DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Sosial

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesetiakawanan sosial merupakan nilai dasar bangsa Indonesia yang perlu ditanamkan, dilestarikan, dan dikuatkan;
b.bahwa agar penyelenggaraan kesetiakawanan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, perlu adanya pedoman penyelenggaraan penguatan kesetiakawanan sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2
5.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN KESETIAKAWANAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pedoman adalah tuntunan, acuan, pegangan atau petunjuk yang wajib dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penguatan kesetiakawanan sosial.
2.Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.
3.Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan.
4.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
5.Jaringan Kesetiakawanan Sosial adalah himpunan kerja sama antara berbagai pihak baik perseorangan, lembaga/badan dan organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
7.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Penguatan Kesetiakawanan Sosial bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.

BAB II

STRATEGI PENGUATAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

Pasal 3

Sasaran penguatan kesetiakawanan sosial ditujukan kepada :

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.kelompok; dan/atau
d.masyarakat.

Pasal 4

Penguatan Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terencana, terukur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Strategi penguatan kesetiakawanan sosial ditempuh melalui :

a.pembudayaan kesetiakawanan sosial; dan
b.penguatan kelembagaan dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial.

Pasal 6

Strategi Penguatan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan tahapan :

a.memetakan dan mengidentifikasi calon sasaran;
b.melaksanakan penjajagan;
c.seleksi dan registrasi;
d.menetapkan kesepakatan bersama;
e.menyusun rencana kerja;
f.mengorganisasikan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penguatan; 4
g.memantau, mengevaluasi, dan melaksanakan pengendalian; dan
h.menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 7

Memetakan dan mengidentifikasi calon sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

a.pemetaan potensi dan sumber yang tersedia;
b.pemetaan masalah;
c.pemetaan kebutuhan dan identifikasi calon lokasi kegiatan;
d.identifikasi pihak-pihak yang dilibatkan; dan
e.identifikasi calon penerima kegiatan.

Pasal 8

Melaksanakan penjajagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

a.pendekatan awal;
b.melaksanakan kontak;
c.penyuluhan sosial; dan
d.bimbingan motivasi.

Pasal 9

Seleksi dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

a.memilih calon lokasi;
b.menetapkan calon lokasi;
c.verifikasi calon penerima kegiatan; dan
d.registrasi calon penerima kegiatan hasil verifikasi.

Pasal 10

Menetapkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi bimbingan teknis, penandatanganan pakta integritas dan pendokumentasian.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesetiakawanan sosial merupakan nilai dasar bangsa Indonesia yang perlu ditanamkan, dilestarikan, dan dikuatkan;
b.bahwa agar penyelenggaraan kesetiakawanan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, perlu adanya pedoman penyelenggaraan penguatan kesetiakawanan sosial;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial;

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2
5.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6.Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN KESETIAKAWANAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Pedoman adalah tuntunan, acuan, pegangan atau petunjuk yang wajib dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penguatan kesetiakawanan sosial.
2.Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.
3.Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan.
4.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
5.Jaringan Kesetiakawanan Sosial adalah himpunan kerja sama antara berbagai pihak baik perseorangan, lembaga/badan dan organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
7.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

BAB II

STRATEGI PENGUATAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

Pasal 3

Sasaran penguatan kesetiakawanan sosial ditujukan kepada :

a.perseorangan;
b.keluarga;
c.kelompok; dan/atau
d.masyarakat.

Pasal 4

Penguatan Kesetiakawanan Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terencana, terukur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Strategi penguatan kesetiakawanan sosial ditempuh melalui :

a.pembudayaan kesetiakawanan sosial; dan
b.penguatan kelembagaan dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial.

Pasal 6

Strategi Penguatan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan tahapan :

a.memetakan dan mengidentifikasi calon sasaran;
b.melaksanakan penjajagan;
c.seleksi dan registrasi;
d.menetapkan kesepakatan bersama;
e.menyusun rencana kerja;
f.mengorganisasikan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penguatan; 4
g.memantau, mengevaluasi, dan melaksanakan pengendalian; dan
h.menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 7

Memetakan dan mengidentifikasi calon sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

a.pemetaan potensi dan sumber yang tersedia;
b.pemetaan masalah;
c.pemetaan kebutuhan dan identifikasi calon lokasi kegiatan;
d.identifikasi pihak-pihak yang dilibatkan; dan
e.identifikasi calon penerima kegiatan.

Pasal 8

Melaksanakan penjajagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

a.pendekatan awal;
b.melaksanakan kontak;
c.penyuluhan sosial; dan
d.bimbingan motivasi.

Pasal 9

Seleksi dan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

a.memilih calon lokasi;
b.menetapkan calon lokasi;
c.verifikasi calon penerima kegiatan; dan
d.registrasi calon penerima kegiatan hasil verifikasi.

Pasal 10

Menetapkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi bimbingan teknis, penandatanganan pakta integritas dan pendokumentasian.