DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelimpahan kewenangan dan penugasan, program, kegiatan, dan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024; b. c. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122); Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188); Mengingat : 1. 2. 3. 4. 2

5.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472); 6. Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
6.Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh 3. 3 negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
7.Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Program adalah penjabaran kebijakan beserta rencana penerapannya yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil (outcome) tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan fungsi Bendahara Umum Negara dimaksud serta visi dan misi Presiden.
10.Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam mendukung terwujudnya sasaran Program.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kineija dari masing- masing kementerian negara/lembaga, yang disusun kementerianbagianmenurut negara/ lembaga.
12.Kinerja adalah prestasi keija berupa Keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas terukur. anggaran
13.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
14.Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang-Wilayah Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provinsi yang melakukan Kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
16.Unit Akuntansi Anggaran /Barang-Wilayah Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan Pembantu Pengguna 4 laporan keuangan/barang dari seluruh Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
17.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENUGASAN

Pasal 2

(1)Menteri melimpahkan sebagian kewenangan dalam urusan pemerintahan konkuren bidang pertanian kepada GWPP.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan Program, Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi.
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Pertanian.

Pasal 3

(1)Menteri memberikan penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren bidang pertanian kepada:
1. a.pemerintah daerah provinsi; dan/atau
2. b.pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan Program, Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertujuan untuk:

a.meningkatkan pembangunan bidang pertanian; dan
b.mengoptimalkan Kinerja pembangunan pertanian sesuai rencana kerja pemerintah, rencana kerja Kementerian Pertanian, dan RKA-KL Kementerian Pertanian.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

(1)Dana Dekonsentrasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian meliputi: 5
1. a.ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas;
2. b.nilai tambah dan daya saing industri;
3. c.pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
4. d.dukungan manajemen.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kedalam rincian Kegiatan dan ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan anggaran dapat dilakukan perubahan dalam hal:
1. a.terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri;
2. b.GWPP tidak kewenangan; dan/atau
3. c.GWPP mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali pelimpahan kewenangan. melaksanakan pelimpahan

Pasal 6

(1)Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dialokasikan untuk Kegiatan bersifat pembinaan dan pengawasan umum dan teknis.
(2)Kegiatan bersifat pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
2. b.fasilitasi;
3. c.konsultasi;
4. d.pendidikan dan pelatihan;
5. e.bimbingan teknis;
6. f.penyuluhan;
7. g.reviu;
8. h.monitoring;
9. i.evaluasi;
10. j.pemeriksaan;
11. k.supervisi;
  1. 1.survei;
12. m.pengendalian; dan
13. n.pelaporan.

Pasal 7

Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.

Pasal 8

GWPP menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 5 dan Pasal 6 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 9

(1)GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menetapkan Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 10

(1)GWPP atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, terdiri atas:
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan
2. b.Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
(2)Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar.
(3)GWPP atau pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen:
1. a.penetapan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi; dan
2. b.penetapan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar, kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.
(4)Dalam hal terjadi penggantian pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, pejabat pembuat komitmen, dan/atau pejabat penandatangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), GWPP atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan penetapan penggantian pejabat kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan pejabat pimpinan tinggi madya lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan PNBP, PNBP disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…