DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka antisipasi harga gabah pada saat panen raya dilakukan penyerapan melalui usaha pengeringan dan penggilingan padi;
b.bahwa usaha pengeringan dan penggilingan padi dalam mengantisipasi harga gabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pemberdayaan dan penguatan melalui Komando Strategi Penggilingan Padi; Mengingat
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Komando Strategi Penggilingan Padi;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ( (
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); ( Menetapkan
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1243);
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG KOMANDO STRATEGI PENGGILINGAN PADI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Komando Strategi Penggilingan Padi yang selanjutnya disebut Kostraling adalah gerakan pemberdayaan dan penguatan usaha pengeringan dan penggilingan padi.
2.Pengeringan Padi adalah usaha merubah Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) baik ( melalui fasilitas pengeringan lantai jemur maupun tenaga mesin.
3.Penggilingan Padi adalah usaha yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit, dan/atau beras sosoh.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kostraling. \ (

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penyerapan gabah, dan dukungan sarana serta pembiayaan.

Pasal 4

(1)Gabah yang diserap berasal dari:
(2)
1. a.petani;
2. b.kelompok tani;
3. c.gabungan kelompok tani; dan/ atau
4. d.usaha pengeringan. Gabah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa Gabah Kering Panen (GKP) dan/atau Gabah Kering Giling (GKG).

Pasal 5

( 1) Gabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diserap oleh pelaku usaha Pengeringan Padi dan/atau Penggilingan Padi.

(2)Gabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf d diserap oleh pelaku usaha Penggilingan Padi.

Pasal 6

Pelaku usaha Pengeringan Padi dan/atau Penggilingan Padi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mempunyai tempat penyimpanan atau gudang.

Pasal 7

( 1) Penyerapan gabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dapat dilakukan sepanjang waktu. ( (

(2)Pada saat harga gabah dibawah Penjualan (HPP), pelaku usaha Harga yang Pokok telah mendapatkan bantuan sarana Pengeringan Padi dan/atau Penggilingan Padi serta akses permodalan dari pemerintah wajib menyerap gabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaku usaha Pengeringan Padi dan/atau Penggilingan Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas nama Menteri.

Pasal 8

(1)Penggilingan Padi dapat menjual beras di pasar dalam negeri dan luar negeri.
(2)Dalam hal Penggilingan Padi menjual beras ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pasokan.

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan Kostraling bersumber dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 10

( 1) Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan sumber pembiayaan lainnya digunakan untuk modal kerja dan investasi.

(2)Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk bantuan sarana dan pembinaan pelaksanaan Kostraling. t Pasal 1 1 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2020 MENTER! PERTANIAN r � �� SYAHRUL YASIN LIMPO Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Sosial; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan; Gubernur provinsi di seluruh Indonesia; Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia; dan Para Pejabat Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka antisipasi harga gabah pada saat panen raya dilakukan penyerapan melalui usaha pengeringan dan penggilingan padi;
b.bahwa usaha pengeringan dan penggilingan padi dalam mengantisipasi harga gabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pemberdayaan dan penguatan melalui Komando Strategi Penggilingan Padi; Mengingat
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Komando Strategi Penggilingan Padi;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ( (
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); ( Menetapkan
8.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1243);
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG KOMANDO STRATEGI PENGGILINGAN PADI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Komando Strategi Penggilingan Padi yang selanjutnya disebut Kostraling adalah gerakan pemberdayaan dan penguatan usaha pengeringan dan penggilingan padi.
2.Pengeringan Padi adalah usaha merubah Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) baik ( melalui fasilitas pengeringan lantai jemur maupun tenaga mesin.
3.Penggilingan Padi adalah usaha yang digerakkan dengan tenaga mesin dan ditujukan serta digunakan untuk mengerjakan padi/gabah menjadi beras pecah kulit, dan/atau beras sosoh.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kostraling. \ (

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penyerapan gabah, dan dukungan sarana serta pembiayaan.

Pasal 4

(1)Gabah yang diserap berasal dari:
(2)
1. a.petani;
2. b.kelompok tani;
3. c.gabungan kelompok tani; dan/ atau
4. d.usaha pengeringan. Gabah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa Gabah Kering Panen (GKP) dan/atau Gabah Kering Giling (GKG).

Pasal 5

( 1) Gabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diserap oleh pelaku usaha Pengeringan Padi dan/atau Penggilingan Padi.

(2)Gabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf d diserap oleh pelaku usaha Penggilingan Padi.

Pasal 6

Pelaku usaha Pengeringan Padi dan/atau Penggilingan Padi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mempunyai tempat penyimpanan atau gudang.

Pasal 7

( 1) Penyerapan gabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dapat dilakukan sepanjang waktu. ( (

(2)Pada saat harga gabah dibawah Penjualan (HPP), pelaku usaha Harga yang Pokok telah mendapatkan bantuan sarana Pengeringan Padi dan/atau Penggilingan Padi serta akses permodalan dari pemerintah wajib menyerap gabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaku usaha Pengeringan Padi dan/atau Penggilingan Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan atas nama Menteri.

Pasal 8

(1)Penggilingan Padi dapat menjual beras di pasar dalam negeri dan luar negeri.
(2)Dalam hal Penggilingan Padi menjual beras ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pasokan.

Pasal 9

Pasal 10

( 1) Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan sumber pembiayaan lainnya digunakan untuk modal kerja dan investasi.

(2)Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk bantuan sarana dan pembinaan pelaksanaan Kostraling. t Pasal 1 1 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2020 MENTER! PERTANIAN r � �� SYAHRUL YASIN LIMPO Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Sosial; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan; Gubernur provinsi di seluruh Indonesia; Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia; dan Para Pejabat Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.