DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 939);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 119 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah Menteri Sosial sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Sosial.
4.Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Sosial.
5.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
6.BMN idle adalah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sosial.
7.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
9.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
10.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
11.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
12.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
13.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
14.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
15.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pelaksanaan Penghapusan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 3

(1)Pelaksana Penghapusan BMN dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, untuk BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berupa:
1. a.tanah;
2. b.sebagian tanah;
3. c.selain tanah; dan/atau
4. d.bangunan.
(2)BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa perangkat lunak komputer, lisensi, waralaba, paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Pasal 4

(1)Menteri Sosial merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Kuasa Pengguna Barang dijabat oleh:
1. a.Kepala Biro/Kepala Pusat;
2. b.Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. c.Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Direktur;
4. d.Kuasa Pengguna Barang pada unit kerja vertikal di daerah dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapatkan dana Dekonsentrasi/dana Tugas Pembantuan; atau
5. e.Pejabat lain dalam jabatan struktural yang ditunjuk Pengguna Barang.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan kepada Pengelola Barang;
2. b.memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Pemusnahan dan dihapuskan dari Daftar;
3. c.memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Penghapusan BMN;
4. d.menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang;
5. e.melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang; dan
6. f.melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dari DBP/DBKP setelah mendapat keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap BMN berupa:
1. a.persediaan;
2. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman;
3. c.selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan/atau
4. d.bongkaran BMN karena perbaikan seperti renovasi, rehabilitasi, atau restorasi.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap BMN berupa:
1. a.persediaan;
2. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman; dan/atau
3. c.selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
(4)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar.

Pasal 6

Pengguna Barang dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang untuk dan atas nama Menteri Sosial mengajukan usul Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Usulan penghapusan BMN pada unit pusat kepada pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh:

a.Kepala Biro Umum untuk lingkup Sekretariat Jenderal;
b.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk lingkup Inspektorat Jenderal; atau
c.Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan untuk lingkup Direktorat Jenderal/Badan.

Pasal 8

Pejabat Eselon I memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

a.memberikan rekomendasi atas usulan Penghapusan dari Kuasa Pengguna Barang;
b.meneruskan usulan Penghapusan kepada Pengguna Barang atas usulan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan batas kewenangan; dan
c.memberikan rekomendasi atas permohonan Penghapusan BMN dari Kuasa Pengguna Barang lingkup Eselon I terkait.

Pasal 9

Kuasa Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

a.mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk mengajukan permohonan Penghapusan BMN;
b.mengajukan permohonan rekomendasi Penghapusan BMN kepada Pejabat Eselon I terkait;
c.mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan batas kewenangannya;
d.mengajukan permohonan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang;
e.melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang; dan
f.melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang dari DBKP setelah mendapat keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN PADA PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG

Pasal 10

Penghapusan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 939);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 119 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01/HUK/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah Menteri Sosial sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Sosial.
4.Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Sosial.
5.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
6.BMN idle adalah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Sosial.
7.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
9.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
10.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
11.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
12.Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
13.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
14.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
15.Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pelaksanaan Penghapusan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 3

(1)Pelaksana Penghapusan BMN dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, untuk BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berupa:
1. a.tanah;
2. b.sebagian tanah;
3. c.selain tanah; dan/atau
4. d.bangunan.
(2)BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa perangkat lunak komputer, lisensi, waralaba, paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Pasal 4

(1)Menteri Sosial merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
(2)Kuasa Pengguna Barang dijabat oleh:
1. a.Kepala Biro/Kepala Pusat;
2. b.Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. c.Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Direktur;
4. d.Kuasa Pengguna Barang pada unit kerja vertikal di daerah dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapatkan dana Dekonsentrasi/dana Tugas Pembantuan; atau
5. e.Pejabat lain dalam jabatan struktural yang ditunjuk Pengguna Barang.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan kepada Pengelola Barang;
2. b.memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Pemusnahan dan dihapuskan dari Daftar;
3. c.memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Penghapusan BMN;
4. d.menetapkan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang;
5. e.melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang; dan
6. f.melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dari DBP/DBKP setelah mendapat keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap BMN berupa:
1. a.persediaan;
2. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman;
3. c.selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan/atau
4. d.bongkaran BMN karena perbaikan seperti renovasi, rehabilitasi, atau restorasi.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap BMN berupa:
1. a.persediaan;
2. b.aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman; dan/atau
3. c.selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
(4)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar.

Pasal 6

Pasal 7

Usulan penghapusan BMN pada unit pusat kepada pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh:

a.Kepala Biro Umum untuk lingkup Sekretariat Jenderal;
b.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk lingkup Inspektorat Jenderal; atau
c.Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan untuk lingkup Direktorat Jenderal/Badan.

Pasal 8

Pejabat Eselon I memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

a.memberikan rekomendasi atas usulan Penghapusan dari Kuasa Pengguna Barang;
b.meneruskan usulan Penghapusan kepada Pengguna Barang atas usulan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan batas kewenangan; dan
c.memberikan rekomendasi atas permohonan Penghapusan BMN dari Kuasa Pengguna Barang lingkup Eselon I terkait.

Pasal 9

Kuasa Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:

a.mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk mengajukan permohonan Penghapusan BMN;
b.mengajukan permohonan rekomendasi Penghapusan BMN kepada Pejabat Eselon I terkait;
c.mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan batas kewenangannya;
d.mengajukan permohonan keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang;
e.melaksanakan Pemusnahan BMN yang status penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang; dan
f.melaksanakan Penghapusan BMN yang status penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang dari DBKP setelah mendapat keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN PADA PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG

Pasal 10

Penghapusan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.