DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 1 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Klasifikasi, Penilaian Klasifikasi, Penetapan Klasifikasi, Evaluasi Dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perakitan dan Pengujian Tanaman Pangan Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perakitan dan Pengujian Tanaman Pangan Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 389);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PANGAN LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Klasifikasi adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
3.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Rancangan SNI yang selanjutnya disingkat RSNI adalah dokumen hasil perumusan SNI berdasarkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS).
5.Variabel Utama adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT.
6.Variabel Pendukung adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi UPT.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian tanaman pangan disusun berdasarkan kriteria tertentu.
(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT perakitan dan pengujian tanaman pangan.
(3)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Variabel Utama; dan
2. b.Variabel Pendukung.

Pasal 3

Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.pelaksanaan perekayasaan dan perakitan;
b.pelaksanaan penyusunan RSNI bidang tanaman pangan;
c.pelaksanaan produksi benih sumber;
d.pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan; dan
e.pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan perekayasaan dan perakitan teknologi untuk menghasilkan paket teknologi budi daya tanaman pangan.
(2)Pelaksanaan penyusunan RSNI bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan penyusunan RSNI yang dilakukan oleh konseptor yang memenuhi kriteria sesuai peraturan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berlaku.
(3)Pelaksanaan produksi benih sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kegiatan produksi benih sumber tanaman pangan sesuai peraturan sertifikasi benih tanaman pangan yang berlaku.
(4)Pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pemenuhan standar mutu bagi organisasi untuk menghasilkan produk atau layanan dengan kualitas yang konsisten untuk memenuhi kepuasan pengguna layanan.
(5)Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan sesuai peraturan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berlaku.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas subvariabel:
1. a.jumlah perakitan varietas unggul baru; dan
2. b.jumlah paket teknologi budi daya.
(2)Jumlah perakitan varietas unggul baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah varietas unggul baru yang dilepas.
(3)Jumlah paket teknologi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah paket teknologi budi daya yang dihasilkan dari perekayasaan dan perakitan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan penyusunan RSNI bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas subvariabel:
1. a.realisasi penyusunan RSNI; dan
2. b.realisasi usulan Program Nasional Penyusunan Standar.
(2)Realisasi penyusunan RSNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah RSNI bidang tanaman pangan yang dihasilkan oleh konseptor dan ditetapkan menjadi RSNI melalui rapat teknis perumusan SNI oleh komite teknis.
(3)Realisasi usulan Program Nasional Penyusunan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah usulan Program Nasional Penyusunan Standar yang disetujui.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan produksi benih sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa subvariabel produksi benih sumber.
(2)Produksi benih sumber sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan jumlah benih yang diproduksi dan tersertifikasi meliputi kelas benih penjenis, benih dasar, dan benih pokok.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa subvariabel jumlah sistem manajemen mutu tersertifikasi.
(2)Jumlah sistem manajemen mutu tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah sertifikasi kegiatan analisis, pemantauan, dan evaluasi mutu layanan teknis yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas subvariabel:
1. a.jumlah sampel pengujian terlayani; dan
2. b.jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji yang telah diterbitkan;
(2)Jumlah sampel pengujian terlayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sampel benih atau bagian tanaman atau produk hasil tanaman atau tanah atau pupuk yang dilayani pada unit laboratorium pengujian UPT perakitan dan pengujian tanaman pangan.
(3)Jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji yang telah diterbitkan dari hasil pengujian terhadap sampel.

Pasal 10

Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3)huruf b terdiri atas:
1. a.prasarana dan sarana;
2. b.sumber daya manusia; dan
3. c.anggaran.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…