DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 April 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 790

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2021, No.422 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Kelompok Kebijakan Pertanian;
b.Kelompok Program dan Anggaran;
c.Kelompok Perencanaan Wilayah; dan
d.Kelompok Evaluasi dan Pelaporan. 2021, No.422

Pasal 2

Kelompok Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan pembangunan pertanian, kajian dan rekomendasi.

Pasal 3

Kelompok Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Subkelompok Kebijakan Pertanian;
b.Subkelompok Penyiapan Bahan dan Koordinasi; dan
c.Subkelompok Analisis Data.

Pasal 4

(1)Subkelompok Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, kajian dan rekomendasi serta lintas sektoral.
(2)Subkelompok Penyiapan Bahan dan Koordinasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, DPD, rapat koordinasi terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.
(3)Subkelompok Analisis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Pasal 5

Kelompok Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian.

Pasal 6

Kelompok Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud 2021, No.422 dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.Subkelompok Program dan Anggaran I; dan
b.Subkelompok Program dan Anggaran II.

Pasal 7

(1)Subkelompok Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah dan PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri) yang meliputi Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
(2)Subkelompok Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah, DAK (Dana Alokasi Khusus), Subsidi serta sumber pembiayaan lain yang meliputi Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Pertanian.

Pasal 8

Kelompok Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan, dan penyusunan rencana pengembangan kawasan komoditas pertanian.

Pasal 9

Kelompok Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

a.Subkelompok Perencanaan Wilayah I; 2021, No.422
b.Subkelompok Perencanaan Wilayah II; dan
c.Subkelompok Perencanaan Wilayah III.

Pasal 10

(1)Subkelompok Perencanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan Perencanaan Wilayah berbasis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
(2)Subkelompok Perencanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya.
(3)Subkelompok Perencanaan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu/pola integrasi.

Isi peraturan

Teks790PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2021, No.422 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 1

Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Kelompok Kebijakan Pertanian;
b.Kelompok Program dan Anggaran;
c.Kelompok Perencanaan Wilayah; dan
d.Kelompok Evaluasi dan Pelaporan. 2021, No.422

Pasal 2

Kelompok Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan pembangunan pertanian, kajian dan rekomendasi.

Pasal 3

Kelompok Kebijakan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Subkelompok Kebijakan Pertanian;
b.Subkelompok Penyiapan Bahan dan Koordinasi; dan
c.Subkelompok Analisis Data.

Pasal 4

(1)Subkelompok Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, kajian dan rekomendasi serta lintas sektoral.
(2)Subkelompok Penyiapan Bahan dan Koordinasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, DPD, rapat koordinasi terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.
(3)Subkelompok Analisis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Pasal 5

Kelompok Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian.

Pasal 6

Kelompok Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud 2021, No.422 dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.Subkelompok Program dan Anggaran I; dan
b.Subkelompok Program dan Anggaran II.

Pasal 7

(1)Subkelompok Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah dan PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri) yang meliputi Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
(2)Subkelompok Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan pertanian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kewenangan pusat dan daerah, DAK (Dana Alokasi Khusus), Subsidi serta sumber pembiayaan lain yang meliputi Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Pertanian.

Pasal 8

Kelompok Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan, dan penyusunan rencana pengembangan kawasan komoditas pertanian.

Pasal 9

Kelompok Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

a.Subkelompok Perencanaan Wilayah I; 2021, No.422
b.Subkelompok Perencanaan Wilayah II; dan
c.Subkelompok Perencanaan Wilayah III.

Pasal 10

(1)Subkelompok Perencanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan Perencanaan Wilayah berbasis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
(2)Subkelompok Perencanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya.
(3)Subkelompok Perencanaan Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu/pola integrasi.