DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2014 Tahun 2014

Nomor: 67/Permentan/OT.140/5/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan serta untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan terjaminnya mutu keamanan pangan, maka perlu dilakukan upaya pengawasan mutu biji kakao;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 2 Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41967);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
16.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ O.T 140/07/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 4 Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ O.T 140/02/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/ PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kakao;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; Memperhatikan : Notifikasi Indonesia G/SPS/N/IDN/64 terkait Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARAN BIJI KAKAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Biji Kakao adalah biji kakao dari tanaman kakao (Theobroma cacao L.) yang berasal dari biji kakao mulia atau biji kakao lindak setelah melalui proses fermentasi, dicuci atau tanpa dicuci, dikeringkan dan dibersihkan.
2.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
3.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 5
4.Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang penanganan kakao.
5.Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao yang selanjutnya disebut UFP-BK adalah unit usaha yang dibentuk oleh satu atau lebih Poktan atau Gapoktan atau Pelaku Usaha sebagai tempat kegiatan penanganan, pemrosesan, dan pemasaran Biji Kakao.
6.Surat Tanda Pendaftaran yang selanjutnya disebut STP adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang menyelenggarakan fungsi perkebunan yang menyatakan bahwa UFP-BK telah terdaftar secara resmi.
7.Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao yang selanjutnya disebut SKAL-BK adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh UFP-BK yang menerangkan asal Biji Kakao dan telah memenuhi persyaratan mutu sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan dan/atau peredaran Biji Kakao.
8.Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disebut OKKP-P adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
9.Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut OKKP-D adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
10.Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao yang selanjutnya disebut SJM-BK adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh OKKP-D kepada UFP-BK yang telah mampu menerapkan sistem jaminan mutu.
11.Surat Keterangan Kesesuaian Mutu yang selanjutnya disebut SKKM adalah dokumen yang terbitkan oleh OKKP-D yang menerangkan hasil penilaian kesesuaian mutu Biji Kakao terhadap persyaratan mutu Biji Kakao yang sudah ditentukan.
12.Sistem Jaminan Mutu Biji Kakao adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menerapkan jaminan mutu sesuai pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (good handling practices). www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 6
13.Penanganan Biji Kakao adalah bagian dari rangkaian kegiatan mulai dari sortasi buah sampai menghasilkan Biji Kakao sesuai persyaratan mutu Biji Kakao.
14.Pemasaran Biji Kakao adalah kegiatan transaksi jual beli Biji Kakao yang dilakukan antara UFP-BK dengan industri pengolahan dan atau eksportir.
15.Industri Pengolahan adalah suatu industri yang melakukan kegiatan mengubah Biji Kakao sehingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi.
16.Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga atau lembaga usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan ekspor Biji Kakao.
17.Kemitraan Usaha adalah kerjasama antara UFP-BK dengan industri pengolahan dan atau eksportir.
18.Serangga Hidup adalah serangga pada stadia apapun yang ditemukan hidup pada partai barang.
19.Biji Berserangga adalah Biji Kakao yang dibagian dalamnya terdapat serangga pada stadia apapun atau terdapat bagian-bagian dari tubuh serangga, atau yang memperlihatkan kerusakan karena serangga yang dapat dilihat oleh mata.
20.Benda-Benda Asing adalah benda-benda lain yang bukan berasal dari tanaman kakao.
21.Kotoran (waste) adalah benda-benda berupa plasenta, biji dempet (cluster), pecahan biji, pecahan kulit, biji pipih, ranting dan benda lainnya yang berasal dari tanaman kakao.
22.Biji Pecah adalah Biji Kakao dengan bagian yang hilang berukuran setengah (½) atau kurang dari bagian Biji Kakao yang utuh.
23.Biji Berjamur adalah Biji Kakao yang ditumbuhi jamur di bagian dalamnya dan apabila dibelah dapat terlihat dengan mata.
24.Biji Slaty adalah biji yang tidak terfermentasi sempurna yang pada kakao lindak memperlihatkan separuh atau lebih permukaan irisan keping biji berwarna ungu, keabu-abuan seperti sabak atau biru keabu-abuan bertekstur padat dan pejal, sedangkan pada kakao mulia permukaannya berwarna putih kotor.
25.Biji Berkecambah adalah Biji Kakao yang telah berkecambah atau yang telah lepas kecambahnya dengan ditandai adanya lubang.
26.Biji Berbau Asap dan/atau hammy dan/atau berbau asing adalah biji yang berbau asap, berbau hammy atau bau asing lainnya yang ditentukan metode uji. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 7

Pasal 2

(1)Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan mutu Biji Kakao yang beredar.
(2)Peraturan ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan daya saing dan nilai tambah Biji Kakao Indonesia;
2. b.mendukung pengembangan industri berbahan baku kakao dalam negeri;
3. c.memberikan perlindungan pada konsumen dari peredaran Biji Kakao yang tidak memenuhi persyaratan mutu;
4. d.meningkatkan pendapatan petani kakao; dan
5. e.mempermudah penelusuran kembali kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup:

a.kelembagaan;
b.persyaratan mutu dan penanganan;
c.pemasaran; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

(1)Biji Kakao yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari produksi dalam negeri dan berasal dari pemasukan.
(2)Biji Kakao yang berasal dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan mutu yang ditandai dengan SKAL-BK.
(3)Biji Kakao yang berasal dari pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan dan keamanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)UFP-BK harus memiliki struktur organisasi, sarana dan prasarana kerja.
(2)Struktur organisasi UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, sub unit www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 8 sarana prasarana, sub unit pembelian dan pemasaran, sub unit penanganan, dan sub unit pengawasan mutu internal.

Pasal 6

(1)UFP-BK dalam menerbitkan SKAL-BK harus memiliki STP dan SJM- BK.
(2)Jika UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki SJM-BK, maka UFP-BK harus memiliki SKKM dari OKKP-D.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), UFP-BK yang terbentuk dari Poktan/Gapoktan harus memenuhi persyaratan dengan memiliki:
1. a.struktur organisasi;
2. b.kartu anggota dan buku identitas anggota;
3. c.legalitas pembentukan Poktan/Gapoktan dari pejabat berwenang;
4. d.Anggaran Dasar dan Rumah Tangga;
5. e.modal usaha; dan
6. f.denah lahan.
(2)Untuk mendapatkan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), UFP-BK yang terbentuk dari Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan dengan memiliki:
1. a.struktur organisasi;
2. b.akte pendirian dan perubahannya;
3. c.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. e.surat keterangan domisili; dan
6. f.denah lahan.
(3)Tatacara mendapatkan STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4)STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama UFP-BK operasional.
(5)STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicabut apabila UFP-BK tidak operasional dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut- turut.
(6)UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan ulang STP apabila akan melakukan kegiatan kembali. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 9

Pasal 8

(1)Permohonan untuk mendapatkan SJM-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dengan melengkapi:
1. a.formulir permohonan;
2. b.fotocopy STP;
3. c.bukti penerapan jaminan mutu berupa SOP dan dokumen pendukung; dan
4. d.laporan kesesuaian mutu 1 (satu) bulan terakhir.
(2)Tatacara mendapatkan SJM-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3)SJM-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan surveilen paling kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

Pasal 9

(1)UFP-BK yang telah memiliki SJM-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melakukan pengambilan contoh dan penilaian kesesuaian mutu secara internal setiap akan menerbitkan SKAL-BK.
(2)Pengambilan contoh dan penilaian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas UFP-BK yang sudah terlatih dan kompeten dalam melakukan pengambilan contoh dan penilaian mutu Biji Kakao sesuai prosedur pengujian dalam SNI 2323:2008/Amd I:2010 Biji Kakao dan perubahannya.
(3)Petugas pengambil contoh dan penilai kesesuaian mutu harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4)Hasil penilaian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan persyaratan mutu Biji Kakao.
(5)UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasil penilaian kesesuaian mutunya sesuai persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerbitkan SKAL-BK.

Pasal 10

(1)Permohonan untuk mendapatkan SKKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dengan melengkapi: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 10
1. a.formulir permohonan; dan
2. b.fotocopy STP.
(2)SKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh UFP-BK kepada OKKP-D setiap kali akan melakukan peredaran Biji Kakao.
(3)Tatacara mendapatkan SKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4)SKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya 1 (satu) kali untuk penerbitan SKAL-BK.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan serta untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan terjaminnya mutu keamanan pangan, maka perlu dilakukan upaya pengawasan mutu biji kakao;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41967);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
15.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
16.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ O.T 140/07/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 4 Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ O.T 140/02/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/ PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kakao;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; Memperhatikan : Notifikasi Indonesia G/SPS/N/IDN/64 terkait Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARAN BIJI KAKAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Biji Kakao adalah biji kakao dari tanaman kakao (Theobroma cacao L.) yang berasal dari biji kakao mulia atau biji kakao lindak setelah melalui proses fermentasi, dicuci atau tanpa dicuci, dikeringkan dan dibersihkan.
2.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
3.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 5
4.Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang penanganan kakao.
5.Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao yang selanjutnya disebut UFP-BK adalah unit usaha yang dibentuk oleh satu atau lebih Poktan atau Gapoktan atau Pelaku Usaha sebagai tempat kegiatan penanganan, pemrosesan, dan pemasaran Biji Kakao.
6.Surat Tanda Pendaftaran yang selanjutnya disebut STP adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang menyelenggarakan fungsi perkebunan yang menyatakan bahwa UFP-BK telah terdaftar secara resmi.
7.Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao yang selanjutnya disebut SKAL-BK adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh UFP-BK yang menerangkan asal Biji Kakao dan telah memenuhi persyaratan mutu sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan dan/atau peredaran Biji Kakao.
8.Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disebut OKKP-P adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
9.Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut OKKP-D adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
10.Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao yang selanjutnya disebut SJM-BK adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh OKKP-D kepada UFP-BK yang telah mampu menerapkan sistem jaminan mutu.
11.Surat Keterangan Kesesuaian Mutu yang selanjutnya disebut SKKM adalah dokumen yang terbitkan oleh OKKP-D yang menerangkan hasil penilaian kesesuaian mutu Biji Kakao terhadap persyaratan mutu Biji Kakao yang sudah ditentukan.
12.Sistem Jaminan Mutu Biji Kakao adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menerapkan jaminan mutu sesuai pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik (good handling practices). www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 6
13.Penanganan Biji Kakao adalah bagian dari rangkaian kegiatan mulai dari sortasi buah sampai menghasilkan Biji Kakao sesuai persyaratan mutu Biji Kakao.
14.Pemasaran Biji Kakao adalah kegiatan transaksi jual beli Biji Kakao yang dilakukan antara UFP-BK dengan industri pengolahan dan atau eksportir.
15.Industri Pengolahan adalah suatu industri yang melakukan kegiatan mengubah Biji Kakao sehingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi.
16.Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga atau lembaga usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan ekspor Biji Kakao.
17.Kemitraan Usaha adalah kerjasama antara UFP-BK dengan industri pengolahan dan atau eksportir.
18.Serangga Hidup adalah serangga pada stadia apapun yang ditemukan hidup pada partai barang.
19.Biji Berserangga adalah Biji Kakao yang dibagian dalamnya terdapat serangga pada stadia apapun atau terdapat bagian-bagian dari tubuh serangga, atau yang memperlihatkan kerusakan karena serangga yang dapat dilihat oleh mata.
20.Benda-Benda Asing adalah benda-benda lain yang bukan berasal dari tanaman kakao.
21.Kotoran (waste) adalah benda-benda berupa plasenta, biji dempet (cluster), pecahan biji, pecahan kulit, biji pipih, ranting dan benda lainnya yang berasal dari tanaman kakao.
22.Biji Pecah adalah Biji Kakao dengan bagian yang hilang berukuran setengah (½) atau kurang dari bagian Biji Kakao yang utuh.
23.Biji Berjamur adalah Biji Kakao yang ditumbuhi jamur di bagian dalamnya dan apabila dibelah dapat terlihat dengan mata.
24.Biji Slaty adalah biji yang tidak terfermentasi sempurna yang pada kakao lindak memperlihatkan separuh atau lebih permukaan irisan keping biji berwarna ungu, keabu-abuan seperti sabak atau biru keabu-abuan bertekstur padat dan pejal, sedangkan pada kakao mulia permukaannya berwarna putih kotor.
25.Biji Berkecambah adalah Biji Kakao yang telah berkecambah atau yang telah lepas kecambahnya dengan ditandai adanya lubang.
26.Biji Berbau Asap dan/atau hammy dan/atau berbau asing adalah biji yang berbau asap, berbau hammy atau bau asing lainnya yang ditentukan metode uji. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 7

Pasal 2

(1)Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan mutu Biji Kakao yang beredar.
(2)Peraturan ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan daya saing dan nilai tambah Biji Kakao Indonesia;
2. b.mendukung pengembangan industri berbahan baku kakao dalam negeri;
3. c.memberikan perlindungan pada konsumen dari peredaran Biji Kakao yang tidak memenuhi persyaratan mutu;
4. d.meningkatkan pendapatan petani kakao; dan
5. e.mempermudah penelusuran kembali kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup:

a.kelembagaan;
b.persyaratan mutu dan penanganan;
c.pemasaran; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

(1)Biji Kakao yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari produksi dalam negeri dan berasal dari pemasukan.
(2)Biji Kakao yang berasal dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan mutu yang ditandai dengan SKAL-BK.
(3)Biji Kakao yang berasal dari pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan karantina tumbuhan dan keamanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)UFP-BK harus memiliki struktur organisasi, sarana dan prasarana kerja.
(2)Struktur organisasi UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, sub unit www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 8 sarana prasarana, sub unit pembelian dan pemasaran, sub unit penanganan, dan sub unit pengawasan mutu internal.

Pasal 6

(1)UFP-BK dalam menerbitkan SKAL-BK harus memiliki STP dan SJM- BK.
(2)Jika UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki SJM-BK, maka UFP-BK harus memiliki SKKM dari OKKP-D.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), UFP-BK yang terbentuk dari Poktan/Gapoktan harus memenuhi persyaratan dengan memiliki:
1. a.struktur organisasi;
2. b.kartu anggota dan buku identitas anggota;
3. c.legalitas pembentukan Poktan/Gapoktan dari pejabat berwenang;
4. d.Anggaran Dasar dan Rumah Tangga;
5. e.modal usaha; dan
6. f.denah lahan.
(2)Untuk mendapatkan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1), UFP-BK yang terbentuk dari Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan dengan memiliki:
1. a.struktur organisasi;
2. b.akte pendirian dan perubahannya;
3. c.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. e.surat keterangan domisili; dan
6. f.denah lahan.
(3)Tatacara mendapatkan STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4)STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama UFP-BK operasional.
(5)STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicabut apabila UFP-BK tidak operasional dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut- turut.
(6)UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan ulang STP apabila akan melakukan kegiatan kembali. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 9

Pasal 8

(1)Permohonan untuk mendapatkan SJM-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dengan melengkapi:
1. a.formulir permohonan;
2. b.fotocopy STP;
3. c.bukti penerapan jaminan mutu berupa SOP dan dokumen pendukung; dan
4. d.laporan kesesuaian mutu 1 (satu) bulan terakhir.
(2)Tatacara mendapatkan SJM-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3)SJM-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan surveilen paling kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

Pasal 9

(1)UFP-BK yang telah memiliki SJM-BK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melakukan pengambilan contoh dan penilaian kesesuaian mutu secara internal setiap akan menerbitkan SKAL-BK.
(2)Pengambilan contoh dan penilaian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas UFP-BK yang sudah terlatih dan kompeten dalam melakukan pengambilan contoh dan penilaian mutu Biji Kakao sesuai prosedur pengujian dalam SNI 2323:2008/Amd I:2010 Biji Kakao dan perubahannya.
(3)Petugas pengambil contoh dan penilai kesesuaian mutu harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4)Hasil penilaian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan persyaratan mutu Biji Kakao.
(5)UFP-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasil penilaian kesesuaian mutunya sesuai persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerbitkan SKAL-BK.

Pasal 10

(1)Permohonan untuk mendapatkan SKKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dengan melengkapi: www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.679 10
1. a.formulir permohonan; dan
2. b.fotocopy STP.
(2)SKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh UFP-BK kepada OKKP-D setiap kali akan melakukan peredaran Biji Kakao.
(3)Tatacara mendapatkan SKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4)SKKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya 1 (satu) kali untuk penerbitan SKAL-BK.