DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyuluhan Sosial;

b.bahwa agar pelaksanaan penyuluhan so sial dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu, perlu adanya aturan yang mengatur mengenai penyuluhan sosial;
a.bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan agar dapat tercipta kesepahaman, kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan sosial; Menimbang MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYULUHANSOSIAL TENTANG TAHUN 201410NOMOR PERATURANMENTERl SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
1. 1.Penyuluhan Sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUKj'20 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 ten tang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

(1)Penyelenggaraan penyuluhan sosial ditujukan kepada:
1. a.perseorangan;
2. b.keluarga; 1_~1~,. __ . 1_ 1 Pasal 5 Pasa14 Penyuluhan Sosial ini bertujuan untuk:
3. a.terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. b.meningkatkan kualitas dan komitmen penyelenggaraan pelayanan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
5. c.menyinergikan sumber daya manusia penyuluh sosial dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. Pasa13 Penyuluhan Sosial dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal untuk dapat lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi sasaran yang ditandai adanya peningkatan pengetahuan, adanya kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari sasaran untuk rnernpunyai rasa tanggung jawab penuh dalarn diri sendiri sehingga penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dalam setiap program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN SOSIAL Ruang lingkup penyuluhan sosial meliputi semua bentuk pelayanan sosial yang terdiri dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta perlindungan sosial.

Pasal 2

3.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang rneliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta jaminan dan perlindungan sosial
2.Penyuluh sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(1)Teknik penyuluhan sosial terdiri atas:
1. a.komunikasi;
2. b.informasi;
3. c.motivasi; dan
4. d.edukasi. Pasa18
(3)Metode penyuluhan sosial massal sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 ayat (1) huruf c diselenggarakan secara massal kepada kelompok masyarakat.
(2)Metode penyuluhan sosial kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan secara berkelompok, dimaria kelompok dijadikan sasaran dalam proses penyuluhan sosial.
(1)Metode penyuluhan sosial individu sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tatap muka antara penyuluh dengan individu atau perorangan yang menjadi sasaran penyuluhan.

Pasal 7

(4)Metode penyuluhan sosial tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyuluhan sosial yang dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan media tradisional
(3)Metode penyuluhan sosial langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh.
(2)Metode penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lang sung atau tidak langsung.
(1)Metode penyuluhan sosial dapat dilakukan melalui:
1. a.individu;
2. b.kelompok; dan
3. c.massal. Pasa16
(3)Selain penyelenggaraan penyuluhan sosial kepada mereka yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan kepada pemangku kepentingan.
(2)Penyelenggaraan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria:
1. a.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dari/ atau
2. b.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
(4)Tahapan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.supervisi,
2. b.pemantauan
3. c.evaluasi; dan
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pengorganisasian;
2. b.pengoordinasian; dan
3. c.operasional.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pemetaan sosial;
2. b.asesmen; dan
3. c.penyusunan rencana kerja,
(1)Tahapan penyuluhan sosial meliputi :
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengendalian.

Pasal 9

(5)Teknik penyuluhan sosial edukasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, penanaman nilai, opini, serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi intensif maupun proses pembelajaran yang kondusif.
(4)Teknik penyuluhan sosial motivasi sebagaimana pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi sa saran penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
(3)Teknik penyuluhan sosial informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan upaya komunikasi berupa pesan ataujinformasi yang diberikan dari satu orang ke orang lain.
(2)Teknik penyuluhan sosial komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya penyampaian informasi dari penyuluh sosial kepada sasaran penyuluhan dengan menggunakan saluran atau media yang dipahami kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang disampaikan.
(2)Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi urusan penyuluhan sosiaL
(1)Setiap pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial didahu1ui dengan kegiatan penyuluhan sosial.

BAB III

TAHAPAN PENYULUHAN SO SIAL

Pasal 12

(2)Materi atau pesan penyuluhan yang disuluhkan ditentukan berdasarkan kebijakan program yang ditetapkan oleh Kementerian Sosia1, hasi1 evaluasi, peta permasa1ahan sosial, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.
(1)Materi atau pesan penyuluhan sosial merupakan pikiran danl atau gagasan berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan disampaikan pada sasaran penyuluhan.

Pasal 11

(5)Bentuk media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas baliho atau banner.
(4)Bentuk media peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas pameran, alat peraga tertentu, pertunjukkan seni baik tradisional maupun modern/ kontemporer atau dongeng.
(3)Bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas radio, televisi, megatron, cyber media seperti internet, sosia1 media, atau running text.
(2)Bentuk media eetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas koran, maja1ah sosial, buku bergarnbar, leaflet, atau poster.
(1)Bentuk media penyuluhan sosia1 me1iputi :
1. a.media cetak;
2. b.media elektronik;
3. c.media peragaan; dan
4. d.media luar ruang.

Pasal 10

(1)Persyaratan untuk menjadi PenY1..11uhSosial Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.berijazah sarjana SIjDiploma IV di bidang kesejahteraan sosial;
2. b.paling rendah memiliki pangkat penata muda golongan IIIa;
3. c.memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
4. d.telah mengikuti dan lulus pendidikan fungsional dan pelatihan penyuluh sosial;
5. e.usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;dan
6. f.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan

Pasal 15

(3)Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial pusat maupun daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2)Penyuluh Sosial Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
1. a.Penyuluh Sosial Fungsional;
2. b.Penyuluh Sosial Masyarakat;

Pasal 14

a.sumber daya manusia;
b.sarana dan prasarana; dan
c.sumber pendanaan.

Pasal 13

Umum BABIV SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN SOSIAL

(1)Audio visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyuluhan Sosial;

b.bahwa agar pelaksanaan penyuluhan so sial dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu, perlu adanya aturan yang mengatur mengenai penyuluhan sosial;
a.bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan agar dapat tercipta kesepahaman, kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan sosial; Menimbang MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYULUHANSOSIAL TENTANG TAHUN 201410NOMOR PERATURANMENTERl SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
1. 1.Penyuluhan Sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN:

8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUKj'20 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
7.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 ten tang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

(1)Penyelenggaraan penyuluhan sosial ditujukan kepada:
1. a.perseorangan;
2. b.keluarga; 1_~1~,. __ . 1_ 1 Pasal 5 Pasa14 Penyuluhan Sosial ini bertujuan untuk:
3. a.terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. b.meningkatkan kualitas dan komitmen penyelenggaraan pelayanan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
5. c.menyinergikan sumber daya manusia penyuluh sosial dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. Pasa13 Penyuluhan Sosial dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal untuk dapat lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi sasaran yang ditandai adanya peningkatan pengetahuan, adanya kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari sasaran untuk rnernpunyai rasa tanggung jawab penuh dalarn diri sendiri sehingga penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dalam setiap program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN SOSIAL Ruang lingkup penyuluhan sosial meliputi semua bentuk pelayanan sosial yang terdiri dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta perlindungan sosial.

Pasal 2

3.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang rneliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta jaminan dan perlindungan sosial
2.Penyuluh sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(1)Teknik penyuluhan sosial terdiri atas:
1. a.komunikasi;
2. b.informasi;
3. c.motivasi; dan
4. d.edukasi. Pasa18
(3)Metode penyuluhan sosial massal sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 ayat (1) huruf c diselenggarakan secara massal kepada kelompok masyarakat.
(2)Metode penyuluhan sosial kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan secara berkelompok, dimaria kelompok dijadikan sasaran dalam proses penyuluhan sosial.
(1)Metode penyuluhan sosial individu sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui tatap muka antara penyuluh dengan individu atau perorangan yang menjadi sasaran penyuluhan.

Pasal 7

(4)Metode penyuluhan sosial tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyuluhan sosial yang dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan media tradisional
(3)Metode penyuluhan sosial langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh.
(2)Metode penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lang sung atau tidak langsung.
(1)Metode penyuluhan sosial dapat dilakukan melalui:
1. a.individu;
2. b.kelompok; dan
3. c.massal. Pasa16
(3)Selain penyelenggaraan penyuluhan sosial kepada mereka yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan kepada pemangku kepentingan.
(2)Penyelenggaraan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria:
1. a.Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dari/ atau
2. b.Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
(4)Tahapan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.supervisi,
2. b.pemantauan
3. c.evaluasi; dan
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pengorganisasian;
2. b.pengoordinasian; dan
3. c.operasional.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pemetaan sosial;
2. b.asesmen; dan
3. c.penyusunan rencana kerja,
(1)Tahapan penyuluhan sosial meliputi :
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pengendalian.

Pasal 9

(5)Teknik penyuluhan sosial edukasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, penanaman nilai, opini, serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi intensif maupun proses pembelajaran yang kondusif.
(4)Teknik penyuluhan sosial motivasi sebagaimana pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk mengarahkan daya dan potensi sa saran penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
(3)Teknik penyuluhan sosial informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan upaya komunikasi berupa pesan ataujinformasi yang diberikan dari satu orang ke orang lain.
(2)Teknik penyuluhan sosial komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya penyampaian informasi dari penyuluh sosial kepada sasaran penyuluhan dengan menggunakan saluran atau media yang dipahami kedua belah pihak dan saling memiliki kesamaan makna dari pesan yang disampaikan.
(2)Pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi urusan penyuluhan sosiaL
(1)Setiap pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial didahu1ui dengan kegiatan penyuluhan sosial.

BAB III

TAHAPAN PENYULUHAN SO SIAL

Pasal 12

(2)Materi atau pesan penyuluhan yang disuluhkan ditentukan berdasarkan kebijakan program yang ditetapkan oleh Kementerian Sosia1, hasi1 evaluasi, peta permasa1ahan sosial, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.
(1)Materi atau pesan penyuluhan sosial merupakan pikiran danl atau gagasan berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang akan disampaikan pada sasaran penyuluhan.

Pasal 11

(5)Bentuk media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas baliho atau banner.
(4)Bentuk media peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas pameran, alat peraga tertentu, pertunjukkan seni baik tradisional maupun modern/ kontemporer atau dongeng.
(3)Bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas radio, televisi, megatron, cyber media seperti internet, sosia1 media, atau running text.
(2)Bentuk media eetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas koran, maja1ah sosial, buku bergarnbar, leaflet, atau poster.
(1)Bentuk media penyuluhan sosia1 me1iputi :
1. a.media cetak;
2. b.media elektronik;
3. c.media peragaan; dan
4. d.media luar ruang.

Pasal 10

(1)Persyaratan untuk menjadi PenY1..11uhSosial Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
1. a.berijazah sarjana SIjDiploma IV di bidang kesejahteraan sosial;
2. b.paling rendah memiliki pangkat penata muda golongan IIIa;
3. c.memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
4. d.telah mengikuti dan lulus pendidikan fungsional dan pelatihan penyuluh sosial;
5. e.usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;dan
6. f.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan

Pasal 15

(3)Penyuluh Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, dan tokoh pemuda yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial pusat maupun daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(2)Penyuluh Sosial Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
1. a.Penyuluh Sosial Fungsional;
2. b.Penyuluh Sosial Masyarakat;

Pasal 14

a.sumber daya manusia;
b.sarana dan prasarana; dan
c.sumber pendanaan.

Pasal 13

Umum BABIV SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN SOSIAL

(1)Audio visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a