DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, pemberian bantuan pemerintah, mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan pemerintah, petunjuk teknis dan sosialisasi bantuan pemerintah, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan ketentuan lain-lain, serta ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah pada lingkup kementeriannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025; Pemerintah Kementerian c. Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188); 2. 3.

4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/ pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
3.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
4.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
5.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ lembaga yang bersangkutan.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
8.Aplikasi Proposal Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengusulan dan penilaian proposal guna memudahkan pengelolaan data dan informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
9.Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen sumber berupa barang milik negara yang diserahterimakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
10.Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah adalah keadaan tertentu darurat yang ditetapkan pemerintah terkait serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan yang merugikan petani dan/atau peternak.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

(1)Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.bantuan operasional;
3. c.bantuan sarana/prasarana;
4. d.bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan
5. e.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
(3)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.
(4)Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.bantuan benih, bibit dan bantuan saprodi budi daya tanaman dan atau ternak;
2. b.bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim;
3. c.bantuan standarisasi mutu tanaman;
4. d.bantuan promosi;
5. e.bantuan operasional pekebun;
6. f.bantuan operasional bagi siswa, mahasiswa, alumni, petani, petani milenial, dan kelompok santri tani milenial;
7. g.pendampingan produksi benih dan usaha pertanian; dan
8. h.bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah.
(5)Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.

Pasal 3

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan.

Pasal 4

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.pendidikan dan pelatihan vokasi;
b.nilai tambah dan daya saing industri; dan
c.ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas.

Pasal 5

Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Kegiatan:

a.penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
b.penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; dan
c.penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian.

Pasal 6

Program nilai tambah dan daya saing industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas Kegiatan:

a.pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan;
b.pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
c.pengembangan kawasan tanaman kelapa sawit dan aneka palma;
d.penguatan perlindungan perkebunan;
e.pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan;
f.pascapanen, pengolahan/hilirisasi, dan pemasaran hasil perkebunan;
g.penguatan perbenihan perkebunan; dan
h.pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak.

Pasal 7

Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Kegiatan:

a.pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan;
b.pengelolaan produksi tanaman serealia tanaman pangan;
c.pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan;
d.pengelolaan perlindungan tanaman pangan;
e.peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat;
f.peningkatan produksi buah dan florikultura;
g.perbenihan hortikultura;
h.perlindungan hortikultura;
i.peningkatan produksi pakan ternak;
j.pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
k.penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak;
1. 1.peningkatan kesehatan masyarakat veteriner;
m.pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
n.perlindungan dan penyediaan lahan;
o.pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian;
p.fasilitasi pupuk dan pestisida; dan
q.fasilitasi pembiayaan pertanian.

Pasal 8

Calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diusulkan menjadi penerima Bantuan Pemerintah.

Pasal 9

(1)Pengusulan calon penerima Bantuan Pemerintah menjadi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi calon penerima Bantuan Pemerintah yang merupakan kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau kelembagaan ekonomi petani, dilakukan melalui Aplikasi Proposal Elektronik.
(2)Pengusulan calon penerima Bantuan Pemerintah menjadi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi calon penerima Bantuan Pemerintah yang bukan merupakan kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau kelembagaan ekonomi petani, dilakukan sesuai dengan mekanisme pengusulan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan seleksi calon penerima dan calon lokasi sesuai persyaratan seleksi.
(2)Persyaratan seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

(1)Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi calon penerima Bantuan Pemerintah yang merupakan kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan pertanian berbasis e-planning.
(2)Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bagi calon penerima Bantuan Pemerintah yang bukan merupakan kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya. yang

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…