 3,923, 113,000 5 Kab. Cianjur 5,345,324,000 6 Kab. Cirebon 16, 167,770,000 7 Kab. Garut 5,959,816,000 8 Kab. Indramayu 16, 143, 750,000 9 Kab. Karawang 16,037, 167,000 10 Kab. Kuningan 7,010,813,000 11 Kab. Majalengka 5, 700,212,000 12 Kab. Purwakarta 4,852,994,000 13 Kab. Subang 1,860,999,000 14 Kab. Sukabumi 7,827,479,000 15 Kab. Sumedang 11,353,219,000 16 Kab. Tasikmalaya 5, 198, 799,000 17 Kota Cirebon 276,276,000 18 Kota Tasikmalaya 1,584,982,000 19 Kab. Bandung Barat 4,347,181,000 Jumlah 131, 183,920,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Jawa Tengah 6,432,491,000 2 Kab. Banjarnegara 2,995,369,000 3 Kab. Banyumas 4,251,822,000 4 Kab. Batang 1,584,365,000 5 Kab. Blora 1,872,188,000 6 Kab. Boyolali 3,418,382,000 7 Kab. Brebes 4,129,463,000 8 Kab. Cilacap 4, 176,556,000 9 Kab. Demak 6,201,707,000 10 Kab. Grobogan 8,928,415,000 11 Kab. Jepara 1,573,071,000 12 Kab. Karanganyar 5,792,657,000 13 Kab. Kebumen 4,235,200,000 14 Kab. Kendal 1,210,54 7,000 15 Kab. Klaten 5,939,689,000 16 Kab. Magelang 2,673,271,000 17 Kab. Pati 5,548,043,000 18 Kab. Pekalongan 1,573, 945,000 19 Kab. Pemalang 4,800,090,000 5 (rupiah) --'--- No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)20 Kab. Purbalingga 1,026,278,000 21 Kab. Purworejo 2,777,301,000 22 Kab. Rem bang 4,327 ,846,000 23 Kab. Semarang 2, 738,099 ,000 24 Kab. Sragen 8,868,263,000 25 Kab. Sukoharj o 5,211,847,000 26 Kab. Tegal 1,609,773,000 27 Kab. Temanggung 3, 182,550,000 28 Kab. Wonogiri 2,693, 750,000 29 Kab. Wonosobo 1,603,229,000 30 Kota Pekalongan 300,576,000 31 Kota Salatiga 438,068,000 32 Kota Surakarta 303,565,000 33 Kota Tegal 152,699,000 Jumlah 112,571,115,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi DI Y ogyakarta 3,271,004,000 2 Kab. Bantul 5,464,091,000 3 Kab. Gunung Kidul 594,225,000 4 Kab. Kulon Progo 2,592,59.1,000 5 Kab. Sleman 1,290,209,000 Jumlah 13,212, 120,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Jawa Timur 3,307,897,000 2 Kab. Bangkalan 2,508,288,000 3 Kab. Banyuwangi 1,313,388,000 4 Kab. Blitar 1,431,510,000 5 Kab. Bondowoso 4,289,755,000 6 Kab. Gresik 4,383,596,000 7 Kab. Jember 3,923,304,000 8 Kab. Jombang 5,025, 790,000 9 Kab. Kediri 727,818,000 10 Kab. Lamongan 5,030,719,000 11 Kab. Lumajang 4,657,545,000 12 Kab. Madiun 5,256,027,000 13 Kab. Magetan 5,427,235,000 14 Kab. Malang 763,364,000 15 Kab. Mojokerto 3,243,971,000 16 Kab. Nganjuk 2,338,741,000 17 Kab. Ngawi 5,000, 170,000 18 Kab. Pacitan 5,038,680,000 19 Kab. Pamekasan 4,236,982,000 20 Kab. Pasuruan 2,379,215,000 21 Kab. Ponorogo 5,631,025,000 22 Kab. Probolinggo 3,987,768,000 23 Kab. Sampang 4,942,166,000 24 Kab. Situbondo 2,119,773,000 25 Kab. Sumenep 9,728,965,000 26 Kab. Trenggalek 4, 765,443,000 6 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)27 Kab.Tuban 3,357 ,636,000 28 Kab. Tulungagung 6,464,431,000 29 Kota Blitar 1,637,749,000 30 Kota Malanz 153,973,000 31 Kota Pasuruan 1,281,254,000 Jumlah 114,354, 178,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kalimantan Barat 7,369,134,000 2 Kab. Bengkayang 5,423,599,000 3 Kab. Landak 3,919,489,000 4 Kab. Kapuas Hulu 4, 111,488,000 5 Kab. Ketapang 5,000,411,000 6 Kab. Mempawah 3,843,951,000 7 Kab. Sambas 18,074,020,000 8 Kab. Sanggau 5, 783,338,000 9 Kab. Sintang 3,255,981,000 10 Kota Pontianak 618,996,000 11 Kota Singkawang 1,439,270,000 12 Kab. Sekadau 2,516,707,000 13 Kab. Melawi 4,061,444,000 14 Kab. Kayong Utara 2, 185,233,000 15 Kab. Kubu Raya 4,038,653,000 Jumlah 71,641, 714,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kalimantan Tengah - 2 Kab. Barito Selatan 2,759,434,000 3 Kab. Barito Utara 2,692,148,000 4 Kab. Kapuas 3,764,959,000 5 Kab. Kotawaringin Barat 292,668,000 6 Kab. Kotawaringin Timur 4,290,549,000 7 Kota Palangkaraya 1,680,106,000 8 Kab. Katingan 2,899,024,000 9 Kab. Seruyan 3,536,114,000 10 Kab. Sukamara 2,268,973,000 11 Kab. Lamandau 455,100,000 12 Kab. Gunung Mas 3,677,256,000 13 Kab. Pulang Pisau 3,267, 174,000 14 Kab. Murung Raya 2,732,615,000 15 Kab. Barito Timur 610,764,000 Jumlah 34,926,884,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kalimantan Selatan 3, 106,482,000 2 Kab. Banjar 3,539, 144,000 3 Kab. Barito Kuala 2,248,411,000 4 Kab. Hulu Sungai Selatan 1,687,167,000 5 Kab. Hulu Sungai Tengah 3,059, 140,000 6 Kab. Hulu Sungai Utara 1,407,280,000 7 Kab. Kotabaru 2, 785,374,000 7 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)8 Kab. Tabalong 3, 158,419,000 9 Kab. Tanah Laut 1,583,842,000 10 Kab. Tapin 581,752,000 11 Kota Banjarbaru 609,741,000 12 Kab. Balangan 3,233,488,000 13 Kab. Tanah Bumbu 911,391,000 - Jumlah 27,911,631,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kalimantan Timur 7 ,349, 729, 000 2 Kab. Berau 156,427,000 3 Kab. Kutai Kartanegara 2,593,496,000 4 Kab. Kutai Barat 1, 129, 103,000 5 Kab. Kutai Timur 3,911,796,000 6 Kab. Paser 2,489, 133,000 7 Kota Balikpapan 337,417,000 8 Kota Bontang 345,361,000 9 Kab. Penajam Paser Utara 978,667,000 10 Kab. Mahakam Ulu 1,418,627 ,000 Jumlah 20,709,756,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sulawesi Utara 6,976,460,000 2 Kab. Bolaang Mongondow 3,345,435,000 3 Kab. Minahasa 5, 158,083,000 4 Kab. Kepulauan Sangihe 2,227 ,442,000 5 Kota Bitung 1,825,359,000 6 Kota Manado 1,646,383,000 7 Kab. Kepulauan Talaud 1,995,487 ,000 8 Kab. Minahasa Selatan 3,250,750,000 9 Kota Tomohon 339,749,000 10 Kab. Minahasa Utara 3,305,851,000 11 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 1,880,739,000 12 Kota Kotamobagu 484,856,000 13 Kab. Bolaang Mongondow Utara 2,803,140,000 14 Kab. Minahasa Tenggara 3, 973,855,000 15 Kab. Bolaang Mongondow Timur 1,741, 151,000 16 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1,661,823,000 Jumlah 42,616,563,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sulawesi Tengah 3, 108,023,000 2 Kab. Banggai 1,007,412,000 3 Kab. Banggai Kepulauan 2,669,483,000 4 Kab. Buol 1,502,327,000 5 Kab. Toli-Toli 3,262,167,000 6 Kab. Donggala 5,335,440,000 7 Kab. Morowali 1,826,240,000 8 Kab. Poso 20,996,891,000 9 Kota Palu 1,476,070,000 10 Kab. Parigi Moutong 3,598, 127,000 8 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)11 Kab. Tojo Una Una 908,255,000 12 Kab. Sigi 513,995,000 13 Kab. Morowali Utara 2,355, 127,000 Jumlah 48,559,557,000 - No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sulawesi Selatan - 2 Kab. Bantaeng 4,692,062,000 3 Kab. Barru 3,266,726,000 4 Kah.Bone 17,452, 117,000 5 Kab. Bulukumba 7, 126,699,000 6 Kab. Enrekang 4, 104,885,000 7 Kab.Gowa 15, 109,702,000 8 Kab. Jeneponto 16, 179,792,000 9 Kab. Luwu 6,400, 189,000 10 Kab. Luwu Utara 4,333,612,000 11 Kab. Maros 6,078,386,000 12 Kab. Pangkajerie dan Kepulauan 10, 135,242,000 13 Kota Palopo 156,490,000 14 Kab. Luwu Timur 16,001,915,000 15 Kab. Pinrang 6,24 7 ,858,000 16 Kab. Sinjai 16,022,852,000 17 Kab. Kepulauan Selayar 5,231,573,000 18 Kab. Sidenreng Rappang 5,484,015,000 19 Kab. Soppeng 15,258,400,000 20 Kab. Takalar 3,212,593,000 21 Kab. Tana Toraja 2,901,466,000 22 Kab. Wajo 7 ,082,685,000 23 Kota Pare-pare 1,562,804,000 24 Kota Makassar 449,301,000 25 Kab. Toraja Utara 4,318,467 ,000 Jumlah 178,809,831,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sulawesi Tenggara 3,509,303,000 2 Kab. Buton 3,274,310,000 3 Kab.Konawe 4,663,442,000 4 Kab. Kolaka 4,848,556,000 5 Kab. Muna 16,044,392,000 6 Kota Kendari 1,645,265,000 7 Kota Bau-bau 1,649,251,000 8 Kab. Konawe Selatan 6,926,940,000 9 Kab. Bombana 3,261,447,000 10 Kab. Wakatobi 3,587,417,000 11 Kab. Kolaka Utara 2,353,163,000 12 Kab. Konawe Utara 3, 150, 732,000 13 Kab. Buton Utara 4, 132,075,000 14 Kab. Konawe Kepulauan 630,405,000 15 Kab. Kolaka Timur 3,577,701,000 16 Kab. Muna Barat 4, 100,480,000 17 Kab. Buton Tengah 645,959,000 9 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)18 Kab. Buton Selatan 3,062,891,000 Jumlah 71,063,729,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Bali - 2 Kab. Bangli 1,010,434,000 3 Kab. Buleleng 3,132,463,000 4 Kab. Jembrana 3,645,642,000 5 Kab. Klungkung 162,644,000 6 Kab.Tabanan 1,881,464,000 7 Kota Denpasar 842,338,000 Jumlah 10,674,985,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8,667 ,495,000 2 Kab. Bima 1,233,742,000 3 Kab. Dompu 4,930,214,000 4 Kab. Lombok Barat 5,990, 112,000 5 Kab. Lombok Tengah 5,466, 114,000 6 Kab. Lombok Timur 5,879,036,000 7 Kota Mataram 696,989,000 8 Kota Bima 1,517,189,000 9 Kab. Sumbawa Barat 5,228,930,000 10 Kab. Lombok Utara 5,867,314,000 Jumlah 45,477,135,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 2 Kab. Alor 1,657, 791,000 3 Kab. Belu 2, 197 ,946,000 4 Kab. Ende 2,044,929,000 5 Kab. Flores Timur 1,823,741,000 6 Kab.Kupang 4,602,826,000 7 Kab. Lembata 2,054,101,000 8 Kab. Manggarai 3,295,891,000 9 Kab. Ngada 4,316,087 ,000 10 Kab. Sikka 2,689, 193,000 11 Kab. Sumba Barat 3,769,531,000 12 Kab. Sumba Timur 2,048,688,000 13 Kab. Timor Tengah Selatan 2,635,088,000 14 Kab. Timor Tengah Utara 2,459,602,000 15 Kota Kupang 1,462,685,000 16 Kab. Rote Ndao 3,293, 163,000 17 Kab. Manggarai Barat 3,225, 156,000 18 Kab. Nagekeo 2,900,385,000 19 Kab. Sumba Barat Daya 3, 158, 164,000 20 Kab. Sumba Tengah 2,116,137,000 21 Kab. Manggarai Timur 2,996,947,000 22 Kab. Sabu Raijua 3,073, 197,000 23 Kab. Malaka 1,009,921,000 Jumlah 58,831, 169,000 10 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Maluku 7,609,875,000 2 Kab. Maluku Tenggara Barat 2,871,870,000 3 Kab. Maluku Tengah 3,008,349,000 4 Kab. Maluku Tenggara 3,525,357 ,000 5 Kab. Buru 5,286,296,000 6 Kota Ambon 1,854,986,000 7 Kab. Seram 2,386,791,000 8 Kab. Seram 3,555,051,000 9 Kota Tual 1,976,089,000 10 Kab. Maluku Barat Daya 624,203,000 11 Kab. Buru Selatan 1,140,755,000 Jumlah 33,839,622,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Papua 14,999,018,000 2 Kab. Biak Numfor 234,096,000 3 Kab. Jayapura 3,156,114,000 4 Kab. Jayawijaya 431,522,000 5 Kab. Merauke 8,797,581,000 6 Kab. Mimika 3,583,917,000 7 Kab. Nabire 232,559,000 8 Kab. Paniai 6,917,397,000 9 Kab. Kepulauan Yapen 2,210,501,000 10 Kota Jayapura 1,377 ,652,000 11 Kab. Sarmi 1,225,900,000 12 Kab. Keerom 3,607,965,000 13 Kab. Pegunungan Bintang 2,906,804,000 14 Kab. Tolikara 10,204,684,000 15 Kab. Boven Digoel 1, 109, 182,000 16 Kab. Mappi 1, 165,002,000 17 Kab. Waropen 6,381,315,000 18 Kab. Supiori 5, 165,457 ,000 19 Kab. Yalimo 5,928,914,000 20 Kab. Lanny Jaya 2,489,502,000 21 Kab. Nduga 4,491,057 ,000 22 Kab. Dogiyai 2,813,004,000 23 Kab. Puncak 11,825,966,000 Jumlah 101,255,109,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Maluku Utara - 2 Kab. Halmahera Tengah 193,252,000 3 Kota Ternate 2, 143,254,000 4 Kab. Halmahera Barat 2,087,903,000 5 Kab. Halmahera Timur 5,099, 153,000 6 Kab. Halmahera Selatan 1, 192,002,000 7 Kab. Halmahera Utara 548,636,000 8 Kab. Kepulauan Sula 1,380,990,000 9 Kab. Pulau Morotai 2,354,015,000 11 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)Jumlah 14,999,205,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Banten - - 2 Kab. Lebak 5,254,911,000 3 Kab. Pandeglang 5, 154,058,000 ·- 4 Kab. Serang 1,367,509,000 5 Kota Cilegon 430,475,000 6 Kota Serang 994,684,000 Jumlah 13,201,637 ,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Bangka Belitung 3,498,288,000 2 Kab. Bangka 480,937,000 3 Kab. Belitung 2,320, 110,000 4 Kab. Bangka Selatan 1,609,861,000 5 Kab. Bangka Tengah 2,373,750,000 6 Kab. Bangka Barat 487 ,886,000 7 Kab. Belitung Timur 1,872,705,000 Jumlah 12,643,537,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Gorontalo 5,375,043,000 2 Kab. Boalemo 4, 700,823,000 3 Kab. Gorontalo 4,961,075,000 4 Kota Gorontalo 723,436,000 5 Kab. Pohuwato 1,613,157,000 6 Kab. Bone Bolango 1,336,551,000 7 Kab. Gorontalo Utara 5,846,4 76,000 Jumlah 24,556,561,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kepulauan Riau - 2 Kab. Natuna 219,750,000 3 Kab. Karimun 1,383,780,000 4 Kab. Lingga 702,840,000 5 Kab. Bintan 542,078,000 Jumlah 2,848,448,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Papua Barat - 2 Kab. Fak Fak 2,424,967,000 3 Kab. Manokwari 2,081,151,000 4 Kab. Sarong 7,507,289,000 5 Kota Sorong 1,503,837 ,000 6 Kab. Raja Ampat 1,483,589,000 7 Kab. Sorong Selatan 3,905,547,000 8 Kab. Teluk Wondama 1,019,283,000 9 Kab. Kaimana 200,878,000 10 Kab. Maybrat 4,710,105,000 11 Kab. Tambrauw 10,444,444,000 12 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)Jumlah 35,281,090,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sulawesi Barat 3, 197,549,000 2 Kab. Majene 2,879,305,000 3 Kab. Mamuju 3,360,311,000 4 Kab. Polewali Mandar 3,046,296,000 5 Kab. Mamasa 6,033,422,000 6 Kab. Mamuju Utara 2,545,673,000 7 Kab. Mamuju Tengah 4, 114,826,000 Jumlah 25, 177,382,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kalimantan Utara - 2 Kab. Bulungan 3,210,236,000 3 Kab. Malinau 2,958,446,000 4 Kab.Nunukan 1,567,596,000 5 Kota Tarakan 334,568,000 Jumlah 8,070,846,000 TOTAL l,650,038,563,000 JUMLAH DAERAH 469 TOTAL ALOKASI PROVINS! 131,859,883,000 JUMLAH PROVINS! 24 TOTALALOKASIKAB/KOTA 1,518, 178,680,000 JUMLAH DAERAH 445

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(2)Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan pertanian di daerah provmsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembangunan/perbaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Diklat Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya; dan b. pembangunan/perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan penyediaan sarana pendukungnya.
(3)Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 untuk kegiatan pembangunan pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa pembangunan/perbaikan sumber air meliputi: a. irigasi air tan ah ( dangkal / dalam); b. embung; c. dam parit; d. long storage; dan/ atau e. pintu air. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERTANIANTAHUN 2017.17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 /Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; Menetapkan:

Pasal 6

( 1) Petunjuk Operasional Penggunaan DAKBidang Pertanian Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi pagu anggaran DAKBidang Pertanian Tahun 2017 di daerah provmsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pasal 3

Selain kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2017.

Pasal 2

Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 untuk kegiatan pembangunan pertanian di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat

(3)merupakan kegiatan pilihan yang dapat dilaksanakan satu atau beberapa kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah. Salinan PeraturanMenteri ini disampaikan kepada Yth.:1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; 5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; 8. Gubernur Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia; 9. Bupati/Walikota Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruhIndonesia. MENTER!PERTANIANDitetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desenber 2016 Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2)Petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai acuan pemerintah daerah provmsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7.- 6 - Untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar tersebut, diatasi melalui kerangka regulasi dan kebijakan guna memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha pertanian, disamping itu juga melalui fasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menyediakan infrastruktur publik dan pemberdayaan petani. Sebagaimana diketahui bersama, pembangunan pertanian akan mampu Pencapaian pertanian bioindustri tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini, antara lain:
(1)meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global,
(2)terbatasnya ketersediaan infrastruktur,
(3)belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional,
(4)terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani,
(5)masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh,
(6)masih rendahnya nilai tukar petani serta
(7)kurangnya koordinasi antar Pusat-daerah maupun antar sektor terkait. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III Tahun (2015-2019) dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun (2015- 2019) dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan pokok (padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah dan cabai). Pengembangan komoditas ekspor dan komoditas substitusi impor, pengembangan bioindustri dan bioenergi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. A. Latar belakang

1.Maksud Maksud ditetapkannya Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 ini sebagai acuan dalam penyusunan RKA/DPA APBD daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, penggunaan dan pelaksanaan kegiatan serta pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAKBidang Pertanian. B. Maksud dan Tujuan Guna mengarahkan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian agar berjalan efektif dan efisiensi dalam pencapaian sasaran yang diharapkan, perlu menetapkan Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017. Infrastruktur dasar di daerah kabupaten/kota meliputi pembangunan/ perbaikan sumber air mencakup Irigasi Air Tanah (dangkal/ dalam), Embung, Dam Parit, Long Storage atau Pintu Air. Dalam rangka menyediakan infrastruktur dasar di bidang pertanian yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan merupakan kegiatan prioritas nasional akan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Pertanian. Infrastruktur dasar di bidang pertanian tersebut antara lain: pembangunan/perbaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Diklat Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya serta pembangunan/ perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) dan penyediaan sarana pendukungnya di daerah provinsi. meningkatkan nilai tambah dan daya saing apabila dilaksanakan dengan pendekatan kawasan yang dikelola dengan sistem agribisnis. Efektivitas dan keberhasilan program pembangunan pertanian akan dicapai apabila di setiap kawasan dibangun dengan kegiatan yang terpadu dan multi-years, serta mampu mensinergiskan sumber-sumber pembiayaan yang ada antara lain dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi swasta dan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan). 2. Air Tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan. E. PengertianRuang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 ini meliputi: 1. kebijakan, perencanaan dan kegiatan penggunaan DAK Bidang Pertanian; 2. kegiatan DAKBidang Pertanian daerah provinsi; 3. kegiatan DAKBidang Pertanian daerah kabupaten/kota; dan 4. pembinaan dan pelaporan. D. Ruang Lingkup Sasaran Pengalokasian DAKBidang Pertanian Tahun 2017 yaitu: 1. dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian; dan 2. dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian. C. Sasaran2. Tujuan Tujuan Penggunaan DAKBidang Pertanian Tahun 2017 ini untuk: a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis; b. peningkatan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional; c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya samg dan ekspor komoditas pertanian; dan d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah. peternakan. 8. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung. 9. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis se bagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah. 10. Hak Guna Pakai Air adalah pemanfaatan Air Tanah diperoleh tanpa izm apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat. 11. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (run off) serta sumber air lainnya, selanjutnya dialirkan ke lahan pertanaman sehingga dapat berfungsi sebagai suplesi air bagi tanaman dalam usaha pertanian. 12. Dam Parit adalah bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air. pengembangan tanaman pemanfaatannya dalam mendukung pangan, hortikultura, perkebunan dan dioptimalkan untuk 3. Kegiatan Irigasi Air Tanah adalah pemanfaatan Air Tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan Air Tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air Irigasi dengan tujuan sebagai suplesi Irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman. 4. Kegiatan Irigasi Air Tanah Dangkal adalah pemanfaatan Air Tanah dengan kedalaman O - 30 meter. 5. Kegiatan Irigasi Air Tanah Dalam adalah pemanfaatan Air Tanah seperti tercantum pada pain 3 dengan kedalaman diatas 30 meter. 6. Pembangunan Irigasi Air Tanah adalah pembuatan/pembangunan komponen Irigasi tanah yang baru, diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (disesuaikan dengan penggunaannya). 7. Perbaikan Irigasi Air Tanah adalah merehabilitasi/ memperbaiki komponen Irigasi tanah yang sudah ada namun rusak/tidak berfungsi, . 13. Long Storage adalah bangunan konservasi air berben tuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (run off} serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian. 14. Pintu Air adalah bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan. 15. Pembangunan Pintu Air adalah kegiatan penyediaan Pintu Air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya. 16. Perbaikan Pintu Air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Pin tu Air yang sudah ada. 1 7. Balai Diklat Pertanian Provinsi adalah unit kerja provinsi yang melaksanakan proses belajar-mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis bagi sumberdaya manusia pertanian (aparatur dan non aparatur). 18. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Provinsi yang selanjutnya disingkat SMK-PP Provinsi adalah unit pelaksana teknis provinsi yang menangani pendidikan menengah kejuruan pertanian untuk menghasilkan calon wirausaha muda pertanian (non aparatur). 19. Pembangunan Kantor UPTD Balai Diklat Pertanian di Provinsi adalah kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/ atau di air yang pada umumnya berbentuk rumah, gedung meliputi gedung kantor untuk keperluan dinas, asrama mencangkup segala sarana, prasarana penunjangnya yang akan menjadi kekayaan negara. 20. Perbaikan Kantor UPTD Balai Diklat Pertanian di Provinsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui/ memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi clan fungsi yang lebih baik/ ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang. 21. Pembangunan SMK-PP Provinsi adalah kegiatan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air yang pada umumnya dikonotasikan berbentuk rumah, gedung meliputi gedung kantor, asrama mencangkup segala sarana, prasarana penunjangnya. 22. Perbaikan Bangunan SMK-PP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi yang Kebijakan penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 diarahkan pembangunan/ perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis melalui refocusing kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017. B. Kebijakan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 Kebijakan pembangunan pertanian Tahun 2015-2019 diarahkan untuk

(1)peningkatan swasembada beras, peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, daging, aneka cabai dan bawang merah,
(2)pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor, dan bahan baku bioindustri,
(3)penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/ pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaan dan ketahanan pangan,
(4)adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman,
(5)pengembangan kawasan pertanian,
(6)fokus komoditas strategis dan
(7)pengembangan infrastruktur dan sarana pertanian. A. Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2015 - 2019 mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis dinas teknis yang berwenang. 23. Aparatur Pertanian adalah orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah bidang pertanian yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya dengan perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggungjawab dalam suatu instansi pemerintah dan digaji sesuai dengan perundang-undangan. 24. Non Aparatur Pertanian adalah orang-orang yang bukan pegawai pemerintah, tidak memiliki perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam suatu instansi.- 6 - Persyaratan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017:

1.Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 di daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak menyediakan dana pendamping fisik (0%).
2.Alokasi Dana Penunjang Non Fisik paling banyak sebesar 5% (lima per seratus) dapat diambil dari pagu alokasi DAK yang diterima. Penggunaan dana penunjang non fisik antara lain untuk desain perencanaan, konsultan, identifikasi CPCL, honor tim pengadaan, biaya tender, pembinaan, konsultasi lokal, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika diperlukan tambahan dana penunjang non fisik, daerah provinsi dan E. Persyaratan Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 Kegiatan DAK Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota diprioritaskan untuk pembangunan/perbaikan sumber air mencakup Irigasi Air Tanah (dangkal/ dalam), Embung, Dam Parit, Long Storage, dan/ atau Pin tu Air. Kegiatan DAK Bidang Pertanian daerah provinsi diprioritaskan untuk: 1. pembangunan/perbaikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Diklat Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya; dan 2. pembangunan/perbaikan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP)dan penyediaan sarana pendukungnya. D. Kegiatan Penggunaan DAKBidang Pertanian Tahun 201 7 Kebijakan secara nasional menetapkan bahwa penyusunan DAK 2017 menggunakan proposal based, sehingga masing-masing daerah menyampaikan usulan proposal yang ditandatangani kepala daerah untuk seluruh Bidang DAK kepada Kementerian Keuangan dengan tembusan Bappenas dan Kementerian/ Lembaga terkait. Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 menggunakan proposal based Kementerian Keuangan terkait dengan pengusulan proposal kegiatan dan anggaran serta data teknis untuk menunjang proses perencanaan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien di Kementerian Pertanian. C. Tahapan Perencanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 di Pusat 1. pelaksanaan kegiatan DAK dan penyusunan RKA/DPA DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 secara teknis mengacu kepada Petunjuk Operasional Penggunaan DAKBidang Pertanian Tahun 2017; 2. mekanisme pengelolaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) keuangan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah beserta aturan pelaksanaannya; 3. sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 pada tahun berjalan dapat dilakukan optimalisasi dengan digunakan kembali untuk bidang DAK Pertanian dengan menggunakan petunjuk teknis tahun berjalan dan memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan; F. Pelaksanaan Penggunaan DAKBidang Pertanian Tahun 201 7 kabupaten/kota dapat menyediakan atau mengalokasikan melalui dana APBD.
3.Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana dasar fisik pertanian, maka DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 agar disinergikan dengan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah provinsi dan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota serta sumber pembiayaan lain.
4.Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Bidang Pertanian di Provinsi yaitu UPTD Balai Diklat Pertanian dan SMK-PP.
5.Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAKBidang Pertanian di daerah kabupaten/kota yaitu kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang berbentuk badan, lembaga dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia.
6.Dalam hal kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A belum berbentuk organisasi masyarakat berbadan hukum Indonesia yaitu yayasan atau perkumpulan maka dikelompokan sebagai badan/lembaga yang bersifat nirlaba, sosial dan sukarela yang mekanisme penetapannya melalui pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
7.Kriteria dan persyaratan penenma manfaat pada kelompok tani/ gapoktan/P3A/ GP3A yaitu: a. tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang aktif; dan b. kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang memiliki semangat partisipatif. 49 /Permentan/ OT.140 /9/2011 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur bahwa Diklat Pertanian dilaksanakan di UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan daerah. Nomor Pertanian Menteri Peraturan Berdasarkan Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya di daerah provinsi meliputi:1. Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian serta Penyediaan Sarana Pendukungnya BAB III KEGIATAN DAKBIDANGPERTANIAN DAERAHPROVINS! 4. sisa DAKBidang Pertanian Tahun 2017 yang outputnya sudah tercapai dapat digunakan kembali untuk bidang DAK yang sama dengan menggunakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017; 5. sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 yang output kegiatannya belum tercapai dianggarkan kembali untuk menyelesaikan output kegiatan yang belum selesai dengan menggunakan Petunjuk Teknis Tahun 2017. Mekanisme penganggaran dilaksanakan mendahului perubahan APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah; 6. dalam hal terdapat sisa DAK Bidang Pertanian Tahun 2016 yang output kegiatannya belum tercapai dianggarkan kembali untuk menyelesaikan output yang belum tercapai dengan menggunakan Petunjuk Teknis Tahun 2016; 7. dalam hal terdapat sisa DAKtahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya yang output kegiatannya belum tercapai dan tidak dapat menghasilkan output sesuai petunjuk teknis berkenaan, dapat diakumulasi dan digunakan kembali di tahun 2017 dengan menggunakan petunjuk teknis DAK Bidang Pertanian tahun 2016 dan 2017; 8. pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 mengacu pada Keputusan Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2015. 20) Jalan Balai dan 21) Lahan Parkir 9) dapur;10) ruang olah raga; 11) ruang ibadah; 12) kamar mandi; 13) pos keamanan; 14) laboratorium; clan 15) lahan praktik. 16) Gu dang 17) Pagar 18) Instalasi listrik 19) Instalasi air Standar Minimal prasarana dan sarana Balai Diklat Pertanian sebagai berikut:a. Kebutuhan prasarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut: 1) kantor terdiri atas ruangan pimpinan, administrasi, widyaiswara; 2) asrama dengan kapasitas 120 orang per angkatan, masing-masing kamar diisi oleh 2 orang; 3) ruang kelas sebanyak 4 unit@ 25 - 30 orang per unit; 4) ruang pertemuan/ aula kapasitas 200 orang; 5) ruang sekretariat; 6) perpustakaan;7) guest house;8) ruang makan; Pengembangan Sarana Prasarana Kelembagaan Pelatihan. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat di UPTD Balai Diklat Pertanian diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana tersebut. Pelaksanaan Petunjuk ten tang 2/Permentan/SM.300 / J /I/ 12 Nomor Pertanian Menteri Peraturan dalam diaturStandar minimal prasarana dan sarana UPTD Balai Diklat Pertanian UPTD Balai Diklat Pertanian sebanyak 23 Balai yang melaksanakan diklat bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian dalam mendukung program peningkatan produksi komoditas strategis, yaitu: padi, jagung, kedelai, sapi potong, bawang merah dan aneka cabai. Dalam era globalisasi yang menuntut tingginya transformasi teknologi termasuk teknologi pertanian diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang kompeten. Demikian pula untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian diperlukan tenaga teknis pertanian yang mempunyai keterampilan dan kecakapan sesuai dengan peluang kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis pertanian tersebut, rata-rata berusia muda (18 - 22 tahun), salah satunya dipenuhi dari pendidikan SMK-PP. Pendidikan pertanian ini 2. Pembangunan/Perbaikan SMK Pertanian Pembangunan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya b. Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia sebagai berikut: 1) alat bantu diklat pertanian, dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan diklat, seperti : a) laptop; b) projector; c) overhead projector, d) sound system (wireless, megaphone, microphone); e) VCD/DVD; f) whiteboard/ panelboard; g) PC komputer+printer+power supply, h) kamera digital , i) alat bantu pembelajaran j) AC dan k) Scanner; 2) peralatan administrasi dimanfaatkan untuk kegiatan surat menyurat; 3) alat bantu diklat yang dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan diklat pada lahan praktik, seperti: a) traktor besar (4 ioheeb; b) traktor Kecil; c) hand traktor; d) combine harvester e) trasplanter; f) pompa air; g) genset, h) peralatan laboratorium i) Cultivator, j) Facum Frying, dan k) Mesin Pengering; 4) kendaraan roda-2 (dua) untuk petugas teknis lapangan (PNS) Balai Diklat Pertanian; 5) kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut; 6) sarana meubelair, dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan diklat, seperti: a) meja+kursi kerja; b) meja+kursi rapat; c) meja+kursi perpustakaan; d) meja+kursi diklat; e) meja+ kursi makan; f) rak buku perpustakaan; g) lemari buku+arsip; dan h) tempat tidur+lemari pakaian+meja+kursi; 7) CCTV, pemadam kebakaran dan alarm/ bell. Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana SMK-PP, prioritas penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 sebagai berikut:a. Kebutuhan prasarana minimal yang harus tersedia yaitu: 1) gedung perkantoran, 2) ruang guru, 3) ruang kelas, 4) ruang praktik, 5) perpustakaan, 6) laboratorium biologi dan peningkatan fungsi untuk praktik pembenihan, hama penyakit tanaman, 7) laboratorium kimia dan peningkatan fungsi untuk praktik tanah dan pemupukan, 8) laboratorium pasca panen (tanaman/perkebunan/ternak), 9) laboratorium pembibitan dan kultur jaringan 10) asrama siswa, 11) guest house, 12) rumah kaca/rumah setengah, 13) pagar, 14) bengkel latih, 15) ruang pembinaan kesiswaan (GOR, kesenian, OSIS dan UKS), 16) ruang pembinaan kerohanian, 17) kandang ternak ruminasia/non ruminasia/aneka ternak, 18) ruang pengolahan hasil perkebunan, 19) jalan kampus, 20) rumah jaga di kampus, 21) kebun praktik, Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah pertanian yang dibangun oleh Kementerian Pertanian melalui dana Bank Dunia (IBRD2341-IND) pada tahun 1984-1987 dengan tujuan untuk mendidik generasi muda menjadi tenaga teknis pertanian yang mampu melakukan kewirausahaan. Kondisi sekolah tersebut sangat beragam, baik sarana dan prasarananya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan maupun pendanaannya. Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan minat generasi muda memasuki dunia pertanian dan animo masyarakat untuk memasukan putra putrinya ke sekolah pertanian, diperlukan peningkatan kapasitas sekolah dengan modernisasi sarana dan prasarana pendidikan. Setiap sekolah harus memiliki prasarana umum pendidikan, sarana pendidikan perorangan, per siswa dan per program studi. Saat ini SMK-PP yang mendapatkan pembinaan dari Kementerian Pertanian sebanyak 84 Sekolah terdiri atas 3 sekolah dikelola Kementerian Pertanian, 81 sekolah dikelola oleh pemerintah daerah, dan 10 yayasan. Dari 81 sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah, 13 sekolah dikelola oleh dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian. daerah pemerintah Pu sat, dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. 6) CCTV, pemadam kebakaran clan alarm/ bell. 4) Kendaraan roda-3 (tiga) dilengkapi dengan bak angkut. 5) Sarana meubelair, dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan, seperti: (a) meja+kursi kerja, (b) meja+kursi rapat, (c) meja+kursi perpustakaan, (d) meja+kursi pendidikan, (e) meja+ kursi makan, (f) rak buku perpustakaan, (g) lemari buku+arsip, (h) peralatan dapur; dan (i) tempat tidur+lemari pakaian, dan U) meja+kursi ruang laboratorium. 22) lahan praktik, 23) ruang dapur, 24) ruang makan dan 25) kamar mandi. b. Kebutuhan sarana minimal yang harus tersedia yaitu: 1) Alat ban tu proses belajar mengajar pendidikan pertanian, dimanfaatkan untuk melakukan proses pembelajaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, seperti : (a) laptop, (b) projector, (c) sound system (wireless, megaphone, microphone), (d) VCD/DVD, (e) white board/ panel board, (f) PC komputer+printer+power supply, dan (g) alat bantu pembelajaran. 2) Alat bantu praktik pendidikan pertanian, dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan praktik, baik di lapang maupun di laboratorium, seperti :(a) traktor besar (4 ioheeb; (b) traktor kecil, hand traktor, mesin penanam dan mesin pemanen, (c] genset, (d) pompa air, (e) peralatan praktik untuk ternak ruminansia, ternak non ruminansi, dan aneka ternak, (f) peralatan klinik hewan, (g) peralatan reproduksi ternak, (h) peralatan pasca panen, (i) peralatan produksi tanaman, U) peralatan proteksi tanaman, (k) peralatan rumah kaca/rumah setengah baying,

(1)peralatan laboratorium pasca panen (tanaman/perkebunan/ ternak), (m) peralatan laboratorium pakan, (n) peralatan laboratorium pembibitan dan kultur jarmgan, (o) peralatan bengkel latih, dan (p) peratalan pembinaan kesiswaan clan pembinaan kerohanian. 3) Kendaraan roda-2 (dua) untuk petugas teknis lapangan (PNS) SMK-PP. 1. Irigasi Air Tanah (dangkal/ dalam) Komponen Irigasi Air Tanah, antara lain:
(1)sumur bor/sumur gali;
(2)pompa air dan perlengkapannya;
(3)rumah pompa dan
(4)jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), dengan uraian sebagai berikut:
1. a.Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah dapat dilakukan berupa sumur gali (cara pengembangannya dengan digali) dan sumur bor/ sumur pantek (cara pengembangannya dengan dibor) serta rnernpunyai potensi Air Tanah yang baik untuk kebutuhan tanaman dengan kedalarnan disesuaikan dengan kedalaman lapisan akif ernya; Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan SID (Survei, Investigasi dan Desain) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air dilarang untuk pembangunan jaringan/ saluran Irigasi yang sudah ada (existing), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah, Embung, Dam Parit, Long Storage dan Pintu Air. Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah (dangkal/ dalam) dan Embung diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sedangkan pembangunan/perbaikan Dam Parit, Long Storage dan Pintu Air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sumber air melalui Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah (dangkal/ dalam), Embung, Dam Parit, Long Storage dan/ atau Pin tu Air dalam kerangka konservasi air dan antisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air Irigasi mendukung pengembangan usaha pertanian. EmbungDalam pembangunan/perbaikan Embung yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut: a. pembangunan/perbaikan Embung harus dapat memenuhi kaidah konservasi air dan upaya kelestarian lingkungan; b. lahan yang digunakan untuk pembangunan Embung merupakan lahan bebas atas sengketa dan dibuktikan dengan penetapan status tanah oleh bupati/walikota; c. kondisi fisik tanah pada lokasi pembangunan Embung "tidak porous" dan merupakan daerah pertanian yang memerlukan pasokan air dari Embung sebagai suplesi air Irigasi. Bila kondisi tanah lokasi Embung "porous" maka dasar Em bung harus dilapis (linning / plastik/ tanah liat); d. kapasitas Embung sebagai suplesi air Irigasi harus memiliki kapasitas paling kurang penampungan air sebesar 500 m 3; e. bangunan utama Embung terdiri dari kolam sesuai kapasitas tersebut diatas. Pada kondisi tertentu, bangunan Embung terdiri dari bendung clan pelimpas (pada bagian pelimpas perlu dibuat kolam olak], pin tu penguras, pin tu Irigasi/ saluran pemasukan (inlet) dan pin tu Irigasi/ saluran pengeluaran (outlet); f. sebagai bangunan suplesi air Irigasi maka air dari Embung harus dibuatkan saluran Irigasi untuk mendistribusikan air dari pintu outlet sampai ke petakan lahan usahatani penerima manfaat.
2. b.pompa air dan perlengkapannya menggunakan jerns pompa sentrifugal ataupun submersible, yang digerakkan dengan penggerak motor diesel/bensin, motor listrik ataupun tenaga surya;
3. c.rumah pompa berupa bangunan yang permanen dan cukup kuat un tuk menahan getaran me sin dengan pengamanan yang baik. Kekuatan dan ukuran rumah pompa dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pompa (kecil/besar);
4. d.Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)untuk mengalirkan air dari pompa ke lahan usahatani terdiri dari saluran terbuka atau saluran tertutup, bangunan pengatur berupa pintu dan boks pembagi; dan e. khusus untuk Irigasi Air Tanah dalam (lebih dari 30 m), perlu adanya survei geolistrik untuk mengetahui ketersediaan sumber air. 4. Long StorageDalam pembangunan/perbaikan Long Storage yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:
5. a.lokasi Long Storage diupayakan pada sungai/ saluran drainase/ alur- alur alami, yang secara alamiah tempat mengalirnya air menuju ke laut. Dengan demikian akan menghemat biaya penggalian dan memudahkan mendapatkan sumber air. Apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan penggalian tanah. b. Long Storage dibuat dekat lahan usaha tani yang pemanfaatannya dapat secara gravitasi dan atau pompa (tidak tumpang tindih dengan dana tugas pembantuan). c. lokasi tempat pembangunan Long Storage status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat. d. kapasitas Long Storage sebagai suplesi air Irigasi harus memiliki kapasitas paling kurang penampungan air sebesar 500 m-'. 3. Dam ParitDalam pembangunan/perbaikan Dam Parit yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut:
6. a.Dam Parit dibangun dengan membendung aliran air untuk meninggikan muka air dari sungai dan mengalirkan langsung ke lahan usaha tani;
7. b.letak Dam Parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung;
8. c.bangunan Dam Parit terdiri dari talud/jagaan (free board), bangunan bendung/pelimpas, pintu penguras, saluran Irigasi, dan kolam olak;
9. d.kontruksi Dam Parit yaitu talud/jagaan dan bendung terbuat dari pasangan batu dan kolam olak harus terbuat dari pasangan batu/beton bertulang; dan e. debit aliran sungai paling kurang 6 liter/ detik.
  1. 1.Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan dan eselon I terkait melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kepada dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2017. 2. Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, melakukan pembinaan kepada dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian yang mendapatkan alokasi DAKBidang Pertanian Tahun 2017. A. Pembinaan BABV PEMBINAAN DANPELAPORAN 5. Pintu AirDalam pembangunan/perbaikan Pintu Air yang dibiayai melalui DAK perlu memperhatikan hal sebagai berikut: a. pembangunan Pintu Air merupakan kegiatan penyediaan Pintu Air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya. b. perbaikan Pintu Air merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Pintu Air yang sudah ada; c. lokasi pembangunan/perbaikan Pintu Air diutamakan pada jaringan Irigasi teknis atau rawa di mana jaringan tersiernya memerlukan pembangunan/ perbaikan Pin tu Air; d. konstruksi pembangunan/ perbaikan Pin tu Air disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat; e. konstruksi pembangunan/perbaikan Pintu Air pada lahan rawa dengan memperhatikan hal sebagai berikut: 1) Pintu Air yang dibangun untuk menghubungkan air dari saluran tersier ke sub tersier / kuarter, dan dari sub tersier / kuarter ke petakan sawah. Jumlah dan spesifikasinya disesuaikan dengan keadaan lokasi; 2) bahan pintu diusahakan dari bahan yang cukup tahan terhadap air masam dan berkadar garam tinggi; dan 3) Pintu Air tersebut diletakkan pada dudukan yang permanen dan kuat ( dicor / disemen).
  2. 1.Kepala dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian pelaksana DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 wajib menyampaikan laporan triwulan tentang realisasi kinerja fisik clan keuangan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 melalui aplikasi e-monevdakpertanian. Adapun untuk laporan tahunan yang akan disampaikan ke tingkat outcome (hasil) harus di laporkan dalam bentuk hard copy dan soft copy. B. Pelaporan 3. Kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam menyusun RKA - DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 untuk mensinergikan terhadap program clan kegiatan pembangunan pertanian di daerah kabupaten/kota. 4. Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian disampaikan secara resmi ke Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota. Adapun softcopy clan hardcopy dapat dikirim melalui Fax.
(021)-78839618 clan atau email ke: pa.kementan@gmail.com. 5. Biaya pembinaan, konsultasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 oleh dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian dibebankan pada pagu alokasi DAK sesuai peraturan yang berlaku. 6. Kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian yang tidak mengirimkan DPA DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 ke Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Perecanaan Kementerian Pertanian atau melalui e-mail pa.kementan@gmail.com dikenakan sanksi (punishment) berupa pengurangan terhadap alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2018. Tahapan Pengisian laporan triwulan DAK Bidang Pertanian sebagai berikut:a. untuk triwulan I (Januari - Maret) paling lambat diterima minggu pertama April;
1. b.untuk triwulan II (April - Juni) paling lambat diterima minggu pertama Juli;
2. c.untuk triwulan III (Juli - September) paling lambat diterima minggu pertama Oktober;
3. d.untuk triwulan IV (Oktober - Desember) paling lambat diterima minggu pertama tahun berikutnya;
4. e.laporan tahunan di kirim ke Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan via pos atau jasa pelayanan pengiriman paling lambat akhir januari tahun berikutnya; f. tata cara pengisian laporan triwulanan, panduan sistem evaluasi clan laporan tahunan dapat di unduh melalui aplikasi e-monevdakpertanian.
  1. 4.Hasil laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 menjadi salah satu indikator teknis penilaian dalam menetapkan alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2018.
  2. 5.Bagi dinas daerah provmsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian yang tidak menyampaikan laporan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 melalui aplikasi e- monevdakpertanian dikenakan sanksi (punishment) berupa pengurangan terhadap alokasi anggaran DAK Bidang Pertanian Tahun 2018. 2. Kepala dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian pelaksana DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 wajib menyampaikan laporan triwulan dan tahunan tentang realisasi kinerja fisik dan keuangan pelaksanaan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 melalui aplikasi e-monevdakpertanian. Adapun untuk laporan tahunan yang akan disampaikan ke tingkat outcome (hasil) harus di laporkan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
  3. 3.Format laporan triwulan dan tahunan mengacu pada format yang tertuang pada aplikasi e-monevdakpertanian. Agar pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 berdaya dan berhasil guna, kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 disinergikan dengan kegiatan yang bersumber dari pendanaan lain ( seperti dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, APBD provinsi dan kabupaten/kota serta sumber dana lain).Kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 dalam Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun 201 7 merupakan kegiatan pilihan, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memilih satu atau beberapa kegiatan sesuai prioritas daerah dan ketersediaan pagu anggaran. Pemilihan kegiatan DAK Bidang Pertanian Tahun 2017 mengacu pada program kegiatan jangka menengah sesuai Renstra Kementerian Pertanian. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Aceh 12,267,084,000 I 2 Kab. Aceh Barat 1,909,894,000 3 Kab. Aceh Besar 3,921,734,000 4 Kab. Aceh Selatan 4, 164,246,000 5 Kab. Aceh Tengah 1,026,528,000 6 Kab. Aceh Tenggara 1,320, 129,000 7 Kab. Aceh Timur 4,846,936,000 8 Kab. Aceh Utara 6,222,514,000 9 Kab. Pidie 4,638,024,000 10 Kab. Simeulue 601,252,000 11 Kota Sabang 147,088,000 12 Kota Langsa 1,325,386,000 13 Kota Lhokseumawe 1,082,984,000 14 Kab. Gayo Lues 2,685,317 ,000 15 Kab. Aceh Barat Daya 2,864,716,000 16 Kab. Aceh Jaya 1,800,094,ooo I 17 Kab. Nagan Raya 4,080, 109,000 18 Kab. Aceh Tamiang 3,988,686,000 19 Kab. Bener Meriah 4,197,244,000 20 Kab. Pidie Java 3,085,717,000 Jumlah 66, 175,682,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sumatera Utara 3,339,588,000 I 2 Kab.Asahan 2,613,974,000 ·- 3 Kab. Dairi 2,594,155,000 4 Kab. Deli Serdang 5, 189,243,000 5 Kab. Karo 4,782,616,000 6 Kab. Labuhanbatu 3,824,461,000 ·- 7 Kab. Langkat 1,868,207,000 8 Kab. Mandailing Natal 3,297,060,000 9 Kab. Nias 668,989,000 10 Kab. Simalungun 4,333,045,000 11 Kab. Tapanuli Selatan 5, 168,392,000 -- 12 Kab. Tapanuli Tengah 738,684,000 13 Kab. Tapanuli Utara 3,035,626,000 - 14 Kab. Toba Samosir 2, 174,729,000 15 Kota Binjai 140,840,000 16 Kota Pematang Siantar 1,807 ,087 ,000 17 Kota Te bing Tinggi 1,652,504,000 18 Kota Padang Sidempuan 599, 165,000 19 Kab. Pakpak Bharat 2,671,407,000 20 Kab. Nias Selatan 3,008,454,000 21 Kab. Humbang Hasundutan 432,829,000 · 22 Kab. Serdang Bedagai 4,076,695,000 23 Kab. Samosir 1 ,675,815,000 LAMPIRAN TABEL PAGU ALOKASI DAK BIDANG PERTANIAN TAHUN 2017 MENURUT PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA 2 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)24 Kab. Batu Bara 1,463,863,000 25 Kab. Padang Lawas 995,370,000 26 Kab. Padang Lawas Utara 2,622,693,000 27 Kab. Labuhanbatu Selatan 3,550,965,000 28 Kab. Labuhanbatu Utara 916,255,000 29 Kab. Nias Utara 642, 174,000 30 Kab. Nias Barat 4,617,067,000 31 Kota Gunungsitoli 1,422,642,000 Jumlah 75,924,594,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sumatera Barat 6,480,746,000 2 Kab. Limapuluh Kota 3,573, 957 ,000 3 Kab. Agam 4,032,895,000 4 Kab. Kepulauan Mentawai 2,495,545,000 5 Kab. Padang Pariaman 5,172,921,000 6 Kab. Pasaman 1,499,457,000 7 Kab. Pesisir Selatan 1,879,642,000 8 Kab. Sijunjung 3,923,894,000 9 Kab. Solok 3,152,271,000 10 Kab. Tanah Datar 3,352,489,ooo I 11 Kota Bukit Tinggi 290,473,000 12 Kota Padang Panjang 144,247,000 13 Kota Padang 1,647,620,000 14 Kota Payakumbuh 411,990,000 15 Kota Solok 1,196,487,000 16 Kota Pariaman 1,333,379,000 17 Kab. Pasaman Barat 2,075,291,000 18 Kab. Dharmasraya 4,300,503,000 19 Kab. Solok Selatan 3,990,803,000 Jumlah 50,954,610,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Riau 3,363,276,000 2 Kab. Indragiri Hulu 2,936,398,000 3 Kab. Kampar 3,441,450,000 4 Kab. Kuantan Singingi 3,443,824,000 5 Kab. Pelalawan 2,627,709,000 6 Kab. Rokan Hilir 626,739,000 7 Kab. Rokan Hulu 813,195,000 8 Kab. Siak 3, 113,572,000 9 Kota Dumai 159,348,000 10 Kota Pekanbaru 1 ,233,326,000 11 Kab. Kepulauan Meranti 1 ,453, 166,000 Jumlah 23,212,003,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Jam bi 3, 184,642,000 2 Kab. Batang Hari 1,495,239,000 3 Kab. Bungo 2,553,553,000 4 Kab. Kerinci 4,425, 179,000 3 (rupiah) '- No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)5 Kab. Merangin 4,520,361,000 6 Kab. Muaro Jambi 2,331,407 ,000 7 Kab. Sarolangun 3,402,966,000 8 Kab. Tanjung Jabung Barat 1,050,229,000 9 Kab. Tanjung Jabung Timur 1,961,089,000 10 Kab. Tebo 1,580,216,000 11 Kota Jambi 695,831,000 12 Kota Sungai Penuh 1,453,242,000 Jumlah 28,653,954,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sumatera Selatan 3,449,732,000 2 Kab. Lahat 6,776,871,000 3 Kab. Musi Banyuasin 1,374,280,000 4 Kab. Musi Rawas 1, 738,643,000 5 Kab. Muara Enim 1,021, 100,000 6 Kab. Ogan Komering Ilir 6,018,829,000 7 Kab. Ogan Komering Ulu 5, 197,461,000 8 Kota Prabumulih 1,738,747,000 9 Kota Pagar Alam 1,668,440,000 10 Kota Lubuk Linggau 1,810,937,000 11 Kab. Ogan Ilir 321,138,000 12 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 4, 192,522,000 13 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 3,601,947,000 14 Kab. Empat Lawang 3,489,879,000 15 Kab. Musi Rawas Utara 3, 142,830,000 Jumlah 45,543,356,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Bengkulu 3,310,381,000 2 Kab. Bengkulu Selatan 3,864,002,000 3 Kab. Bengkulu Utara 2,449,941,000 4 Kab. Rejang Lebong 151,863,000 5 Kota Bengkulu 609,590,000 6 Kab. Kaur 4,842,812,000 7 Kab. Seluma 2,310,996,000 8 Kab. Mukomuko 4,298,787,000 9 Kab. Lebong 4, 738,023,000 10 Kab. Kepahiang 2,925,761,000 11 Kab. Bengkulu Tengah 4,249,267 ,000 Jumlah 33, 751,423,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Lampung 5,313,4 75,000 2 Kab. Lampung Barat 1,075,535,000 3 Kab. Lampung Selatan 5,370,432,000 4 Kab. Lampung Tengah 4,382,066,000 5 Kab. Lampung Utara 702,458,000 6 Kab. Lampung Timur 8,271,929,000 7 Kab. Tanggamus 5,664,291,000 8 Kab. Tulang Bawang 4,767,598,000 , 4 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)9 Kab. Way Kanan 6,662,436,000 10 Kata Metro 1,513,952,000 11 Kab. Pesawaran 6,569,855,000 12 Kab. Pringsewu 6,717,647,000 13 Kab. Mesuji 5,254,379,000 14 Kab. Tulang Bawang Barat 4,231,764,000 15 Kab. Pesisir Barat 4,907,399,000 Jumlah 71,405,216,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Jawa Barat 3,373, 168,000 2 Kah.Bandung 8,335,571,000 3 Kab. Bekasi 5,885,287,000 4 Kab. Ciamis 3,923, 113,000 5 Kab. Cianjur 5,345,324,000 6 Kab. Cirebon 16, 167,770,000 7 Kab. Garut 5,959,816,000 8 Kab. Indramayu 16, 143, 750,000 9 Kab. Karawang 16,037, 167,000 10 Kab. Kuningan 7,010,813,000 11 Kab. Majalengka 5, 700,212,000 12 Kab. Purwakarta 4,852,994,000 13 Kab. Subang 1,860,999,000 14 Kab. Sukabumi 7,827,479,000 15 Kab. Sumedang 11,353,219,000 16 Kab. Tasikmalaya 5, 198, 799,000 17 Kota Cirebon 276,276,000 18 Kota Tasikmalaya 1,584,982,000 19 Kab. Bandung Barat 4,347,181,000 Jumlah 131, 183,920,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Jawa Tengah 6,432,491,000 2 Kab. Banjarnegara 2,995,369,000 3 Kab. Banyumas 4,251,822,000 4 Kab. Batang 1,584,365,000 5 Kab. Blora 1,872,188,000 6 Kab. Boyolali 3,418,382,000 7 Kab. Brebes 4,129,463,000 8 Kab. Cilacap 4, 176,556,000 9 Kab. Demak 6,201,707,000 10 Kab. Grobogan 8,928,415,000 11 Kab. Jepara 1,573,071,000 12 Kab. Karanganyar 5,792,657,000 13 Kab. Kebumen 4,235,200,000 14 Kab. Kendal 1,210,54 7,000 15 Kab. Klaten 5,939,689,000 16 Kab. Magelang 2,673,271,000 17 Kab. Pati 5,548,043,000 18 Kab. Pekalongan 1,573, 945,000 19 Kab. Pemalang 4,800,090,000 5 (rupiah) --'--- No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)20 Kab. Purbalingga 1,026,278,000 21 Kab. Purworejo 2,777,301,000 22 Kab. Rem bang 4,327 ,846,000 23 Kab. Semarang 2, 738,099 ,000 24 Kab. Sragen 8,868,263,000 25 Kab. Sukoharj o 5,211,847,000 26 Kab. Tegal 1,609,773,000 27 Kab. Temanggung 3, 182,550,000 28 Kab. Wonogiri 2,693, 750,000 29 Kab. Wonosobo 1,603,229,000 30 Kota Pekalongan 300,576,000 31 Kota Salatiga 438,068,000 32 Kota Surakarta 303,565,000 33 Kota Tegal 152,699,000 Jumlah 112,571,115,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi DI Y ogyakarta 3,271,004,000 2 Kab. Bantul 5,464,091,000 3 Kab. Gunung Kidul 594,225,000 4 Kab. Kulon Progo 2,592,59.1,000 5 Kab. Sleman 1,290,209,000 Jumlah 13,212, 120,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Jawa Timur 3,307,897,000 2 Kab. Bangkalan 2,508,288,000 3 Kab. Banyuwangi 1,313,388,000 4 Kab. Blitar 1,431,510,000 5 Kab. Bondowoso 4,289,755,000 6 Kab. Gresik 4,383,596,000 7 Kab. Jember 3,923,304,000 8 Kab. Jombang 5,025, 790,000 9 Kab. Kediri 727,818,000 10 Kab. Lamongan 5,030,719,000 11 Kab. Lumajang 4,657,545,000 12 Kab. Madiun 5,256,027,000 13 Kab. Magetan 5,427,235,000 14 Kab. Malang 763,364,000 15 Kab. Mojokerto 3,243,971,000 16 Kab. Nganjuk 2,338,741,000 17 Kab. Ngawi 5,000, 170,000 18 Kab. Pacitan 5,038,680,000 19 Kab. Pamekasan 4,236,982,000 20 Kab. Pasuruan 2,379,215,000 21 Kab. Ponorogo 5,631,025,000 22 Kab. Probolinggo 3,987,768,000 23 Kab. Sampang 4,942,166,000 24 Kab. Situbondo 2,119,773,000 25 Kab. Sumenep 9,728,965,000 26 Kab. Trenggalek 4, 765,443,000 6 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)27 Kab.Tuban 3,357 ,636,000 28 Kab. Tulungagung 6,464,431,000 29 Kota Blitar 1,637,749,000 30 Kota Malanz 153,973,000 31 Kota Pasuruan 1,281,254,000 Jumlah 114,354, 178,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kalimantan Barat 7,369,134,000 2 Kab. Bengkayang 5,423,599,000 3 Kab. Landak 3,919,489,000 4 Kab. Kapuas Hulu 4, 111,488,000 5 Kab. Ketapang 5,000,411,000 6 Kab. Mempawah 3,843,951,000 7 Kab. Sambas 18,074,020,000 8 Kab. Sanggau 5, 783,338,000 9 Kab. Sintang 3,255,981,000 10 Kota Pontianak 618,996,000 11 Kota Singkawang 1,439,270,000 12 Kab. Sekadau 2,516,707,000 13 Kab. Melawi 4,061,444,000 14 Kab. Kayong Utara 2, 185,233,000 15 Kab. Kubu Raya 4,038,653,000 Jumlah 71,641, 714,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kalimantan Tengah - 2 Kab. Barito Selatan 2,759,434,000 3 Kab. Barito Utara 2,692,148,000 4 Kab. Kapuas 3,764,959,000 5 Kab. Kotawaringin Barat 292,668,000 6 Kab. Kotawaringin Timur 4,290,549,000 7 Kota Palangkaraya 1,680,106,000 8 Kab. Katingan 2,899,024,000 9 Kab. Seruyan 3,536,114,000 10 Kab. Sukamara 2,268,973,000 11 Kab. Lamandau 455,100,000 12 Kab. Gunung Mas 3,677,256,000 13 Kab. Pulang Pisau 3,267, 174,000 14 Kab. Murung Raya 2,732,615,000 15 Kab. Barito Timur 610,764,000 Jumlah 34,926,884,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kalimantan Selatan 3, 106,482,000 2 Kab. Banjar 3,539, 144,000 3 Kab. Barito Kuala 2,248,411,000 4 Kab. Hulu Sungai Selatan 1,687,167,000 5 Kab. Hulu Sungai Tengah 3,059, 140,000 6 Kab. Hulu Sungai Utara 1,407,280,000 7 Kab. Kotabaru 2, 785,374,000 7 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)8 Kab. Tabalong 3, 158,419,000 9 Kab. Tanah Laut 1,583,842,000 10 Kab. Tapin 581,752,000 11 Kota Banjarbaru 609,741,000 12 Kab. Balangan 3,233,488,000 13 Kab. Tanah Bumbu 911,391,000 - Jumlah 27,911,631,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kalimantan Timur 7 ,349, 729, 000 2 Kab. Berau 156,427,000 3 Kab. Kutai Kartanegara 2,593,496,000 4 Kab. Kutai Barat 1, 129, 103,000 5 Kab. Kutai Timur 3,911,796,000 6 Kab. Paser 2,489, 133,000 7 Kota Balikpapan 337,417,000 8 Kota Bontang 345,361,000 9 Kab. Penajam Paser Utara 978,667,000 10 Kab. Mahakam Ulu 1,418,627 ,000 Jumlah 20,709,756,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sulawesi Utara 6,976,460,000 2 Kab. Bolaang Mongondow 3,345,435,000 3 Kab. Minahasa 5, 158,083,000 4 Kab. Kepulauan Sangihe 2,227 ,442,000 5 Kota Bitung 1,825,359,000 6 Kota Manado 1,646,383,000 7 Kab. Kepulauan Talaud 1,995,487 ,000 8 Kab. Minahasa Selatan 3,250,750,000 9 Kota Tomohon 339,749,000 10 Kab. Minahasa Utara 3,305,851,000 11 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 1,880,739,000 12 Kota Kotamobagu 484,856,000 13 Kab. Bolaang Mongondow Utara 2,803,140,000 14 Kab. Minahasa Tenggara 3, 973,855,000 15 Kab. Bolaang Mongondow Timur 1,741, 151,000 16 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1,661,823,000 Jumlah 42,616,563,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sulawesi Tengah 3, 108,023,000 2 Kab. Banggai 1,007,412,000 3 Kab. Banggai Kepulauan 2,669,483,000 4 Kab. Buol 1,502,327,000 5 Kab. Toli-Toli 3,262,167,000 6 Kab. Donggala 5,335,440,000 7 Kab. Morowali 1,826,240,000 8 Kab. Poso 20,996,891,000 9 Kota Palu 1,476,070,000 10 Kab. Parigi Moutong 3,598, 127,000 8 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)11 Kab. Tojo Una Una 908,255,000 12 Kab. Sigi 513,995,000 13 Kab. Morowali Utara 2,355, 127,000 Jumlah 48,559,557,000 - No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sulawesi Selatan - 2 Kab. Bantaeng 4,692,062,000 3 Kab. Barru 3,266,726,000 4 Kah.Bone 17,452, 117,000 5 Kab. Bulukumba 7, 126,699,000 6 Kab. Enrekang 4, 104,885,000 7 Kab.Gowa 15, 109,702,000 8 Kab. Jeneponto 16, 179,792,000 9 Kab. Luwu 6,400, 189,000 10 Kab. Luwu Utara 4,333,612,000 11 Kab. Maros 6,078,386,000 12 Kab. Pangkajerie dan Kepulauan 10, 135,242,000 13 Kota Palopo 156,490,000 14 Kab. Luwu Timur 16,001,915,000 15 Kab. Pinrang 6,24 7 ,858,000 16 Kab. Sinjai 16,022,852,000 17 Kab. Kepulauan Selayar 5,231,573,000 18 Kab. Sidenreng Rappang 5,484,015,000 19 Kab. Soppeng 15,258,400,000 20 Kab. Takalar 3,212,593,000 21 Kab. Tana Toraja 2,901,466,000 22 Kab. Wajo 7 ,082,685,000 23 Kota Pare-pare 1,562,804,000 24 Kota Makassar 449,301,000 25 Kab. Toraja Utara 4,318,467 ,000 Jumlah 178,809,831,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sulawesi Tenggara 3,509,303,000 2 Kab. Buton 3,274,310,000 3 Kab.Konawe 4,663,442,000 4 Kab. Kolaka 4,848,556,000 5 Kab. Muna 16,044,392,000 6 Kota Kendari 1,645,265,000 7 Kota Bau-bau 1,649,251,000 8 Kab. Konawe Selatan 6,926,940,000 9 Kab. Bombana 3,261,447,000 10 Kab. Wakatobi 3,587,417,000 11 Kab. Kolaka Utara 2,353,163,000 12 Kab. Konawe Utara 3, 150, 732,000 13 Kab. Buton Utara 4, 132,075,000 14 Kab. Konawe Kepulauan 630,405,000 15 Kab. Kolaka Timur 3,577,701,000 16 Kab. Muna Barat 4, 100,480,000 17 Kab. Buton Tengah 645,959,000 9 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)18 Kab. Buton Selatan 3,062,891,000 Jumlah 71,063,729,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Bali - 2 Kab. Bangli 1,010,434,000 3 Kab. Buleleng 3,132,463,000 4 Kab. Jembrana 3,645,642,000 5 Kab. Klungkung 162,644,000 6 Kab.Tabanan 1,881,464,000 7 Kota Denpasar 842,338,000 Jumlah 10,674,985,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Nusa Tenggara Barat 8,667 ,495,000 2 Kab. Bima 1,233,742,000 3 Kab. Dompu 4,930,214,000 4 Kab. Lombok Barat 5,990, 112,000 5 Kab. Lombok Tengah 5,466, 114,000 6 Kab. Lombok Timur 5,879,036,000 7 Kota Mataram 696,989,000 8 Kota Bima 1,517,189,000 9 Kab. Sumbawa Barat 5,228,930,000 10 Kab. Lombok Utara 5,867,314,000 Jumlah 45,477,135,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Nusa Tenggara Timur - 2 Kab. Alor 1,657, 791,000 3 Kab. Belu 2, 197 ,946,000 4 Kab. Ende 2,044,929,000 5 Kab. Flores Timur 1,823,741,000 6 Kab.Kupang 4,602,826,000 7 Kab. Lembata 2,054,101,000 8 Kab. Manggarai 3,295,891,000 9 Kab. Ngada 4,316,087 ,000 10 Kab. Sikka 2,689, 193,000 11 Kab. Sumba Barat 3,769,531,000 12 Kab. Sumba Timur 2,048,688,000 13 Kab. Timor Tengah Selatan 2,635,088,000 14 Kab. Timor Tengah Utara 2,459,602,000 15 Kota Kupang 1,462,685,000 16 Kab. Rote Ndao 3,293, 163,000 17 Kab. Manggarai Barat 3,225, 156,000 18 Kab. Nagekeo 2,900,385,000 19 Kab. Sumba Barat Daya 3, 158, 164,000 20 Kab. Sumba Tengah 2,116,137,000 21 Kab. Manggarai Timur 2,996,947,000 22 Kab. Sabu Raijua 3,073, 197,000 23 Kab. Malaka 1,009,921,000 Jumlah 58,831, 169,000 10 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Maluku 7,609,875,000 2 Kab. Maluku Tenggara Barat 2,871,870,000 3 Kab. Maluku Tengah 3,008,349,000 4 Kab. Maluku Tenggara 3,525,357 ,000 5 Kab. Buru 5,286,296,000 6 Kota Ambon 1,854,986,000 7 Kab. Seram 2,386,791,000 8 Kab. Seram 3,555,051,000 9 Kota Tual 1,976,089,000 10 Kab. Maluku Barat Daya 624,203,000 11 Kab. Buru Selatan 1,140,755,000 Jumlah 33,839,622,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Papua 14,999,018,000 2 Kab. Biak Numfor 234,096,000 3 Kab. Jayapura 3,156,114,000 4 Kab. Jayawijaya 431,522,000 5 Kab. Merauke 8,797,581,000 6 Kab. Mimika 3,583,917,000 7 Kab. Nabire 232,559,000 8 Kab. Paniai 6,917,397,000 9 Kab. Kepulauan Yapen 2,210,501,000 10 Kota Jayapura 1,377 ,652,000 11 Kab. Sarmi 1,225,900,000 12 Kab. Keerom 3,607,965,000 13 Kab. Pegunungan Bintang 2,906,804,000 14 Kab. Tolikara 10,204,684,000 15 Kab. Boven Digoel 1, 109, 182,000 16 Kab. Mappi 1, 165,002,000 17 Kab. Waropen 6,381,315,000 18 Kab. Supiori 5, 165,457 ,000 19 Kab. Yalimo 5,928,914,000 20 Kab. Lanny Jaya 2,489,502,000 21 Kab. Nduga 4,491,057 ,000 22 Kab. Dogiyai 2,813,004,000 23 Kab. Puncak 11,825,966,000 Jumlah 101,255,109,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Maluku Utara - 2 Kab. Halmahera Tengah 193,252,000 3 Kota Ternate 2, 143,254,000 4 Kab. Halmahera Barat 2,087,903,000 5 Kab. Halmahera Timur 5,099, 153,000 6 Kab. Halmahera Selatan 1, 192,002,000 7 Kab. Halmahera Utara 548,636,000 8 Kab. Kepulauan Sula 1,380,990,000 9 Kab. Pulau Morotai 2,354,015,000 11 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)Jumlah 14,999,205,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Banten - - 2 Kab. Lebak 5,254,911,000 3 Kab. Pandeglang 5, 154,058,000 ·- 4 Kab. Serang 1,367,509,000 5 Kota Cilegon 430,475,000 6 Kota Serang 994,684,000 Jumlah 13,201,637 ,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Bangka Belitung 3,498,288,000 2 Kab. Bangka 480,937,000 3 Kab. Belitung 2,320, 110,000 4 Kab. Bangka Selatan 1,609,861,000 5 Kab. Bangka Tengah 2,373,750,000 6 Kab. Bangka Barat 487 ,886,000 7 Kab. Belitung Timur 1,872,705,000 Jumlah 12,643,537,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Gorontalo 5,375,043,000 2 Kab. Boalemo 4, 700,823,000 3 Kab. Gorontalo 4,961,075,000 4 Kota Gorontalo 723,436,000 5 Kab. Pohuwato 1,613,157,000 6 Kab. Bone Bolango 1,336,551,000 7 Kab. Gorontalo Utara 5,846,4 76,000 Jumlah 24,556,561,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kepulauan Riau - 2 Kab. Natuna 219,750,000 3 Kab. Karimun 1,383,780,000 4 Kab. Lingga 702,840,000 5 Kab. Bintan 542,078,000 Jumlah 2,848,448,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Papua Barat - 2 Kab. Fak Fak 2,424,967,000 3 Kab. Manokwari 2,081,151,000 4 Kab. Sarong 7,507,289,000 5 Kota Sorong 1,503,837 ,000 6 Kab. Raja Ampat 1,483,589,000 7 Kab. Sorong Selatan 3,905,547,000 8 Kab. Teluk Wondama 1,019,283,000 9 Kab. Kaimana 200,878,000 10 Kab. Maybrat 4,710,105,000 11 Kab. Tambrauw 10,444,444,000 12 (rupiah) No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)Jumlah 35,281,090,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Sulawesi Barat 3, 197,549,000 2 Kab. Majene 2,879,305,000 3 Kab. Mamuju 3,360,311,000 4 Kab. Polewali Mandar 3,046,296,000 5 Kab. Mamasa 6,033,422,000 6 Kab. Mamuju Utara 2,545,673,000 7 Kab. Mamuju Tengah 4, 114,826,000 Jumlah 25, 177,382,000 No. Nama Daerah Alokasi (Rp)
(1)
(2)
(3)1 Provinsi Kalimantan Utara - 2 Kab. Bulungan 3,210,236,000 3 Kab. Malinau 2,958,446,000 4 Kab.Nunukan 1,567,596,000 5 Kota Tarakan 334,568,000 Jumlah 8,070,846,000 TOTAL l,650,038,563,000 JUMLAH DAERAH 469 TOTAL ALOKASI PROVINS! 131,859,883,000 JUMLAH PROVINS! 24 TOTALALOKASIKAB/KOTA 1,518, 178,680,000 JUMLAH DAERAH 445