DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis PNBP pada Poltekesos Bandung diberikan kepada peserta didik yang berstatus sebagai: a. Mahasiswa Tugas Belajar Kementerian Sosial; b. Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi; c. Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan; atau d. Mahasiswa Layanan Khusus. Terhadap jenis PNBP dimaksud dikenakan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); jdih.kemensos.go.id
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
10.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
11.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) PADA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. jdih.kemensos.go.id
2.Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut Poltekesos Bandung adalah perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial.
3.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Poltekesos Bandung.
4.Mahasiswa Tugas Belajar Kementerian Sosial adalah Mahasiswa yang mendapatkan penugasan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara di Poltekesos Bandung, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai aparatur sipil negara.
5.Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
6.Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan adalah mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu dan/atau memiliki resiko sosial.
7.Mahasiswa Layanan Khusus adalah mahasiswa penyandang disabilitas.
8.Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah sumbangan pembinaan pendidikan per semester yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Tarif Rp0,00 (nol rupiah) adalah tarif yang diberikan atas jasa layanan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi tertentu.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

(1)Jenis PNBP pada Poltekesos Bandung diberikan kepada peserta didik yang berstatus sebagai:
1. a.Mahasiswa Tugas Belajar Kementerian Sosial;
2. b.Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi;
3. c.Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan; atau
4. d.Mahasiswa Layanan Khusus.
(2)Terhadap jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BAB II

PERSYARATAN PENGENAAN TARIF PNBP Rp0,00 (NOL RUPIAH)

Pasal 3

Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) pada jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diberikan selama 8 (delapan) semester perkuliahan untuk program sarjana terapan dan 4 (empat) semester untuk program magister terapan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. jdih.kemensos.go.id

Pasal 4

Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) pada jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan selama 7 (tujuh) semester perkuliahan untuk program sarjana terapan dan 4 (empat) semester untuk program magister terapan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 5

Persyaratan pengenaan tarif PNBP bagi Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Keputusan Menteri Sosial mengenai penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Kementerian Sosial.

Pasal 6

Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan untuk:

a.program sarjana terapan; dan
b.program magister terapan.

Pasal 7

(1)Persyaratan pengenaan tarif PNBP bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi untuk program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.memiliki prestasi akademik atau nonakademik;
2. b.tidak sedang mendapatkan sanksi akademik; dan
3. c.tidak sedang menerima beasiswa lain.
(2)Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil studi/indeks prestasi semester I (satu) dengan nilai tertinggi dan sesuai kuota yang tersedia.
(3)Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan prestasi nonakademik oleh Mahasiswa yang mewakili Poltekesos Bandung di tingkat nasional.

Pasal 8

(1)Persyaratan pengenaan tarif PNBP bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi untuk program magister terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
1. a.tidak pernah mendapatkan sanksi akademik;
2. b.tidak sedang menerima beasiswa lain;
3. c.memiliki prestasi akademik; dan
4. d.lulusan program sarjana terapan Poltekesos Bandung pada tahun berjalan dan ditempuh paling lama 8 (delapan) semester.
(2)Memiliki prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Mahasiswa yang memiliki hasil studi paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) dan sesuai kuota yang tersedia. jdih.kemensos.go.id
(3)Dalam hal pada semester berjalan Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh hasil studi/indeks prestasi semester di bawah 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima), Mahasiswa tidak lagi menerima Beasiswa Prestasi.

Pasal 9

Persyaratan pengenaan tarif PNBP bagi Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

a.tidak sedang mendapatkan sanksi akademik;
b.tidak sedang menerima beasiswa lain;
c.memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik pada saat menempuh pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;
d.melampirkan surat keterangan tidak mampu; dan
e.melampirkan bukti pembayaran rekening listrik.

Pasal 10

Persyaratan pengenaan tarif PNBP bagi Mahasiswa Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan kondisi kedisabilitasan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP Rp0,00 (NOL RUPIAH)

Pasal 11

Tata cara pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi Mahasiswa Tugas Belajar Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…