DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Permentan ini mengatur tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian denga menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyuluh Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Penyuluh Pertanian. JF Penyuluh Pertanian terdiri dari jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian. Penyuluh Pertanian memiliki tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode Penyuluhan Pertanian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Kementerian Pertanian selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian diberikan tugas untuk menyusun dan

Menetapkan

menetapkan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);
5. 6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut JF Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyuluhan pertanian.
5.Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis dibidang penyuluhan pertanian.
6.Pejabat Penilai Kinerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung Penyuluh Pertanian yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
7.Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8.Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
10.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
12.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
13.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
14.Capaian SKP adalah hasil penilaian akhir kegiatan yang diperoleh seorang pegawai.
15.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16.Capaian angka kredit adalah hasil perkalian antara capaian SKP dalam bentuk persentase dengan target angka kredit.
17.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyuluh Pertanian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
18.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam JF Penyuluh Pertanian.
19.Tim Penilai Angka Kredit JF Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penyuluh Pertanian dalam bentuk Angka Kredit.
20.Standar Kompetensi JF Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas JF Penyuluh Pertanian.
21.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
22.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penyuluh Pertanian sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang JF Penyuluh Pertanian.
23.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penyuluh Pertanian sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
24.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyuluh Pertanian baik perorangan atau kelompok di bidang penyuluhan pertanian.
25.Instansi Pembina JF Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

KEDUDUKAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

(1)Penyuluh Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Penyuluh Pertanian.
(2)Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan pertanian pada Instansi Pemerintah.

Pasal 3

(1)JF Penyuluh Pertanian terdiri dari jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.
(2)Jenjang JF Penyuluh Pertanian kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.JF Penyuluh Pertanian Terampil;
2. b.JF Penyuluh Pertanian Mahir; dan
3. c.JF Penyuluh Pertanian Penyelia.
(3)Jenjang JF Penyuluh Pertanian kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama;
2. b.JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda;
3. c.JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya; dan
4. d.JF Penyuluh Pertanian Ahli Utama.

Pasal 4

(1)Pangkat dan golongan ruang JF Penyuluh Pertanian kategori keterampilan terdiri atas:
1. a.Penyuluh Pertanian Terampil meliputi:
  1. 1.pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b;
  2. 2.pangkat pengatur, golongan ruang II/c; dan
  3. 3.pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d.
2. b.Penyuluh Pertanian Mahir meliputi:
  1. 1.pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
3. c.Penyuluh Pertanian Penyelia meliputi:
  1. 1.pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
  2. 2.pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
(2)Pangkat dan golongan ruang JF Penyuluh Pertanian kategori keahlian terdiri atas:
1. a.Penyuluh Pertanian Ahli Pertama meliputi:
  1. 1.pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Penyuluh Pertanian Ahli Muda meliputi:
  1. 1.pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
  2. 2.pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Penyuluh Pertanian Ahli Madya meliputi:
  1. 1.pangkat pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. 3.pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
4. d.Penyuluh Pertanian Ahli Utama meliputi:
  1. 1.pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. 2.pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

TUGAS JABATAN DAN RINCIAN URAIAN KEGIATAN

Pasal 5

Penyuluh Pertanian memiliki tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan pengembangan metode Penyuluhan Pertanian.

Pasal 6

Rincian uraian kegiatan tugas JF Penyuluh Pertanian diuraikan dalam bentuk Standar Kualitas Hasil Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Pengangkatan PNS ke dalam JF Penyuluh Pertanian dilakukan melalui:

a.pengangkatan pertama;
b.perpindahan dari jabatan lain; dan
c.promosi.

Pasal 8

PyB untuk mengangkat PNS dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian yaitu:

a.Presiden, untuk JF Penyuluh Pertanian jenjang Ahli Utama atas usulan PPK; dan
b.PPK untuk:
1. 1.JF Penyuluh Pertanian kategori keterampilan; dan
2. 2.JF Penyuluh Pertanian kategori keahlian jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang Ahli Madya.

Pasal 9

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan JF Penyuluh Pertanian, kecuali bagi pengangkatan dalam JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya.

Pasal 10

(1)Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF Penyuluh Pertanian dari calon PNS.
(2)Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diangkat dalam JF Penyuluh Pertanian paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi PNS.
(3)Dalam hal PNS belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melebihi 1 (satu) tahun, PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam JF Penyuluh Pertanian.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…