DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 1 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Klasifikasi, Penilaian Klasifikasi, Penetapan Klasifikasi, Evaluasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perakitan dan Pengujian Peternakan dan Kesehatan Hewan Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perakitan dan Pengujian Peternakan dan Kesehatan Hewan Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 389);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERAKITAN DAN PENGUJIAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Klasifikasi adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
3.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Rancangan SNI yang selanjutnya disingkat RSNI adalah dokumen hasil perumusan SNI berdasarkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS).
5.Variabel Utama adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT.
6.Variabel Pendukung adalah variabel yang disusun berdasarkan beban kerja tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi UPT.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 2

(1)Klasifikasi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan disusun berdasarkan kriteria tertentu.
(2)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan.
(3)Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Variabel Utama; dan
2. b.Variabel Pendukung.

Pasal 3

Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.perekayasaan dan perakitan teknologi peternakan dan kesehatan hewan;
b.pelaksanaan produksi benih/bibit sumber;
c.pelaksanaan penyusunan RSNI; dan
d.pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar.

Pasal 4

(1)Perekayasaan dan perakitan teknologi peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan perekayasaan dan perakitan teknologi untuk menghasilkan jumlah paket teknologi budi daya peternakan dan kesehatan hewan.
(2)Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan produksi bibit sumber ternak sesuai dengan peraturan sertifikasi bibit ternak yang berlaku.
(3)Pelaksanaan penyusunan RSNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kegiatan penyusunan RSNI yang dilakukan oleh konseptor yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berlaku.
(4)Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan sesuai dengan peraturan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berlaku.

Pasal 5

(1)Perekayasaan dan perakitan teknologi peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa subvariabel jumlah paket teknologi budi daya.
(2)Jumlah paket teknologi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah paket teknologi budi daya yang dihasilkan dari perekayasaan dan perakitan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas subvariabel:
1. a.populasi ternak;
2. b.jumlah galur ternak; dan
3. c.realisasi produksi bibit sumber.
(2)Populasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah keseluruhan ternak yang dimiliki dan dipelihara untuk menghasilkan bibit sumber.
(3)Jumlah galur ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah galur unggul dilepas.
(4)Realisasi produksi bibit sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah bibit sumber yang diproduksi dan telah memenuhi standar bibit sumber.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan penyusunan RSNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas subvariabel:
1. a.realisasi RSNI; dan
2. b.realisasi pengajuan konsep Program Nasional Penyusunan Standar.
(2)Realisasi RSNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah RSNI yang dihasilkan oleh konseptor dan telah dibahas dalam rapat teknis oleh komite teknis terkait.
(3)Realisasi pengajuan konsep Program Nasional Penyusunan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah usulan Program Nasional Penyusunan Standar yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas subvariabel:
1. a.jumlah sampel pengujian terlayani; dan
2. b.jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji yang telah diterbitkan.
(2)Jumlah sampel pengujian terlayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sampel produk yang dilayani pada unit laboratorium pengujian UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan.
(3)Jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah sertifikat atau Laporan Hasil Uji yang telah diterbitkan dari hasil pengujian terhadap sampel pada unit laboratorium pengujian UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 9

Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a.prasarana dan sarana;
b.sumber daya manusia; dan
c.anggaran.

Pasal 10

(1)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a merupakan jumlah prasarana dan sarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perakitan dan pengujian teknologi dalam rangka modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis serta administrasi untuk mendukung pelaksanaan perakitan dan pengujian teknologi dalam rangka modernisasi peternakan dan kesehatan hewan.
(3)Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk UPT perakitan dan pengujian peternakan dan kesehatan hewan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam satu tahun anggaran.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…