DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 41E dan Pasal 41F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2021; www.peraturan.go.id 2021, No. 190
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1473);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); www.peraturan.go.id 2021, No. 190 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi urusan daerah.
2.DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3.Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat RK adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan www.peraturan.go.id 2021, No. 190 yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
6.Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan.
7.Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8.Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan luring untuk menyediakan data pertanian yang akurat secara cepat.
9.Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah petani/kelompok tani yang akan menerima bantuan sarana produksi sesuai dengan luas lahan yang diusahakan dalam kelompok hamparan di lokasi yang telah ditetapkan oleh dinas pertanian kabupaten/kota dan dinas pertanian provinsi dengan berpedoman pada peta indikatif sebaran lahan sawah terdegradasi kesuburan dari Balai Penelitian Tanah, Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
10.Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. www.peraturan.go.id 2021, No. 190

BAB II

PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

a.pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan; dan
b.pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat.

Pasal 3

(1)Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun usulan RK.
(2)RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.target keluaran (output) kegiatan;
3. c.rincian pendanaan kegiatan; dan
4. d.metode pelaksanaan kegiatan.
(3)Penyusunan RK Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Perangkat Daerah teknis kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan www.peraturan.go.id 2021, No. 190 Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
(4)RK Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga.
(6)Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
1. a.optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
2. b.perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(7)Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Perangkat Daaerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dan pertanian kepada Kementerian Pertanian.

Pasal 4

(1)Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian digunakan untuk kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota.
(2)Kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian.
(3)Kegiatan pada bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan P2L. www.peraturan.go.id 2021, No. 190
(4)Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.subkegiatan P2L, meliputi:
  1. 1.pengadaan sarana pembibitan;
  2. 2.pengembangan pendampingan/pelatihan demplot;
  3. 3.kegiatan pertanaman; dan
  4. 4.kegiatan pascapanen; dan
2. b.subkegiatan operasional kegiatan P2L, meliputi:
  1. 1.pendampingan CPCL;
  2. 2.pelatihan tematik;
  3. 3.pengawalan P2L; dan
  4. 4.monitoring dan pelaporan.
(5)Kegiatan pada bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan pendataan pertanian.
(6)Kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pembiayaan:
1. a.operasional admin BPP;
2. b.pembelian paket data di BPP;
3. c.koordinasi ke dinas kabupaten/kota;
4. d.bahan dan alat tulis kantor pelaporan; dan
5. e.dokumentasi dan penggandaan dokumen.
(7)Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2021, No. 190

Pasal 6

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, prioritas nasional, dan kebijakan daerah.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan suburusan penyelenggaraan ketahanan pangan, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
2. b.dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan suburusan penyuluhan, untuk kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(6).

Pasal 8

(1)Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
(2)Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa kontraktual dan/atau Swakelola. www.peraturan.go.id 2021, No. 190

Pasal 9

Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L wajib melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen yang memuat informasi terdiri atas:

a.kelompok penerima;
b.desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota;
c.titik koordinat;
d.sumber dana; dan
e.tahun pembuatan.

Pasal 10

(1)Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 41E dan Pasal 41F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2021; www.peraturan.go.id 2021, No. 190
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1473);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); www.peraturan.go.id 2021, No. 190 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi urusan daerah.
2.DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3.Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat RK adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan www.peraturan.go.id 2021, No. 190 yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
6.Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan.
7.Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8.Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan luring untuk menyediakan data pertanian yang akurat secara cepat.
9.Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah petani/kelompok tani yang akan menerima bantuan sarana produksi sesuai dengan luas lahan yang diusahakan dalam kelompok hamparan di lokasi yang telah ditetapkan oleh dinas pertanian kabupaten/kota dan dinas pertanian provinsi dengan berpedoman pada peta indikatif sebaran lahan sawah terdegradasi kesuburan dari Balai Penelitian Tanah, Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
10.Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. www.peraturan.go.id 2021, No. 190

BAB II

PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

a.pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan; dan
b.pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat.

Pasal 3

(1)Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun usulan RK.
(2)RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.target keluaran (output) kegiatan;
3. c.rincian pendanaan kegiatan; dan
4. d.metode pelaksanaan kegiatan.
(3)Penyusunan RK Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Perangkat Daerah teknis kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan www.peraturan.go.id 2021, No. 190 Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.
(4)RK Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga.
(6)Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
1. a.optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
2. b.perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
(7)Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Perangkat Daaerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dan pertanian kepada Kementerian Pertanian.

Pasal 4

(1)Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian digunakan untuk kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota.
(2)Kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian.
(3)Kegiatan pada bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan P2L. www.peraturan.go.id 2021, No. 190
(4)Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.subkegiatan P2L, meliputi:
  1. 1.pengadaan sarana pembibitan;
  2. 2.pengembangan pendampingan/pelatihan demplot;
  3. 3.kegiatan pertanaman; dan
  4. 4.kegiatan pascapanen; dan
2. b.subkegiatan operasional kegiatan P2L, meliputi:
  1. 1.pendampingan CPCL;
  2. 2.pelatihan tematik;
  3. 3.pengawalan P2L; dan
  4. 4.monitoring dan pelaporan.
(5)Kegiatan pada bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan pendataan pertanian.
(6)Kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pembiayaan:
1. a.operasional admin BPP;
2. b.pembelian paket data di BPP;
3. c.koordinasi ke dinas kabupaten/kota;
4. d.bahan dan alat tulis kantor pelaporan; dan
5. e.dokumentasi dan penggandaan dokumen.
(7)Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan suburusan penyelenggaraan ketahanan pangan, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
2. b.dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan suburusan penyuluhan, untuk kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(6).

Pasal 8

(1)Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
(2)Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa kontraktual dan/atau Swakelola. www.peraturan.go.id 2021, No. 190

Pasal 9

Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L wajib melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen yang memuat informasi terdiri atas:

a.kelompok penerima;
b.desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota;
c.titik koordinat;
d.sumber dana; dan
e.tahun pembuatan.

Pasal 10

(1)Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.