DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 8 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai insfrastruktur manajemen risiko yang meliputi: a. budaya Risiko; b. struktur Manajemen Risiko; c. sistem informasi Manajemen Risiko; dan d. anggaran Manajemen Risiko; penyelenggaraan proses manajemen risiko

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan manajemen risiko, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5.Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2.Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
3.Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
4.Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
5.Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas tiga tingkatan yang meliputi tinggi, sedang, dan rendah.
6.Selera Risiko adalah Level Risiko yang secara umum dapat diterima oleh pemilik Risiko dalam rangka mencapai sasaran organisasi.
7.Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Manfaat Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian untuk:

a.mengurangi dampak akibat Risiko;
b.meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
c.meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatnya pencapaian kinerja;
d.meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
e.meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
f.meningkatnya reputasi organisasi;
g.meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
h.meningkatnya akuntabilitas dan organisasi pemerintahan.

Pasal 3

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri atas:

a.terintegrasi;
b.terstruktur dan komprehensif;
c.kustomisasi;
d.inklusif;
e.kolaboratif;
f.dinamis;
g.informasi terbaik yang tersedia;
h.mempertimbangkan sosial dan budaya; dan
i.perbaikan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
1. a.infrastruktur Manajemen Risiko; dan
2. b.penyelenggaraan proses Manajemen Risiko.

BAB II

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

a.budaya Risiko;
b.struktur Manajemen Risiko;
c.sistem informasi Manajemen Risiko; dan
d.anggaran Manajemen Risiko.

Pasal 6

(1)Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian dengan tujuan yang sama.
(2)Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
(3)Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui:
1. a.komitmen pimpinan;
2. b.pengintegrasian manajemen insiden dalam Manajemen Risiko;
3. c.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
4. d.penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
5. e.tersedianya program pengembangan kompetensi terkait pengelolaan Manajemen Risiko untuk pegawai;
6. f.kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan Risiko;
7. g.penghargaan terhadap ketepatan pengambilan implementasi Manajemen Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
8. h.ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
(4)Budaya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembangkan sesuai dengan nilai Kementerian dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian.

Pasal 7

(1)Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang Manajemen Risiko.
(2)Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep 3 (tiga) lini terdiri atas:
1. a.lini pertama;
2. b.lini kedua; dan
3. c.lini ketiga.

Pasal 8

(1)Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.pemilik Risiko; dan
2. b.pengelola Risiko.
(2)Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh unit Manajemen Risiko.
(3)Lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh unit pengawas intern.

Pasal 9

(1)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a merupakan Menteri dan/atau pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.
(2)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pemilik Risiko untuk tingkat entitas Kementerian yaitu Menteri;
2. b.pemilik Risiko untuk tingkat eselon I yaitu pimpinan unit kerja eselon I;
3. c.pemilik Risiko untuk tingkat eselon II yaitu pimpinan unit kerja eselon II; dan
4. d.pemilik Risiko untuk unit pelaksana teknis yaitu pimpinan unit pelaksana teknis.
(3)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
1. a.memastikan Risiko telah diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan dilakukan penanganan sesuai dengan Selera Risiko;
2. b.mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3. c.memastikan kepatuhan atas penerapan pengendalian internal dari Risiko yang telah diidentifikasi; dan
4. d.menyampaikan laporan pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun pengelola Risiko kepada unit Manajemen Risiko.
(4)Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Menteri menetapkan tingkat Selera Risiko sebagai acuan pemilik Risiko dalam menyelenggarakan Manajemen Risiko.
(5)Laporan pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk level eselon I Kementerian ditujukan kepada Menteri dengan tembusan kepada unit Manajemen Risiko.
(6)Laporan pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d untuk level eselon II dan level unit pelaksana teknis ditujukan kepada Sekretaris Jenderal melalui unit Manajemen Risiko.
(7)Laporan pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan setiap semester.

Pasal 10

(1)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan pejabat yang ditetapkan oleh pemilik Risiko sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Januari di tahun anggaran berkenaan.
(3)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengelola Risiko tingkat entitas Kementerian;
2. b.pengelola Risiko tingkat eselon I;
3. c.pengelola Risiko tingkat eselon II: dan
4. d.pengelola Risiko tingkat unit pelaksana teknis.
(4)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
1. a.menyusun dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
2. b.mendokumentasikan kegiatan pengendalian internal pada Risiko yang telah diidentifikasi;
3. c.melakukan pemantauan Risiko sesuai dengan kewenangan serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
4. d.menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko;
5. e.menyusun laporan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada pemilik Risiko; dan
6. f.melakukan evaluasi terhadap proses Manajemen Risiko.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…